Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Hadiri Forum Konsultasi Publik, Pj Bupati Mimika: Data Kependudukan di Timika Harus Akurat
Papuanewsonline.com, Timika- Pj. Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si meminta Dinas Kependudukan Catatan Sipil agar agar memperbaiki data kependudukan di Kabupaten Mimika harus akurat.Hal ini disampaikanya, saat membuka secara resmi kegiatan “Forum Konsultasi Publik” dalam Mewujudkan Pelayanan Adminduk Prima di Kabupaten Mimika, di Timika, Selasa (14/07/2023).Dalam sambutannya PJ Bupati Mimika mengatakan, persoalan data kependudukan menjadi hal yang sangat krusial untuk memberikan arah kebijakan agar tepat sasaran. Data harus akurat apalagi terkait dengan data kependudukan. “Saat ini semua bidang, pendidikan, kesehatan, perbankan atau apapun juga, memerlukan data kependudukan yang akurat. Apabila data tidak akurat, maka dapat dipastikan akan ada masyarakat yang merasa tidak terlanyani dengan baik,” Ucapnya. Lebih lanjut Pj Bupati Valen mengatakan, pemerintah pusat sangat memberikan perhatian terhadap data kependudukan di Papua. Sudah sejauh mana perkembangan data kependudukan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. “Saya berharap pertemuan seperti ini bukan hanya uji publik, apa yang sudah pemerintah lakukan, tetapi bisa juga saling melengkapi data sehingga ketika dikonsumsi publik data tersebut akurat,” jelas Pj. Bupati. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, S.STP.,M.Si mengatakan, Forum Konsultasi Publik yang digelar bertujuan mendengar masukan dari berbagai pihak terkait dengan pelayanan Disdukcapil.“Pelayanan adminduk kepada masyarakat harus diurus mulai dari lahir sampai meninggal. Begitupun terkait dengan pelayanan harus bisa terintegrasi dengan semua instansi,” ungkapnya.Slamet mengatakan, data penduduk Mimika saat ini berjumlah 312.387 orang yang tersebar di 18 distrik, 19 kelurahan dan 133 kampung.“Pelayanan Dukcapil tidak hanya tersentral di kantor, sudah tiga tahun ini terdistribusi sampai di 7 distrik sampai yang terjauh itu bulan lalu kita launching di Kokonao jadi masyarakat wilayah pesisir barat bisa selesai di sana, masyarakat tidak perlu naik perahu dengan biaya banyak dan jauh-jauh ke kota,” Paparnya.(PNO/02)
14 Jul 2023, 19:23 WIT
KPK Periksa 18 Orang Di Polda Papua Terkait Skandal Korupsi Eks Kadis PUPR Provinsi Papua
Papuanewsonline.com, Papua- Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 18 orang sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dan Dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Gerius One Yoman selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Provinsi Papua sebagai tersangka." Tim Penyidik telah selesai memeriksa 18 orang saksi Hari ini di Polda Papua, pemeriksaan saksi ini dilaksanakan agar penyidik mendalami dugaan Tindak Pidana Korupsi suap dan Gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Papua, untuk tersangka GOY dkk,’’ ujar Kabag Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui pesan singkat via WhatsApp, Jumat (14/7/2023).Ali menegaskan, Pemeriksaan dilakukan di laksanakan di Polda Papua, dimana 18 Orang yang diperiksa penyidik KPK diantaranya, Kaillin Lalli Randa, PNS (Staf TU DPR Papua), Adi Yuwono (PNS/ Staf biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua), Aloysius Nugroho Rahardjo (Wiraswasta/Freelance Konsultan), Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH.(Karyawan Swasta / Pengacara (Penasehat Hukum LUKAS ENEMBE), Andrys Rovael Rohman (Wiraswasta (Mantan General Super Intendent PT Tabi Bangun Papua), Annies Liando (PNS), Arson Wanimbo alias Sony (Ketua DPRD Tolikara), Bonny Piron (Wiraswasta/ Komisaris PT. TABI BANGUN PAPUA), Mieke (Finance PT. Tabi Bangun Papua), Debora Diana Salosa, S.Hut, MM (PNS/ Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua), Dius Enumbi (Pegawai Negeri Sipil / Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua), Doren Wakerkwa (PNS (Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua), Frans Manibui (Karyawan Swasta) Iriani Yuspita Yanius Yomen Telenggen (Direktris CV WALIBHU), Irma Imelda Irene Mandagi (Karyawan Swasta / Staf Teknik PT Tabi Bangun Papua), Jusak Sarilolo (PNS / Staf Dinas PUPR Prov Papua), Benyamin Tiku (Swasta/PN Melonesia) dan Timotius Enumbi (Swasta/Adik Piton Enumbi)." Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait dengan suap dan gratifikasi tersangka GOY," ujar Ali.Sementara itu diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Provinsi Papua Gerius One Yoman sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Papua.Gerius diduga bersama-sama dengan Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.KPK menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dan Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakksa sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mereka dijerat TPPU setelah sebelumnya dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Pemprov Papua.Kasus suap dan gratifikasi ini bermula saat Rijatono Lakka mendapatkan proyek infrastruktur usai melobi Lukas Enembe dan beberapa pejabat Pemprov Papua. Padahal perusahaan Rijatono bergerak dibidang farmasi.Kesepakatan yang disanggupi Rijatono dan diterima Lukas Enembe serta beberapa pejabat di Pemprov Papua di antaranya yaitu adanya pembagian persentase fee proyek hingga mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN.Setidaknya, ada tiga proyek yang didapatkan Rijatono. Pertama yakni peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar. Lalu, rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar. Terakhir, proyek penataan lingkungan venue menembang outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.Dari tiga proyek itu, Lukas Enembe diduga sudah menerima Rp1 miliar dari Rijatono.Dalam kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Papua, KPK telah menyita dan membekukan uang miliaran rupiah."Tim penyidik telah melakukan penyitaan uang sekitar Rp50,7 miliar. Di samping itu tim juga juga telah membekukan uang dalam rekening sekitar Rp81,8 miliar dan SGD 31.559," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.Ali mengatakan, dalam pengusutan kasus ini tim penyidik sudah memeriksa 90 saksi termasuk ahli didigital forensik, ahli accounting forensik dan ahli dari kesehatan."Tim penyidik juga telah menyita emas batangan, beberapa cincin batu mulia dan empat unit mobil. Penanganan perkara dimaksud kami fokuskan lebih dahulu pembuktian unsur pasal suap dan gratifikasi," kata Ali.Teranyar, KPK menetapkan dua tersangka baru kasus dugaan suap pengerjaan proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Mereka yakni Fredrik Banne selaku staf PT Tabi Bangun Papua dan Piton Enumbi selaku pemilik PT Melonesia Mulia.Keduanya dijerat sebagai tersangka pemberi suap terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe (LE).Sebelumnya, KPK menyita tanah dengan luas sekitar 1.525 M2 yang di atasnya telah dibagun sebuah hotel di Jayapura, Papua.Penyitaan berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe dan penyuapnya, Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka.Ali menyebut nilai tanah dan bangunan yang disita tim penyidik ini memiliki nilai sekira Rp40 miliar.(PNO/05)
14 Jul 2023, 18:51 WIT
Dogiyai Kembali Memanas 3 Personil TNI/Polri Kena Panah Warga
Papuanewsonline.com, Dogiyai – Massa melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan saat melakukan pengamanan TKP Penjarahan di Kampung Moanemani dan Bandara Moanemani yang akan mengevakuasi 3 (tiga) personel terkena panah dipimpin oleh Kabag Ops Polres Dogiyai AKP Dr. Wahda J. Saleh, Jumat (14/07/2023) sekitar pukul 09.15 wit.Pagi Tadi.Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom. saat dihubungi membenarkan kejadian tersebut.Kabid Humas mengatakan saat personel melakukan pengamanan Bandara Moanemani, kelompok Mass melakukan penyerangan terhadap personel yang akan mengevakuasi korban yang terkena panah.“Saat aparat gabungan melakukan pengamanan guna mengevakuasi ketiga korban yang terkena panah dengan menggunakan Hely” ucap Kabid Humas, Jumat (14/07/2023).Saat Hely tiba di Bandara Moanemani untuk mengevakuasi para korban, massa menghujani anggota dengan anak panah dan batu serta melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) rumah Warga bernama Balibi.