Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kunjungi Dinas Perhubungan, Komisi IV DPR Papua Tengah Tegaskan 3 Hal Penting Ini !
Papuanewsonline.com, Nabire
– Komisi IV DPR Papua Tengah melakukan
kunjungan koordinasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah dalam rangka
menindak lanjuti keluhan masyarakat terkait mahalnya harga tiket pesawat
apalagi tiket ke pedalaman Papua Tengah yang dilakukan oleh maskapai dengan menaikkan harga tiket penumpang maupun chargo
barang tanpa melalui prosedur.Salah satu anggota Komisi IV DPR
Papua Tengah, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si., dari Partai Solidaritas Indonesia menyampaikan bahwa tingginya harga tiket
pesawat menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, khususnya yang berada di
wilayah pegunungan dan pedalaman. “Ini adalah keluhan yang sangat
sering kami terima. Pemerintah harus memberi solusi agar akses transportasi
udara bisa lebih terjangkau dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat bukan
hanya tiket ke pedalaman tetapi tiket dari daari provinsi lain yang masuk k
Papua Tengah pun harus di tertibkan atau disubsidi oleh pemprov,” tegas Jemi. Dalam pertemuan tersebut, Komisi
IV juga mempertanyakan sejauh mana progres rencana pembangunan terminal darat, penataan
pelabuhan dan penggunaan run way yang sudah diperpanjang hingga 2.500 meter di
bandara Douw Aturure yang hingga kini belum terealisasi. “Kami ingin memastikan bahwa
proses perencanaan berjalan serius dan tidak hanya berhenti di atas kertas.
Terminal ini penting sebagai simpul transportasi antar wilayah di Papua
Tengah,” ujarnya. Jemi menambahkan bahwa DPR Papua
Tengah akan terus mengawal proses perencanaan, penganggaran dan realisasi agar
pembangunan terminal, penataan pelabuhan serta penertiban penjualan tiket dapat segera diwujudkan.
“Kami berharap Dinas Perhubungan
lebih pro aktif melakukan koordinasi lintas sektor, karena kehadiran terminal
akan sangat membantu dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi
masyarakat,” pungkasnya. (Red)
10 Jul 2025, 08:45 WIT
Tiba di Rio de Janeiro untuk Hadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Disambut Upacara Kehormatan Militer
Papuanewsonline.com, Jakarta-, Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Air Base Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, Sabtu (05/07/2025) pagi, sekitar pukul 06.30 waktu setempat.Kedatangan Presiden Prabowo di kota Rio de Janero ini adalah untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di sela agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brasil.Setibanya di landasan Air Base Galeão, Presiden Prabowo disambut dengan upacara kehormatan militer. Tampak hadir menyambut Presiden Prabowo, yakni Sekretaris Promosi Perdagangan, Sains, Teknologi, Inovasi, dan Budaya Kementerian Luar Negeri Brasil Duta Besar Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, Komandan Airforce Base Galeão Kolonel Marcell Barros de Paula, Duta Besar RI di Brasilia Edi Yusup, serta Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kol. Rizal Ashwam.Diketahui, Kehadiran Presiden Prabowo di KTT BRICS 2025 merupakan kehadiran perdana Indonesia sejak pertama kali bergabung dalam forum organisasi tersebut di awal tahun 2025.(Ning)
06 Jul 2025, 21:19 WIT
DPW PSI Papua Tengah Nyatakan Dukungan Penuh untuk Pemilu Raya PSI di Solo
DPW PSI Papua Tengah Nyatakan
Dukungan Penuh untuk Pemilu Raya PSI di Solo Papuanewsonline.com, Nabire
– Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Provinsi Papua Tengah menyatakan dukungan penuh
terhadap pelaksanaan Pemilu Raya PSI yang akan digelar pada 19–20 Juli 2025 di
Kota Solo, Jawa Tengah. Dukungan tersebut disampaikan
langsung oleh unsur pimpinan DPW PSI Papua Tengah yang terdiri dari Ketua Bro
Nesco Wonda, Sekretaris Bro Jemi Patabang, S.Pd., M.Si., dan Bendahara Sis Ina
Erari, bersama unsur pimpinan dari 8 DPD PSI kabupaten se-Papua Tengah. "DPW PSI Papua Tengah bersama
seluruh DPD di tingkat kabupaten menyatakan komitmen dan kesiapan untuk
mendukung dan menyukseskan Pemilu Raya PSI sebagai bentuk konsolidasi demokrasi
internal partai. Ini adalah momen penting untuk memperkuat struktur dan
kepemimpinan PSI ke depan," ujar Bro Nesco Wonda, Ketua DPW PSI Papua
Tengah. Senada dengan Bro Ketua, Bro
Sekretaris Jemi Patabang juga menyampaikan dukungan penuh terhadap Pemilu Raya
PSI 2025. Ia menegaskan bahwa keterlibatan PSI Papua Tengah dalam agenda
nasional ini merupakan bentuk komitmen ideologis untuk terus memperjuangkan
politik yang bersih, terbuka, dan berpihak kepada rakyat. “Pemilu Raya ini bukan sekadar
agenda seremonial. Ini adalah panggung demokrasi internal PSI yang menjadi
contoh partai modern, di mana kader terbaik dipilih bukan karena kedekatan,
tetapi karena kapasitas dan integritas,” ungkapnya. Tak hanya dari tingkat wilayah,
dukungan penuh terhadap Pemilu Raya PSI juga disampaikan oleh para Ketua DPD
PSI dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah, yakni:Bro Yustinus Wandagau, Ketua DPD
PSI Intan JayaSis Suraya Madubun, Ketua DPD PSI
MimikaBro Luter Deba, Ketua DPD PSI
DogiyaiSis Naomi E. Wafom, Ketua DPD PSI PuncakBro Alberto Mansawan, Ketua DPD
PSI NabireBro Marten Tenouye, Ketua DPD PSI
PaniaiBro Paulus Mote, Ketua DPD PSI
DeiyaiBro Alfred V.R. Wonda, Ketua DPD
PSI Puncak Jaya Seluruh ketua DPD tersebut
menyatakan kesiapan masing-masing kabupaten untuk berpartisipasi aktif dalam
menyukseskan agenda nasional ini, sekaligus mendukung nilai-nilai keterbukaan,
meritokrasi, dan partisipasi yang menjadi ciri khas PSI.
