Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Buka Forum Perangkat Daerah, Pemda Mappi Mulai Susun Rencana Kerja Tahun 2024
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Pemerintah Kabupaten Mappi mulai menyusun program atau Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024 dengan menggelar Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah.
Kegiatan dilaksanakan di Gor Kepi, Selasa (28/3/2023). Kegiatan dihadiri dan dibuka oleh
Pj Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si yang diwakili Sekretaris
Daerah, Ferdinand Kainakaimu, S.Pd, M.SC didampingi Kepala Bappeda Mappi, Jhon
J. Jelira, S.Sos. Turut hadir para Asisten dan Staf Ahli Setda Mappi, para pimpinan OPD, para kepala Distrik, serta
pejabat eselon III di lingkup Pemkab Mappi. Sekda Mappi, Ferdinand dalam
sambutan menyampaikan, forum perangkat daerah merupakan salah satu bagian dari
alur perencanaan pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan proses perencanaan
melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan. Pemangku
kepentingan yaitu, semua pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan
manfaat dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dirinya mengatakan, hasil yang
diharapkan dari pelaksanaan forum perangkat daerah adalah sinergitas
perencanaan pusat serta sinkronisasi Renja OPD dengan usulan program yang
dihasilkan dari Musrenbang Distrik serta usulan Pokir dan reses anggota DPRD
Mappi untuk penyusunan RKPD Kabupaten Mappi tahun 2024. "Untuk mengarahkan
pengalokasian anggaran sesuai dengan program pembangunan prioritas, agar bisa
tercipta singkronisasi program kerja antara pihak tertentu dalam peningkatan
kualitas keluaran kegiatan yang lebih baik berdasarkan fungsi pelayanan yang
dilaksanakan oleh setiap OPD. Lalu untuk pelaksanaan forum ini ada beberapa
poin penting yang menjadi perhatian yakni, mempercepat peningkatan kualitas SDM
berkarakter dan penguatan struktur ekonomi dengan pengembangan wilayah, untuk
pemerataan dalam mengurangi kesenjangan dan berkelanjutan dengan penguatan rasa
aman serta efektivitas tata kelola untuk kualitas pelayanan publik,"
ungkapnya. Kata Sekda Ferdinand, hal ini
perlu menjadi komitmen bahwa semua rumusan dan keselarasan Renja perangkat
daerah dengan hasil Musrenbang Distrik serta pokir dan reses anggota DPRD
termasuk dokumen perencanaan lainnya tidak boleh keluar dari sasaran tema
tersebut. Karena selanjutnya akan dipertacam pada Musrenbang RKPD tingkat
kabupaten dan disesuaikan dengan tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten 2023-2026. "Penyelarasan Renja OPD
harus sesuai dengan hasil Musrenbang Distrik, dan tetap melihat skala prioritas
dan perkiraan kemampuan anggaran daerah serta hasil evaluasi dari pelaksanaan
RKPD tahun-tahun sebelumnya. Pengusulan program OPD tetap disesuaikan dengan
kondisi dan dinamika yang berkembang, dan yang dituangkan dalam suatu kegiatan
dengan konsep inovasi pelayanan yang lebih baik, karena bagaimanapun juga
inovasi daerah adalah suatu keharusan dalam konsep mappi sehat, pintar dan
berkarya, mappi mandiri, hijau dan bangga, mappi melayani, mappi damai dan
demokratis," jelasnya. Dikatakan Sekda bahwasannya,
tahun 2024 merupakan tahun politik, dimana pemilu dan pilkada serentak akan
dilaksanakan dan di situ politik yang akan cenderung meningkat, sehingga perlu
diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial
dan politik yang baik, agar keberlangsungan pembangunan tetap terjaga. Lalu isu
ketahanan pangan juga menjadi isu strategis nasional, sehingga perlu untuk
menjaga agar ketahanan pangan di daerah ini tidak terguncang dengan kenaikan
harga pangan. Selain itu, kata Sekda, secara
regional di Papua Selatan terdapat beberapa tantangan dalam pemenuhan pangan
penduduk yaitu, ketidakpastian situasi global, perubahan iklim, cuaca ektrim,
kekeringan, banjir, disrupsi pasokan dan inflasi. Untuk menjawab tantangan isu
tersebut, maka perlu dirumuskan strategi
peningkatan ketahanan pangan dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan
pokok serta meningkatkan diverfikasi pangan masyarakat.
