Papuanewsonline.com
BERITA TAG Ekonomi
Homepage
Kemendagri Tekankan Daerah Percepat Realisasi APBD serta Tidak Ragu Laksanakan Kegiatan dan Anggaran
Papuanewsonline.com, Medan - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara (Sumut) Tahun Anggaran 2022 dan Penanganan Dampak Inflasi beberapa waktu lalu.Pada kesempatan tersebut, Fatoni menyampaikan, daerah tidak perlu ragu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan sudah ditetapkan. Terlebih ada dukungan yang kuat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun Aparat Penegak Hukum (APH).Fatoni menekankan, daerah perlu memulai kegiatan sejak awal tahun, sehingga masyarakat dapat segera merasakan dampak pembangunan. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga bisa segera meningkat, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. "Agar uang segera beredar di masyarakat dan segera dibelanjakan. Sehingga ekonomi di daerah bisa bergerak, swasta juga terpancing untuk membelanjakan uangnya,” jelas Fatoni.Dalam acara tersebut, Fatoni juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumut yang telah melaksanakan Rakor secara rutin minimal tiga kali dalam satu tahun dengan melibatkan bupati/wali kota dan Forkopimda provinsi maupun kabupaten/kota. "Ini luar biasa di Sumatera Utara. Perlu dicontoh daerah lain. Bisa menggelar Rakor rutin mengundang bupati/wali kota dan Forkopimda provinsi, kabupaten/kota. Tuan rumahnya juga bergiliran dari Forkopimda di provinsi," ungkap Fatoni.Lebih lanjut, Fatoni memaparkan penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Sumut. Berdasarkan catatannya, realisasi pendapatan daerah dalam APBD TA 2022 per tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp38.352,39 miliar atau 66,45 persen. Realisasi pendapatan tertinggi yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah sebesar Rp924,33 miliar atau 77,59 persen. Sementara daerah dengan realisasi pendapatan terendah yakni Kota Tanjung Balai dengan jumlah sebesar Rp294,38 miliar atau 47,61 persen. Di lain sisi Fatoni menjelaskan capaian realisasi belanja dalam APBD TA 2022 per tanggal 28 Oktober 2022 yaitu sebesar Rp32.542,38 miliar atau 53,68 persen. "Daerah dengan realisasi belanja tertinggi di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Gunung Sitoli dengan jumlah 454,30 miliar atau 63,34 persen sementara untuk daerah dengan realisasi pendapatan terendah Kabupaten Padang Lawas dengan jumlah sebesar 430,73 miliar atau 39,80 persen,” ujar Fatoni. Melihat capaian itu, Fatoni meminta Pemda agar melakukan percepatan kegiatan dan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban, baik fisik maupun keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban baik fisik maupun keuangan di masing-masing OPD perlu dipercepat,” tutur Fatoni.Meski tak boleh lambat, Fatoni mengingatkan Pemda agar memegang prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam merealisasikan anggaran.Sebagai informasi, Rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang dibagi dalam beberapa sesi. Narasumber pada sesi panel pertama yaitu Dirjen Bina Keuda Kemendagri; Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut; Kepala BPS Provinsi Sumut; Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumut; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut; serta Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sumut.Narasumber sesi kedua yakni Kepala Bulog Sumatera Utara dan Ketua KONI Sumut. Sementara narasumber pada sesi panel ketiga yaitu Gubernur Sumut; Kapolda Sumut; Pangdam I Bukit Barisan; Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut. Adapun Rakor tersebut diikuti oleh bupati/wali kota, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumut, Kepala OPD Provinsi Sumut, serta pejabat terkait lainnya. (febri)
09 Nov 2022, 07:13 WIT
Warga Keluhkan Jalan Berdebu sepanjang Bougenville Kelurahan Koperapoka
