Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Resmi Dibuka Rakernis Bidhumas Polda Papua 2023 Diikuti Oleh 100 Peserta
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakapolda Papua, Brigjen Pol.
Ramdani Hidayat, S.H., secara resmi membuka Rakernis Bidang Hubungan Masyarakat
(Bidhumas) Polda Papua Tahun 2023 yang bertempat di Aula Rastra Samara Mapolda
Papua Baru, Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Rabu (31/5). Dengan mengusung tema "Humas Polda Papua Presisi Siap
Mengawal dan Mengamankan Agenda Nasional Tahun 2023 Dalam Rangka Mendukung
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan", acara tersebut diikuti oleh sekitar 100 peserta. Turut hadir Para Pejabat Utama (PJU) Polda Papua, Kepala
Bidang Program Siaran RRI Jayapura Hj. Darmawati Tahir, perwakilan dari Stasiun
TVRI Papua Ibu. Feralina Soud serta peserta Rakernis Bidhumas Polda Papua Tahun
2023 yang terdiri dari Kasi Humas jajaran beserta operator dan anggota PID
Satker Polda Papua. Sebelum menyampaikan sambutannya, Brigjen Pol. Ramdhani
Hidayat memberikan Plakat Penghargaan dari Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D.
Fakhiri, S.I.K kepada Kepala Stasiun TVRI Papua dan Kepala LPP RRI Jayapura
atas kerjasama yang dimana telah mendukung Polda Papua melalui penyiaran
public. Tidak hanya itu, Wakapolda juga memberikan Piagam Penghargaan
dari Divisi Humas Polri kepada Polres Merauke dan Polres Biak Numfor atas
prestasinya sebagai Admin Tribrata News serta sebagai Konten Kreator Terbaik. Brigjen Pol Ramdhani mengapresiasi seluruh personel Bidhumas
Polda Papua atas kinerja mereka dalam menangani berita hoax serta peliputan
kegiatan Polri untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, khususnya di
tanah Papua. Hal itu ia sebutkan langsung pada saat menyampaikan
sambutannya. Ia juga menekankan pentingnya humas dalam membangun hubungan
dengan media, melakukan analisis media online dan media sosial, serta memaksimalkan
pengelolaan media sosial resmi Polri. “Humas merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang
menjadi garda terdepan dalam pemantapan komunikasi publik untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat dan menjaga stabilitas kamtibmas. Sedangkan sasaran
prioritas Humas di tahun 2023 diantaranya, membangun hubungan secara personal
dengan media, melakukan analisis media online dan media sosial, memaksimalkan
pengelolaan medsos resmi Polri sebagai saluran informasi pendukung citra Polri
serta melakukan monitoring dan evakuasi anggaran yang telah dialokasikan,”
ucapnya. Menurut Brigjen Pol. Ramdhani, tugas Humas tentunya tidaklah
mudah, Humas harus dapat membangun narasi yang tepat secara berkelanjutan yang
berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian atau pribadi anggota Polri dengan
tujuan menciptakan opini publik terhadap Polri. “Dengan menyambut Pemilu 2024, Media massa dinilai memiliki
peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap Pemilu, mulai dari tahapan
pendaftran peserta hingga proses pemilihan yang nantinya. Penyelenggaraan pada
setiap Pemilu tidak terlepas akan peran media untuk membangun kesadaran
politik, sehingga akan muncul dan terbangun kesadaran pendidikan politik di
masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan perlunya menjaga kondusifitas dan mengatasi
penyebaran hoax yang dapat mengganggu proses demokrasi. Diakhir penyampaiannya,
ia juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan
ketertiban selama tahapan pemilu yang akan datang.
“Saya juga ingin menambahkan sedikit, bahwa memang mengelola
media itu tidak mudah, karenanya rekan-rekan harus punya kemampuan
berkomunikasi secara menyeluruh, dimana rekan-rekanlah garda terdepan dalam
menyampaikan informasi kepada publik terhadap setiap kegiatan Kepolisian.