"Tahun perencanaan ini
adalah tahun transisi kepemimpinan yang dijabat oleh Penjabat Bupati Mappi dan
tentunya beliau sangat mengharapkan, program strategis yang berdampak langsung
pada masyarakat serta program-program yang memiliki daya ungkit terhadap
kesejahteraan masyarakat perlu ditetapkan dan dilanjutkan. Lalu harus
memperhatikan pembangunan daerah yang menjadi prioritas di 2024 seperti,
peningkatan kualitas SDM serta kualitas hidup masyarakat, peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas guna menunjang percepatan pengentasan kemiskinan
ekstrim, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur pengunjung
pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan
peningkatan keamanan dan ketertiban umum," pungkasnya. (Redaksi)
28 Mar 2023, 23:11 WIT
Guna Melindungi Konsumen, Dinas PERINDAGKOP Asmat Lakukan Sidak Barang Kadaluarsa
Papuanewsonline.com, ASMAT
- Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Asmat
melalui Bidang Perdagangan melaksanakan Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan
Barang Kadaluarsa pada Agen, Toko, Kios dan Pasar di Agats, Senin, 27/03/2023. Perwakilan dari pihak Kepolisian,
Satpol-PP, Dinas Kesehatan dan Bag. Pembangunan dan Perekonomian juga turut
mendampingi Dinas Perindagkop Asmat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain memeriksa barang-barang
kadaluarsa, Dinas Perindustrian Perdagangan Kopersi UKM dan Tenaga Kerja Kab.
Asmat juga mengecek harga barang dan memastikan stok barang kebutuhan pokok
untuk masyarakat masih terpenuhi dan stabil pada Agen, Toko, Kios dan Pasar. Kepala Bidang Perdagangan Oktavin
Rakkang K.D, S.E mengatakan; pihaknya perlu melakukan pengawasan yang terpadu
terkait barang yang beredar di asmat, Pengawasan yang dilakukan terintegrasi antara Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait dalam Upaya Perlindungan
Konsumen, "hari ini kami lakukan pengawasan/ sidak terhadap barang-barang
kebutuhan yang sudah kadaluarsa, tim gabungan ini terbagi di 5 (lima) titik,
bukan hanya sidak barang expaer tapi kami juga memantau harga barang kebutuhan
pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dll" "Bulan depan umat
muslim akan merayakan hari raya, kita harus pastikan agar stok kebutuhan tidak
kurang dan harga harus tetap stabil, tadi saya temukan adanya pedagang yang
menjual minyak goreng subsidi diatas harga yang kita tentukan, sedangkan harga
rata-rata minyak goreng tersebut 15.000/liter sampai 17.000/liter, hal ini
bukan baru kita lakukan, sudah rutin setiap tahun menjelang puasa, lebaran,
natal dan tahun baru, pasti kita periksa dan lakukan pengawasan" ucap
Okta. Mengenai barang kadaluarsa yang
di ambil dari para pedagang bandel dan lalai, langsung dibawa ke gudang Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Asmat menggunakan
Viar dan selanjutnya akan di musnahkan. (Zhany)
28 Mar 2023, 10:28 WIT
Tim Kemendagri Turun ke Daerah Setiap Minggu, Monev Realisasi APBD
Papuanewaonline.com , Cilegon - Setiap minggu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke daerah. Upaya tersebut dilakukan dalam kerangka pemantauan dan evaluasi (monev) serta bantuan untuk mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan dan penanggulangan inflasi, penanganan kemiskinan nasional ekstimasi, pengerdilan, dan program prioritas lainnya.“Sebagaimana Arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kami Tim Kemendagri setiap minggu turun ke daerah untuk melakukan monev dan bantuan mendorong percepatan realisasi APBD, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni di Aston Butique Hotel, Cilegon, Banten, Sabtu (18/3/2023).Salah satu daerah yang dikunjungi Tim Kemendagri adalah Kota Cilegon. Pada kunjungannya ke Kota Cilegon, Fatoni menyebut percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting. Penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting juga perlu menjadi prioritas daerah. Kota Cilegon menempati urutan ke-17 dari realisasi di bawah APBD tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar. Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon menempati posisi paling rendah atau di urutan terbawah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar.“Kami sejak awal tahun turun ke daerah, termasuk dengan tim teknis juga dari Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” imbuh Fatoni.Selain melakukan kunjungan ke Cilegon, selama Tahun 2022, Tim Kemendagri juga telah mengunjungi sejumlah daerah. Di antaranya Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandar Lampung, Kota Sorong, Kota Batu, dan Kota Samarinda.Tekanan Fatoni, untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan belanja di awal tahun. Hal ini dilakukan agar seluruh program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan sejak awal tahun. Selain itu, dengan percepatan realisasi belanja APBD, uang beredar di masyarakat, ekonomi berkembang, daya beli masyarakat meningkat, dan pembangunan dapat berlangsung dengan cepat.“Sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan merasakan kehadiran pemerintah dan kehadiran negara,” kata Fatoni.Sementara itu, untuk mengatasi inflasi di daerah, Fatoni mengimbau agar daerah menjaga pasokan dan harga bahan makanan. Selain itu, daerah juga diminta ikut mengendalikan pasar, dan tidak ragu menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inflasi harus dijadikan fokus utama, sama halnya ketika menangani Covid-19. "Penanganan inflasi harus diberlakukan sama ketika kita menangani Covid 19, dengan keseriusan tersebut, inflasi dapat kita kendalikan," ucap Fatoni. ( Redaksi )
23 Mar 2023, 17:09 WIT
Dorong Percepatan Pelaksanaan SPBE, Kemendagri Terima Penghargaan Digital Government Award 2023
Papuanewsonline.com , Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima penghargaan Digital Government Award 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Penghargaan ini diberikan dalam acara Digital Government Award SPBE Summit 2023 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023). Penyerahan penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ) Muhammad Tito Karnavian. Kemendagri berhasil meraih penghargaan Digital Government Award 2023 untuk kategori Penguatan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kemendagri dinilai telah mampu mendorong percepatan pelaksanaan SPBE di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah (Pemda), khususnya dari berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Anugerah Pemerintahan Digital ini diberikan dengan beberapa kategori. Di antaranya Kategori Penerapan Layanan SPBE, Kategori Pencapaian Indeks SPBE, Kategori Peningkatan Indeks SPBE, Kategori Pelaksanaan tata kelola SPBE, Kategori Penguatan Kebijakan SPBE, dan Kategori Penerapan Manajeman SPBE. Dalam keterangannya saat menerima penghargaan, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan, Kemendagri terus berkomitmen dan mendorong penerapan SPBE. Menurut Fatoni, hal tersebut sejalan dengan arah yang sering ditekankan oleh Mendagri. “Bapak Menteri Dalam Negeri terus mendorong kami di Kemendagri dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan IT, elektronifikasi, dan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya. Fatoni menuturkan, banyak kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, baik melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Surat Edaran, dan kebijakan lainnya yang dilakukan untuk mendorong pelaksanaan SPBE. Salah satu kebijakan itu yakni dengan adanya penerapan SIPD. "SIPD merupakan aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses pemerintahan daerah, mulai dari proses perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan proses lainnya dalam satu sistem," tambahnya. Menurut dia, penerapan SIPD akan menghapus banyak aplikasi di daerah. Setidaknya bakal ada 5 jenis aplikasi yang dapat digantikan dengan adanya SIPD. Selain itu, melalui SIPD, Pemda tidak perlu membuat banyak aplikasi. "Banyak sekali penghematan yang bisa dilakukan, baik dari biaya pembuatan aplikasi, penghematan ATK (alat tulis kantor), kertas, sewa internet, tenaga atau SDM, waktu, perjalanan dinas, dan lainnya, " imbuhnya. Selain Kemendagri, sejumlah instansi juga berhasil meraih penghargaan tersebut dalam kategori yang sama. Di antaranya Lembaga Administrasi Negara, Pemerintah Provinsi Lampung dan Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Pemerintah Kota Depok. Digital Government Award merupakan penghargaan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dengan penerapan SPBE terbaik. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efesien, terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, penerapan SPBE dinilai bakal meningkatkan kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, yakni meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai informasi, hadirkan beberapa keynote speaker pada kegiatan tersebut. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri PANRB, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. ( Redaksi )
22 Mar 2023, 19:34 WIT
Dorong Percepatan Realisasi APBD, Tim Kemendagri Turun ke Cilegon
