logo-website
Sabtu, 25 Jul 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Kapoda Papua Apresiasi Timnas U-23, Teruslah Berkembang Demi Meraih Prestasi Yang Gemilang Papuanewsonline.com, Jayapura – Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K, menyelenggarakan acara nobar (Nonton Bareng) pertandingan Timnas Indonesia U-23 melawan Uzbekistan U-23 dalam Semifinal Piala AFC Asian Cup U-23 Tahun 2024.Acara berlangsung di kediaman Kapolda Papua pada Senin (29/04), dihadiri oleh sejumlah Forkopimda Provinsi Papua, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.Kegiatan Kapolda Papua dan jajaran kepolisian beserta tokoh masyarakat tersebut merupakan wujud dukungan moril bagi para pemain garuda muda yang tengah berjuang di kancah internasional.Meskipun pertandingan berakhir dengan kekalahan 0-2, Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri, menegaskan bahwa apresiasi dan semangat tetap harus diberikan kepada timnas Indonesia U-23 atas perjuangannya."Dalam olahraga, kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari permainan. Namun, yang terpenting adalah semangat dan perjuangan yang telah ditunjukkan oleh para pemain. Mereka telah berjuang dengan baik dan hal tersebut patut kita apresiasi," ungkap Irjen Fakhiri.Lebih lanjut, Irjen Fakhiri menegaskan pentingnya semangat juang yang tetap terjaga, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Hal ini, menurutnya, merupakan bukti dari kebangkitan olahraga di Indonesia, khususnya sepakbola."Dalam setiap pertandingan, kita harus tetap semangat dan bangga atas capaian para atlet kita. Mereka adalah duta bangsa yang membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Kita sebagai warga negara yang baik harus mendukung dan membanggakan prestasi mereka," tegas Irjen Fakhiri.Dengan harapan dan dukungan dari seluruh masyarakat, Irjen Fakhiri berharap bahwa perjuangan timnas Indonesia U-23 tidak akan berhenti di sini. Dia berharap mereka bisa terus berkembang dan bahkan meraih prestasi yang lebih gemilang di masa yang akan datang, bahkan hingga Olimpiade 2024. (PNO-12) 30 Apr 2024, 19:48 WIT
Kapolda Terima Kunjungan Silaturahmi Pj Gubernur Maluku Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, menerima kunjungan silaturahmi dari Penjabat Gubernur Provinsi Maluku, Sadali Ie.Pertemuan silaturahmi ini dilaksanakan di ruang tamu Kapolda, Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (30/4/2024).Kedatangan Pj Gubernur disambut hangat oleh Kapolda yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, Karo Ops dan Direktur Intelkam Polda Maluku."Kami menyampaikan selamat dan sukses atas jabatan yang baru diemban, semoga amanah," kata Kapolda saat menerima kedatangan Pj Gubernur yang didampingi Kadis DPMPTSP, Kadis Kominfo, Kadis Pertanian, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Karo Pemerintahan dan Otda Setda Maluku.Kapolda berharap pertemuan ini merupakan awal yang baik untuk terus merawat kerjasama dan kebersamaan yang selama ini telah berjalan baik, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat."Polda Maluku siap mendukung penuh dan bekerjasama dengan semua pihak dalam menjaga stabilitas keamanan di Negeri Para Raja-raja ini," tutup Kapolda.Di tempat yang sama Pj Gubernur mengungkapkan kedatangannya bersama rombongan bukan hanya sekadar ajang silaturahmi tetapi juga untuk meningkatakan kerjasama antara Kepolisian daerah dengan Pemerintah Daerah."Ini merupakan kali pertama saya datang sebagai Pj Gubernur Maluku, sebelumnya pernah datang tetapi dengan jabatan Sekertaris Daerah Provinsi Maluku. Kerja sama dan hubungan baik yang sudah ada selama ini harus terus kita jaga dan dapat semakin dipererat lagi," harap Sadali. (PNO-12) 30 Apr 2024, 19:34 WIT
