Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kunjungi Polres Tolikara, LO Polda Papua: Cipta Kondisi Kamtibmas Pada Pilkada 2024
Papuanewsonline.com, Tolikara – Bertempat di aula Polres Tolikara, telah berlangsung pertemuan antara LO Polda Papua Pegunungan Kombespol Andi Yoseph Enock, S.I.K bersama para PJU Polres dan anggota dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas Pilkada 2024 Di wilayah Kabupaten Tolikara berjalan dengan aman kondusif, pada Rabu, (06/11/2024). Dalam pertemuan tersebut LO Polda Papua Pegunungan Kombespol Andi Yoseph Enock, S.I.K menyampaikan penghormatan kepada Wakapolres dan Para PJU, dan juga anggota sekalian yang hadir pada siang hari ini. “Mungkin ini adalah kunjungan kerja yang kesekian kalinya saya ke Kabupaten Tolikara dalam hal pelaksanaan tugas, yang mana saat ini juga saya sebagai LO dan juga selaku Kasatgas Operasi Mantap Praja Wilayah Polda Papua Pegunungan sehingga saya kesini juga sekaligus melakukan kegiatan asistensi di beberapa Polres terkait dengan peninjauan kesiapan jajaran dalam hal agenda nasional Operasi Mantap Praja Cartenz-2024 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tolikara,” ucapnya.Selain itu juga pada kesempatan dirinya membawa seorang gembala Pdt. Franky yang selalu melayani kegiatan kami karena melalui hamba-hamba Tuhan bisa menguatkan kita dalam menghadapi hal-hal diluar kuasa manusia. “Kita semua berharap segala proses Pilkada tahun 2024 ini dapat berlangsung dengan baik, terutama di wilayah Papua Pegunungan yang notabene merupakan wilayah yang sangat rawan sehingga kita semua bersama-sama berdoa kepada Tuhan agar semua Proses Pilkada tanggal 27 November hingga penetapan berjalan dengan baik tanpa adanya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.Wakapolres Tolikara AKP D. Togatorop juga menyampaikan atas nama pimpinan Bapak Kapolres Tolikara dirinya menyampaikan selamat datang/berkunjung di Kabupaten Tolikara dan memohon maaf akan keberadaan Tolikara seperti ini yang mana penuh dengan keterbatasan dan juga kekurangan. "Dapat kami sampaikan kepada Bapak LO bahwasanya situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Tolikara hingga pada saat ini puji Tuhan masih dalam keadaan aman kondusif, sehingga kita semua berdoa sgar proses pemilihan atau pemungutan suara tanggal 27 November bisa berjalan dengan baik-baik saja dan itu merupakan harapan kita semua," ujar Wakapolres Tolikara. PNO-12
07 Nov 2024, 19:19 WIT
Simulasi Pengamanan Pilkada 2024, Wakapolda Maluku Pastikan Logistik Aman
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di wilayah provinsi Maluku Tahun 2024.Wakapolda Maluku Brigjen Pol Samudi S.IK., M.H dalam arahannya mengingatkan personel Satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Salawaku Polda Maluku maupun Polres jajaran dapat mengawal dan mengamankan logistik Pilkada."Kawal dan amankan logistik pilkada dengan baik dan pastikan logistik pilkada tetap aman hingga selesai proses pencoblosan dan perhitungan suara hingga dikembalikan ke PPK," pinta Wakapolda saat membuka simulasi pengamanan TPS yang digelar di GSG Presisi Mapolda Maluku, Kota Ambon, Kamis (7/11/2024).Kepada personel satgas OMP Salawaku baik Polda Maluku maupun Polres jajaran, Wakapolda menegaskan untuk menjalankan tugas dengan baik sesuai tupoksi Kepolisian."Hindari tindakan dan perilaku atau hal-hal yang dapat menggangu proses pengamanan TPS di Polres jajaran," pintanya mengingatkan.Para personel satgas juga diminta untuk menyiapkan semua perlengkapan dan kebutuhan pokok yang akan digunakan saat pelaksanaan BKO di Polres jajaran."Seluruh personel yang akan di BKO ke Polres jajaran agar tetap menjaga netralitas dan jalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak termasuk pihak KPPS dan linmas dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengamanan TPS di lapangan," pintanya.Apabila terjadi permasalahan saat pencoblosan yang dapat mengganggu situasi kamtibmas, personel pengamanan TPS juga ditekankan untuk segera melapor kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti."Apabila terjadi permasalahan saat proses pencoblosan di TPS yang berpotensi mengganggu kamtibmas agar segera dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti dengan cepat," pintanya.Simulasi pengamanan TPS turut dihadiri Irwasda Maluku Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol S.IK, para pejabat utama yang akan dilibatkan dalam perwira pengamat di kabupaten/kota, perwakilan KPU dan Bawaslu provinsi Maluku. PNO-12