Papuanewsonline.com, Cilegon - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong dan memaksimalkan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penanganan inflasi sejak awal tahun. Upaya itu dilakukan salah satunya dengan menurunkan tim ke Kota Cilegon untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tim Kemendagri melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cilegon di Hotel Aston Boutique Cilegon, Banten, Sabtu (18/3/2023). Kegiatan tersebut antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, dan tim teknis dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri. Dalam sambutannya, Fatoni mengungkapkan tujuan kunjungannya kali ini dalam rangka mempercepat realisasi pendapatan Kota Cilegon sejak awal tahun. Selain itu juga mendorong penggunaan produk dalam negeri, mendorong penanganan dan penganggaran inflasi, pengerdilan, kemiskinan ekstrem, dan kegiatan prioritas lainnya. Berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon Tahun 2022 diketahui berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Selain itu, capaiannya juga berada di urutan ke-17 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.719,05 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1.886,36 miliar. Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon juga berada di posisi paling rendah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten. Capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yakni sebesar Rp1.895,79 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2.339,36 miliar. “Monev dan asistensi semacam ini juga dapat meningkatkan kapasitas SDM baik pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan informasi terkini terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujar Fatoni. Fatoni juga mengapresiasi capaian awal tahun yang telah berhasil diperoleh Kota Cilegon dengan tingginya realisasi pendapatan Kota Cilegon TA 2023. Capaian tersebut menempatkan Kota Cilegon berada diurutan tertinggi secara nasional. “Apresiasi kepada Kota Cilegon karena data per Maret 2023 realisasi pendapatan paling baik urutan tertinggi pertama secara nasional,” ucap Fatoni. Menurutnya, keberhasilan realisasi APBD juga sangat bergantung pada kepemimpinan. Hal ini baik kepemimpinan dari pimpinan daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pimpinan unit kerja. "Beberapa daerah yang kepala daerahnya punya komitmen umumnya realisasi APBDnya cukup tinggi," kata Fatoni. Selain itu, Fatoni menekankan bahwa daerah perlu menyusun jadwal secara berkala mengenai monev realisasi APBD. Bila perlu dilakukan rutin per triwulan dalam rangka menggejot realisasi APBD. Perlu juga dibuat jadwal kegiatan, rencana kegiatan, dan penarikan atau pencairan. Lebih lanjut, Fatoni menyebut, percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting guna meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu, upaya tersebut juga dapat memacu peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta membantu pengendalian inflasi. “Realisasi penting awal tahun agar uang beredar di masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, ekonomi daerah meningkat, pembangunan dapat berjalan lebih awal, perbaikan pelayanan dapat dilakukan sejak awal tahun. Mendorong swasta melakukan belanja, daya saing daerah meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkas Fatoni. Sebagai informasi, hadir pada kegiatan tersebut Wali Kota Cilegon, Asisten Setda Kota Cilegon, Staf Ahli Wali Kota Cilegon, seluruh Kepala SKPD Kota Cilegon, Sekretaris OPD, jajaran pejabat Kota Cilegon, serta Camat dan Lurah se-Kota Cilegon. ( Redaksi )
20 Mar 2023, 19:31 WIT
Rayakan Ultah Ke 14, RAT CU Ndar Sesepok Resmi Dibuka Bupati Asmat
Papuanewsonline.com, Asmat- Koperasi Credit Union (CU) Ndar Sesepok Agats merayakan Ulang Tahun ke 14, sekaligus menggelar Rapat Anggota Tahunan bertempat di Aula Keusukupan Agats, Sabtu, (18/03/2023).Perayaan Hari Ulang tahun CU Ndar Sesepok Agats ini dihadiri Bupati Asmat Elisa Kambu, Uskup Agats Mgr. Aloysius Murwito, Utusan Pusat Koperasi Credit Union Indonesia Ferdiandus Faimnasi, Kepala Dinas Perindagkop, Melianus Jitmau, Kepala Dinas Dukcapil Marselianus J. Belekubun, Staf Bank Papua Yesica T. Santoso dan Kasat Binmas Polres Asmat AKP. Sudirman.Bupati Elisa Kambu dalam sambutanya menyampaikan patut bersyukur kepada Tuhan karena kasihnya, kehadiran Credit Union Ndar Sesepok Agats hari ini bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2023 di usianya yang ke 14 Tahun, hadir di Asmat. " Saya ini rencana berangkat, namun karena kegiatan ini sangat Penting, sehingga saya harus hadir," Ucapnya.Elisa mengatakan, atas nama pemerintah Kabupaten Asmat, menyampaikan selamat Kepada Keluarha Besar CU Ndar Sesepok Agats yang melaksanakan RAT di hari ini dengan penuh bahagia." RAT ini penting bagi Koperasi ya, kebetulan ini di Asmat, jadi ini Koperasi paling hebat, kenapa saya bilang hebat, karena dari yang tadi disampaikan bahwa dari 2000 