Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Mencari Solusi, Pj Bupati Mappi Menerima Aspirasi Aliansi Honorer Mappi
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Polemik terkait honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Mappi mulai menemui
titik terang, setelah Pj Bupati, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si menerima
aspirasi dan berdiskusi langsung dengan Aliansi Honorer Nasional (AHN)
Kabupaten Mappi pada Senin (29/5/2023) di Pendopo. Ketua AHN Mappi, Jack Wallcoth P.
Oku menyampaikan beberapa poin aspirasi. Diantaranya meminta kepada Pj Bupati
agar mengusulkan tambahan kuota pengangkatan honorer menjadi CPNS kepada Plh
Gubernur Provinsi Papua dan Pj Gubernur Papua Selatan agar dilanjutkan ke
Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pasalnya kuota 450 belum bisa
mengakomodir semua. Apalagi ada yang tidak pernah honor atau ada yang honor
belum sampai setahun. Sementara syarat pengangkatan harus minimal lima tahun
bekerja. Sementara ada yang sudah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun
namun tidak terakomodir. Juga masih ada honorer K2 yang tidak masuk dalam
daftar padahal itu masuk dalam prioritas. Untuk itu BKPSDM diminta
melibatkan aliansi agar turut mengawal proses seleksi perekrutan. Aliansi juga
meminta Pemkab Mappi tidak membuka CPNS formasi umum sebelum formasi honorer
selesai. Menjawab aspirasi honorer, Pj
Bupati Michael Gomar menjelaskan bahwa persoalan honorer ini tidak hanya di
Mappi, tapi terjadi secara nasional. Dimana DPR RI, Kemenpan RB dan BKN sedang
membahas kebijakan untuk mencari solusi nasib honorer yang mulai November 2023
akan dialihkan statusnya jadi outsourcing. Sehingga Pj Bupati pun juga
mendukung aspirasi aliansi honorer di Mappi agar tidak ada pemberhentian secara
massal. Pemprov Papua melalui alm Wakil
Gubernur Klemen Tinal telah berjuang dan pusat menjawab dengan memberikan 20
ribu kuota untuk Papua. Kabupaten Mappi mendapat kuota 450. Mulai Tahun 2021,
Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
diminta menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai dasar
pengajuan formasi ke Kemenpan RB dan BKN. Pemerintah kata Pj Bupati,
menetapkan sejumlah persyaratan. Pengangkatan diprioritaskan pada masa kerja,
minimal 5 tahun. Kalaupun ada yang tepat 5 tahun tetap didiskualifikasi apalagi
kurang dari lima tahun. Honorer dengan masa kerja terlama yang prioritas tapi
juga mempertimbangkan usia tidak lebih dari 58 tahun. Untuk itu Pj Bupati memerintahkan
BKPSDM untuk mengumumkan 450 nama yang sebelumnya sudah masuk. Pj Bupati
memberi ruang kepada aliansi untuk melihat dan mencatat nama yang dinilai tidak
memenuhi syarat kemudian diajukan kepadanya. "Pejabat Pembina Kepegawaian
(PPK) punya kewenangan untuk membatalkan meskipun sudah ada surat dari Kemenpan
ataupun BKN," tegas Pj Bupati. BKPSDM juga diminta menyusun
analisis jabatan dan analisis beban kerja bagi seluruh honorer yang jumlahnya
2.332. Sehingga pengusulan tambahan kuota bisa dilakukan. Klasifikasi honorer
berdasarkan masa kerja juga harus disiapkan agar memudahkan. Pj Bupati juga memastikan, dalam
pengangkatan diprioritaskan bagi honorer asli Papua. Kalaupun belum memiliki
ijazah SMA maka bisa difasilitasi untuk ikut ujian paket C. Pada kesempatan itu juga Pj
Bupati mengungkapkan bahwa gaji honorer masih sangat kecil sementara biaya
hidup di Mappi, seperti uang kontrakan, transportasi, bahkan untuk membiayai
keluarga sangat besar. Dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah maka bukan
tidak mungkin bisa dinaikkan. Tapi Pj Bupati menegaskan kepada
seluruh honorer untuk aktif bekerja dan disiplin. Meskipun pekerjaan tidak
banyak tapi harus tetap bekerja. Honorer juga diharap meningkatkan kompetensi
dan kemampuan.