07 Nov 2024, 13:54 WIT
Satgas OMPC II 2024 Turunkan 150 Personel Kawal Pengucapan Sumpah DPR Provinsi Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Nabire – Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz II 2024 terus aktif menjaga kondusivitas di Kabupaten Nabire, termasuk dalam pengamanan acara Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR Provinsi Papua Tengah untuk masa jabatan 2024-2029 pada Rabu (6/11). Kegiatan ini digelar di Gedung DPR Papua Tengah dan dihadiri oleh ratusan masyarakat yang datang untuk menyaksikan pengucapan sumpah para anggota DPR yang baru dilantik.Sebanyak 150 personel Satgas OMPC II, bersama Polres Nabire dan Satpol PP, diturunkan untuk mengamankan acara. AKBP Zet Salino, S.H., M.H., selaku Kasatgas Kamseltibcarlantas, memimpin langsung pengamanan. “Kami ingin memastikan acara ini berjalan aman dan tertib, terutama dengan banyaknya masyarakat yang hadir menyaksikan prosesi sumpah ini,” jelas AKBP Zet.Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak kepolisian juga meningkatkan pengawasan di sekitar lokasi acara, terutama menjelang pemungutan suara Pilkada yang akan segera berlangsung dalam beberapa hari ke depan. “Pengamanan ekstra ini penting, apalagi menjelang Pilkada. Kami ingin situasi tetap kondusif dan masyarakat merasa aman,” tambahnya.Tidak hanya pengamanan fisik, aparat juga melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar gedung DPR agar arus kendaraan tetap lancar. Seluruh pengunjung, termasuk keluarga anggota DPR yang hadir, melalui pemeriksaan ketat di pintu masuk untuk memastikan tidak ada yang membawa benda tajam atau barang berbahaya lainnya.AKBP Zet memastikan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan dengan aman hingga akhir, berkat kerja sama solid antara Satgas OMPC II, Polres Nabire, dan pihak-pihak terkait. “Kami pastikan kegiatan ini berjalan aman dan kondusif hingga acara selesai. Ini adalah bagian dari upaya kami dalam mengawal setiap tahapan Pilkada dengan profesional,” tutupnya.Pengamanan dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban, terutama di momen-momen penting yang menjadi perhatian publik di Papua Tengah. PNO-12
07 Nov 2024, 07:46 WIT
Cegah Potensi Gangguan, Satgas OMPC II Papua Tengah Lakukan Pengamanan Debat Paslon Bupati Deiyai
Papuanewsonline.com, Deiyai – Keamanan dan ketertiban selama tahapan Kampanye Pemilukada 2024 di Kabupaten Nabire menjadi prioritas utama bagi Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz II 2024. Pengamanan ini terlihat jelas saat Satgas OMPC II Papua Tengah bekerja sama dengan Polres Deiyai dalam mengawal Debat Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Deiyai di LPP RRI Nabire pada Selasa (5/11).Kasatgas Banops AKBP Herzoni Saragih, S.I.K, M.H., yang memimpin pengamanan, menyampaikan bahwa pihaknya memastikan rasa aman bagi semua pihak, terutama pendukung calon bupati yang datang dengan antusias. “Kami melakukan pengecekan ketat kepada masyarakat yang hadir, memastikan tidak ada barang berbahaya yang dibawa ke dalam area debat. Ini demi menjaga agar acara berlangsung kondusif,” ujar AKBP Herzoni.Pengaturan lalu lintas juga menjadi fokus pengamanan Satgas OMPC II. Petugas kepolisian berjaga di sekitar LPP RRI Nabire untuk memastikan arus lalu lintas tetap lancar dan aman, serta mengarahkan kendaraan para pendukung yang ingin parkir di sekitar area acara. “Kepadatan ini kami antisipasi dengan mengatur arus lalu lintas, agar kendaraan tidak menumpuk di sekitar lokasi debat,” tambahnya.Antusiasme para pendukung, meskipun berasal dari Kabupaten Deiyai, cukup tinggi sehingga pihak kepolisian memperhatikan pengaturan tempat duduk agar masing-masing kelompok pendukung berada di area yang terpisah.“Kami siapkan area duduk sesuai kelompok pendukung, untuk mengurangi risiko perselisihan di antara para pendukung paslon,” lanjut AKBP Herzoni.Pengamanan ketat juga melibatkan penggunaan metal detector di pintu masuk aula, guna meminimalisir potensi ancaman dari barang-barang berbahaya yang mungkin dibawa masyarakat. “Kami ingin memastikan tidak ada benda tajam atau berbahaya yang bisa mengancam jalannya acara,” jelasnya.Pelaksanaan pengamanan ini merupakan wujud dari komitmen Polri dalam mendukung terciptanya suasana pesta demokrasi yang damai, aman, dan tertib di Papua Tengah. AKBP Herzoni menyatakan bahwa hal ini adalah bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat, agar seluruh tahapan Pemilukada berlangsung lancar tanpa hambatan. PNO-12