Papuanewsonline.com, TIMIKA- Warga masyarakat pengguna jalan maupun penduduk yang bermukim sepanjang jalan Bougenville, Kelurahan Koperapoka Kecamatan Mimika Baru Timika, mengeluhkan tebaran debu yang setiap hari menghiasi areah tersebut. Beberapa masyarakat yang bermukim di jalan Bougenville maupun pengusaha kuliner merasa terganggu dengan adanya dampak penggalian tanah dan jalan rusak berdebu itu.“ Saya sebagai penjual bakso merasa terganggu dengan adanya debu ini, kan sebelumnya belum ada penggalian kita merasa aman-aman, tidak ada debu, dengan adanya debu sekarang kita merasa terganggu apalagi dengan pelanggan, kalau bisa diperbaikilah,” Ujar reky Penjual Bakso yang setiap hari berjualan di areah jalan tersebut saat ditemui, Selasa (8/11/2022).Kata dia, tebaran debu juga berdampak bagi kesehatan Masyarakat yang bermukim pada areah jalan tersebut." Selain kesehatan, Dampak yang dirasakan ialah pendapatan masyarakat yang membuka usaha di bidang kuliner mengalami penurunan pendapatan, karena sepanjang jalan dipenuhi tebaran debu," Ucapnya.Lanjut Reky, pelanggan baksonya banyak yang sudah tidak mengunjungi kedainya, karena sepanjang jalan berdebu.Hal yang sama juga dikeluhkan Warga lainya Mirna penjual Es. Ia mengatakan, sebelumnya pendapatanya lumayan namun karena sepanjang jalan berdebu, sehingga pendapatanya menurun drastis." Ya beginilah kondisi Pak, apalagi ada kendaraan lewat, itu yang membuat jalan tidak terlihat akibat berdebu” Ujar Mirna.Mirna berharap agar pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas terkait, agar secepatnya mencari solusi memperbaiki jalan tersebut demi keberlangsungan kehidupan warga." Kami berharap Kalau bisa jalannya diperbaiki supaya jangan berdebu seperti ini," Ungkapnya.(Ridwan)
08 Nov 2022, 15:29 WIT
Genjot Realisasi APBD & Memastikan Penganggaran Penanganan Inflasi Daerah, giliran KEPRI dikunjungi
Papuanewsonline.com, Tanjung Pinang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke Kepulauan Riau (Kepri) untuk melaksanakan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penganggaran penanganan inflasi daerah. Tim Kemendagri melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan KabupaKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun langsung ke Kepulauan Riau (Kepri) untuk melaksanakan monitoring evaluasi (monev), asistensi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penganggaran penanganan inflasi daerah. Tim Kemendagri melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan (23-24/10/2022).Pada kedua daerah tersebut, Tim Kemendagri melakukan diskusi
dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain Kepala OPD, di
Kota Tanjung Pinang, kegiatan juga dihadiri langsung Walikota, Sekretaris
Daerah, Asisten, Staf Ahli, Camat, Sekretaris Badan atau Dinas dan Tim
Percepatan Pembangunan. Sedangkan di Kabupaten Bintan, kegiatan juga dihadiri
oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Cabang Bank Riau Kepri, Bank
BRI, Bank BNI dan Bank Bukopin. Sementara dari Kemendagri hadir langsung
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Sekretaris
Ditjen dan Tim Teknis Ditjen Keuda.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda)
Kemendagri, Agus Fatoni menjelaskan, pentingnya pemahaman peraturan
perundang-undangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
pengelolaan keuangan, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan program dan
kegiatan.Fatoni menyampaikan, bahwa tujuan Tim Kemendagri ke Provinsi
Kepulauan Riau untuk mendorong percepatan realisasi APBD, mendorong penanganan
dan pengendalian inflasi, termasuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.Pada kedua pertemuan yang dilaksanakan secara terpisah
tersebut, Fatoni menguraikan, "Betapa penting APBD segera dilaksanakan
sejak awal tahun, agar uang segera beredar dimasyarakat, sehingga bisa
mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," jelas Fatoni. Fatoni mengatakan seharusnya tidak ada alasan pemerintah
daerah (pemda) lambat merealisasikan
anggaran. Karena lelang sudah dilaksanakan sebelum tahun anggaran. "Selain
itu, pembangunan bisa segera dilaksanakan, pelayanan publik bisa diperbaiki,
dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," sambung Fatoni.Terkait dengan penanganan inflasi, Fatoni menjelaskan,
"Daerah bisa menganggarkan pada perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja
Daerah (APBD-P). Apabila siklus
anggarannya tidak ketemu, bisa menggunakan Dana Tidak Terduga (BTT),"
tegas Fatoni. Sehubungan dengan hal tersebut, Fatoni mengajak pemda untuk
segera melakukan langkah strategis dalam menangani dan mengendalikan inflasi.Fatoni juga menekankan perlunya daerah memaksimalkan
penggunaan produk dalam negeri, agar UMKM terus berkembang dan ekonomi rakyat
juga bergerak.