Karenanya saya titipkan kamtibmas ini kepada jajaran humas dan silahkan
rekan-rekan berinovasi,” tutup Wakapolda Papua. (PNO-12)
31 Mei 2023, 20:41 WIT
Kunjungi Jawa Timur Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi 2023
Papuanewsonline.com, Surabaya - Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) konsisten dan terus menerus mendorong percepatan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penanganan inflasi di
daerah. Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Jawa Timur guna melakukan
monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan relisasi APBD,
penanganan inflasi, dan program prioritas seperti penanganan stunting dan
kemiskinan ekstrem. Adapun kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Rapat
Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi,
Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Vasa Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Rabu
(10/5/2023). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda)
Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, Provinsi Jawa Timur memiliki APBD yang cukup
besar dibandingkan provinsi lainnya. Kabupaten dan kotanya juga termasuk paling
banyak di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Karena itu,
realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi penting, agar
berdampak pada masyarakat. “Kegiatan Rapat Koordinasi kali ini sangat strategis, agar
seluruh daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan
perundang-undangan, sehingga bukan hanya mampu merencanakan dan menganggarakan
dengan baik, tapi juga mampu melaksanakan dengan maksimal dan
mempertanggungjawabkannya dengan benar," ujarnya. Fatoni juga memberikan apresiasi pelaksanaan kegiatan Rakor
yang rutin digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rakor tersebut juga dapat
memberikan motivasi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di
provinsi maupun kabupaten/kota, sekaligus menjadi ajang diskusi yang produktif
untuk bertukar informasi dalam menyediakan berbagai kendala dan masalah yang
dihadapi. Tim Kemendagri turun langsung ke Provinsi Jawa Timur
mengingat realisasi belanja APBD 2023 per 1 Mei 2023 baru sebesar 13,43 persen
atau berada pada urutan 16 terbawah secara nasional. Di sisi lain, terdapat
sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang realisasi pendapatan dan
belanja AOBD berada pada posisi terendah. Fatoni merinci, kabupaten/kota dengan realisasi APBD yang
masih rendah yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto yang masuk pada kategori 20
kota dengan realisasi belanja terendah secara nasional. “Kota Kediri menempati
urutan ke-6 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 8,66 persen dan Kota
Mojokerto menempati urutan ke-15 terbawah dengan realisasi belanja sebesar
10,75 persen,” jelas Fatoni. Namun, menurut catatan Kemendagri beberapa prestasi juga
pernah dicapai Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Provinsi Jawa Timur
menerima penghargaan APBD Award Tahun 2023 dengan kategori realisasi pendapatan
APBD tertinggi dan berada di peringkat kelima. Realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) tahun 2022 sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja APBD tahun 2022
Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-10 teratas secara nasional dengan
realisasi belanja sebesar 94,02 persen. Fatoni meminta daerah terus mendorong peningkatan PAD agar
daerah semakin mandiri. Menurut Fatoni, peningkatan PAD, khususnya pajak dan
retribusi daerah dapat dilakukan dengan lima cara yaitu intensifikasi,
ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi. Dia juga menegaskan
bahwa realisasi anggaran perlu dioptimalkan sejak awal tahun.
"Realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena
sejumlah faktor, di antaranya uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan
daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua,
pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran
pemerintah akan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang
tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan
rakyat meningkat dan daya saing akan meningkat, serta yang kelima akan menarik
investor lebih awal," jelas Fatoni. (PNO-12)
31 Mei 2023, 16:38 WIT
Kemenkumham Raih Tiga Penghargaan Dari BKN Award Tahun 2023