Selain terkait formasi untuk
honorer, Pj Bupati juga mengungkapkan bahwa setelah mendapat perhatian serius
dalam beberapa bulan ini, SK untuk PNS formasi Tahun 2018 akhirnya sudah ada
dan siap diserahkan. (Redaksi)
30 Mei 2023, 00:59 WIT
Pelaksanaan Penerimaan Anggota, Polri Optimalkan Monitoring Center Cat Pertama Kali Digunakan
Papuanewsonline.com, Jakarta - Asisten Sumber Daya Manusia
(ASSDM) Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa jajarannya terus
mengopotimalkan pemanfaatan teknologi digital sebagai bentuk penguatan prinsip
BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) dalam penerimaan anggota
Polri. “Pertama kalinya, Polri membentuk posko monitoring center CAT
akademik dan psikologi,” kata Irjen Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Senin (29/5). Mantan Kadiv Humas Polri ini membeberkan, pelaksanaan tes
dilakukan secara realtime dengan CAT (computer assisted test) yang diawasi oleh
pengawas internal antara lain Itwasum, Divpropam Polri, Direktorat Siber
Bareskrim, Inteltek Baintelkam Polri. Tidak hanya pihak internal, pelaksanaan tes penerimaan dengan
menggunakan CAT ini juga diawasi eksternal yaitu BSSN, ahli IT dari Universitas
Gunadarma dan LSM Pesdam (peningkatan sumber daya manusia). “Memberdayakan teknologi komunikasi yang telah dimiliki dan
menyebar di 34 Satuan Wilayah, termasuk Papua dan Papua Barat,” kata Dedi. Dengan menggunakan CAT yang bisa dipantau secara realtime,
kata Dedi hasilnya langsung dapat diketahui oleh peserta seleksi dan
mengantisipasi adanya kerjasama antar peserta seleksi maupun pihak lain yang
akan membantu peserta, karena soal yang tampil di layar PC masing- masing
peserta seleksi berbeda. Kemudian, sambung Dedi, ketika terjadi permasalahan dalam
proses seleksi, seketika dapat diselesaikan karena adanya keputusan langsung
dari pengampu kebijakan. Melalui posko monitoring center ini, terdapat interaksi
secara langsung antara Panitia Pusat dengan seluruh Panitia Wilayah dan sebagai
mitigasi cepat atas permasalahan-permasalahan.
“Seperti kendala login ke server, ganguan perangkat komputer,
ganguan jaringan listrik/internet,” pungkas Dedi. (PNO-12)
29 Mei 2023, 19:31 WIT
Rayakan HUT R.A Kartini Ke 144, Bupati Asmat: Perempuan Miliki Peran Penting Dalam Pembangunan
Papuanewsonline.com, Asmat - Organisasi Perempuan Se-Kabupaten Asmat menggelar Acara Syukuran Resepsi Hari R.A Kartini Ke-144 di gedung Tongkonana Agats, Asmat, Papua Selatan, pada Sabtu, (27/5/2023).Pantauan Papuanewsonline.com, Acara ini melibatkan semua Organisasi Perempuan Se-Kabupaten Asmat, dimana pada Tahun 2023 HUT Kartini di Kabupaten Asmat, dipercayakan kepada Organisasi Persit Kartika Candra Kirana dari Koramil 1707-08 Agats.Acara syukuran ini dihadiri oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu S.Sos, Anggota DPRD Kabupaten Asmat, Kapolres Asmat yang di Wakilkan oleh Kasat Binmas Polres Asmat, AKP Sudirman, Perwira Penghubung Kodim 1707 Merauke untuk Asmat Letnan Satu, Agus dan Jajaran Forkopimda yang ada di Kabupaten Asmat.Ny. Rony K. Retraubun selaku Ketua Panitia dalam sambutanya mengatakan, acara syukuran Resepsi baru di adakan, karena Hut Kartini Ke-144 Tahun 2023 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri pada bulan April Tahun 2023."Kami menyampaikan permohonan maaf jika acaranya baru diksanakan hari ini, dikarenakan resepsi Hut Kartini ke 144 di tahun 2023, karena bertepatan dengan saudara-saudara kita yang muslim dalam merayakan hari raya lebaran, jadi acara syukuran ditunda hingga baru dilaksanakan," ungkap Ketua Panitia.Sementara itu Bupati Asmat, Elisa Kambu dalam sambutanya menyebutkan, Sesuai dengan sejarah singkat tentang R.A