Fatoni melanjutkan, "Pemda harus mendukung penggunaan
produk dalam negeri dan segera menginput Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP) melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Kemudian, mengubah peraturan Kepala Daerah terkait penyederhanaan bukti-bukti
pertanggungjawaban cukup dengan bukti pembelian/pembayaran. Berikutnya,
mendorong percepatan penayangan katalog elektronik lokal atau toko daring
produk dalam negeri. Tidak kalah penting, pemda segera mempercepat penerbitan
dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi pengadaan
barang/jasa termasuk produk dalam negeri," tutur Fatoni.
06 Nov 2022, 22:15 WIT
Polri Gunakan Face Recognition Amankan KTT G20
Papuanewsonline.com, Jakarta- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar latihan pra Operasi Puri Agung 2022 dalam rangka pengamanan pelaksanaan presidensi KTT G20 di Bali. Latihan hari kedua ini yakni dengan melakukan simulasi di beberapa tempat yang mempunyai potensi kerawanan.Latihan ini dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono yang didampingi oleh Dankor Brimob Polri Komjen Pol Anang Revandoko, Asops Polri Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo."Tadi kita langsung melihat simulasi-simulasi di lapangan melalui command center dan bisa mengontrol semuanya di sana," kata Wakapolri di Command Center Polda Bali, Jumat (4/11/2022).Melalui command center tersebut, kata Wakapolri, pihaknya bisa mengetahui dimana ploting anggota serta sarana dan prasarana yang sudah ditempatkan. Selain itu, command center juga dilengkapi dengan teknologi face recognition, sehingga jika nantinya ada Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian dan orang yang dicurigai langsung bisa melakukan tindakan."Command center ini juga menggunakan face recognition sehingga jika ada satu DPO yamg kita curigai di tempat tersebut kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang kita lakukan sesuai cara bertindak yang kita siapkan," ujarnya.Lebih lanjut, Gatot menuturkan, Polri akan terus melakukan evaluasi dalam latihan ini terhadap kekurangan-kekurangan yang masih ada. Latihan ini masih terus dilakukan hingga Sabtu besok, 5 November 2022.Gatot menambahkan, Polri juga menyiapkan latihan tactical floor game dan tactical digital game layaknya metaverse. Hal ini dilakukan agar rencana pengamanan yang disiapkan bisa berjalan lancar sesuai yang diharapkan."Sehingga pelaksanaan presidensi G20 mulai daru persiapan, pada saat dan pasca bisa berjalan aman lancar dan tak ada gangguan," ujarnya.Terhadap rekayasa lalu lintas, jenderal bintang tiga ini menyampaika sudah disiapkan. Pihaknya akan terus menyosialisasikan masyarakat agar tidak menimbulkan kemacetan jika nantinya ada rombongan VVIP melintas."Ada edaran akan kita sosialisasikan sehingga masyarakat bisa memahami ketika rombongan lewat, ada alternatif jalan yang disiapkan sehingga tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas," katanya.Tak hanya pengamanan di Bali, Wakapolri juga menegaskan Polri tetap mengantisipasi potensi kerawanan di seluruh wilayah di Indonesia. Pengamanan dilakukan dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan TNI dan stakeholders lainnya."Saya menyampaikan daerah lain untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Contoh hari ini ada demo di Jakarta kita sudah siapkan pengamanannya. Kita tetap menjaga keamanan dalam negeri bersama TNI dan stakeholders terkait termasuk masyarakat," katanya.(Fauzia)
04 Nov 2022, 17:23 WIT
Antisipasi Pelanggan Nakal, Disperindag Mimika Ekstra Lakukan Pengawasan di SPBU
TIMIKA- Kelangkaan BBM pada SPBU di Timika sering terjadi, sehingga antrian panjang kendaraan selalu jadi potret yang sudah menjadi kebiasaan di Timika, tak tanggung-tanggung tangky kendaraan roda empat juga sering digunakan pelanggan yang nakal untuk meraup keuntungan.Menyikapi hal itu Disperindag Kabupaten Mimika memperketat pengawasan pada SPBU yang melayani masyarakat di Timika.Kepala Bidang pengawasan Disperindag Kabupaten Mimika, Hendrikus menyebutkan, SPBU di Timika dalam melakukan penyaluran BBM terhadap masyarakat diawasi secara ketat oleh pengawas Disperindag." Setiap hari Tim pengawas dari Disperidag ditempatkan di setiap SPBU sehingga pelayanan terhadap