Anggotanya banyak yang sudah memiliki aset pribadi" tandas Bupati.Selanjutnya, Bupati Asmat yang di dampingi oleh Uskup Agats dan Utusan Pusat Koperasi CU Indonesia membuka acara RAT tersebut dengan memukul Tifa bersama, tidak lupa Panitia memberikan Cindera Mata kepada Bupati Asmat, Uskup Agats dan Utusan Pusat Kopersi CU Indonesia.Diketahui sebelum acara dibuka secara resmi, diawali dengan Laporan Ketua Panitia Maria Agnes Ernawati.Dalam Laporannya, Agnes mengatakan Dasar Pelaksanaan Kegiatan ini mengacu pada UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah RI Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015." Dengan adanya RAT ini kami harapkan adanya Evaluasi atas Kinerja Pengurus dan Pengawas Tahun 2022, adanya Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja Pengawas CU Ndar Sesepok Tahun 2023 dan adanya Manual Operasional Produk dan Pelayanan untuk Program Kerja CU Ndar Sesepok Tahun 2023," Jelasnya.Agnes menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi semua Anggota CU serta Forkopimda dan Keuskupan yang hadir dalam acara dimaksud.Pada kesempatan yang sama, Utusan Pusat Koperasi Credit Union Indonesia,Ferdiandus Faimnasi dalam sambutannya mengatakan CU Ndar Sesepok Agats ini berada di urutan 35 dari 45 Koperasi Kredit Union di Indonesia." Ini hasil yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk CU Ndar Sesepok yang meraih peringkat 35, mari kita bersyukur atas pencapaian yang sudah baik ini, seraya terus berikhtiar, seperti kata bijak mengatakan "Masih Ada Akhir Yang Indah, Asalkan Kita Tetap Percaya dan Berusaha, Bagaimana Kita Bangkit Dari Kesulitan dan Tumbuh Dalam Tantangan," Ungkapnya.Ferdi mengharapkan agar Pengelolaan CU kedepan harus lebih hati-hati dan memperhatikan beberapa tantangan eksternal.(Rezany Renfaan)
18 Mar 2023, 13:31 WIT
Sejak Awal Tahun Kemendagri Lakukan Langkah Strategis Percepat Realisasi APBD
Papuanewsonline.com, Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mendorong percepatan
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak awal tahun. Hal
itu dilakukan agar program yang telah direncanakan segera dirasakan secara
nyata oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri yakni dengan
menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023 di
Mercure Convention Centre Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023). Pada kegiatan tersebut, Direktur
Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni
menyampaikan, Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis dalam
mendorong percepatan realisasi APBD. "Berbagai upaya telah kita
lakukan bersama dalam rangka percepatan realisasi APBD, kami mengucapkan terima
kasih atas kerja sama yang cukup baik (bersama) kementerian/lembaga dan juga
pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," terang Fatoni. Lebih lanjut, Fatoni menegaskan,
Kemendagri terus mendorong percepatan realisasi APBD sejak awal tahun anggaran.
Upaya yang telah dilakukan di antaranya membentuk tim monitoring dan evaluasi
(monev) bersama kementerian dan lembaga terkait. "Kemendagri juga melakukan
monitoring dan asistensi, serta turun langsung ke daerah, khususnya daerah yang
realisasi APBD-nya rendah. Tidak hanya itu, Kemendagri juga melakukan rapat
koordinasi baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota yang masing-masing
dilaksanakan minimal tiga kali dalam satu tahun," jelas Fatoni. Fatoni melanjutkan, Kemendagri
juga menggelar webinar series setiap minggu yang bisa diikuti secara virtual
dari seluruh Indonesia. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
(SDM) melalui bimbingan teknis, seminar, workshop, pelatihan, serta
pendampingan dan asistensi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Kemendagri juga
menerbitkan dan menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka mendorong realisasi
percepatan APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan
mengeluarkan berbagai produk hukum. Hal itu di antaranya Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri), Surat Edaran Bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait,
dan Surat Edaran dari Kemendagri. "Pertama adalah Peraturan
Menteri Dalam Negeri dan kebijakan lain yang telah ditetapkan, di antaranya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Dalam Pelaksanaan APBD. Kedua,
Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kemendagri, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan
keuangan daerah, yakni SEB Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP, dan Kepala BPKP
Nomor 027/6692/SJ, No 2 Tahun 2021 dan nomor MOU-87/K/D3/2021 dan SEB Menteri
Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021,"
kata Fatoni.