“Hely berhasil take off dari Bandara Moanemani dan membawa para korban untuk dievakuasi ke Nabire,” ungkap Kabid Humas.Kata Kabid Humas, Sebelumnya pada Kamis (13/07) Aparat Keamanan diserang oleh massa saat melakukan pengamanan TKP Penjarahan di Kampung Ekimanida, Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai.“Saat melakukan pengamanan aparat gabungan diserang oleh massa menggunakan panah,” tutur Kabid Humas.Akibat dari penyerangan tersebut, 3 (tiga) personel yakni 1 (satu) personel Polres Dogiyai an. Bripda Eliezer terkena di lengan kiri tembus kebelakang lengan, 1 (satu) personel Koramil Monomani an. Serka Stewart Tapilatu terkena panah di lengan kanan dan 1 (satu) personel Brimob BKO Dogiyai.Sampai saat ini, Aparat Keamanan masih melakukan pengamanan di sekitaran Dogiyai untuk mencegah massa akan melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada warga Nusantara yang berada di Kabupaten Dogiyai dan untuk kerugian materiil masih dilakukan pendataan.“Saat ini situasi sudah berangsung pulih dan aman, kami meminta kepada warga untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Jangan mudah terprovokasi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dan serahkan proses hukum kepada Aparat Kepolisian,” pungkas Kabid Humas Polda Papua.Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K. telah mengerahkan 1 peleton Brimob dari Nabire untuk membantu mengendalikan situasi dan memerintahkan Kapolres Dogiyai melakukan pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparatur Pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat.(PNO/04)
14 Jul 2023, 16:04 WIT
Lepas Satgas Pamputer XXVI Kodam Pattimura, Kapolda Maluku: Jalankan Tugas Negara Dengan Baik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif SH., M.Hum memberikan semangat kepada personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer), Kodam XVI/Pattimura tahun 2023.Hal itu disampaikan Kapolda saat menghadiri upacara pelepasan Satgas Pamputer XXVI, Kodam XVI/Pattimura yang digelar di lapangan Kompi Markas Rider 733/Masariku, Kota Ambon, Jumat (14/7/2023).Upacara pelepasan Satgas Pamputer ke-XXVI dipimpin langsung oleh Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa. Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Forkopimda dan stakeholder lainnya.Pangdam Pattimura Ruruh A. Setyawibawa dalam sambutannya meminta seluruh prajurit yang ditugaskan mengamankan Pulau-pulau terluar di wilayah Maluku, agar dapat mengamati dan memperhatikan situasi sekitar dengan cermat untuk dikendalikan."Tugas yang akan kalian laksanakan ini adalah amanah yang diberikan Negara. Olehnya itu laksanakanlah tugas ini dengan baik, jangan arogan dalam pelaksanaan tugas, dan tetap menjaga nama baik Kesatuan. Junjung tinggi Sapta Marga sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan nanti," pintanya.Pangdam pun mengingatkan semua prajurit, dalam menjalankan tugas agar tetap menjaga sinergitas dan soliditas dengan personel Polri, maupun seluruh unsur masyarakat di wilayah tugasnya masing-masing.Sementara itu, Kapolda Maluku Lotharia Latif, saat dilakukan pelepasan pasukan sempat menyapa prajurit yang akan diberangkatkan. Ia memberikan semangat dan motivasi kepada prajurit TNI AD agar dapat mengemban tugas negara dengan sebaik-baiknya."Saya atas nama Kapolda Maluku memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Satgas Pamputer ke-XXVI yang akan menjalankan tugas pengamanan di wilayah Pulau-pulau terluar di Maluku," katanya.Di sisi lain, Kapolda juga memerintahkan personel Polri yang bertugas di wilayah terluar agar dapat bersinergi dengan Satgas Pamputer dalam menjalankan tugas pengamanan."Kami berharap personel TNI dan Polri yang berada di wilayah terluar di Maluku selalu bersinergi dengan baik, termasuk dengan Pemerintah maupun masyarakat setempat," harapnya.Untuk diketahui, jumlah personel Satgas Pamputer XXVI yang diterjunkan di wilayah terluar Maluku sebanyak 147 orang. Seluruhnya berasal dari Batalyon Raider 733/Masariku. (PNO-12)
14 Jul 2023, 14:54 WIT
Buka MUSCAB II Gerakan Pramuka Kwarcab 2613 Mappi, Pj Bupati : Pramuka Jadikan Siswa Berkarakter
Papuanewsonline.com, MAPPI-
Penjabat Bupati menghadiri dan membuka kegiatan (Musyawarah Cabang) MUSCAB II
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 2613 Mappi Tahun 2023 di aula hotel avista.