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, langsung menyabet tiga penghargaan sekaligus pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Tahun 2023. Dari tipe Kementerian tipe besar, Kemenkumham teratas pada nomor urut satu, dalam pelaksanaan Award BKN, di Jakarta, Selasa (30/5/23).Diantara tiga penghargaan ini, Salah satu kategori membanggakan adalah Kemenkumham dinilai sukses sebagai Kementerian pertama di Indonesia yang sukses dalam pemanfaatan sistem Computer Assisted Test (CAT). Usai menerima penghargaan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, mengungkapkan rasa syukurnya atas diterimanya tiga penghargaan dalam pengelolaan kepegawaian dari instansi pembina manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Indonesia tersebut.“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas diterimanya tiga penghargaan ini. Tetapi ini adalah motifasi bagi seluru struktural pegawai Kemenkumham di seluru pelosok tanah air, karena raihan ini, prestasi ini, jangan sampai membuat lengah, jadi harapan Saya tetap semangat dalam pengabdian, terus tingkatkan kualitas, terus belajar, dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Andap saat dihubungi Media Papuanewsonline.com, Rabu (31/5/2023).Jenderal bintang tiga ini mengaku, Kemenkumham akan terus berbenah agar pembentukan manajemen talenta terus terjaga, mengoptimalkan perekrutan pejabat di lingkungan Kemenkumham." Hal ini akan terus kita kawal sehingga regenerasi sumber daya manusia ASN pada Kemenkumham harus berkualitas, Hal ini penting mengingat kebutuhan dan tuntutan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan semakin dinamis ke depannya," Pungkasnya.Diketahui, acara Award BKN Tahun 2023 ini, juga disertai dengan gelaran Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian Tahun 2023, yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin, melalui daring.Wapres dalam arahanya mengatakan, dalam dinamika perkembangan kondisi global, tidak hanya konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi yang berubah, tapi pendekatan, teori, dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan juga turut berkembang, sehingga ASN dituntut provesional dalam mengabdi sehingga dapat bergerak cepar dalam berbagai hal.“Jika tidak bergerak cepat, maka kita akan tertinggal dalam derasnya arus perubahan dan ketatnya persaingan antar bangsa,” ujar Ma’ruf.Dalam Acara akbar ini, Kemenkumham menerima tiga award dalam event BKN Award Tahun 2023. Award pertama, yaitu kategori Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.Kemenkumham juga tercatat menjadi salah satu instansi pemerintah terbaik. Termasuk dalam kategori ini adalah 14 Kementerian, 2 Lembaga dan 6 Badan dari instansi pemerintah lainnya.Penghargaan kategori ini diberikan karena dinilai Kemenkumham telah berhasil menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari aspek Pengadaan, Proses Bisnis Kepegawaian, Manajemen Kinerja, Penerapan Norma Standar dan Prosedur Kriteria sampai dengan Layanan Digital ASN.Kategori berikutnya adalah Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja dimana Kemenkumham menjadi salah satu kementerian terbaik, urutan 5 dari Kementerian/Lembaga yang ada.Sedangkan untuk kategori Penerapan Pemanfaatan Data - Sistem Informasi dan CAT, instansi yang dipimpin Yasonna H. Laoly dan Komjen Andap Budi Revianto sebagai sekjen ini, menjadi terbaik karena peringkat pertama, meningkat 1 level dari tahun sebelumnya yang menempati urutan kedua.(PNO/03)
31 Mei 2023, 11:42 WIT
Tingkatkan Kerjasama Bidang Hukum, Indonesia dan Rusia Menandatangani MoU
Papuanewsonlline.com, St.
Petersbug – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menandatangani
Memorandum of Understanding (MoU) bersama Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin
Anatolievich Chuychenko untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dan Rusia di
bidang hukum. Penandatanganan MoU dilakukan
pada Kamis (11/05/2023) dalam rangkaian acara 11st. Saint. Petersbug
International Legal Forum 2023. Yasonna menjelaskan MoU Indonesia
dan Rusia akan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin antara kedua negara,
dalam isu-isu yang mewakili kepentingan bersama berdasarkan prinsip dan kaidah
hukum internasional. Lingkup kerja sama mencakup banyak hal, di antaranya
Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan,
Imigrasi, Kekayaan Intelektual, Hak Asasi Manusia dan Strategi Kebijakan.
Selain itu kerja sama juga dapat dilakukan dengan kantor wilayah di setiap
provinsi yang menyediakan layanan publik dan hukum. Kegiatan kerja sama dapat berupa
pertukaran pengalaman dan kunjungan antara para ahli dan pejabat, seminar
gabungan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia seperti pendidikan dan
pelatihan, kuliah, studi kasus, dan pemberian bantuan hukum guna menjamin akses
keadilan bagi semua. Yasonna selanjutnya menegaskan
bahwa implementasi dari MoU ini akan membantu tugas kita masing-masing dalam
menjawab tantangan global dan meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan
publik yang terbaik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Kerja sama bidang hukum antara
Indonesia dan Rusia telah dimulai sejak lima tahun terakhir. Kerja sama ini
diawali dengan penandatanganan Bantuan Hukum Timbal Balik di Moskow pada tahun
2019. Selanjutnya, di bulan Maret tahun 2023 lalu kedua negara melakukan
perjanjian Ekstradisi di Bali.