Kartini, maka harus berbangga bahwa dalam kehidupan selalu hadir sosok perempuan yang hebat."Perempuan hebat selalu hadir dalam hidup kita, dimana perempuan memiliki peran ganda didalam dunia kerja sebagai karyawan, pegawai, dalam rumah tangga, sebagai ibu dan seorang istri, kita harus bersyukur memiliki perempuan yang hebat, seperti sekarang ada di Asmat," Ucapnya.Bupati Elisa mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada perempuan di Asmat, sehingga perempuan diberikan ruang yang sama, untuk bisa berprestasi, bisa berkarya, dan bisa berkreasi."Perempuan-perempuan di Asmat, sangat berperan penting dalam kemajuan dan pembangunan di asmat, sehingga diakhir kata, saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat mengucapakan selamat hari Kartini ke 144, untuk perempuan-perempuan Indonesia terkhususnya di Asmat," Terangnya.Acarapun ini-pun dilanjutkan dengan berbagai agenda, dinataranya pemberian hadiah kepada pemenang lomba dan penampilan tarian dari anak-anak SMP Negeri 2 Agats, yang akan mewakili Provinsi Papua Selatan di ajang Nasional.(PNO-12)
28 Mei 2023, 16:36 WIT
Kasus Pemberhentian Pejabat Kabupaten Mimika Terus Berlanjut, Pengacara Klarifikasi Berita Hoax
Papuanewsonline.com, Kasus pemberhentian Jenny Ohestina Usmany dari jabatan Kepala Dinas Pendikan Kabupaten Mimika dan Jania Basir Rante Danun dari jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, oleh Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob, terus berlanjut. Frederika Korain, S.H., MAAPD., selaku pengacara kedua Penggugat, menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura No. 01/G/2023/PTUN.Jpr., dan No. 02/G/2023/PTUN.Jpr., tersebut.“Kami akan mengajukan upaya hukum banding segera. Kami menilai, putusan PTUN Jayapura dalam perkara ini, telah menghilangkan hak gugat klien kami karena persoalan lewatnya tenggang waktu pengajuan upaya administratif, meskipun pengajuan gugatan sebenarnya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan pemberhentian klien kami diterbitkan”, kata Rika, sapaan pengacara perempuan asli Papua itu.Menurutnya, pertimbangan hukum majelis hakim secara nyata bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara penafsiran argumentum per analogiam diterapkan dalam perkara ini. SEMA No. 5 Tahun 2021, itu berbunyi: “upaya administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”Pemimpin kantor hukum Veritas Law Office yang berkantor di Jayapura itu, meminta pihak-pihak tertentu agar menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat perihal pertimbangan hukum majelis hakim PTUN.“Jangan membodohi masyarakat di Papua dengan pernyataan hoax. Kami sampaikan bahwa tidak diterimanya gugatan Jenny Ohestina Usmany dan Jania Basir Rante Danun oleh majelis hakim, semata-mata karena pertimbangan telah lewatnya pengajuan upaya administratif. Majelis hakim sama sekali belum mempertimbangkan apakah Plt. Bupati Mimika berwenang menerbitkan keputusan pemberhentian klien kami atau tidak. Demikian pula, belum ada penilaian apakah keputusan pemberhentian itu melanggar prosedur dan cacat substansi atau tidak”, jelasnya.Pengacara Penggugat Klarifikasi Pernyataan Pengacara Plt. Bupati MimikaSementara itu, tim pengacara lainnya, Fatiatulo Lazira, S.H., mengklarifikasi opini yang berkembang perihal alasan gugatan tidak diterima oleh majelis hakim.“Pertama, majelis hakim sama sekali belum mempertimbangkan apakah pemberhentian yang dilakukan Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob terhadap Jenny Ohestina Usmany dan Jania Basir Rante Danun sudah sesuai aturan atau tidak. Kedua, pertimbangan hukum majelis hakim sama sekali tidak menyinggung terkait PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, jelas Fati Lazira.Menurutnya, kedua opini yang berkembang perihal alasan gugatan tidak diterima oleh majelis hakim itu adalah tidak benar alias hoax.