Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Sambut Idul Fitri 2023, Pemkab Mappi Gelar Operasi Pasar Murah Ramadhan
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Pemerintah Kabupaten Mappi menggelar operasi pasar murah kepada seluruh warga
masyarakat Kabupaten Mappi Menjelang
perayaan Idul Fitri Tahun 2023. Operasi pasar murah tersebut
secara resmi dibuka oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP.,MSi
yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi, Ferdinand Kaina
Kainakaimu,di Halaman Rumah Jabatan Pj Bupati Mappi, Jumat (14/4/2023). Sekda Ferdinand dalam sambutannya
mengatakan, sebagai salah satu upaya
dalam rangka pengendalian harga di
Kabupaten Mappi. Dan menyonsong Idul Fitri Tahun 2023, maka Pemerintah
Kabupaten Mappi menggelar operasi pasar murah. Disamping kegiatan Operasi Pasar
Murah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan juga terus
melakukan koordinasi dan pengawasan setiap saat dilapangan, dan melaporkan
komoditi harga bahan pokok secara rutin kepada Kemendagri dan Pj. Bupati Mappi.
"Saya memberikan apresiasi
kepada Kadis Perdagangan, Koperasi dan
UMKM beserta staf di dinas. Dengan menyediakan beberapa jenis komoditi bahan
pokok ini agar dapat bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga menjelang Idul Fitri Tahun 2023," ungkapnya. Sekda menjelaskan,semoga dengan
operasi pasar murah murah ini, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di
Kabupaten Mappi. Sekda menuturkan, dalam operasi
pasar murah ini beberapa jenis komoditi kebutuhan bahan pokok disediakan dengan
harga yang sangat murah dijangkau oleh
masyarakat.
Untuk diketahui operasi pasar
murah tersebut digelar selama dua hari yakni tanggal 14 sampai 15 April 2023.
Dan jenis kebutuhan bahan pokok yang disediakan yakni diantaranya, Beras Rp
10.000 perkilogram, Minyak Goreng Rp 13.000 perliter, Tepung Terigu Rp 12.500
perkilogram, Gula Pasir Rp 12.500 perkilogram dan Mie Instan Rp 2.000
perbungkus. (Redaksi)
14 Apr 2023, 22:59 WIT
Sat Lantas Bersama Sat Samapta Polres Puncak Jaya Bagi Ratusan Takjil di Jalan
Papuanewsonline.com, Jayapura – Sudah sepekan Polres Puncak Jaya rutin membagikan takjil kepada masyarakat, hari ini Satuan Lantas dan Satuan Samapta kembali ke jalan dengan membagikan ratusan takjil kepada masyarakat yang melintas khususnya umat Muslim di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Rabu (12/4).Pembagian paket takjil tidak semata - mata dibagikan kepada umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa namun kepada masyarakat asli puncak jaya juga dibagikan.Kasat Lantas AKP Dr. Hendrik R. Sipahutar, S.Sos., M.H selaku ketua koordinator pembagian takjil hari ini didampingi Kasat Samapta Ipda Kasroni Manurung, S.H bersama dengan unitnya membagikan 200 paket takjil di jalan.Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara melalui Kasat Lantas mengkonfirmasi bahwa kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan hubungan persaudaraan yang telah terjalin sangat baik."Apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya adalah murni dari keinginan kami semua anggota Polres Puncak Jaya dan bukan semata - mata ada maksud serta tujuan yang lain, kami hanya ingin memberi perhatian lebih kepada masyarakat mengingat kondisi tempat tugas kami yang sama - sama jauh dari keluarga," pungkas AKP Hendrik (Redaksi)
12 Apr 2023, 20:27 WIT
Kapolda Maluku Kunjungi Pasar Murah