Kapolda: Tingkatkan Cinta Tanah Air dan Sejahterakan Maluku Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan kegiatan Bakti Polri Presisi selama lima hari sejak tanggal 23 - 27 April 2024.Kegiatan yang digelar di kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara masyarakat Maluku sebagai bagian penting dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia."Kegiatan tersebut juga dilaksanakan serentak di Polres jajaran yang nantinya juga dilaksanakan secara rutin khususnya di daerah yang masih ada rawan gangguan kamtibmas atau yang terbatas sarana dan prasarananya," kata Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum, Selasa (29/4/2024)."Dalam kegiatan bakti Polri presisi ini Polri dibantu dengan TNI dan Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat juga melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, penyuluhan kamtibmas, patroli kamtibmas, bakti sosial seperti bersih-bersih lingkungan, bakti kesehatan seperti pengobatan gratis, dan pemberian bantuan dan lainnya," ungkapnya.Berbagai kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan dilaksanakan di sejumlah daerah seperti di negeri yang masih rawan gangguan kamtibmas atau yang sarana dan prasarananya masih terbatas di wilayah Maluku.Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengantisipasi adanya kegiatan beberapa oknum masyarakat atau kelompok yang biasanya pada bulan April mengangkat lagi isu negatif untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa.Hal ini terlihat dari beberapa upaya oknum masyarakat yang masih menebarkan paham atau memasang atribut atribut dan lambang negara dan menjelek jelekan bangsa Indonesia."Namun berbagai upaya tersebut semakin tidak dianggap dan dipedulikan masyarakat, bahkan masyarakat sangat menolak bahkan mencopot atribut atau lambang lain yang merusak persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang beberapa masih dicoba dipasang di lapangan," jelasnya.Kapolda mengaku, secara umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Maluku, khususnya di kota Ambon, Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat serta daerah lainnya terpantau aman, dan damai."Kesadaran masyarakat cinta tanah air, persatuan dan kesatuan sudah sangat baik dan agar terus dipertahankan bahkan ditingkatkan," pintanya.Orang nomor 1 Polda Maluku ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman kondusif di wilayah masing-masing."Banyak tugas dan pekerjaan bersama kita yang harus kita tingkatkan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Maluku," tegasnya."Semoga situasi ini dapat terus kita jaga secara bersama sama sehingga Maluku tetap aman, damai dan sejahtera," harapnya. (PNO-12) 30 Apr 2024, 17:18 WIT
KKB Intan Jaya Serang Polsek Homeyo, 1 Warga Sipil Tewas Papuanewsonline.com, Intan Jaya - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya melakukan penyerangan terhadap Polsek Homeyo, Di Kampung Pogapa Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya pada selasa 30 april 2024 sekitar pukul 07.40. Wit.Dalam Aksi penyerangan KKB itu mengakibatkan 1 warga sipil suku Toraja atas nama, Alexsander Parapak (20) laki-laki, meninggal dunia akibat terkena tembakan dari KKB pada bagian dada kiri tembus punggung belakang dan dibagian bawah ketiak sebelah kiri.Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Dr. Bayu Suseno, saat dikonfirmasi terkait dengan adanya peristiwa penyerangan tersebut mengatakan, benar terjadi penyerangan dari KKB wilayah distrik Homeyo intan jaya yang diduga dilakukan oleh kelompok Keni Tipagau dari Kodap VIII Kemabu. Lanjut Kasatgas Humas, peristiwa tersebut bermula terjadi sekira Pukul 07.40 wit terdengar bunyi tembakan rentetan yang mengarah ke rumah Aipda Tri setyo dan rumah Aipda Bartholomeus di Polsek Homeyo sehingga anggota Polsek melakukan tembakan menuju ke arah arah tembakan tersebut dan terlihat ada sekitar 6 orang KKB yang berlari ke arah bangunan SD Inpres Pogapa.“Dari penyerangan KKB itu, mengakibatkan 1 korban suku toraja atas nama, Aleksander parapak (20) laki-laki, meninggal dunia” Terang Kasatgas Humas.Ditambahkanya, untuk situasi di intan jaya saat ini, Ops Damai Cartenz masih melalukan Langkah-langkah penegakan hukum terhadap KKB tersebut, dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di kabupaten intan.AKBP Dr. Bayu Suseno Juga sangat mengharapkan adanya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di kabupaten intan jaya. (PNO-12) 30 Apr 2024, 17:03 WIT