“Opini yang berkembang perihal alasan gugatan tidak diterima oleh majelis hakim itu tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Kami pun kaget, kenapa opini yang tidak berdasarkan putusan pengadilan ini dibangun. Ini kan hoax", kata Fati sambil tersenyum.Fati justru menerangkan, bahwa semua eksepsi atau bantahan Plt. Bupati Mimika selaku Tergugat, tidak diterima oleh majelis hakim, khususnya bantahan Plt Bupati Mimika yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan.Adapun bunyi pertimbangan majelis hakim, "Menimbang, bahwa Penggugat merupakan addressaat atau pihak yangdituju langsung oleh Keputusan yang menjadi Objek sengketa, dan dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa sehingga Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan di Pengadian. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kedudukan hukum atau kepentingan Penggugat tidak berdasar dan Pengadilan menyatakan menolak eksepsi tersebut" bebernya.Iapun berharap majelis hakim ditingkat banding dapat lebih obyektif dalam menjatuhkan putusan dengan menggali keadilan substantif atas pemberhentian pejabat Kabupaten Mimika yang dinilai tanpa dasar kewenangan, melanggar prosedur dan cacat substansi (PNO-19)
27 Mei 2023, 13:25 WIT
Kegiatan Olahraga Bersama Tni-Polri dan FKPD di Markas Batalyon Rider 733
Papuanewsonline.com, Maluku - Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, mengikuti olahraga sinergitas bersama antara TNI-Polri dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (SKPD) Maluku. Kegiatan yang dilaksanakan Kodam XVI/Pattimura ini dihelat di Markas Batalyon Rider 733/Masariku, Kota Ambon, Jumat (26/5/2023).Hadir dalam kegiatan itu yakni Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI Said Latuconsina, Kasdam Pattimura, Wakapolda Maluku, Danlanud Pattimura Ambon, PJU Kodam, Polda, Lantamal, Lanud Ambon dan para unsur FKPD Maluku. Kapolda Maluku Lotharia Latif dalam arahannya saat mengambil apel pagi sebelum kegiatan digelar, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya olahraga sinergitas tersebut. "Saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena atas kehendak-Nya maka pada pagi ini kita bisa dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan apel pagi dan olahraga bersama," katanya.Kapolda memberikan apresiasi yang tinggi atas kesiapan kegiatan yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, sinergitas dan soliditas antara TNI, Polri, FKPD maupun instansi pemerintahan lainnya di Maluku."Tentunya saya sangat mengapresiasi pelaksanaan olahraga bersama ini yang mana kita lihat dari kesiapan yang ada sangat baik yang telah disiapkan oleh Danyon 733 Masariku sangat luar biasa, sehingga pagi ini kita juga bisa bersilaturahmi di tempat ini," ujarnya.Irjen Latif berharap olahraga bersama ini selain dapat meningkatkan kebugaran tubuh, juga bisa memberikan suasana bersuka ria, kekeluargaan dan membangun keakraban."Saya berharap kita bisa santai dan bersuka ria dalam suasana kekeluargaan dan keakraban sehingga dengan demikian semua program pemerintah dapat kita laksanakan dengan baik untuk menjaga NKRI terkhusus Provinsi Maluku yang kita cintai ini menjadi aman, damai dan sejahtera," harapnya."Semoga kegiatan olahraga bersama ini bisa menjadikan kita akrab sebagai suatu keluarga besar dalam sebuah rumah besar yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia karena sesungguhnya TNI Polri dan ASN adalah komponen utama dalam menjaga kesatuan NKRI ini," jelasnya.Di akhir pelaksanaan olahraga bersama yaitu jalan santai, dan senam sehat, juga dirangkai dengan pembagian doorprize terhadap personel TNI (AD, AL dan AU) dan Polri. Doorprize yang dibagikan berupa TV, sepeda, kompor dan sebagainya. (PNO-12)