Papuanewsonline.com, Ambon- Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum mengunjungi pasar murah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku di Tribun Lapangan Merdeka, Kota Ambon Selasa (11/4/2023).Kapolda didampingi Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Turut hadir Forkopimda Maluku, Sekda Maluku, para Bupati, Pejabat Bupati/Walikota Ambon, Para Kepala OPD Provinsi dan Kepala OPD kota Ambon.Selain itu, Kapolda juga ikut mendampingi Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, meluncurkan bantuan pangan.Gubernur Maluku dalam sambutannya mengaku kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi kepada masyarakat dalam menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah."Stok kebutuhan pangan sampai sekarang masih tercukupi ini karena kerja sama kita dengan semua unsur dan pihak terkait," katanya.Untuk bahan pangan yang dipasarkan, Gunernur mengaku selain membeli dari distributor utama, juga didatangkan langsung dari para petani.Kapolda Maluku Lotharia Latif menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diselenggarakan kegiatan pasar murah, dan lounching bantuan pangan.Ia berharap kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Maluku ini dapat membantu mengurangi beban masyarakat, khususnya kurang mampu saat memasuki lebaran Idul Fitri."Kegiatan ini sangat baik, dan kami berharap masyarakat akan dapat terbantukan, sehingga juga bisa berdampak pada stabilitas kamtibmas di Maluku," harapnya.Pada kesempatan itu, Kapolda Maluku, Gubernur dan Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh A Setyawibawa beserta Forkopimda lainnya juga mengunjungi stan-stan pasar murah yang disediakan.Kala itu, Kapolda Maluku juga ikut membeli beberapa produk UMKM sebagai bentuk kepeduliannya terhadap para pelaku usaha UMKM."Kami juga membeli stok beras di Bulog Maluku untuk cadangan operasional," katanya.(Redaksi)
12 Apr 2023, 07:57 WIT
Pj. Bupati Mappi Serahkan Bantuan Hibah, Bansos dan Penyelesaian Ganti Rugi Tanah TA. 2023
Papuanewsonline.com , MAPPI – Pada Tahun Anggaran 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Mappi mengalokasikan sejumlah anggaran untuk dihibahkan kepada sejumlah lembaga nirlaba, keagamaan dan kemasyarakatan. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si pada Selasa (4/4/2023) sekaligus menyelesaikan penyelesaian sengketa ganti rugi tanah. Adapun lembaga penerima hibah diantaranya KPUD, Bawaslu, Partai Politik, FKUB, PHBI, NU, ICMP, Pemuda Katolik, Pemuda Ansor dan LPKM. Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kabupaten/distrik, Dewan Adat dan TP PKK juga menerima hibah dari Pemkab Mappi. Beberapa lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan dan lainnya juga mendapat bantuan sosial. Pemkab Mappi juga menyerahkan hibah dalam bentuk rehabilitasi tempat ibadah dan hibah tempat ibadah. Pemkab Mappi juga menyelesaikan tuntutan ganti rugi tanah kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang pulih dari pembangunan fasilitas pemerintah. Hibah dan bantuan sosial ini dijelaskan Pj Bupati Mappi, Michael Gomar, merupakan kebijakan Pemkab Mappi yang diberikan apabila dipandang perlu dan keuangan daerah mencukupi. Sehingga hibah dan bansos bersifat tidak wajib disalurkan setiap tahun tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kita bersyukur di Tahun 2023 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mappi Tahun 2023 dengan melihat kemampuan fiskal daerah Pemerintah Kabupaten Mappi dapat mengalokasikan anggaran untuk mengambil kebijakan dalam rangka program penyelesaian penyelesaian sengketa kerugian tanah dan juga bantuan sosial serta hibah kepada lembaga organisasi kemasyarakatan dan juga tempat-tempat ibadah dalam rangka pembinaan spiritual,” terang Pj Bupati Mappi. Ia meminta para penerima bansos dan hibah serta masyarakat pemilik hak ulayat yang menerima ganti kerugian tanah agar dapat memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya dan yang terutama untuk