Selain itu, lanjut Fatoni, Surat Edaran (SE)
Nomor 903/9232/KEUDA tentang Persiapan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022,
yakni penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa
tidak menggunakan tahun anggaran dan penetapan pejabat dimaksud ditetapkan
bulan November tahun sebelumnya. (Redaksi)
17 Mar 2023, 22:01 WIT
Mendagri Beri Penghargaan APBD Award 2023 kepada Kepala Daerah dengan Realisasi APBD Tertinggi
Papuanewsonline.com, JAKARTA
- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan
penghargaan APBD Award kepada kepala daerah dengan realisasi APBD tertinggi.
Penghargaan itu diberikan pada acara APBD Award 2023 dan Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Centre
(MCC) Ancol Jakarta, Kamis (16/3/2023). Penghargaan APBD Award 2023
diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi
Wetipo kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir langsung di MCC Ancol.
Selain dihadiri kepala daerah, kegiatan tersebut juga dihadiri langsung dan
virtual oleh sekretaris daerah provinsi, kabupaten, dan kota, Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala
Inspektorat, dan Kepala Biro atau Kepala Bagian Perekonomian Provinsi,
Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina
Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni,
menyampaikan, APBD Award 2023 diberikan kepada kepala daerah sebagai bentuk
apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerja dalam merealisasikan APBD. "Selain itu, penghargaan
APBD Award untuk memberikan motivasi, menciptakan iklim kompetitif dan
mendorong realisasi APBD agar bisa maksimal sejak awal tahun," ungkap
Fatoni. Fatoni menjelaskan, APBD Award
diberikan dengan tiga kategori. Pertama, daerah dengan realisasi pendapatan
tertinggi. Kedua, daerah dengan realisasi belanja tertinggi. Ketiga, daerah
dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi.
Masing-masing kategori penghargaan tersebut diberikan kepada lima provinsi,
lima kabupaten, dan lima kota. “Penilaian didasarkan dari
perhitungan melalui laporan realisasi anggaran (LRA), kemudian dari LRA
dibentuk tim (untuk melakukan penilaian dan verifikasi) yang akhirnya
memutuskan masing-masing penerima penghargaan pada hari ini,” ujar Fatoni. Kepala daerah penerima
penghargaan APBD Award 2023 untuk kategori Realisasi Pendapatan Daerah
Tertinggi Tahun Anggaran 2022 tingkat kota, di antaranya Kota Samarinda, Kota
Banjarbaru, Kota Bontang, Kota Mojokerto, dan Kota Denpasar. Kemudian tingkat kabupaten, yakni
Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Tabalong. Sedangkan di tingkat provinsi,
yakni Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Kemudian penerima penghargaan
kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Tahun Anggaran 2022 tingkat kota di
antaranya Kota Pekanbaru, Kota Kotamobagu, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, dan
Kota Metro. Kemudian tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Luwu Timur.
Sedangkan tingkat provinsi, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Sementara untuk kategori
Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi Tahun 2022 tingkat kota,
yakni Kota Palangkaraya, Kota Kendari, Kota Pekanbaru, Kota Tegal, dan Kota
Cirebon. Kemudian tingkat kabupaten, yakni Kabupaten Waropen, Kabupaten Intan
Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Minahasa. Sedangkan
tingkat provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kepulauan Riau,
Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Kalimantan Timur.