MUSCAB II dihadiri juga oleh Sekertaris Kwarda Provinsi Papua Indris Khan,
S.Sos, M.M, Sekda Mappi, para pimpinan (Organisasi Perangkat Daerah) OPD,
Perwira Penghubung, serta seluruh pengurus dan kader gerakan pramuka kwartir
cabang 2613 mappi, Kamis (13/7/2023). Dikesempatan itu, Penjabat Bupati
Mappi Michael R. Gomar, S.STP, M.Si mengatakan, "sebagai alumni tentu pernah bergabung bersama gerakan
pramuka saat di bangku pendidikan SD dan SMP". Dengan pendidikan luar
sekolah, bergabung dan belajar di organisasi gerakan pramuka akan membentuk
karakter, pola pIkir dan kedisplinan
secara pribadi. "Pendidikan luar sekolah
mampu membawa saya menjadi ketua OSIS di SMP, ketua OSIS di SMA dan mendapatkan
juara satu sebagai salah satu siswa teladan di kabupaten Yapen Waropen. Maka
semua pencapaian secara pribadi baik pembentuk karakter, pola pikir dan kedisiplinan
itu bisa terbawa terus, karena awal terbentuk dari gerakan pramuka, dan puji
Tuhan waktu SMP di tahun 1993 saya memimpin rombongan dari kabupaten Yapen
Waropen untuk ikut musyawarah nasional gerakan pramuka di waena buper bersama
gerakan pramuka dari seluruh cabang," tutur Penjabat Bupati. Penjabat Bupati ingatkan, dampak
dan manfaat dari mengikuti gerakan pramuka mampu membentuk karakter, pola pikir
dan kedisiplinan secara pribadi, sehingga bisa terbentuk dengan baik. Dan
terbukti yang hadir saat ini sekertaris kwarda provinsi Papua, pabung, beberapa
kepala-kepala OPD, kepada sekolah dan para guru bisa mendapat kesempatan yang
baik, dan bisa menjadi contoh bagi generasi penerus di sekolah-sekolah. Penjabat Bupati menjelaskan,
gerekan pramuka merupakan organisasi strategis dan menjadi mitra kerja
pemerintah untuk membentuk, membina dan menciptakan pemuda-pemudi yang
berkualitas. Sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka telah memberikan
kontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia, tepatnya dalam kongres pemuda
pada tanggal 18 Oktober 1928, dan melalui keputusan Presiden republik Indonesia
nomor 448 tahun 1961 ditetapkan hari pramuka setiap tahun diperingati pada
tanggal 14 Agustus. "Semoga MUSCAB II gerakan
pramuka kwartir cabang 2613 mappi dapat berjalan dengan baik, menghasilkan
keputusan - keputusan yang baik dan program kerja yang baik sehingga tetap
menjadi mitra kerja pemerintah, agar pemerintah bisa membuka diri, mendengar
dan menantikan dukungan dari gerakan pramuka kwartir cabang 2613 mappi. Di
sekolah-sekolah kalau gerakan pramuka aktif, maka generasi muda yang ada
dibangku sekolah akan menjadi generasi muda yang mempunyai karakter, pola pikir dan kedisiplinan,"
ungkapnya.
Penjabat Bupati mengatakan,
pemerintah daerah tetap akan memberikan dukungan kepada gerakan pramuka kwartir
cabang 2613 mappi baik melalui Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) tahun
2022 maupun APBD tahun 2023. Saat ini perkembangan zaman semakin pesat maka
sangat diperlukan pendampingan, pembinaan dan pembentukan karakter baik secara
rohani maupun jasmani, agar pemuda-pemudi kita tidak tertinggal dengan
perkembangan zaman saat ini. (Redaksi)
14 Jul 2023, 14:02 WIT
Pimpin Apel, Irdam Kasuari: Tingkatkan Persiapan Dan Keamanan Kunker Wakil Presiden Di Manokwari
Papuanewsonline.com, Manokwari - Irdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Eko Susetyo, M.M., M.Tr.(Han)., memimpin langsung jalannya acara Apel gelar kesiapan dalam rangka Opspam VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke 13, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin beserta istri, Hj. Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin diwilayah Manokwari, Makodam, Trikora, Arfai 1, Papua Barat, pada Kamis (13/7/2023).Dalam mewakili Pangdam XVIII/Kasuari, Irdam dalam arahannya pertama mengingatkan bahwa Wapres RI ke Papua Barat adalah dalam rangka jabatan beliau sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Kepres Nomor 20 Tahun 2020.“Saat ini, beliau sekarang berada di Fakfak, besok mendarat di Manokwari lusa terbang ke Sorong dan kembali ke Jakarta. Tanggungjawab Satgas di depan saya ini yang dipimpin oleh Dandim 1801/Maokwari, Letkol Inf Sukur Hermanto adalah keselamatan Wapres dan keluarga selama berada di Manokwari dan sekitarnya mulai dari pesawat Landing sampai pesawatnya Take Off menuju Kota Sorong,” ucapnya.Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan beberapa hal kejadian yang pernah terjadi di beberapa waktu lalu saat kunjungan kerja Presiden dan Wapres yang menurutnya tidak boleh terjadi.“Pada tahun 2007 ada insiden pengibaran bendera RMS saat Presiden SBY dan kemudian pada tahun 2011 di Bali, yang kebetulan waktu itu saya bertugas di sana bahwa ada seorang tukang kebun menyerobot masuk melewati Pam Ring 1 yang pada saat itu Presiden dan semua orang sedang menyaksikan demo terjun yang pandangannya ke atas untuk itu kita harus deteksi, seleksi, antisipasi setiap kejadian bagaimana agar tidak akan terjadi hal yang aneh-aneh. Begitupun ditempat kita ini kemungkinan akan terjadi hal yang sama, untuk itu pengamanan ini jangan dianggap bahwa kegiatan ini adalah sebagai kegiatan rutin juga jangan dianggap sebagai kegiatan seremonial belaka”.Kepada Dansatgas, ia meminta agar pengamanan ini di geladikan, di cek disepanjang jalan jangan sampai kegiatan kunjungan Wapres selama di Manokwari sehingga tidak terjadi insiden yang tidak diharapkan. “Jadi saya harapkan, agar pembagian tugas masing-masing harus jelas. Dansatgas silahkan berkoordinasi dengan baik juga kepada Paspampres terkait dengan tugas masing-masing yang tugasnya dinamis. Dua insiden yang pernah terjadi ini, perlu kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang yang bertugas di wilayah Papua Barat ini, saya ingatkan jangan lengah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan Komando Pengendalian ada di Pangdam dan Dandim karena itu semuanya harus dalam kendalinya,” tegasnya. Dikesempatan ini, orang nomor tiga dilingkup Kodam XVIII/Kasuari ini menyampaikan terima kasih kepada para personel Kodam, Polda Papua Barat juga kepada instansi Pemda juga yang lainnya atas kesediannya untuk hadir mengikuti apel kesiapan.“Yang saya tau ini mengorbankan waktu dan tenaga tetapi sekali lagi yang terpenting adalah besok kita mengerjakan tugas Negara ini, banyak potensi-potensi yang bisa terjadi, untuk itu mari kita berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga dengan Kuasanya kita diberikan kemudahan, keamanan dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas ini. Yakinkan anda tidak lengah dan yakinkan kepada diri anda bahwa setiap ada yang di luar daripada nalar agar langsung bertindak dengan tidak ragu-ragu,” kata Irdam dalam arahannya.Apel gelar pasukan ini pada hakekatnya adalah untuk melihat secara langsung kesiapan pasukan TNI dan Polri beserta unsur lainnya yang akan bertugas untuk mengamankan kunjungan kerja residen, dengan harapan agar seluruh agenda kegiatan selama kunjungan dapat terlaksana dengan aman, tertib dan lancar. (PNO-12)
14 Jul 2023, 13:08 WIT
Kirim Atlet Di Pornas KORPRI Ke-XVI, Kemenkumham Optimis Raih Emas
Papuanewsonline.com, Jakarta - Pekan Olahraga Nasional (Pornas) ke-XVI Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2023 akan dihelat di Provinsi Jawa Tengah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk pertama kalinya akan mengirimkan atlet untuk berlaga, dengan target meraih emas pada setiap cabang olahraga (Cabor) yang diikuti.Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan bahwa dari enam Cabor yang diikuti, para kontingen atlet Kemenkumham harus percaya diri (pede), harus yakin, untuk dapat meraih medali emas.“Ini merupakan keikutsertaan kita yang pertama kali dalam Pornas KORPRI. Atlet yang mengikuti Pornas ini harus menunjukkan bahwa Rekan-rekan adalah sebagai petarung, bukan pecundang,” kata Andap saat melepas kontingen atlet Kemenkumham, Rabu (12/07/2023).Andap mengatakan ada lima pesan yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly kepada para kontingen. Pertama adalah ucapan selamat kepada Rekan-rekan yang terpilih sebagai atlet untuk mewakili Kemenkumham pada Pornas ke-XVI KORPRI.Kemudian yang kedua, rekan-rekan jaga kesehatan dengan baik, jaga stamina, harus fokus dan konsentrasi, serta semangat ketika bertanding ataupun berlaga. Ketiga, junjung tinggi sportivitas dan jaga nama baik