27 Mei 2023, 09:46 WIT
Wabub Hadiri Sertijab Komandan Kosek Hanudnas III Biak
Papuanewsonline.com, Biak
Numfor - Wakil
Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra, SE.,M.BA menghadiri langsung serah terima
jabatan (Sertijab) Komandan Komando Sektor (Kosek) Pertahanan Udara Nasional
(Hanudnas) III Biak, di Lapangan Upacara Makosek, kemarin. Adapun serah terima itu dari pejabat lama Marsma TNI Wastum,
S.E., M.MP., MS (NSSS) kepada pejabat baru Marsma TNI David Yohan Tamboto, S.Sos.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Biak
Numfor mengucapkan selamat kepada Pak Dankosek yang baru, dan ucapan terima
kasih kepada pejabat lama, semoga lebih sukses di jabatan barunya,” ucap Wabup
Calvin Mansnembra. (PNO-12)
26 Mei 2023, 18:59 WIT
Optimalisasi Penyerapan APBD, Tim Kemendagri Turun ke Kutai Kertanegara Lakukan Monev
Papuanewsonline.com, Tenggarong
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan monitoring, evaluasi
(monev), asistensi realisasi APBD, penanganan inflasi turun langsung ke daerah.
Kali ini, Tim Kemendagri monev langsung ke Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan monev sekaligus dirangkaikan dengan acara Ngapeh Hambat yang bertajuk
Strategi Percepatan Pembangunan Melalui Optimalisasi Perencanaan dan Penyerapan
APBD di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur, Sabtu
(13/5/2023). Kegiatan Ngapeh Hambat atau
Bincang- bincang Pagi merupakan agenda rutin Pemkab Kutai Kartanegara yang
dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pada kegiatan tersebut,
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni
mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan monev
realisasi APBD dan penanganan inflasi, termasuk membahas strategi percepatan
pembangunan dan penyerapan APBD Tahun 2023. Fatoni memberi sejumlah catatan
untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga penghujung bulan April 2023 yang
lalu, capaian realisasi belanja APBD tahun 2023 masih tergolong rendah. “Capaian realisasi APBD 2023 Kuta
Kartenegara pada akhir April 2023 baru mencapai 12,30%. Kukar menempati
peringkat ke 306 secara nasional dan peringkat enam terbawah di Kalimantan
Timur,” ucap Fatoni. Menurutnya, Kabupaten Kutai
Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar. APBD Kukar sebesar Rp 7,7
triliun. Angka tersebut merupakan nilai APBD Kabupaten terbesar kedua secara
nasional. “Potensi yang dimiliki sangat
besar. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pemda perlu mengalokasikan anggaran pada urusan prioritas yang
menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Permendagri 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,” jelas Fatoni. Selain itu, Fatoni menekankan
perlunya peningkatan pendapatan, baik pendapatan asli daerah atau pendapatan
yang bersumber dari dana transfer. Realisasi belanja juga perlu dioptimalkan
sejak awal tahun agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat. Selanjutnya, Fatoni meminta agar
Pemda dapat meningkatkan realisasi anggaran tahun berjalan sehingga mampu
memenuhi target realisasi APBD yang ideal. “Target realisasi APBD yang ideal
adalah Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II merealisasikan sebesar 50%, Triwulan
III realisasi sebesar 80% dan Triwulan IV mendekati 100%,” ucap Fatoni. Fatoni menguraikan berbagai
persoalan lambatnya realisasi APBD serta solusi dalam mengatasinya. Fatoni juga
menjelaskan, alasan APBD perlu dimaksimalkan sejak awal tahun.