Kapolda Papua Hadiri Halal Bi Halal Paguyuban Pasundan Papua Tahun 2024 Papuanewsonline.com, Jayapura – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., menghadiri Halal Bi Halal Panguyuban Pasundan Papua Tahun 1445 H/2024 M bertempat di Padepokan Pasundan Simpay Wargi, Jl. Cempedak I Koya Tirmur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Minggu (28/04/2024).Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Panguyuban Pasundan Papua, Bapak M. Iriyanto Pawika, Amki., S.E., PJU Polda Papua, Anggota DPR Papua, Benyamin Arisoy, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilait, Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes, Pj. Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, M.Si.Dalam kesempatannya, Ketua Umum Panguyuban Pasundan Papua menyampaikan bahwa sebagai warga Sunda agar selalu rendah hati dimanapun berada, supaya masyarakat Papua bisa menerima masyarakat Sunda.“Saya juga ingin meneruskan pesan dari Gubernur Jawa Barat bahwa kita orang Sunda yang ada di Papua ini sudah menjadi orang Papua, jadi kita harus cintai Papua seperti tempat lahir kita,” ucap Iriyanto.Sementara itu, Kapolda Papua mengatakan momentum Idul Fitri merupakan waktu yang tepat untuk membangun kebersamaan, membangun akhlak, iman menjadi lebih baik, alhamdulilah di Paguyuban Pasundan telah terbangun kebiasaan meskipun berbeda-beda tetap satu, membangun solidaritas agar bisa berkontribusi di negara ini.“Saya tentunya patut berbangga, warga sunda yang tersebar di seluruh Indonesia seperti halnya yang ada di papua ini dapat hidup rukun berdampingan dengan masyarakat pribumi serta suku lainnya,” ungkapnya.Lebih lanjut, Kapolda mengatakan Paguyuban Pasundan sendiri merupakan sebuah organisasi yang sangat luar biasa, para sesepuh, cendekiawan yang dari tatar sunda berkumpul dan bersatu, tentunya sangat hormat, sangat mengapresiasi kegiatan ini.“Melalui halal bi halal ini, saya berharap dapat terus memperkuat tali silaturahmi, karena momentum pasca hari raya idul fitri merupakan upaya untuk kembali fitrah untuk saling memaafkan sehingga terbina rasa persaudaraan dan ikatan persaudaraan yang lebih baik,” tutur Irjen Fakhiri.Dalam kegiatan tersebut Kapolda Papua dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Pasundan Papua juga selaku Pembina Panguyuban Pasundan Papua. (PNO-12) 29 Apr 2024, 19:00 WIT
Gelar Diskusi, HMI Mimika Berikan 9 Rekomendasi Penyelesaian Konflik di Papua Papuanewsonline.com, Mimika – Dilatarbelakangi oleh Konflik di Tanah Papua yang berkepanjangan serta akar permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga HMI Cabang Persiapan Mimika menggelar Diskusi secara online (Zoom Meeting) pada Sabtu 27/04/2024 kemarin dengan menghadirkan beberapa Nara Sumber yaitu Latifah Anum Siregar (Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua), Theo Hesegem (Dir Eksekutif Yayasan Keadilan & Keutuhan Manusia Papua), dan Rifyandi Ridwan Saleh (Ketua PB HMI bidang Hukum, Pertahanan & Keamanan). Sedangkan Dandim 1710 Mimika yang direncanakan juga sebagai Narasumber namun berhalangan hadir. Adanya proses internasionalisasi konflik di Tanah Papua membuat atensi global menjadi lebih besar dan mengakibatkan proses pengentasan konflik di Tanah Papua semakin rumit bagai benang kusut . Tidak dipungkiri akhirnya konflik di Tanah Papua menjadi wacana global dalam pelbagai perspektif; HAM, Lingkungan, Ekonomi, Politik, SDM, SDA.  Kesemua aspek masalah ini bermuara pada satu tujuan yaitu pelepasan Papua dari Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat (dalam perspektif Organisasi Papua Merdeka). Hal ini juga terungkap pada pemaparan dari Direktur AlDP, Latifah Anum Siregar, bahwa Konflik di Tanah Papua adalah konflik bersenjata terpanjang di Indonesia dengan isu Sipil Politik dan Ekonomi Sosial Budaya dengan Aktor yang berlapis-lapis menyangkut Perebutan sumber daya dan identitas dengan level vertical dan horizontal, Papar Anum memulai materinya. “Ada 4 akar masalah di Papua dalam Papua Rooad Map-LIPI tahun 2008 yaitu : perbedaan penafsiran mengenai sejarah integrasi Papua (Dialog), Pelanggaran HAM/Pengadilan HAM, Kegagalan Pembangunan/Perbaikan Pelayanan Publik dan Marginalisasi dan Diskriminasi (Rekognisi dan Afirmasi). Namun sebaliknya jika dipresentasikan dalam angka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia di Papua serta Laju pertumbuhan penduduknya justru sangat rendah,” kata Anum. Di lain pihak, Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi permasalahan