Kemenkumham,” kata Andap di Lounge Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta.Keempat, lanjutnya, harus menjaga kesolidan diantara sesama atlet, pelatih, official, termasuk juga sesama anggota KORPRI lainnya. Terakhir, selalu utamakan keselamatan, dan tunjukkan prestasi yang setinggi-tingginya dengan target emas pada setiap Cabor yang diikuti.Dari enam cabor yang diikuti yakni bola voli, bulutangkis, tenis lapangan, tenis meja, futsal dan basket dengan total kontingen sebanyak 117, dimana 92 diantaranya adalah atlet, selebihnya adalah pelatih dan official. “Ini adalah buah dari komitmen kita semua untuk membesarkan (olahraga di Kemenkumham). Pada 22 Juni 2022, Persatuan Olahraga Pengayoman 'POP' yang dibentuk sebagai wadah yang mengompilasi minat olahraga teman-teman,” kata Andap.Pornas ke-XVI KORPRI 2023 yang akan diselenggarakan pada 13 s.d 23 Juli 2023 digadang-gadang adalah Pornas terbesar sepanjang sejarah. Tahun ini, kegiatan olahraga dan ajang silaturahmi ASN dari berbagai kementerian/lembaga dan provinsi di seluruh Indonesia ini akan hadir dengan 54 nomor pertandingan yang memperebutkan 54 medali emas, 54 medali perak, dan 71 medali perunggu.Event nasional ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menggerakkan roda perekonomian di Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah, khususnya di sektor UMKM tegas andap mengakhiri sambutannya. (PNO-12)
14 Jul 2023, 13:00 WIT
Wakil Presiden RI Kunker Ke Nabire untuk Peletakan Batu pertama Dan Bertemu HIPETA
Papuanewsonline.com, jayapura - Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin, melakukan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Kamis (13/7/2023). Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden didampingi oleh istri, Ibu Hj. Wury Estu Handayani, dan Pj. Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M serta rombongan yang terdiri dari pejabat pemerintahan dan TNI-Polri. Kegiatan kunjungan ini bertujuan untuk meletakkan batu pertama kantor pemerintahan Pemprov Papua Tengah di Nabire dan bertemu dengan Himpunan Petani Nyata (HIPETA) 300 Gapoktan di Pantai Manase.Rombongan Wakil Presiden disambut oleh pejabat setempat termasuk Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdani Hidayat, S.H., dan Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Franz Yohanes Purba, S.I.P., M.M, Bupati Nabire Mesak Magai, S.Sos, M.Si serta Forkopimda Provinsi Papua Tengah.Acara dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden, didampingi oleh Ibu Wakil Presiden, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri LHK, dan Panglima TNI. Selanjutnya, dilakukan penanaman pohon-pohon oleh Wakil Presiden.Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Presiden dan rombongan di Nabire. Dirinya menjelaskan bahwa luas lahan yang akan dibangun sebagai kantor Provinsi Papua Tengah mencapai 300 hektar. “Proyek ini akan mengusung konsep smart city dengan jaringan listrik dan air yang berada di bawah tanah,” tuturnya.Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan pembangunan kantor pusat Provinsi Papua Tengah dengan memperhatikan adat setempat. “Jadikan momentum peletakan baru pertama sebagai komitmen untuk mempercepat perencanaan dan pembangunan kawasan ini. Wujudkan pemerintah yang senantiasa hadir dan layani masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ucap Wapres.Wapres juga menyampaikan harapannya agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat seni budaya, ruang terbuka hijau, tempat olahraga, dan tempat interaksi sosial masyarakat setempat.“Mari kita terus bergandeng tangan Pemerintah, tokoh, adat, tokoh agama, pemuda, perempuan maupun berbagai tokoh strategis agar lebih muda terwujud jika keberaamaan terus didukung. Kementerian lembaga perlu memangku komponen lainnya untuk memperkuat sinergisitas dan koordinasi terkait agenda dan program agar mempercepat proses pembangunan,” tambahnya.Setelah acara di kantor pemerintahan, rombongan Wakil Presiden melanjutkan perjalanan menuju Pantai Manase di Kabupaten Nabire. Di sana, Wakil Presiden menyapa petani anggota HIPETA dan menyerahkan secara simbolis bibit dan benih pertanian, peternakan, dan perikanan senilai 100 juta rupiah kepada kelompok tani setempat.Dalam sambutannya, Wakil Presiden mengapresiasi upaya petani dalam membentuk HIPETA dan berharap HIPETA dapat terus berkembang. Dirinya juga mendorong petani untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan pendapatan pertanian bagi masyarakat.