(Redaksi)
17 Mar 2023, 21:34 WIT
Taman Mappi Bangkit dan Internet Gratis Bagi Masyarakat Diresmikan Pj Bupati
Papuanewsonline.com, MAPPI
– Berawal dari sebuah gagasan kecil dengan hiasan lampu serta beberapa spot
foto seadanya yang disambut antusias oleh masyarakat, halaman Rumah Jabatan
Bupati Mappi kini disulap menjadi ruang terbuka dan diberi nama Taman Mappi
Bangkit. Fasilitas yang terbuka secara
umum bagi masyarakat Mappi ini juga menjadi Sentral Layanan Internet Masyarakat
(SLIM). Sebuah program internet gratis dari Kementerian Kominfo yang pertama
kali hadir di Mappi, Provinsi Papua Selatan. Rencana ke depan, di Taman Mappi Bangkit
juga akan memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk menyediakan jajanan kuliner. Meski sudah digunakan namun,
taman yang telah dibangun dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang itu
diresmikan sekaligus diawali doa pemberkatan oleh, Pastor Pius Heljanan MSC dan
dilanjutkan peresmian SLIM oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP,M.,Si
pada Sabtu (11/3/2023) Acara peresmian dikemas santai
dengan dihibur lantunnan live musik oleh Kindo Band. Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar
mengatakan Taman Mappi Bangkit dibangun menggunakan dana APBD Perubahan Tahun
2022 melalui Bagian Umum Setda Mappi. Ia merasa bangga karena sebelum taman
selesai dikerjakan masyarakat bahkan sudah berkunjung, sekadar duduk melepas
lelah, bercerita, bercanda. Pj Bupati meminta agar fasilitas
yang sudah dibangun oleh Pemerintah Daerah harap dijaga dengan baik terutama
kebersihan dan kenyamanan bagi masyarakat. Menurutnya, ini merupakan sebuah
komitmen dari Pemkab Mappi untuk menjalankan program yang bermanfaat dan
berdampak langsung kepada masyarakat. Itulah yang selalu ditekankan Pj Bupati
kepada seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Mappi. “Kita tidak bisa merencanakan
pembangunan yang tentunya tidak memberi manfaat,” katanya. Pj Bupati mengakui, apa yang
dibuat salah satunya internet gratis dan taman Mappi Bangkit belum bisa
dirasakan seluruh masyarakat tetapi setidaknya sebagian masyarakat khususnya di
Kota Kepi bisa menikmati. Termasuk bagi gereja atau organisasi yang ingin
mencari dana atau bazar bisa memanfaatkan lokasi tersebut. “Layanan hotspot free WiFi, mulai
malam ini kita sediakan akses layanan free WiFi kepada masyarakat baik yang
bekerja sebagai tukang ojek, PNS, dan lainnya bisa datang ke Taman Mappi
Bangkit menikmati suasana dan melaksanakan pekerjaan, melalui layanan WiFi
gratis,” terang Pj Bupati. Pj Bupati menyebutkan, sebagai
kepala daerah Pj bupati membuka diri menerima kritikan dan saran sebagai
evaluasi untuk mengambil kebijakan dalam rangka perbaikan dan perubahan
pelayanan publik kepada masyarakat. Iven olahraga, Vestisal budaya yang
dilaksanakan merupakan wujud persatuan dan kesatuan untuk mempererat
persaudaraan sekaligus mengankat budaya adat istidat dan jati diri masyarakat
asli Mappi . Dan juga sebagai tanggungjawab moril untuk memberikan memberikan
dampak baik dari sisi ekonomi maupun secara sosial. “Kegiatan olahraga dan hiburan
itu yang mempersatukan, pererat persaudaraan dan memberikan tanggungjawab moril
serta dapat menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama,” jelas Pj Bupati. Pj Bupati memastikan APBD Mappi
tetap difokuskan untuk hal prioritas baik itu infrastruktur, pendidikan,
kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program juga tidak terpusat di
Kepi tetapi juga di 14 distrik lainnya yang dibenahi secara bertahap. Seperti yang sudah dilakukan dan
berlanjut yakni pemasangan lampu penerangan jalan umum, tidak hanya jalan utama
tapi juga jalan lingkungan. Selain menunjang aktivitas masyarakat, penerangan
jalan juga bisa mengurangi tindakan kriminal yang meresahkan. Bahkan di sepanjang Kali Oba'a