Turut hadir dalam kegiatan
tersebut, di antaranya, Bupati Kutai Kartanegara, Sekda Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bapenda Provinsi
Kalimantan Timur, Asisten di lingkungan Setda Kutai Kartanegara, Inspektur
daerah Kab. Kutai Kartanegara, Kepala OPD di Lingkungan Kutai Kartanegara, Plt.
Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda
Kemendagri, Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda
Kemendagri dan seluruh Camat di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pertemuan diikuti seleruh pegawai Kabupaten Kutai Kartenegara secara virtual
26 Mei 2023, 13:34 WIT
Pemda Mappi Dan Kemenpan-RB Lakukan Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Publik
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Analis Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB Republik Indonesia, Junaedi
Sinaga mengunjungi Kabupaten Mappi. Kunjungan tersebut dalam rangka fasilitasi
pelaksanaan survei kepuasan masayarakat (SKM). Kegiatan yang berlangsung di
Pendopo, Rabu 24/5/2023) secara resmi dibuka oleh, Plh Sekda Kabupaten Mappi
Pelipus Umbu Sogara dan diikuti oleh perwakilan 2 orang dari setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mappi. Kepala Bagian (Kabag) Ortal Setda
Kabupaten Mappi, Andi Baso menjelaskan kegiatan fasilitasi pelaksanaan survei
kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan
yang diberikan oleh masing OPD selaku unit pelayanan publik di kabupaten Mappi
. Dengan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui metode dan responden
yang tepat akan diperoleh data yang akurat sehingga nantinya akan diperoleh
rekomendasi perbaikan pelayanan publik yang tepat di kabupaten Mappi. Ia menuturkan, kegiatan tersebut
dihadiri oleh perwakilan masing -masing OPD di lingkup Pemkab yang berjualan
dua orang setiap OPD. Dan kegiatan tersebut selama dua hari yakni tanggal 24 -
25 Mei 2022. “Kita sangat bersyukur dengan
adanya kegiatan ini dan berharap setelah kegiatan terus memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat,”ungkapnya. Andi menerangkan bahkan, Tim dari
kemenpan RB mengapresiasi kegiatan ini, terutama karena dilakukan untuk seluruh
OPD. Dimana biasanya kegiatan seperti ini hanya dilakukan untuk beberaoa OPD
saja sebagai sampel. Dikatakan Andi, Kegiatan ini akan
menghasilkan indeks kepuasan masyarakat kabupaten Mappi yang tentu akan
berkontribusi terhadap indeks kepuasan masyarakat nasional. Andi menegaskan, pelaksanaan SKM
diharapkan memiliki dampak terhadap layanan publik di Kabupaten Mappi sesuai
dengan semangat reformasi birokrasi. Bahkan Kegiatan SKM ini berlanjut
beberapa tahapan sampai dengan adanya laporan SKM pada bulan Juli nanti. Dikesempatan berbeda Pj. Bupati
Mappi, Michael R. Gomar S.STP.,M.Si menyampaikan bahwa kegiatan Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap Layanan Publik dilaksanakan oleh Pemda Mappi dengan
dukungan Tim dari Kemenpan RB RI, sehingga hasilnya akan menjadi dasar evaluasi
layanan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan sehingga akan menjadi
catatan rekomendasi atas indeks kepuasan layanan dan menjadi perbaikan layanan
publik di Pemda Mappi. Dikatakan Michael Gomar tahapan
perbaikan dan pembenahan Reformasi Birokrasi di Pemda Mappi sementara melalui
Survey Kepuasan Masyarakat sudah dilaksanakan.
"Dan selanjutnya kita akan
melakukan evaluasi Kinerja dan Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Pemerintah Kabupatem Mappi,"
tegas Pj. Bupati Mappi
26 Mei 2023, 08:59 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