“Ciptakan profesionalitas dalam meningkatkan pertanian, comuniti unggul Nabire yaitu kayu gaharu dan jeruk Nabire harus di tingkatkan serta hasil panen dapat dinikmati oleh masyarakat Nabire. Kami terapkan agar HIPETA dapat memberikan benih yang baik dan menciptakan kelompok tani yang unggul agar rantai produksi sampai ke Konsumen serta HIPETA harus memanfaatkan teknologi agar sistem dapat berjalan dengan baik, HIPETAharus bermitra dengan Pemda dan kita harapkan agar HIPETA akan menjadi penerus pertanian Papua masa kini,” harap Wapres.Setelah kegiatan di Nabire selesai, rombongan Wakil Presiden melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Fak-fak, Provinsi Papua Barat, untuk melaksanakan agenda kunjungan kerja lainnya.(PNO-11)
14 Jul 2023, 12:16 WIT
Polda Maluku Amankan 12 Tersangka Dari 10 Laporan Polisi Terkait Kasus TPPO
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku dan Polres/ta jajaran, mengamankan sebanyak 12 orang tersangka dari 10 laporan polisi yang diterima terkait kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).Hal itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Maluku, Kombes Pol Andri Iskandar S.Ik, M.Si, dalam dialog publik yang dilaksanakan di kantor RRI Ambon, Kamis (13/7/2023).Hadir sebagai narasumber dalam diskusi interaktif yang membahas penanganan TPPO di wilayah Maluku, yaitu Dekan Fakultas Hukum UKIM Ambon Dr. Jhon Pasalbessy, Sosiolog Maluku Dr. Paulus Koritelu, dan Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Maluku Yahya Balyanan S.sos.Menurut Kombes Andri Iskandar, satgas TPPO di Maluku telah dibentuk berdasarkan instruksi Presiden RI kepada Kepolisian tanggal 6 Juni 2023 lalu. Sejak saat itu hingga kini pihak Kepolisian, khususnya Polda Maluku tengah melaksanakan operasi TPPO."Sebelum pelaksanaan operasi Satgas, memang ada tiga perkara yang ditangani, Polresta Ambon 2 dan Polres Aru satu," ungkapnya.Setelah dibentuknya satgas TPPO hingga 11 Juli 2023, tercatat sebanyak 10 kasus yang sementara ditangani. Perkara-perkara tersebut tersebar di sejumlah daerah di Maluku."Memang fokus bapak Presiden terkait PMI, Pekerja Migran Indonesia, namun sampai saat ini di wilayah Maluku belum kita temukan," ungkapnya.Saat ini yang terungkap di wilayah Maluku yaitu terkait eksploitasi seksual terhadap anak-anak di bawah umur."Yang kita temukan itu semuanya anak di bawah umur, miris sekali, ada yang SMA, ada yang SMP. Kebanyakan di wilayah kota Ambon. Ini perlu kepedulian kita semua tidak hanya polisi, tapi mungkin, orang tua, dinas instansi terkait, bisa memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai fenomena yang terjadi," harapnya.Kemungkinan untuk perkara itu bertambah bisa saja terjadi. Olehnya itu butuh perhatian semua komponen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan."Jadi dari 10 kasus yang kita tangani ada 12 tersangka. Satu LP ada yang tersangkanya dua orang. Mereka yang kita amankan berperan sebagai mucikari. Artinya dia yang menyiapkan anak-anak di bawah umur untuk dieksploitasi seksual," ungkapnya.Ia mengaku, eksploitasi seksual umumnya dilakukan menggunakan aplikasi michat. Aplikasi ini tidak semuanya dilakukan oleh personality. Ada juga mucikari yang berperan menawarkan kepada anak-anak di bawah umur."Hampir setiap malam juga kita melakukan pengecekan di penginapan, tempat-tempat kos, dan dari situlah kita menemukan kumpulan-kumpulan anak yang masih di bawah umur," jelasnya.Selain penegakan hukum, Polda Maluku juga melakukan pencegahan dengan cara memberikan sosialiasi kepada masyarakat. Sosialiasi dan pemahaman terkait bahaya eksploitasi seksual dilakukan melalui Bhabinkamtibmas di setiap desa binaannya."Penanganan kasus TPPO kita tidak hanya mengedepankan penegakan hukum karena penegakan hukum itu adalah langkah terakhir sehingga kami lewat Bhabinkamtibmas yang ada di desa-desa kami dorong untuk selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat binaannya, bahwa jangan sampai karena hidup susah lalau diiming-imingi dengan sejumlah uang kemudian mau melakukan hal tersebut dan menjadi korban. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan konsekuensinya pidana," jelasnya.Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Maluku, Yahya Balyanan, mengaku sejak lima tahun terakhir pihaknya sudah tidak lagi menangani kasus TPPO atau trafficking. Hal ini disebabkan karena dana dekonsentrasi telah ditiadakan oleh Pemerintah Pusat. "Maka semua urusan terkait trafficking dari pusat langsung ke kabupaten kota," jelasnya.Beberapa tahun sebelumnya, Yahya mengaku pihaknya dalam penanganan kasus itu bersandar pada keputusan Presiden Nomor 88 tentang rencana aksi negara. Pihaknya juga sempat bekerjasama dengan Polda Maluku."Ada kita punya dua program dulu terkait dengan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Kita telah melakukan pemantauan lokasi, kampanye publik dan beberapa lainnya, termasuk membangun shelter di Passo yang saat ini sudah dijadikan sebagai rumah walang sejuk. Artinya siapa saja yang dari kabupaten kota (yang tidak memiliki tempat tinggal, termasuk ODGJ) bisa nginap paling kurang 2 sampai 4 hari, sesuai SOP," jelasnya.Ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi catatan sehingga diharapkan tahun depan bisa dianggarkan dalam penanganan pelaku ataupun korban TPPO yang masih di bawah umur."Mudah-mudahan tahun depan kita bisa anggarkan dan bekerjasama dengan instansi terkait," harapnya.Sementara itu, Dekan Hukum UKIM Ambon Jhon Pasalbessy mengaku TPPO termasuk dalam kejahatan luar biasa. TPPO masuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir sehingga ancamannya cukup berat baik untuk pelaku pribadi maupun perusahaan.Dalam penanganan kasus TPPO, pihak kepolisian juga diminta harus berhati-hati. Sebab, rumitnya permasalahan ini dan sangat terorganisir. Masalah TPPO adalah kejahatan serius yang harus ditangani tidak semata-mata menggunakan penegakan hukum. Namun perlu pendekatan khusus, utamanya yang menimpa anak-anak muda saat ini."Terkait korban dari TPPO ini kita tidak bisa melihat mereka orang yang terpisah dari proses hukum sehingga hak mereka juga dapat dipenuhi baik itu lewat pendamping hukum dan sebagainya," pintanya.Penanganan perkara ini harus melibatkan semua pihak. "Kami sampaikan bahwa walau Polisi bekerja seberat apapun masalah ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak," ungkapnya.Sosiolog Maluku, Paulus Koritelu, melihat dari perspektif sosiologi terkait penanganan TPPO di Maluku dengan kondisi tipologi kepulauan. Ada dua dimensi bisa menentunkan kasus ini siapa yang melakukan dan menjadi korban. "Memang realitas kehidupan saat ini bisa membuat orang terjebak ke dalam permasalahan TPPO. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab, kemudian dari sisi pelaku ini sendiri kami melihat bahwa ada perencanaan atau niat," katanya.TPPO berbeda dengan pelanggaran hukum lainnya. Karena faktanya tekanan ekonomi membuat orang dapat melakukan apa saja, meski hal yang dilakukan adalah salah. "Faktor wilayah kepulauan ini juga yang dapat menjadi penyebab rentan kendali sehingga kasus penjualan orang ini meningkat. Kami berharap penempatan aparat keamanan yang cukup di daerah pulau-pulau untuk memantau kasus TPPO ini," pintanya.Salah satu penyebab permasalahan ini juga akibat hadirnya media sosial yang dipergunakan melenceng dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat, agama maupun nasehat orang tua. "Ini suatu keprihatinan karena kekuatan media sosial yang mengambil alih semua hal sehingga pengaruh nilai adat dan nasehat orang tua serta nilai agama juga tidak diperhatikan lagi," sebutnya.Medsos bagi generasi muda saat ini telah dianggap sebagai salah satu kebutuhan hidup. "Karena faktanya anak-anak kita ini sudah menjadikan medsos sebagai kebutuhan mereka sehingga diperlukan perhatian khusus bagi orang tua dengan pendekatan agama agar anaknya bisa menjadi baik," harapnya. (PNO-12)
14 Jul 2023, 12:01 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