Partisipasi delegasi Kementerian
Hukum dan HAM dalam 11st Saint Petersbug International Legal Forum 2023
dipimpin oleh Menteri Yasonna H. Laoly, didampingi Sekretaris Jenderal
Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Cahyo Rahardian Muzhar serta Staf khusus Menteri Bidang Hubungan
Luar Negeri Ibu Linggawati Hakim serta
delegasi lainnya. (Redaksi)
31 Mei 2023, 00:14 WIT
Gandeng BKN Regional IX Jayapura, Pemkab Mappi Gelar Workshop Mutasi Kepegawaian
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Pemerintah Kabupaten Mappi bersama BKN Regional IX Jayapura melaksanakan
Workshop Mutasi Kepegawaian dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di Gor
Kepi, pada Selasa (30/5/2023) dihadiri oleh para kepala OPD, Sekretaris Dinas
dan para Kasubag. Plt Sekretaris BPKSDM Kabupaten
Mappi, Andi Baso menyebutkan, mutasi kepegawaian merupakan setiap perubahan
yang terjadi terhadap status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti
kenaikan pangkat, pensiun, pindah tempat tugas dan lain -lain. "Untuk pelaksanaan kegiatan
hari ini kita menghadirkan Narasumber dari BKN Regional IX Jayapura kepala
bidang Mutasi ibu Helfiana Siregar,"ungkap Andi Baso. Andi Baso menjelaskan, secara
umum workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS di Kabupaten
Mappi di bidang kepegawaian baik secara teori maupun praktik. Mengingat
kegiatan seperti ini terakhir dilaksanakan sudah 9 tahun yang lalu. Sehingga
kegiatan ini sangat penting dilakukan karena sudah terjadi beberapa
permasalahan kepegawaian yang diakibatkan kurangnya pemahaman PNS terhadap
regulasi kepegawaian. Dikatakan Andi Baso bahwa sesuai
UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN mengatur aparatur sipil negara sebagai
profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Dan peraturan Lembaga Administrasi
Negara (LAN) nomor 5 tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai
Aparatur Sipil Negara. Lanjut Andi Baso bahwa dimana,
akan diatur bahwa setiap PNS wajib melaksanakan kompetensi minimal 20 JP dalam
periode 1 tahun.
"Saya berharap dari
pelaksanaan kegiatan ini PNS di
kabupaten Mappi dapat memiliki kompetensi dibidang kepegawaian yang sesuai
dengan regulasi terkini sehingga tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan
di bidang kepegawaian,"tegasnya. (Redaksi)
30 Mei 2023, 23:47 WIT
Dukung Papua Terang, PJ Bupati Mappi dan Manager UP3 PLN Merauke Resmikaan Tambahan Jam Menyala
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Masyarakat di empat Kampung dan kelurahan yang tersebar di empat Distrik di
Kabupaten Mappi kini menikmati aliran listrik lebih lama setiap harinya. Hal
itu melalui penambahan jam menyala atas kebijakan Pj Bupati, Michael
Rooney Gomar, S.STP., M.Si dengan PT PLN (Persero) UP3 Merauke. Empat kampung yakni Kelurahan
Bade, Distrik Edera yang sebelumnya hanya menyala 12 jam dinaikkan jadi 24 jam.
Untuk tiga kampung lainnya yakni Kampung Eci-Distrik Asue dan Kampung Mur –
Distrik Nambioman Bapai yang sebelumnya hanya menyalah selama 6 jam ditambah
jadi 12 jam setiap hari. Sementara untuk peningkatan
tambahan jam nyala Kampung Senggo Distrik Citak Mitak dari 6 jam menjadi 12 jam yang sudah
dinyalakan sejak tanggal 24 Desember 2022 lalu (lebih duluan ditingkatkan jam
menyala). Peningkatan penambahan jam
menyalah diresmikan oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si
bersama Manajer PT PLN (Persero) UP3 Merauke, Ahmad Maulidany yang berlangsung
di Distrik Nabioman Bapai, Senin (29/5/2023). Kegiatan peresmian tersebut
diawali dengan doa pemberkatan oleh Pastor Paroki St Kristoforus Mur, Pastor
Fransiskus Melki, MSC. Program ini merupakan bagian dari
program Papua Terang yang dicanangkan oleh PLN. Untuk mempercepat, Pemkab Mappi
juga memberi dukungan berupa pengadaan mesin pembangkit, rumah petugas, tanki
BBM kapasitas 10 ton sebanyak 2 buah dan gedung pembangkit. Adapun listrik yang diresmikan di
Kampung Mur menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) memiliki daya
2×100 KW. Beban sekarang ini sekitar 90 KW yang dialirkan kepada sekitar 300
pelanggan PLN yang ada di Kampung Mur. Pj Bupati Mappi, Michael Gomar
dalam sambutannya menerangkan, ini merupakan bagian dari Papua Terang, Mappi
Terang. Listrik dikatakan Pj Bupati merupakan salah satu infrastruktur dasar
yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan termasuk
kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Listrik akan dinyalakan
mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Malam hari dipilih karena memang masyarakat
membutuhkan penerangan. Terutama bagi anak-anak yang harus belajar pada malam
hari. Kriminalitas juga bisa dikurangi. Dikatakan Pj Bupati, bahwa
Kampung Mur juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pintu gerbang ke
Mappi. Di kampung itu terdapat pelabuhan untuk bongkar muat sembako maupun
material. “Gerbang ini harus aktif,
sehingga kita perbaiki supaya perpuataran ekonomi akan muncul dari sini. Harga
barang seperti sembako dan material akan turun,”ungkapnya. Lebih jauh Pj Bupati menerangkan,
selain listrik, program yang akan diturunkan Pemkab Mappi di Kampung Mur pada
tahun ini adalah perbaikan infrastruktur jalan sehingga bisa dilintasi bus
untuk mengangkut masyarakat ke Kepi. Pelabuhan juga akan dibangun dan
dikembangkan. Begitu pula degan perbaikan fasilitas pasar. Dalam waktu dekat
pula, akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Paroki
St Kristoforus Mur yang akan dilakukan oleh Pemkab Mappi melalui Dinas
Pekerjaan Umum . Pj Bupati berharap, masyarakat
setempat bisa mendukung program pemerintah dengan cara merawat dan menjaga
fasilitas yang sudah dibangun. Tidak melakukan pemalangan karena akan
menghambat proses pembangunan yang tetunya berdampak pada kemajuan kampung. Dalam kesempatan yang sama,
Manajer PT PLN (Persero) UP3 Merauke, Ahmad Maulidany mengungkapkan, penambahan
jam operasinal listrik di empat kampung ini merupakan permintaan dari Pj Bupati
yang datang langsung ke Merauke. PLN menyambut baik dan
mempercepat proses pemasangan pembangkit. Kampung Mur mulai beroperasi,
sementara Bade, Senggo dan Eci ditargetkan paling lambat bulan Juli 2023
mendatang. “Sekitar awal Juli sudah bisa
digunakan untuk Senggo, Bade dan Eci. Itu kendala minor saja yaitu masalah
operator,” katanya. Ahmad menyebutkan, PLN siap
mendukung Pemkab Mappi dalam hal ini Pj Bupati karena sejalan dengan visi dan
misi PLN untuk membuat Papua Terang. Sekarang ini kata dia, dari 166 kampung di
Mappi, sekitar 78 persen sudah menikmati listrik. Empat kampung yang jam
menyalanya sudah ditambah kata Ahmad semuanya menggunakan PLTD. Lahan, tanki
BBM, gedung dan satu unit mesin masih milik Pemda. Bahkan rumah petugas akan
dibangun Pemkab Mappi. “Rumah operator sebenarnya kita
juga ingin bangun tapi Pak Pj Bupati minta biar untuk bangun karena beliau
ingin daerah ini maju,” ujar Ahmad. Sementara itu, Kepala Kampug Mur,
Vinsensius Yadohamang memberikan apresiasi kepada Pj Bupati dan PLN yang
langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Ia bahkan berharap, ini bisa
ditingkatkan lagi menjadi 24 jam. “Kami dari pemerintah kampung dan
distrik datang ketemu Bapak Pj Bupati untuk bantu kami dan sekarang langsung
terjawab,” tuturnya.
Turut hadir dalam kegiatan
tersebut Sekda Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, perwakilan Forkopimda dan
pimpinan OPD. Peresmian disaksikan oleh warga setempat yang begitu gembira
dengan peningkatan jam operasi PLN. (Redaksi)
30 Mei 2023, 23:24 WIT
Wakil Bupati Resmikan Distrik Sorep, Asmat Kini Miliki 25 Distrik
Papuanewsonline.com,
Agats - Jumlah
Distrik di Kabupaten Asmat resmi bertambah menjadi 25 Distrik dari sebelumnya
23 Distrik. Keduanya yaitu Distrik Sorep hasil pemekaran dari Distrik Akat, dan
Distrik Tomor Birip hasil pemekaran dari Distrik Suru-suru dan Distrik Unir
Sirau. Wakil Bupati Asmat, Thomas E. Safanpo dalam lawatannya ke
Distrik Sorep menyampaikan bahwa pembentukan Distrik baru telah melalui proses
dan kajian panjang pemekaran. "Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018
tentang Kecamatan, cukup membatasi kita sehingga proses pengesahan distrik di
kementrian cukup lama, maka butuh komunikasi intens sehingga pada bulan Oktober
tahun 2023 disetujui nomor kodefikasi Distrik baru di Asmat," Kata Safanpo
dalam sambutanya, Senin (29/05/23). Safanpo mengakui keterlambatan peresmian Distrik Sorep karena
belum dialokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan Distrik. "Seharusnya bulan November atau Desember kami sudah
harus melantik kepala Distrik dan perangkat, namun belum tersedia anggaran
untuk penyelenggaraan pemerintahan sehingga kami tunggu pembahasan anggaran
2023 di DPRD pada bulan Desember lalu," ujarnya. Wakil Bupati mengatakan dengan mengantar kepala Distrik Baru,
Vinsen Andreas Rahail dan perangkat di Distrik Sorep menandakan dimulainya
pengoperasian kantor distrik. "Hari ini resmi pemerintahan Distrik Sorep mulai
beroperasi. Dengan mulainya pemerintahan Distrik ini, maka masyarakat Distrik
Sorep resmi lepas dari Distrik Akat," tegasnya. Ia berharap dengan diresmikan menjadi diatrik baru, maka
dapat memperpendek rentang kendali sehingga mempermudah akses masyarakat dari
segi pendidikan dan kesehatan.
Diketahui, Distrik Sorep membawahi enam kampung diantaranya
kampung Buetkwar, Yuni, Beco, Manep, Simini, Fakan, dengan Ibu kota
distrik berkedudukan di kampung Beco. (PNO-12)
30 Mei 2023, 16:10 WIT
Bupati Herry Ario Tata Rapi Lokasi Penduduk Dekat Kantor Dinas Sosial
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Bupati Herry Ario Naap, S.Si,M.Pd kembali mengunjungi warga yang ada di sepanjang pantai belakang Kantor Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Senin (29/05/2023) sore. Bupati yang berdiskusi langsung dengan warga mengatakan, rumah-rumah warga dikawasan pantai belakang Sosial itu akan ditata baik supaya terlihat rapih dan tidak kelihatan kumuh. “Kita akan tata rapih, kita akan perbaiki supaya terlihat sejajar, rapih, supaya pemandangannya jangan terlihat kumuh. Kawasan ini kan merupakan pintu masuk di Pelabuhan Laut Biak, ketika baru ada kapal sandar di Pelabuhan Biak. Jadi kita rapikan, supaya masyarakat juga merasa nyaman,” ujarnya. Setelah mengunjungi warga di kawasan belakang Sosial, Bupati juga melihat dari dekat suasana jual beli di Pasar Ikan. Bupati berharap supaya kebersihan di Pasar Ikan tetap menjadi perhatian serius dari para penjual dan semua warga. “Mari kita jaga Pasar Ikan ini supaya tetap bersih, kalau bersih yang menjual dan membeli tentunya merasa nyaman ya, jadi mari kita jaga kebersihan itu setiap hari,” pungkasnya. (PNO-11)
30 Mei 2023, 13:55 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