masyarakat berjalan secara baik walaupun belum maksimal," ucap Hendrikus saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/10/2022).Hendrikus menerangkan, Pelayanan SPBU sudah ditetapkan, bahwa dalam pelayanan terhadap kendaraan roda dua dan roda empat sudah ada pembagian porsi." Empat SPBU semuanya, sudah ada pengawas dari Disperindag yang bertugas dari pagi sampai SPBU tutup, jadi pengawasan di perketat," Ujarnya.Kata Dia, pengawasan SPBU diperkatat sehingga, penyaluran BBM sesuai dengan aturan sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat." Sudah di atur bahwa SPBU di SP 2 melayani truck, SPBU di Nawaripi melayani bus, sedangkan SPBU di Hasanudin melayani mobil Tangki kemudian SPBU oada Kilo 8 melayani mobil yang melakukan aktifitas bongkar muat," jelas Hendrikus.Hendrikus menjelaskan, Pengawas dari Disperindag ditugaskan pada masing-masing SPBU ,supaya menetertibkan penyaluran BBM." Setiap kendaraan hanya bisa mengisi 1 hari 1 kali dengan jumlah yang sudah di tetapkan.supaya tidak terjadi, isi disana isi disini, Jadi pendistribusian BBM harus tepat sasaran," tandas Hendrikus.Lanjut Hendrikus, pengawasan Pada saat pengisian BBM bersubsidi solar dan pertalite, akan diperketat sehingga mengantisipasi pelanggan atau petugas SPBU yang nakal." Jangan sampai ada petugas yang mengisi lebih dari yang sudah di tetapkan, contohnya batas 80 liter, sudah di tetapkan bahwa kendaraan ini 80 liter namun sengaja diberikan lebih maka itu langsung kita berikan teguran keras ditempat," Tegasnya.Hendrikus menerangkan, Pengawasan ekstra dari Disperindag Bukan hanya di SPBU, namun pengawas akan diterjunkan secara langsung ke lapangan dalam mengawasi distribusi minyak tanah terhadap warga." Pengawas sudah ditempatkan di masing-masing agen minyak tanah, jadi setiap pendistribusian minyak tanah ke pangkalan, akan diawasi secara ketat," tegas Hendrikus.Hendrikus menuturkan, Pengawas Disperindag akan memastikan harga jual dari pangkalan ke penyalur tetap menurut aturan dimana harga per liter 5 ribu. " Para pengusaha pangkalan minyak tanah dalam memberkan pelayanan terhadap konsumen atau menjual minyak tanah cukup kepada warga di sekitarnya, supaya tidak ada warga dari wilayah lain datang mengambil di situ," Tutupnya.( Fauzia)
01 Nov 2022, 18:27 WIT
Ngopi bareng Kaum Milenial Dan Masyarakat,Pj Bupati Mappi beri motivasi bagi pelaku UMKM
MAPPI - Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan UMKM serta pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan Gomar adalah satu satu dari rangkaian Program Pembangunan di berbagai sektorPj Bupati Mappi yang memiliki naluri Inovasi tinggi ini, terus membenahi Kabupetan Maapi dengan gaya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Contohnya, pekan kemarin Gomar menggelar Ngopi Bareng kaum Milenial dan masyarakat di Kota Kepi.Dalam kemasan santai serta terbuka sehingga giat ini sangat diapresiasi masyarakat umum yang memenuhi Cafe Boemi Kilometer 5 Distrik Obaa Kota Kepi, Jumat (14/10/2022) lalu.Pada kesempatan itu, Gomar mengatakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan pemulihan ekonomi serta pemberdayaan UMKM perlu dorongan dari Pemerintah Daerah sehingga hal itu dapat terwujud dengan langkah-langkah strategis." Ngopi bareng ini, juga mendorong para pelaku UMKM untuk tetap eksis dalam usaha Setelah pandemi Covid -19, sehingga pemulihan ekonomi di Kabupaten Maapi benar-benar dirasakan Masyarakat," demikian penyampaian Pj Bupati ini.Gomar menyebutkan, Kegiatan itu dikemas secara santai, dimana selain ngopi bareng dengan kaum milenial beserta masyarakat, dihibur juga dengan alunan musik. "Kita juga main musik bersama -sama dengan masyarakat. Ini menjadi salah satu langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Maapi guna memotivasi serta mendukung masyarakat dan pelaku UMKM untuk terus berkembang,” ungkapnya.Gomar sangat bangga kepada kaum milenial yang berkecimpung di bisnis kedai kopi, karena dianggap menjadi salah satu pelaku ekonomi kreatif yang harus didorong untuk terus berkembang. (Pn/03)Editor: SM
17 Okt 2022, 10:15 WIT
Percepat Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi, Tim Kemendagri Turun Langsung Ke Papua
JAYAPURA,- Percepat realisasi APBD dan penanganan Inflasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan tim ke Papua melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi.Tiba di Jayapura, Tim Kemendagri langsung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyerapan APBD, Penanganan Inflasi serta Peningkatan Produk Dalam Negeri bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, berlangsung di Hotel Swiss-bell Jayapura, Papua pada Rabu (12/10/2022) pekan kemarin.Dirjen Keuda Kemendagri, Agus Fatoni melalui telepon selulernya mengatakan, pertemuan itu dilakukan secara hybrid, dengan tatap muka langsung dan virtual. Kegiatan dibagi dua, yaitu pertemuan pertama dengan Pemerintah Provinsi dan pertemuan kedua dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.Fatoni menegaskan, berdasarkan data bulan Oktober 2022, provinsi Papua merupakan salah satu daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja terendah." Data bulan Oktober Provinsi Papua masuk Daerah realisasi pendapatan dan belanja terendah," ucap Agus Fatoni Minggu, (16/10).Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri ini menyampaikan, maksud kedatangan Tim Kemendagri ke Papua untuk melakukan monitoring, evaluasi, asistensi dan pendampingan dalam rangka percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri.Disebutkan bahwa data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se- Papua Tahun Anggaran (TA) 2022 per Oktober 2022, yakni realisasi pendapatan seluruh provinsi, kabupaten/kota sebesar Rp28.421,59 miliar atau 58,00% dari total anggaran pendapatan sebesar Rp49.000,95 Miliar. Kemudian, realisasi belanja sebesar Rp23.367,24 Miliar atau 44,23% dari total anggaran belanja Rp52.826,60 Miliar. " Realisasi pendapatan provinsi Papua sebesar 51,99% dan realisasi belanja mencapai sebesar 45,20%," jelas Fatoni. Fatoni menguraikan, Realisasi pendapatan kabupaten/kota se-Papua yang mencapai diatas 65 % yaitu Pemerintah Kabupaten Membramo Tengah 77,17%; Pemerintah Kota Jayapura 72,58%; Pemerintah Kabupaten Jayapura 68,63%; Pemerintah Kabupaten Keerom 67,90%; Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya 67,33%; Pemerintah Kabupaten Sarmi 66,72%; Pemerintah Kabupaten Biak Numfor 65,77%; Pemerintah Kabupaten Yalimo 65,25%. Sementara, data realisasi belanja kabupaten/kota se-Papua antara lain, Pemerintah Kabupaten Jayapura 64,02%; Pemerintah Kabupaten Dogiyai 63,68%; Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya 57,20%; Pemerintah Kabupaten Membramo Tengah 56,98%; dan Pemerintah Kota Jayapura 55,10%.Berdasarkan data tersebut, Fatoni mengingatkan agar Pemerintah Daerah perlu segera melakukan percepatan realisasi APBD, agar ekonomi di daerah bergerak, pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat, pelayanan publik semakin membaik sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.Dengan tegas Fatoni mengingatkan, agar Pemda segera meningkatkan pencapaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, menyusun rencana dan jadwal kegiatan secara matang, konsisten dan terukur, penetapan pejabat pengelola keuangan daerah tidak perlu menyertakan tahun anggaran, menerapkan belanja pengadaan barang/jasa mengutamakan produk dalam negeri, belanja melalui e-katalog dan toko daring, bahkan ke depan diminta untuk menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam melakukan transaksi belanja barang/jasa.Terkait dengan penanganan inflasi, Fatoni menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu menganggarkan dalam APBD Perubahan. Namun apabila belum teranggarkan, Pemda bisa menggunakan Anggaran BTT. " Hal lain juga harus jadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah, sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, dimana Pemerintah Daerah perlu fokus dalam upaya menangani inflasi, menjadikan penanganan inflasi sebagai kata kunci seperti pada saat penanganan Covid-19 beberapa waktu lalu," ujar Fatoni. Terkait dengan penanganan inflasi, Fatoni menjelaskan, Anggaran bantuan sosial dalam penanganan dampak inflasi, selain dianggarkan dalam APBD Perubahan, bisa menggunakan BTT dan Bansos, menggunakan 2 % Dana Transfer Umum (DTU), menggunakan dana desa maksimal 30% dan menggunakan Bansos dari Kementerian Sosial.(PN/03)Editor: SM
16 Okt 2022, 16:17 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