Dengan semangat "Solidaritas
untuk Perubahan", PSI Papua Tengah optimis bahwa Pemilu Raya PSI 2025 akan
menjadi tonggak penting dalam perjalanan partai menuju pemilu nasional yang
lebih besar dan lebih bermakna. (Red)
06 Jul 2025, 12:54 WIT
Jemi Patabang : Identitas Adalah Hak Dasar, Negara Harus Hadir Sampai ke Ujung Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Nabire
— Dalam upaya mendorong penguatan
pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok Papua Tengah, Komisi IV DPR
Provinsi Papua Tengah melaksanakan kunjungan koordinasi ke kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Papua Tengah di Nabire, pada
Jumat (04/7/2025). Kunjungan ini juga sebagai bentuk
tanggung jawab konstitusional mitra Komisi IV dalam mengawasi fungsi layanan
dasar, khususnya hak atas administrasi kependudukan. Dalam keterangannya, salah satu
anggota Komisi IV DPR Propinsi Papua Tengah yang juga politisi dari Partai
Solidaritas Indonesia, Jemi Patabang, S.Pd., M.Si menegaskan bahwa Identitas
adalah Hak Dasar setiap warga negara sehingga pemerintah harus hadir hingga ke pelosok
Papua Tengah. “Dinas Kependudukan dan
pencatatan Sipil di 8 (delapan) kabupaten merupakan perpanjangan tangan dari
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi, untuk itu harus ada koordinasi
yang baik dengan kabupaten yang berurusan dengan teknis agar pemutakhiran data
penduduk bisa akurat ,” ujarnya tegas. Dari dialog bersama jajaran
Dukcapil Propinsi Papua Tengah, Komisi IV juga menemukan bahwa masih ada
beberapa kabupaten di wilayah pedalaman yang belum sepenuhnya terjangkau
layanan kependudukan karena kondisi keamanan dan hambatan geografis sehingga
ini menjadi tantangan utama. Legislator muda dari PSI tersebut
juga mengapresiasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Papua Tengah yang menempati urutan pertama di 6 Provinsi di Papua dalam progres
pendataan dan penginputan data Orang Asli Papua (OAP) di aplikasi Sistem
Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK) Plus.
Selain itu, terkait penggunaan
anggaran, Komisi IV mencermati bahwa alokasi dana dari Pemprov untuk Dukcapil
Provinsi Papua Tengah masih minim, sehinggaa Komisi IV DPR berharap pengalokasian
anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dinaikkan agar
menunjang program-program kerja seperti pelayanan Identitas masyarakat di
seluruh kabupaten serta intra koordinasi yang baik dengan Dukcapil di 8
kabupaten di Papua Tengah. (Red)
05 Jul 2025, 07:59 WIT
Pemkab Mimika Akan Lakukan Penataan Ulang Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Papuanewsonline. com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika akan melakukan penataan ulang struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena masih ada tumpang tindih dalam kewenangan.Hal ini disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, di gedung DPR kabupaten Mimika pada Rabu, 2 Juli 2025. Bupati menjelaskan bahwa struktur OPD yang ada saat ini sudah berjalan lebih dari lima tahun dan perlu penyegaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. " Penataan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di Kabupaten Mimika," Ucapnya. Kata Dia, Penataan ini diperkirakan akan menghasilkan perubahan signifikan pada struktur OPD. " Beberapa dinas mungkin akan digabung, dipisah, atau bahkan dihapus untuk menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi," Tegasnya.Bupati menegaskan Tujuan utama dalam penataan birokrasi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. " Proses penataan akan dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan gangguan pelayanan publik selama masa transisi," Terangnya. Rettob menargetkan penyelesaian dan pengesahan struktur OPD yang baru sebelum September 2025, dimana Proses tersebut akan melibatkan DPRK Mimika untuk memastikan kesepahaman dan dukungan dari legislatif. " Struktur OPD yang baru diharapkan dapat mendukung program pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan proses ini," Imbuhnya. Bupati menyampaikan komitmennya untuk memastikan proses penataan birokrasi berjalan lancar, transparan, dan akuntabel demi pemerintahan yang lebih efektif dalam melayani masyarakat Kabupaten Mimika.“Target saya, sebelum September, struktur organisasi baru sudah siap dan dibahas bersama DPRK agar dapat segera disahkan.” Tutupnya ( jidan)
03 Jul 2025, 08:04 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