pembangunan kesejahteraan warga Mappi. Pj Bupati mengungkapkan, ini bukan pertama kali Pemkab Mappi menyalurkan bantuan. Tahun 2022 lalu, beberapa organisasi juga menerima bantuan. Tekanan Bupati Pj, setiap hibah atau bantuan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan kepada Pemkab Mappi. “Laporan penggunaan dana baik dari gereja, masjid, mushola dan organisasi–organisasi lembaga kepemudaan, lembaga masyarakat, lembaga adat, lembaga bantuan tolong bantu kami pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan melaporkan bantuan sosial dan bantuan hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah,” tegasnya. Pertanggungjawaban ini akan menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi Pemkab Mappi dalam pemberian bantuan atau hibah berikutnya. Bagi organisasi atau lembaga yang tidak kooperatif maka Pemkab akan tegas dan mempertimbangkan untuk menyalurkan bantuan. Begitu juga dengan pembayaran penyelesaian ganti rugi tanah senilai Rp 10 miliar yang dialokasikan Pemkab Mappi kepada para pemilik hak ulayat. Pj Bupati mengatakan, Pemkab Mappi belum bisa menyelesaikan sejumlah tuntutan masyarakat karena keterbatasan anggaran. “Oleh sebab itu seluruh warga masyarakat yang mempunyai hak menerima penyelesaian ganti rugi tanah ini atau yang belum menerima pembayaran di tahun ini kami mohon untuk bersabar. Berikan kesemapatan kepada kami pemerintah daerah dan tim anggaran untuk melihat kembali kenbutuhan prioritas terkait dengan ganti rugi tanah,” jelas Pj Bupati. Pemkab melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan pimpinan OPD mengatakan Pj Bupati tetap berusaha dan menyelesaikan penyelesaian perkara yang belum sedini bertahun-tahun sebelumnya. Sehingga yang sudah mendapat ganti rugi di tahun ini harus bisa memanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga dan tidak disalahgunakan. Pj Bupati meminta kepada OPD dan Sekda untuk menyelesaikan pembayaran apabila syarat administrasi sudah diselesaikan. Tahun 2022 lalu melalui APBD perubahan Pemda juga sudah menyelesaikan pembayaran, ganti rugi tanah.Lanjut Pj Bupati sementara pada program tahun 2023 Pemda Mappi membayar tuntutan ganti rugi tanah sebanyak 31 Titik lokasi tanah yang terdiri dari pengadaan tanah untuk fasilitas umum dan penyelesaian ganti rugi tanah. Penyaluran hibah dan bantuan sosial ini ditegaskan Pj Bupati harus dilakukan secara terbuka dan transparan terutama dalam penggunaan oleh organisasi pengurus. Jangan sampai ada yang tertutup apalagi pengurangan dana yang diberikan oleh pemerintah. “Saya berharap bantuan hibah dan bantuan sosial ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan pengawasan tidak hanya oleh pemerintah daerah tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. ( Redaksi )
06 Apr 2023, 09:51 WIT
OKIA Desak Pj Gubernur PPT Segera Bentuk BUMD untuk Kelola 10% Saham Dari PT.FI
Papuanewsonline.com, Mimika - Organisasi Kaum Intelktual Amungme dan Kamoro Kabupaten
Mimika (OKIA) mendesak Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk
serta pemerintah Pemerintah Pusat, agar segera menghibahkan BUMD PT. Papua
Divestasi Mandiri kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. "Kenapa
harus dilakukan, karena Kabupaten Mimika ada di dalam wilayah Provinsi Papua
Tengah, dimana lokasi Tambang PT. Freeport Indonesia sudah di luar dari wilayah
administrasi pemerintah Provinsi Papua, jadi hal ini harus segera dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah," ujar ketua OKIA, Raimond
Kelanangame melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/4/2023).Kata
Raimond, saat ini sudah Provinsi Papua Tengah, sehingga
Pemerintah Provinsi Papua harus berbesar hati untuk menghibahkan BUMD PT.
Papua Divestasi Mandiri kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah."Pemprov
Provinsi Papua harus tahu diri bahwa saat ini sudah ada Provinsi Papua Tengah,
sehingga harus berbesar hati kembalikan hal itu ke Provinsi Papua Tengah,"
jelas Raimond."Kami
mendesak Ibu PJ. Gubernur agar bisa menyelesaikan persoalan ini, karena sebagai
provinsi yang baru, yakni Provinsi Papua Tengah membutuhkan dukungan sumber
pendapatan daerah guna kelancaran berjalannya pemerintahan Propinsi Papua
Tengah," Tegas Raimond.Raimond
menegaskan, terkait mekanisme, pemerintah sudah memiliki instrumennya, sehingga
Tinggal dikoordinasikan dengan para pihak terkait, baik di daerah maupun
di pusat."Intinya
Saham 10% harus dalam pengaturan dan kepemilikan oleh Pemerintah Provinsi Papua
Tengah, Nantinya jika saham 3 % ini mau dibagikan dengan propinsi induk dan
beberapa propinsi baru seperti Propinsi Papua Selatan dan Propinsi Papua Papua
Pegunungan itu hal yang bisa dikoordinasikan, adat istiadat jelas, kami orang
Papua bukan orang pelit, walaupun sedikit hasil dari gunung Nemangkawi harus
bermanfaat bagi seluruh tanah Papua, yang penting administrasi jelas dan juga
sesuai koridor," Pungkasnya.Dijelaskan
Raimond, Terkait struktur kepengurusan itu adalah mutlak hak pemerintah, namun
OKIA akan terus mengawal sehingga perlu adanya keterwakilan dari 2 suku asli
Amungme dan Kamoro."2
suku ini yang memiliki hak Ulayat dan terkena dampak langsung operasi
tambang PT. Freeport Indonesia, dan oleh karena itu, wajib hukumnya dalam
struktur BUMD harus ada keterwakilan dari Suku Amungme dan Kamoro,"
Terangnya.Ia
menegaskan, Negara dalam hal ini, Bapak Presiden Jokowi harus adil untuk
melihat persoalan tersebut."Kami
minta Bapak Presiden Jokowi mendukung keterwakilan 2 suku pemilik hak Ulayat
daerah operasi PT. Freeport Indonesia, untuk masuk dalam BUMD yang kelolah
saham 10% ini, dimana kami 2 Suku Amungme Kamoro wajib hukumnya mendukung, dan
bagi pihak lain jangan buat gerakan tambahan," Ucapnya.
Raimond
berharap, Semoga BUMD yang difasilutasi Pemprov Papua Tengah nantinya
dapat membantu proses pembangunan dan membawa kesejahteraan Di tanah
Papua.(Redaksi)
05 Apr 2023, 05:11 WIT
Sambut Hari Raya Paskah, Pemkab Mappi Gelar Operasi Pasar Murah
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Pemerintah Kabupaten Mappi menggelar operasi pasar murah kepada seluruh warga
masyarakat Kabupaten Mappi, sebagai salah satu upaya dalam rangka pengendalian harga di Kabupaten Mappi.
Operasi pasar murah tersebut secara resmi dibuka oleh penjabat Bupati Mappi,
Michael R. Gomar S.,STP, M.,Si pada, Senin (3/4/2023). Pj Bupati Mappi Michael Gomar
dalam sambutannya saat membuka operasi pasar murah mengatakan, bahwa dengan
adanya penyesuaian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada
kenaikan harga bahan pokok di seluruh
wilayah Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan bahan
pokok, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan arahan
kepada seluruh Kepala Daerah
Kabupaten/Kota untuk melaksanakan
pengendalian inflasi, agar menjaga kestabilan harga bahan pokok di
Kabupaten/Kota. Pj Bupati menerangkan, dengan
kebijakan pemerintah pusat tersebut, sehingga diintruksikan kepada seluruh kabupaten
kota untuk melaksanakan program kegiatan yang memberikan dampak manfaat
langsung kepada masyarakat, supaya bisa mengendalikan inflasi di seluruh daerah. “Sehingga dalam rangka
pengendalian inflasi kami Pemerintah Kabupaten Mappi melalui Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UMKM di TA. 2023 melaksanakan kegiatan operasi pasar murah,"
ungkapnya. Pj Bupati mengatakan, di TA. 2023 pemerintah daerah melalui program
kegiatan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM melaksanakan operasi pasar
murah yang akan dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu; menjelang Paskah yang
digelar hari ini, menjelang Lebaran Idul Fitri,
dan menjelang Natal 2023 Disamping kegiatan Operasi Pasar
Murah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan juga melakukan
rapat koordinasi dan pengawasan setiap saat dilapangan, dan melaporkan komoditi
harga bahan pokok secara rutin kepada Kemendagri dan Pj. Bupati Mappi. "Saya memberikan apresiasi
kepada Kadis Perdagangan, Koperasi dan
UMKM, atas kerja sama yang baik bersama jajaran pejabat dan staf di dinas. Dan
harapannya semoga dengan penyediaan beberapa jenis komoditi bahan pokok ini
dapat bermanfaat, dan digunakan oleh
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjelang perayaan hari raya
Paskah Tahun 2023," tuturnya. Dalam operasi pasar murah
tersebut beberapa jenis komoditi kebutuhan bahan pokok disediakan dengan harga
yang sangat murah dijangkau oleh masyarakat.
Operasi pasar murah tersebut
digelar selama dua hari yakni tanggal 3 sampai 4 April 2023. Dan jenis
kebutuhan bahan pokok yang disediakan yakni diantaranya, Beras Rp 10.000
perkilogram, Minyak Goreng Rp 13.000 perliter, Tepung Terigu Rp 12.500 perkilogram,
Gula Pasir Rp 12.500 perkilogram dan Mie Instan Rp 2.000 perbungkus. (Redaksi)
04 Apr 2023, 14:51 WIT
Dukung UMKM, Pj Bupati Mappi Serahkan 700 Tabungan Mama-mama Papua dan Bansos 50 Kelompok Sanggar
Papuanewsonline.com, MAPPI - Pemerintah Kabupaten Mappi menyerahkan bantuan sosial stimulan berupa Tabungan UMKM Mama - Mama Papua dan Non Papua, serta bantuan di bidang kepemudaan olahraga dan kebudayaan TA. 2023.Penyerahan bantuan sosial diserahkan langsung oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.,STP, M.,Si yang berlangsung di pendopo, Senin (3/4/2023.Penyerahan bantuan sosial Tabungan UMKM kepada mama - mama Papua dan UMKM Non Papua, Organisasi Pemuda (KNPI, KONI dan Pramuka), serta bantuan kepada kelompok sanggar budaya di Kabupaten Mappi.“Ijinkan saya menyampaikan beberapa arahan dan juga program prioritas dari pemerintah pusat yang diinstruksikan Bapak Mendagri kepada pemerintah Kabupaten/kota untuk dilaksanakan,” ungkapnyaPj Bupati menerangkan dalam rangka pengendalian inflasi maka pemerintah pusat mewajibkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan program kegiatan dan sub kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat terutama dalam pengendalian inflasi berupa Hibah dan Bantuan Sosial kepada Masyarakat yang terencana dalam Program/Kegiatan TA. 2023.Kata Pj Bupati ada tiga program kebijakkan nasional yang wajib dilaksanakan diantaranya, pengendalian inflasi, kemiskinan extrem dan penanganan stunting. Tiga hal ini menjadi mandatori dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/kota untuk melakukan intervensi kebijakan program/kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk pengendalian inflasi, kemiskinan extreme dan penanganan stunting.Pj Bupati menyebutkan, pemerintah daerah memberikan dukungan bantuan sosial berupa stimulan kepada UMKM mama - mama Papua dan UMKM Non Papua, dalam rangka menggerakkan UMKM, dan juga stimulan bantuan sosial kepada, sanggar - sanggar, dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Mappi.“Hari ini kita menyerahkan bantuan stimulan dukungan tabungan UMKM mama - mama Papua sebanyak 500 orang, program ini merupakan program lanjutan dimana pada APBD Perubahan T.A 2022 juga kita sudah memberikan bantuan stimulan tabungan UMKM kepada mama - mama Papua dan non Papua melalui program yang sama,”tegasnya.Pj Bupati menuturkan, di tahun ini pun kita memberikan stimulan bantuan Tabungan UMKM sebanyak 700 pelaku UMKM yang terdiri dari; 500 UMKM mama - mama Papua, dan 200 UMKM mama - mama non Papua. Dan untuk UMKM non Papua yang nantinya akan diserahkan setelah bulan April. Pj Bupati merincikan adapun besaran bantuan stimulan Tabungan yang diberikan yakni untuk mama - mama Papua sebesar Rp. 500.000 perbulan yang akan disalurkan ke masing - masing rekening mama - mama Papua. Dan data ini data yang valid dan akurat yang sudah disiapkan oleh Dinas Perdagkop dan UMKM Kabupaten Mappi. Sementara UMKM non Papua sudah kami siapkan dan akan disalurkan akhir bulan April nanti sebesar Rp. 300.000 perbulan.Pj Bupati menyebutkan, bantuan ini bersumber dari dana Otsus dan untuk mama -mama Papua. Sementara untuk mama - mama non Papua bersumber dari dukungan dana Insentif Fiskal utk pelaku dunia usaha/UMKM Kabupaten Mappi. Dikatakan Pj Bupati pada tahun ini melalui program dari dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kami memberikan dukungan kepada 50 sanggar baik sanggar tari, sanggar perajutan noken, sanggar ukir/pahat dan kelompok band lokal yang ada di Kabupaten Mappi. Dengan besaran alokasi setiap sanggar akan disalurkan sebesar Rp. 22.800.000,- yand bersumber dari dana Otsus dan disalurkan untuk satu tahun anggaran langsung ke rekening kelompok sanggar.Sementara untuk UMKM mama Papua dan Non Papua disalurkan setiap tiga bulan (Triwulan) sekali langsung ke rekening masing pelaku UMKM. “Kami berharap melalui bantuan sosial Tabungan UMKM kepada mama - mama Papua dan mama-mama non Papua dapat terus menjadi ransangan untuk menggeliatkan ekonomi Kabupaten Mappi, sehingga ekonomi ini dapat terus terjaga dengan baik, kestabilan harga dalam rangka pengendalian inflasi berjalan dengan baik. Yang juga membantu Pemda melaui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan yang juga sudah melakukan pengawasan secara langsung". Tegasnya. Pemerintah Kabupaten Mappi, melalui program dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata turut memberikan dukungan Hibah kepada Organisasi Kepemudaan, antara lain; KONI Kabupaten Mappi, KNPI Kabupaten Mappi, dan Pramuka Kwarcab Mappi, ini merupakan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan pada APBD Perubahan T.A 2022 lalu. Pj Bupati Menerangkan, Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan dukungan pemerintah daerah kepada bapak/ibu sekalian penerima bantuan sosial,dana hibah, pelaku UMKM mama - mama Papua, mama -mama non Papua, organisasi kepemudaan, dan kelompok sanggar secara langsung dari pemerintah Kabupaten Mappi dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana sesuai dengan manfaaf peruntukannya. Kami berharap kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan yang mendapat dukungan hibah baik itu KONI, KNPI, Pramuka dan kelompok sanggar yang mendapatkan hibah bantuan sosial, agar mohon membantu kami pemerintah daerah dalam hal ini melalui OPD teknis agar setelah menerima dana hibah bantuan sosial agar dapat melaksanakan program kegiatan dan mempertanggung jawabkan program kegiatan dalam Laporan Pertanggungjawaban,”tegasnya.“Saya bersyukur tahun ini kita bisa menyalurkan bantuan ini lebih awal di bandingkan tahun -tahun sebelumnya, sehingga penerima bantuan hibah bisa merencanakan program kegiatan dan tidak terburu -buru dalam menjalankan program kegiatan tetapi harus tetap membuatkan laporan pertanggungjawaban pada setiap kegiatan untuk disampaikan kepada OPD teknis,”pungkasnya (Redaksi)
04 Apr 2023, 09:36 WIT
Jelang Hari Raya Paskah, Kantor Pos Cabang Asmat Salurkan Dua Jenis Bantuan
Papuanewsonline.com, Asmat
- Menjeleng Hari raya paskah, Program bantuan sembako dan program keluarga
harapan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kapupaten Asmat,
Provinsi Papua selatan untuk periode januari hingga maret. Bantuan tersebut disalurkan
oleh Kementrian sosial melalui kantor pos cabang pembantu Asmat di lapangan Yos
sudarso Agats selama empat hari. Menurut Kepala kantor Pos cabang
pembantu Asmat, Semuel Y. Noya, untuk kuota pada triwulan pertama tahun 2023 di
kabuaten Asmat berjumlah 9.331 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berupa bantuan
sembako dan sembako PKH. “Sembako PKH ini sesuai arahan
pendamping PKH bahwa itu dinyatakan sebagai kombo. Jadi penerima ada menerima
bantuan sembako dan juga ada PKH atau Sembako PKH,” ungkap Noya di ruang
kerjanya, Sabtu (01/03/23). Noya mengatakan, setiap KPM akan
menerima uang tunai sebesar Rp.600.000, sedangkan untuk nilai bantuan Program
Keluarga Harapan (KPM) bervariasi sesuai kriteria yang ditentuakan oleh
Pendmaping. Lebih lanjut ia menjelaskan,
penyaluran bantuan tersebut telah dimulai pada 29 Maret hingga 1 April 2023
yang berpusat di ibu kota Kabupaten. “Pada rabu dan kamis, kami telah
melayani tiga distrik yang dekat dengan kota Agats yakni distrik Agats, distrik
Akat dan Distrik Jetsi. Sedangkan hari jumat dan sabtu ini kami layani distrik
distrik yang jauh. Itu kami peruntukan untuk mereka yang namanya terdaftar pada
daftar penerima dan sedang berdomisili di Kota Agats. tetapi tidak menutupi
kemungkinan untuk warga yang ingin dilayani, kami persilakan,” ujar Noya. Tidak sebatas empat hari,
penyaluran tersebut akan berlanjut pada sejumlah titik yang telah ditentukan
untuk menyasar 23 distrik yang tersebar di Kabupaten Asmat.
”Untuk jadwal penyaluran pada
hari senin, saya sudah bentuk enam tim dan tim itu akan bergerak ke titik bayar
yang sudah ditentukan untuk menuntaskan sisa dari pembayaran,” pungkasnya. (Redaksi)
02 Apr 2023, 06:20 WIT
Muluskan Kredit Nasabah, Bank Mandiri Cabang Mimika Nekat Minta Domisili Usaha Di Kampung Nawaripi
Papuanewsonline.com, Timika- Hanya untuk memuluskan Nasabah mengajukan kredit di Bank Mandiri, pegawai Bank Mandiri cabang Mimika yang beralamat di jalan Hasanudin, turun secara langsung meminta surat keterangan domisili usaha di Kampung, Nawaripi , Jumat (31/3/2023).Hal ini buat Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun terkejut lantaran Nasabah yang jadi warga kampung Nawaripi tidak datang secara langsung untuk mengajukan permohonan dan mengisi formulir, namun yang datang justru pegawai Bank Mandiri." Kaget karena nasabah yang terdaftar sebagai Warga kampung Nawaripi tidak datang, ini pegawai Bank Mandiri yang datang atas nama nasabah bagaimana, jadi walaupun ada persetujuan dari nasabah, kami tidak keluarkan surat keterangan takutnya disalahgunakan," ungkap kepala Kampung di Nawaripi, Jumat, (32/3/2023).Norman berharap agar Bank Mandiri bekerja profesional menghadirkan Nasabah yang ingin mengajukan kredit sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.Terpisah Bank Mandiri Cabang Mimika yang beralamat di jalan Hasanudin, membenarkan bahwa yang turun meminta surat keterangan domisili usaha dari Kepala kampung atas nama nasabha adalah pegawai Bank Mandiri." Benar itu pegawai Bank Mandiri, namun hal ini dilakukan atas persetujuan dari Nasabah," terang sumber Papuanewsonline.com di Bank Mandiri.(Redaksi)
31 Mar 2023, 13:12 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
.jpeg)