yang menjadi alur pelayaran akan dipasang rambu-rambu dan penerangan. Sehingga
masyarakat yang akan berlayar malam hari tidak terkendala. Direncanakan pada
tahun ini, 14 distrik akan mendapatkan bantuan LPJUTS. Beberapa ruas jalan
dalam Kota Kepi juga akan dilengkapi traffic light atau lampu lalu lintas
melalui Dinas Perhubungan. Sehingga masyarakat bisa lebih tertib dalam
berkendara dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Begitu juga dengan
kegiatan rekontruksi jalan Kepi - Weameaman, Kepi - Mur dan kelanjutan
permbersihan tebu rawa. Ada juga pemasangan satu unit video tron sebagai pusat
layanan informasi publik kepada masyarakat. Selain video tron juga direncanakan
membangun taman kota Mappi yang akan dibangun melalui APBD T.A 2023 sebagai
pusat destinasi wisata rekreasi bagi masyarakat dan juga sebagai pusat kuliner
UMKM Papua dan non Papua. “Saya ucapkan terima kasih,
silahkan bapak/ibu pejabat beri masukan kritikan sehingga kita semua
bersama-sama dapat berdikusi mengambil kebijakkan yang terbaik untuk
pembangunan di Kabupaten Mappi,” jelasnya. Kehadiran Taman Mappi Bangkit dan
layanan internet gratis mendapat beragam tanggapan positif dari berbagai
kalangan. Ketua FKUB Mappi, pastor Pius Heljanan, MSC dengan memberikan ‘Salam
Mappi Bangkit’ menyatakan ini merupakan kegiatan positif. Dimana Pemkab Mappi
di bawah kepemimpinan Pj Bupati Mappi mampu membangun sebuah taman yang bisa
mengumpulkan seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang dan tempat
bersantai bersama keluarga. Taman ini menurut Pastor Pius merupakan wadah untuk
menciptakan kebersamaan, persekutuan dalam kehidupan bersama. Bukan saja Taman Mappi Bangkit,
Pastor Pius juga menyatakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pj Bupati baik
itu olahraga dan kesenian sangat dinikmati oleh masyarakat yang kemudian
mengalihkan perhatian masyarakat untuk berpikir positif serta membentuk
karakter masyarakat agar terhindar dari hal negatif. “Semua masyarakat bisa
menikmati suasana yang damai sehingga sukacita bisa dirasakan oleh masyarakat
diwilayah Kabupaten Mappi,” kata Pastor Pius. Sementara itu Kepala Dinas
Kominfo Kabupaten Mappi, Eko Purwanto mengatakan Sentra Layanan Internet
Masyarakat ( SLIM) internet ini diberikan gratis kepada masyarakat di Kabupaten
Mappi. “Kami dari dinas Kominfo telah membuat Sentra Layanan Internet
Masyarakat ( SLIM) internet ini diberikan gratis bagi masyarakat. Dan
masyarakat yang ingin mengakses WiFi gratis bisa datang ke Taman Mappi Bangkit
ini. Bagi masyarakat yang datang ke sini jika ingin mengakses internet masuk
saja ke kominfo@slim slim1,2,3,4 tanpa harus menggunakan password lagi,”
ungkapnya. Kadis Pemberdayaan Masyarakat
Kampung Kabupaten Mappi, Marince Raimu mengatakan keterbukaan ruang publik yang
bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Mappi untuk rekreasi. “Sebagai kepala
dinas dan sebasgai anak asli Mappi Kami juga mengucapkan banyak terima kasih
kepada Pj Bupati Mappi yang telah membangun ruang rekreasi ini di Kabupaten
Mappi,” ungkapnya. Selama ini kata dia, Mappi tidak
memiliki ruang publik sebagai tempat hiburan. Dengan adanya Taman Mappi Bangkit
maka masyarakat bisa mencari hiburan dan tentunya menjadi peluang untuk
pengembangan UMKM. Pelaku UMKM, Aneta Ambok yang
berdagang di kawasan Taman Mappi Bangkit mengaku senang dengan dibangunnya
taman tersebut, karena pelaku UMKM seperti dirinya bisa berjualan untuk
menambah penghasilan.
“Saya tinggal di Jalan Bandara, saya datang di
sini saya jualan ikan, sagu, keladi. Harapan saya sekarang kami sudah ada
tempat yang baru di Taman Mappi Bangkit ini
untuk berjualan. Harapan saya saya bisa datang uang dari Pemda untuk tambah modal. (Redaksi)
13 Mar 2023, 13:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
.jpeg)