di Tanah Papua, antara lain Otonomi Khusus, Pemekaran, Pendekatan Keamanan, kenaikan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur juga Penegakan Hukum di Papua. Semua ini bermuara pada mengembalikan kepercayaan orang Papua terhadap Indonesia. Implementasi OTSUS perlu direposisi jika mereview implikasi kebijakan otonomi khusus ini. Dampak terhadap orang Papua dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan masih terbilang minim. Papua masih tercatat sebagai daerah yang memiliki penduduk miskin, akses kesehatan sulit dan tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, OTSUS hingga saat ini tidak menjadi jalan tengah konflik di Tanah Papua. Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Eksekutif YKKMP, The Hesegem kepada peserta zoom meeting yang begitu antusias. “Bahwa OTSUS seharusnya menjadi solusi yang baik bagi masyarakat Papua tapi ternyata dalam perjalanannya, realisasi OTSUS semakin tidak jelas dan mengambang. Banyak kekecewaan yang dialami oleh masyarakat karena penyalahgunaan Dana OTSUS tersebut,” jelasnya. Metode ini dijadikan jembatan untuk mendengar keinginan ”orang Papua” akan konflik yang terjadi selama ini dan menyetujui upaya penyelesaian secara bersama-sama. Kebutuhan mediator internasional menjadi opsional karena isu Papua haruslah dipandang sebagai masalah internal sebuah Negara; pemerintah dan rakyat selama prosesnya dilakukan secara terbuka dan jujur. Dengan melihat peluang baik itu, maka proses penyelesaian permasalahan isu konflik di Tanah Papua perlu dilakukan secara konsisten dan serius. Jika tidak, maka generasi berikutnya akan merasakan hal yang sama atau bahkan lebih terrible dari yang dibayangkan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai sebuah organisasi ideologis yang berpihak pada nilai kebenaran atau hanif ingin menjadi inisiator gagasan yang dimaksud bukan untuk memperkeruh dan mengompori konflik yang memanas akhir-akhir ini. Tapi langkah yang coba diambil HMI adalah cara paling moderat lewat diskusi bersama mencari jalan tengah paling baik dari dialog yang telah dilaksanakan. Tentunya Ke-Papua-an bagi HMI adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia dan sebaliknya. Masalah Papua adalah masalah Indonesia dan Masalah Indonesia adalah masalah HMI. Seperti halnya penyempaian Rifyandi Ridwan Saleh dari PB HMI bahwa kedepannya HMI pun akan berupaya keras untuk mendukung dan membantu Pemerintah melalui program kerja yang akan dijalankan nantinya sehingga membutuhkan partisipasi dan dukungan semua stakeholder yang ada termasuk para Narasumber yang notabene paham dengan situasi yang saat ini dibahas. Bagi HMI terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi (Tuhan) Allah SWT adalah tujuan utama. Tidak ada yang lebih utama dari itu. Maka HMI Cabang Persiapan Mimika setelah mendengarkan, mengikuti dan menyikapi konflik di Tanah Papua dengan ini memberikan 9 rekomendasi sebagai berikut: 1. Mendorong adanya dialog komprehensif terhadap penyelesaian konflik di Tanah Papua dilakukan secara akuntabel, jujur, dan serius.   2. Mendorong penyelesaian konflik di Tanah Papua secara kolaboratif dan bersinergi melalui konsolidasi masyarakat sipil; pemerintah lokal dan tokoh masyarakat 3. Pemerintah harus melakukan pendekatan humanisme dalam penyelesaian konflik secara serius 4. Mendorong pembentukan Tim Independen Investigasi Khusus Penanganan Konflik Papua 5. Mendorong penegakan hukum yang profesional kepada seluruh pelaku kekerasan HAM di Tanah Papua 6. Review Kebijakan tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari segi infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial 7. Review Kebijakan Kemananan di Tanah Papua; Penghentian peningkatan Militeristik di Tanah Papua, dan Penghentian transaksi penjualan senjata serta Penangkapan Pemilik senjata ilegal di Tanah Papua 8. Review Kebijakan Otonomi Khusus oleh DPR RI dan juga Presiden sebelum dilanjutkan kembali 9. Memperbanyak dialog wawasan Ke-Papua-an secara komprehensif dari identitas, budaya, dan kearifan lokal sebagai ruang edukatif kepada public agar tidak terjadi marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. (MA) 29 Apr 2024, 00:06 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT