Papuanewsonline.com
Panglima Jilah Sowan Ke Solo: Dalam Waktu Dekat 20 Ribu Warga Dayak Akan Jemput Jokowi
Investasi Semester I 2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun, Hilirisasi Sumbang Hampir 30 Persen
Bhabinkamtibmas Polsek Kimaam Gencarkan DDS, Sampaikan Pesan Kamtibmas dan Imbauan Cegah Karhutla
Tak Ada Laporan Korban, Dua Pengkritik Prabowo Jadi Tersangka: Pasal Karet Kembali Dipersoalkan
Amnesty International Indonesia Desak Bebaskan Khariq Anhar, Tuntutan Penjara Dinilai Kriminalisasi
Angkutan Batu Bara KAI Cetak Rekor Bulanan Tertinggi 2026, Capai 5,13 Juta Ton
Sang Merah Putih Terbesar Berkibar Di Gunung Cycloop, Ribuan Warga Papua Serukan Persatuan
HMI Cabang Merauke Soroti Polemik BBM Bersubsidi, Desak Satgas Perketat Pengawasan
Sita Belasan Liter Sagero, Polsek Okaba Gencarkan Operasi Miras Lokal di Kampung Alatep
Polsek Jagebob Kembali Amankan Terduga Pelaku Anirat yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Pimpin Upacara Kapolda Maluku Peringati Hari Kebangkitan Nasional
Papuanewsonline.com, Maluku - Kepolisian Daerah Maluku menggelar
upacara peringatan hari Kebangkitan Nasional yaang ke-115 tahun 2023, Senin
(22/5/2023). Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, bertindak selaku
inspektur upacara yang dilaksanakan di lapangan Polda Maluku, Letkol Pol Chr.
Tahapary, Kota Ambon. Upacara turut dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Stephen
M. Napiun, Irwasda Maluku Kombes Pol Jannus Parlindungan Siregar, dan seluruh
pejabat utama Polda Maluku. Plt Menteri Kominfo RI Mahfud MD dalam amanatnya yang
dibacakan Kapolda Maluku menyampaikan bara persatuan Indonesia sebagai negara
mulai menyala. Hal ini ditandai dengan meleburnya berbagai gerakan perjuangan
yang bersifat kedaerahan menjadi satu barisan yang utuh dengan didirikannya Budi
Utomo tanggal 20 Mei 1908. "Dengan mewujudkan Indonesia sebagai negara yang satu
yang berdaulat adil dan makmur, dengan didirikan oleh DR.Soetomo bersama para
mahasiswa School TOT Opleading Van
Lndishe Arsten (STOVIA) Budi Utomo berdiri untuk mendorong bangsa
Indonesia mengejar ketinggalannya di
masa itu," katanya. Budi Utomo juga melandaskan dirinya untuk mengejar 3 tujuan
yang menjadi cita-cita kebangkitan nasional yaitu, yaitu memerdekakan cita-cita
kemanusiaan; memajukan nusa dan bangsa; dan mewujudkan kehidupan bangsa yang
terhormat dan bermartabat di mata dunia. "Saat ini kemerdekaan telah kita raih, barisan
perjuangan kita harus tetap rapat, erat, dan terus maju bergerak mengobarkan
api. Maka dengan upacara saat ini dengan
mengusung tema "Semangat Untuk Bangkit" demi mewujudkan Indonesia
Emas 2045," katanya. Pada tanggal 5 Mei 2023, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah
mengumumkan status publik health emergency of internasional concern atau
darurat kesehatan global untuk covid 19 secara resmi dicabut, "kita bersyukur
setelah melalui krisis pandemi selama tiga tahun terakhir, momentum untuk
memaknai hari kebangkitan nasional ke 115 ini sebagai membangun semangat
kebangsaan untuk bangkit pasca pandemi," katanya. Semangat untuk bangkit dan mempercepat pemulihan global pasca
pandemi dengan tema "Asean Matters Epicentrum Of Growth".
"Dengan tema tersebut Indonesia ingin menjadikan Asia Tenggara sebagai
kawasan yang penting dan relevan bagi seluruh dunia dalam merespon tantangan
regional, sekaligus memperkuat posisi Asean sebagai episentrum pertumbuhan
ekonomi dunia," katanya. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Maluku menambahkan, bara
api semangat kebangkitan yang dijaga saat ini harus menjadi lentera penerang
harapan. Hal ini juga sekaligus sebagai penunjuk jalan bagi perjuangan generasi
penerus bangsa kelak.
"Dengan memaknai dan memperingati hari kebangkitan nasional yang ke 115, kita semua harus berjuang, belajar,
bertumbuh, dan terus melangkah maju dengan Semangat Untuk Bangkit,"
pintanya. (PNO-12)
22 Mei 2023, 14:34 WIT
Kapolda Maluku Tindak Tegas Perizinan dan Pengamanan Di Gunung Botak
Papuanewsonline.com, Maluku - Menyikapi adanya unjuk rasa
kembali dari salah satu ormas di Pulau Buru, Polda Maluku menyampaikan inti
dari persoalan di Gunung Botak selain karena adanya temuan emas, juga akibat
berubah-ubahnya perijinan pengelolaannya sejak awal ditemukan. Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif,
mengatakan, pengelolaan pertambangan illegal di Pulau Buru, mengakibatkan
kerusakan lingkungan dan alam di sana. Pengelolaan yang tidak baik, akan sangat
membahayakan kelangsungan kehidupan manusia maupun lingkungan. "Presiden Jokowi sejak tahun 2019 telah memerintahkan
untuk menutup dan meninjau kembali perijinan serta pengelolaan untuk
penambangan tersebut," tegas Kapolda Maluku Lotharia Latif, Minggu
(21/5/2023). Sampai saat ini ijin baru tentang penambangan di Gunung Botak
belum turun dari Pemerintah pusat. Harusnya, semua pihak terkait memperjuangkan
hal ini, agar Pemerintah pusat bisa segera menurunkan atau mengeluarkan ijin.
Sehingga jelas pengelolaannya, dan kontribusinya untuk rakyat maupun jelas juga
pengelolaan lingkungannya. Kapolda mengaku persoalan ijin belum ada kepastian hingga
kini. Sementara fakta di lapangan sudah banyak yang bermain baik untuk
kepentingan kelompok maupun pribadi masing-masing. "Fakta di lapangan
bahwa muncul persoalan dan penambangan-penambangan liar yang sporadis,"
katanya. Beberapa tahun lalu, Pemerintah Provinsi, Polda dan TNI
melakukan pengamanan secara terpadu. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan
anggaran pemerintah tidak cukup hanya untuk mengamankan Gunung Botak. Olehnya itu, dukungan anggaran dilanjutkan oleh Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Buru. Dengan dukungan anggaran tersebut, pengamanan
penambangan illegal kemudian dilanjutkan oleh Pemkab Buru, Polres maupun Kodim.
Namun dukungan anggaran tersebut juga tidak bertahan lama untuk mengurusi
pengamanan Gunung Botak yang wilayahnya cukup luas. "Sampai saat ini Polda dan Polres telah melakukan Gakkum
(penegakan hukum) di sana sebanyak 13 kasus dengan 30 orang tersangka,"
ungkapnya. Kapolda mengaku penegakan hukum saja tidak bisa menyelesaikan
persoalan di sana yang semakin kompleks dan rumit. Banyak orang punya
kepentingan. Bahkan masyarakat adat sudah saling mengklaim satu sama lain
antara raja-raja di sana. "Beberapa oknum aparat keamanan, oknum ormas-ormas dan
oknum sipil pun banyak bermain di sana. Kita sudah memonitor hal tersebut dan
untuk Polri, kita tindak tegas internal yang terbukti bermain-main di
sana," tegasnya. Banyak pemain atau orang yang melakukan usaha illegal
pertambangan di Gunung Botak. Mereka saling menjelekkan, bahkan melaporkan satu
sama lain apabila kepentingannya terusik atau terganggu. "Kalau kelompoknya tidak sempat tertangkap dan diproses
hukum mereka diam saja, giliran tertangkap pasti mereka teriak-teriak dan
menyebut kelompok yang lain juga belum tertangkap dengan menggunakan berbagai
cara lewat media atau unjuk rasa ke Polres atau Polda," jelasnya. Di sisi lain, Kapolda juga menyampaikan terima kasih kepada
masyarakat atau kelompok yang masih terus peduli dengan hati yang tulus dan
bersih tanpa ada kepentingan apapun dalam menjaga Gunung Botak. Kepentingan
kelompok tersebut hanya semata-mata untuk melindungi dampak yang lebih luas
yaitu kerusakan lingkungan. "Mari kita sama-sama turun saja ke lapangan, kalau perlu
ikut bergabung dalam kegiatan operasi yang kita lakukan di medan-medan yang
sulit tersebut," ajaknya. Untuk melindungi Gunung Botak dari kerusakan lingkungan,
Kapolda mengaku semua pihak terkait harus terlibat dalam melakukan operasi
terpadu. Dan hal ini tentu membutuhkan dukungan anggaran. "Selama ini Polda dan Polres konsisten melakukan operasi
dengan dukungan anggaran Harkamtibmas dan konflik sosial secara mandiri, tapi
anggaran tersebut juga sangat terbatas dan bukan hanya untuk penanganan di Gunung
Botak," katanya. Irjen Latif juga mengaku hingga saat ini pihaknya terus dan
tetap konsisten melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku Penambang Emas
Tanpa Ijin (PETI). "Saya dari awal sudah menyampaikan tidak ada kompromi
dan proses hukum siapapun yang terbukti melakukan illegal mining di Gunung
Botak," tegasnya. Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat memahami kondisi
yang saat ini terjadi di Gunung Botak. Dengan demikian, tidak serta merta
selalu menyalahkan Polri dalam penegakan hukum. "Dengan paham situasi dan kondisi di sana tentu sangat
tidak bijak kalau sedikit-sedikit yang disalahkan Polri karena tidak menegakkan
hukum di sana. Padahal persoalan di sana sangat kompleks, yang diawali
perijinan yang tidak jelas, masalah klaim tanah adat dari beberapa raja yang
saling gugat, dan banyaknya pemodal luar dan pemain yang melibatkan beberapa pihak
di masyarakat," ungkapnya. Terkait dengan sekelumit persoalan di Gunung Botak, Kapolda
mengaku Mabes Polri pun sudah mengetahuinya, termasuk akar permasalahan dan
langkah-langkah proses hukum yang dilakukan oleh Polda Maluku selama ini.
"Karena tiap saat Saya melaporkan setiap perkembangan
dan tindakan kepolisian yang dilakukan di Gunung Botak kepada pimpinan dan
Mabes Polri," pungkasnya. (PNO-12)
21 Mei 2023, 20:14 WIT
Anggota Satgas Si Ipar Menjadi Pengajar Bagi Anak Putus Sekolah Di Intan Jaya
Papuanewsonline.com, Jayapura - Personel Ops Rasaka Cartenz Bripda Eko Prasetiyo Manggara Putra tak sekedar anggota Polri yang mengabdi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Bripda Eko juga menjadi pengajar bagi anak-anak yang putus sekolah di daerah tersebut sejak awal tahun 2023. Bripda Eko pun mengadakan kegiatan tatap muka dengan anak-anak didik yang putus sekolah dan tidak sekolah di Mako Polsek Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Sabtu (20/05/2023).Kegiatan ini bertujuan memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak yang menjadi target program tersebut.Sebelum memulai pembelajaran, Bripda Eko Prasetiyo mengajak seluruh anak didik untuk berdoa bersama sebagai langkah awal sebelum memulai kegiatan. Setelah itu, semua anak-anak tergerak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, sebagai ungkapan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air.Setelah menyanyikan lagu kebangsaan, anak-anak juga diajak untuk membaca Pancasila secara bersama-sama, sebagai upaya memperkuat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia.Selanjutnya, Bripda Eko Prasetiyo memberikan materi pembelajaran tentang menulis dan membaca huruf abjad kepada adik-adik yang hadir. Dalam kegiatan ini, anak-anak sangat memahami materi yang diberikan dan aktif dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh Bripda Eko Prasetiyo.“Hari ini, kami belajar bersama adik-adik mengenai menulis dan membaca huruf abjad. Saya sangat senang melihat antusiasme dan keaktifan adik-adik dalam mengikuti pembelajaran ini,” ujar Bripda Eko Prasetiyo.sebanyak 8 anak dengan usia maksimal 12 tahun hadir dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam proses belajar-mengajar, anak-anak menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan oleh Bripda Eko Prasetiyo, serta aktif berpartisipasi.Melalui kegiatan ini, terciptanya kedekatan antara Bripda Eko Prasetiyo sebagai anggota Satgas Program Si-Ipar Rasaka Cartenz dengan anak-anak didik. Hal ini diharapkan dapat memotivasi dan menginspirasi mereka untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki.Program Si-Ipar ini akan dilaksanakan setiap harinya, dengan tujuan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak putus sekolah dan bukan sekolah agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan.Program Si Ipar merupakan salah satu upaya dari Satgas Rasaka Polda Papua untuk membantu pemerintah daerah setempat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di bidang pendidikan. Salah satu dimensi untuk membentuk IPM adalah pengetahuan. Khusus untuk Provinsi Papua yang kini terdiri dari Kota Jayapura dan delapan kabupaten lainnya dengan tingkat IPM berkategori sedang. (PNO-12)
21 Mei 2023, 15:23 WIT
Temukan Indikasi Korupsi KPK Turun Langsung Monitoring Di Pemda Sorsel
Papuanewsonline.com, Sorong - Tata kelola pemerintah daerah yang
buruk menunjukkan lemahnya pengendalian korupsi dalam proses penyelenggaraan
dan perencanaan APBD, indikasi dan potensi korupsi dalam pengadaan barang dan
jasa, serta lemahnya peran aparat pengawas internal pemda. Hal ini disampaikan
Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria dalam Kegiatan
Monitoring Khusus Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat
(19/5). Persoalan buruknya tata kelola pemerintahan Sorong Selatan
(Sorsel), sebut Dian, disebabkan lemahnya manajemen ASN di Kabupaten ini.
Ditambah hasil penilaian publik yang menunjukkan rentannya praktik Tindak
Pidana Korupsi (TPK) dalam layanan publik dan pemerintahan. "Para pengelola daerah ini baik para pejabat maupun ASN
punya persoalan integritas. Layanan publik masih berada pada posisi yang rentan
dan pejabat belum patuh melaporkan harta kekayaannya. Sebagian mantan ASN,
mantan pejabat atau ASN yang sudah mutasi masih menguasai kendaraan
dinas," kata Dian. Akibatnya, pembangunan di Sorsel berjalan lambat. Jalanan dan
infrastruktur publik dalam kondisi tidak layak, ditambah adanya bangunan
pemerintah yang mangkrak. Secara sosial, indeks kemiskinan dan jumlah anak
putus sekolah juga tinggi di Sorsel. "Kalau pemda Sorsel tidak segera berbenah, mungkin
kegiatan pencegahan saja tidak cukup. Informasi yang masuk ke KPK juga sudah
sangat banyak. Kami akan serahkan kepada teman-teman kami di penindakan atau
teman-teman APH lainnya persoalan indikasi TPK di daerah ini," tegas Dian.
Penguasaan Barang Milik
Daerah (BMD) Pendampingan KPK dalam penertiban penguasaan Barang Milik
daerah (BMD) menguak adanya sejumlah persoalan. Pejabat atau ASN setempat yang
sudah dimutasi masih ada yang menguasai BMD tersebut. Dari data yang dimiliki KPK, setidaknya 19 kendaraan dinas
yang dikuasai oleh pihak yang tidak semestinya. Nilai kendaraan tersebut
ditaksir mencapai lebih dari Rp 4 Miliar. Pemda Sorsel sudah melakukan sejumlah upaya untuk
mengembalikan kendaraan dinas dari para mantan pejabat, ASN, dan keluarganya.
Pemda sudah menyurati secara resmi kepada pihak tersebut dan sudah meminta
dilakukan pengembalian secara sukarela, namun belum juga dikembalikan. Demikian
juga aset tidak bergerak berupa rumah dinas yang masih dikuasai pensiunan. Lebih lanjut, Dian juga menyampaikan bahwa jika aset tidak
segera dikembalikan, maka pemda harus melaporkan kepada APH terkait perihal
penggelapan aset. Sementara untuk ASN yang akan mutasi, termasuk ke Provinsi
Papua Barat Daya agar tidak diberikan rekomendasi/persetujuan mutasi oleh Pemda
Sorsel. "Kami sudah berkoordinasi dengan Pemprov Papua Barat
Daya agar tidak menerima ASN yang belum mengembalikan BMD. Dan hal ini
disepakati oleh PJ. Gubernur PBD, pengembalian BMD menjadi bagian dari pakta
integritas yang akan diteken oleh para calon pejabat di PBD,” jelas Dian. Pelaporan Harta
Kekayaan Pejabat Dari sisi kepatuhan pelaporan Harta Kekayaan Pejabat,
berdasarkan data KPK hanya 30% eksekutif yang telah melaporkan LHKPN-nya dan
hanya 1 dari 20 wajib lapor legislatif Sorsel yang sudah melapor. Dalam
pertemuan tersebut pun, Wakil Bupati Alfons Sesa berjanji akan memastikan semua
wajib lapor menyampaikan LHKPN paling lambat akhir bulan Mei 2023. Bagi KPK, penyampaian LHKPN merupakan komitmen dari pejabat
untuk bersikap transparan dan antikorupsi. LHKPN merupakan bentuk niat baik
dari pejabat untuk menegakkan integritas. "Saat ini KPK mengembangkan
instrumen deteksi korupsi dari LHKPN. Jangan sampai harta yang dilaporkan tidak
benar. Gaya hidup tidak mencerminkan harta yang dilaporkan," pesan Dian. Lebih lanjut Dian menyampaikan bahwa dengan adanya harta yang
tidak dilaporkan, semakin menunjukkan adanya indikasi untuk menyembunyikan
kekayaan yang dimiliki. Jika demikian, maka besar kemungkinan ada kekayaan yang
diperoleh tidak dengan cara-cara wajar atau bahkan ada indikasi pencucian uang.
Hal ini bisa menjadi pintu masuk dilakukannya penelusuran TPK dan TPPU. Satgas Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK bersama-sama dengan
Inspektorat Khusus Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Monitoring ini
dilakukan secara khusus karena dari hasil pemantauan KPK, Sorsel memiliki tata
kelola pemerintahan yang buruk karena menempati peringkat kedua terbawah dari
seluruh Pemda se-Indonesia (peringkat 541 dari 542 Pemda di Tahun 2022) dengan
nilai 10 dari skala 100. (PNO-12)
20 Mei 2023, 19:00 WIT
Bahas Pengembangan Wisata, Pj Bupati Mappi Temui Direktur Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf RI
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mappi, Provinsi
Papua Selatan, Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP,M.Si menemui
Direktur Pemasaran dan Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Kemenparekraf) RI, Dwi Marhen di Jakarta, Jumat (19/5/2023). Pj Bupati mengatakan, pertemuan
ini dalam rangka membahas pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mappi.
Sebab Mappi memiliki potensi wisata alam yang sangat indah, sehingga perlu
kolaborasi dan dukungan serta saran dan masukan dari pemerintah pusat dalam
pengembangan sektor wisata. “Tadi kita sudah melakukan
pertemuan dengan bapak Direktur Pemasaran dan Pariwisata. Banyak sekali langkah
-langkah yang disampaikan pak Direktur
guna pengembangan wisata di daerah. Setelah ini kita akan
tindaklanjuti,”tegasnya. Setelah mendengar masukan dari
Kemenparekraf, Pj Bupati akan mendorong semua OPD untuk terlibat aktif dalam
pengembangan pariwisata. Termasuk para kepala distrik hingga kepala kampung
wajib mempromosikan wisata yang ada. “Peran serta semua pihak,
kolaborasi yang baik dari tingkat kampung sampai kabupaten sangat
diperlukan. Ke depannya ini akan menjadi
atensi kami di Kabupaten Mappi,”tegasnya. Sementara itu, Direktur Pemasaran
dan Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Kemenparekraf) RI, Dwi Marhen menyebutkan, pemerataan pembangunan tidak harus
melalui pembangunan infrastruktur namun hal itu juga bisa dilakukan melalui
pengembangan sektor pariwisata melalui kreatifitas masyarakat dengan
mempromosikan wisata yang ada di kampung/desa dan kecamatan hingga di
kabupaten. Dikatakan Dwi Marhen bahwa Pemda
juga harus berperan dalam pengembangan sektor pariwisata sebagaimana arahan
dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan kampanye, Bangga Berwisata di
Indonesia. Dwi menyebutkan, Program Bangga
Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mendorong minat dan kebanggaan masyarakat
Indonesia untuk mendorong perjalanan wisatawan nusantara dengan target 1,2 –
1,4 miliar pada tahun 2023 melalui penguatan promosi, pengembangan destinasi,
dan peningkatan jumlah event terintegrasi antara pemerintah, BUMN, asosiasi dan
swasta, serta menyasar kelompok masyarakat usia muda & dewasa. “Untuk itu di Kabupaten Mappi
perlu disiapkan beberapa agenda agar kita bisa melakukan kunjungan kesana.
Karena pariwisata ini adalah bisnis kebahagiaan,”tegasnya. Dwi menuturkan, peran serta
pemerintahan dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pariwisata di
daerah. Selain itu optimaliasi penggunaan media sosial (Medsos) guna
mempromosikan wisata yang ada di daerah tersebut.
Dwi menekankan agar dinas terkait
khususnya dinas pariwisata wajib memiliki akun media sosial seperti YouTube,
Instagram dan Twitter. Ini sebagai salah satu wadah untuk melakukan promosi.
Dengan membuat konten video kreatif agar bisa diakses oleh masyarakat umum
serta mengetahui potensi wisata diwilayah tersebut,”pungkasnya.
20 Mei 2023, 18:36 WIT
Peduli Korban Kebakaran, Kapolda Maluku Kunjungi Pengungsian
Papuanewsonline.com, Maluku - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol
Lotharia Latif mengunjungi para pengungsi korban kebakaran yang sementara
mengungsi di Pasar Gotong Royong, Kota Ambon, Jumat (19/5/2023).Selain menyapa para pengungsi, korban kebakaran di
kawasan Belakang Kota, Kapolda yang didampingi Wali Kota Ambon, Bodewin M
Wattimena, dan sejumlah pejabat utama Polda Maluku, juga menyerahkan bantuan
beras sebanyak 1 ton.Turut
hadir dalam kunjungan tersebut yaitu Kapolresta Ambon, Dandim 1504 Ambon dan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon.Kapolda saat menyapa para korban menyampaikan rasa
empatinya atas musibah yang dialami warga di kawasan Pasar Gambus.Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga menyampaikan
terima kasih kepada Pejabat Wali Kota Ambon bersama Kapolresta Ambon dan Dandim
1504 Pulau Ambon yang sudah cepat mengambil langkah-langkah penanganan pasca
kebakaran."Saat ini kami melihat secara langsung keadaan
pengungsian di sini dan dikesempatan ini juga saya menyerahkan bantuan beras
sebanyak satu ton, semoga dapat bermanfaat untuk semua yang ada di sini,"
katanya.
Irjen Latif juga berharap adanya edukasi dari
pemerintah kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran. Meski kejadian kebakaran
saat ini berbeda dan harus menjadi perhatian bersama."Kami akan tetap melakukan proses penyelidikan
terhadap kejadian ini sebab cukup banyak kerugian yang ditimbulkan dari
kebakaran ini, apalagi sampai ada korban. Olehnya itu harus dipertanggung
jawabkan apa yang sudah terjadi," tegas Kapolda.Pemkot Ambon juga diharapkan dapat memperhatikan
kesehatan para pengungsi, di lokasi pengungsian. "Saat ini kondisi cuaca
kita cukup ekstrim juga, olehnya itu tadi saya sudah sampaikan ke pak Wali agar
kesehatan para pengungsi ini dapat diperhatikan dengan baik, begitu juga bagi
anak-anak yang masih sekolah agar juga diperhatikan dengan baik untuk masa
depan mereka," pintanya.Ia mengungkapkan, kehadiran pihaknya bersama
Pemerintah Kota Ambon, dan TNI bersama seluruh komponen lainnya sebagai wujud
kepedulian negara."Ini bentuk kepedulian kita kepada
saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah dan inilah bentuk kehadiran
negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (PNO-12)
20 Mei 2023, 08:57 WIT
Dirjen Bina Keuda Sampaikan Arahan Mendagri Soal 10 Srategi Tangani Inflasi
Papuanewsonline.com, Tabanan
- Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengenai 10 strategi menangani inflasi di
daerah. Hal itu disampaikan Fatoni pada acara Gerakan Nasional Pengendalian
Inflasi Pangan (GNPIP) Bali Nusa Tenggara (Balinusra) di Gedung Kesenian I
Ketut Maria, Tabanan, Bali, Rabu (17/5/2023). Strategi pertama, kata Fatoni,
yakni menjadikan persoalan inflasi sebagai isu prioritas dan membangun sinergi
antara semua stakeholder terkait seperti saat penanganan pandemi Covid-19.
"Kedua, perlunya melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar
paham dan tidak panik, tetap tenang," kata Fatoni. Ketiga, lanjut Fatoni, perlu
mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota. Kemudian Keempat, mengaktifkan Satgas Pangan. Kelima, dalam
penyaluran BBM subsidi diharapkan tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu.
Sebab, masyarakat tidak mampu saat ini masih menjadi prioritas pemerintah
pusat. "Keenam, melaksanakan
gerakan hemat energi. Ketujuh, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat
panen," ujar Fatoni. Selain itu, ke depan diperlukan
kerja sama antara pemerintah daerah dalam penyaluran komoditas pangan hingga ke
pelosok desa. "Kedelapan, melaksanakan kerja sama antardaerah yang
meliputi seluruh komoditas pangan strategis," jelas Fatoni. Strategi kesembilan, perlunya
mengintensifkan jaring pengaman sosial, seperti dengan memanfaatkan anggaran
Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial (Bansos), anggaran desa,
realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah
pusat. "Terakhir, kesepuluh,
melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI)
provinsi masing-masing, mengumumkan angka perkembangan inflasi hingga kabupaten
dan kota," lanjut Fatoni. Selain itu, lebih lanjut Fatoni
menjelaskan, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan bersama-sama baik oleh
pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dan swasta. Dia menegaskan,
Kemendagri rutin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi seminggu
sekali yang dipimpin langsung oleh Mendagri. "Kita harus fokus mengendalikan
inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa
tercapai," ungkap Fatoni. Dalam kesempatan itu, Fatoni juga
mengingatkan poin penting arahan Mendagri pada rapat 8 Mei lalu. Pertama, pemerintah pusat dan
daerah bekerja sama dalam menekan harga yang bisa dikendalikan oleh pemerintah,
seperti harga tiket transportasi, air, dan listrik. “Yang kedua, Bapak Mendagri
menyampaikan bahwa setiap daerah agar berkoordinasi dengan lintas sektoral dan
juga internal untuk memonitor harga dan stok bahan pokok. Terakhir, pemerintah
pusat perlu terus berkoordinasi dalam rangka menjaga angka inflasi, khususnya
di sektor transportasi,” pungkas Fatoni.
Sebagai tambahan informasi, rapat
ini mengusung tema "Sinergi Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan
Kelembagaan dan Digitalisasi: Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa
(Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur)". Selain Fatoni, kegiatan ini
juga dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Deputi Gubernur Senior BI,
Deputi II bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Wali Kota
Malang, Ketua DPRD Provinsi Bali, Anggota Komisi XI DPR RI, Kepala Kantor
Perwakilan BI Provinsi Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) Provinsi Bali, Bupati Tabanan, Forkopimda Tabanan, serta Asisten
Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Redaksi)
19 Mei 2023, 22:21 WIT
Polda Maluku dan Personel Prajurit Korem 151/Binaya Melaksanakan Sholat Jumat Bersama
Papuanewsonline.com, Maluku – Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Lotharia
Latif, SH, M.Hum, bersama rombongan PJU Polda Maluku melaksanakan Sholat Jumat
bersama personel Prajurit Korem 151/Binaiya bertempat di Masjid Salahuddin,
Korem 151/Binaiya, Jumat (19/5/2023).Kegiatan
Sholat Jumat bersama ini selain untuk meningkatkan iman dan takwa bagi prajurit
TNI-Polri, juga dipandang perlu untuk membangun sinergitas dan memupuk
Soliditas antar sesama prajurit TNI-Polri sebagai garda terdepan bangsa dalam
mempertahankan keutuhan NKRI.Menurut Kapolda Maluku “Sholat Jumat bersama ini
merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan sinergitas dan
soliditas dikalangan TNI-POLRI dalam menjaga dan memelihara situasi dan kondisi
keamanan terutama di wilayah Hukum Polda Maluku dan sekitarnya".Sholat
Jumat bersama ini juga disaksikan oleh Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Ruruh A. Setyawibawa, SE, MM dan
rombongan Pejabat Utama Kodam XVI/Patimura.Ini bukan kali pertama bagi Kapolda Maluku dalam melakukan sholat
Jumat bersama TNI-POLRI, namun Kapolda selalu menyempatkan diri untuk sholat
Jumat keliling di satuan-satuan TNI, dimana sebelumnya Kapolda juga melakukan
sholat di Masjid Lantamal IX TNI-AL Halong-Ambon.Selesai
Sholat Jumat bersama, Kapolda dan Pangdam melaksanakan ramah tamah bersama PJU
Kodam XVI Pattimura dan Polda Maluku sambil membahas perkembangan situasi
Kamtibmas di wilayah Maluku. (PNO-12)
19 Mei 2023, 21:58 WIT
Tingkatkan Kompetensi SDM, Pj Bupati Mappi Teken MoU Bersama Kementrian Ketenagakerjaan RI
Papuanewsonline.com, JAKARTA
- Pemerintahan Kabupaten Mappi bersama
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menandatangani nota
kesepakatan antara dirjen Binalavotas
dengan pemerintahan daerah dan mitra industri. Kegiatan penandatangan MoU
tersebut dirangkaikan dalam acara penandatangan naskah perjanjian hibah daerah
dalam rangka serah terima lahan dan nota kesepakatan antara dirjen Binalavotas
dengan pemerintah daerah dan mitra industri yang dihadiri langsung oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauzyah, Rabu (17/5/2023). Menaker Ida dalam sambutannya
mengatakan Melalui kesepakatan ini nantinya akan diselenggarakan peningkatan
kompetensi dan daya saing bagi masyarakat Kabupaten Mappi di Balai Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong dan Kabupaten Enrekang
di BPVP Kepulauan Pangkajene. Menaker Ida menegaskan, melalui
penandatangan nota kesepakatan ini agar dapat menciptakan SDM yang kompeten dan
berdaya saing di daerah. “Sebagaimana kita telah merasakan
bersama, kehadiran BPVP adalah sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dalam
melaksanakan fungsi pembinaan pelayanan pelatihan berkualitas yang sesuai
dengan potensi dan kebutuhan daerah serta melakukan fungsi pembinaan dan
koordinasi kepada seluruh BLK UPTD Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan
pelatihan lainnya di tingkat Provinsi,” ungkapnya. Menaker Ida yang turut
menyaksikan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mappi dan Pemerintah
Kabupaten Enrekang tentang Program Sinergi Bidang Pelatihan Vokasi di kedua
Kabupaten tersebut. Mengapresiasi langkah Pemerintah daerah kedua kabupaten
tersebut. “Setelah menyelesaikan pelatihan
akan diberikan pendampingan peningkatan literasi maupun bantuan peralatan dan
permodalan, agar para lulusan pelatihan dapat segera mendirikan usaha mandiri
dan diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi
angka pengangguran. Melalui program ini akan dilatih sebanyak 860 orang yang
akan dibagi menjadi masing-masing sebanyak 380 orang di Kabupaten Mappi, dan
480 orang di Kabupaten Enrekang," jelas Menaker Ida. Dalam kesempatan tersebut
Menaker, Ida Fauziyah, juga mengapresiasi atas pemberian lahan untuk
kepentingan peningkatan SDM dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Kalimantan Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Morowali Utara. Acara
tersebut turut juga dilakukannya melakukan nota kesepahaman bersama dengan
mitra industri yang memiliki kepedulian atas peningkatan SDM. Sementara itu Pj Bupati Mappi,
Michael R. Gomar S.,STP, M,Si menyebutkan, penandatangan nota kesempatan antara
Dirjen Binalavotas Kementerian Ketenagaankerjaan RI bersama Pemerintah
Kabupaten Mappi tentang program sinergi bidang pelatihan Vokasi untuk mendorong SDM anak -anak asli Mappi
agar terciptanya SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Kata Pj Bupati Mappi, bahkan saat
ini sebanyak 42 orang anak -anak Mappi sudah siap untuk mengikuti pelatihan. Pelaksanaan pelatihan dibagi
yakni diantaranya, 10 orang akan dikirim ke Sorong untuk mengikuti pelatihan di
Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sorong dengan sepuluh
paket pelatihan. Sementara sisanya sebanyak 32 orang akan mengikuti pelatihan
di Mappi dengan pembagian 16 orang mengikuti pelatihan Mebel dan 16 orang
mengikuti pelatihan menjahit. Pj Bupati menerangkan,
penandantangan MoU ini guna memberikan kesempatan kepada anak -anak Mappi untuk
melakukan vokasi, pelatihan Mebel serta memberikan pelatihan menjahit kepada
masyarakat Mappi. Diharapkan melalui
program ini mereka bisa mendapatkan keterampailan dan Pemerintah daerah terus
mempersiapkan SDM melalui pelatihan agar mereka bisa membuka lapangan kerja.
Pelatihan kepada SDM Mappi akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat
Pemda akan ada 43 orang yang akan mengikuti pelatihan. “Untuk kita di Kabupaten Mappi
setelah penandatangan kesepakatan ini 42 peserta yang sudah kita siapkan akan
mulai melakukan pelatihan,"terangnya.
Pj Bupati Mappi hadiri dalam kegiatan tersebut
didampingi, Anna Maria Theresia, Plt. Kepala dinas perindustrian dan tenaga
kerja kabupaten Mappi, Stefanus Mangin, ST, Kepala Bidang Perindustrian,
Yakobus Kondomo, Kepala Bidang Kerenagakerjaan. (Redaksi)
19 Mei 2023, 19:20 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
.jpeg)