07 Nov 2024, 07:29 WIT
Yunita H. Monim Apresiasi Kinerja Polda Papua Menjaga Keamanan Jelang Pilkada 2024
Papuanewsonline.com, Jayapura – Jelang Pesta Demokrasi Pilkada serentak 2024, Yunita H. Monim, Putir Indonesia Papua 2023 mengapresiasi kepada Polda Papua yang mana hingga saat ini masih menjaga keamanan di Tanah Papua dalam momentum jelang pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari pelaksanaannya secara serentak pemilihan kepala daerah di seluruh Nusantara.“Pesan dan harapan kami agar momentum ini bisa terjaga dan berlangsung aman serta damai,” ucapnya, Selasa (05/11/2024).Lebih lanjut, ia mengatakan hal tersebut tidak terlepas dari peran serta Masyarakat dalam menjaga situasi yang aman guna terwujudunya kedamaian di tengah-tengah kehidupan bersama.“Hingga tentunya siapa pun yang akan memimpin dapat melihat aspirasi rakyat hingga kesejahteraan daerahnya menuju Indonesia emas,” pungkasnya.Kepolisian Daerah (Polda) Papua memprediksi pilkada 2024 intensitas tinggi dibandingkan pemilu, 14 Februari 2024, sehingga tokoh masyarakat, adat, pemuda, perempuan dan agama harus bergandengan tangan dalam menciptakan kedamaian di Papua. PNO-12
06 Nov 2024, 16:27 WIT
Johanes Rettob : Tidak ada Roling Disaat Saya Menjabat
Papuanewsonline.com, Timika-Mantan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob membantah melakukan roling jabatan terhadap 15 pejabat ASN Pemkab Mimika disaat masih menjabat."Saya menegaskan bahwa
pemberitaan tentang saya melakukan tindakan Roling 15 pejabat ASN Kabupaten
Mimika adalah pembohongan publik. Sebetulnya yang pantas menjawab ini adalah
BKPSDM, ini betul apa tidak. Dan saya mau sampaikan dengan tegas bahwa itu
adalah tidak benar. Saya tidak pernah meroling 15 orang itu, yang ada mereka
yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan," ujar Johanes Rettob melalui keterangan tertulis yang diterimah Media Papuanewsonline.com, Senin (4/11/2024). JR mengatakan Hal ini sebenarnya sudah
dilaporkan ke Kemendagri kemudian Mendagri sudah menyurati Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah.
Dimana surat Kementrian dengan nomor 100.2.2.6/6414/Otda berisi penjelasan
tentang pengaduan tersebut. "Kementrian Dalam Negeri
meminta kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Tim
Investigasi berkaitan dengan laporan tadi. Tim investigasi terdiri dari
Inspektorat dan badan kepegawaian Provinsi Papua Tengah, mereka melakukan
pemeriksaan benar atau tidak terhadap apa yang dituduhkan oleh beberapa orang
terhadap saya," ucapnya. Lanjut dia, Dari hasil investigasi tersebut,
Tim tidak dapat menyimpulkan bahwa 15 orang yang dimaksud dalam surat Plh
Ditjen Otda sama dengan nama 15 orang pejabat yang mengundurkan diri dari
jabatan, dimana sampai saat ini masih dalam proses BKPSDM Kabupaten Mimika. Johanes Rettob menjelaskan bahwa Sebelumnya kepala BKPSDM
Kabupaten Mimika Evert Lukas Hindom angkat bicara terkait pemberitaan soal
mutasi jabatan padan Lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yang dituduh melanggar
aturan, melalui media siber JPNN.com
dengan judul "Kepala KKPSDM : Isu Mutasi Jabatan di Pemkab Mimika Cara
Lawan Jatuhkan Johannes Rettob" yang dimuat pada hari Senin, 26 Agustus
2024, Pukul 12:59 WIB. Evert Hindom menegaskan bahwa isu
yang berdebar terkait Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR) telah melakukan
mutasi ASN secara diam-diam adalah tidak benar alias berita palsu (hoaks). "Jadi tidak ada mutasi ASN
secara diam-diam yang dilakukan oleh Bupati Johannes Rettob dimulai dari
tanggal 24 April 2024 hingga saat ini, " ungkap Kepala BKPSDM, Minggu,
(25/8/2024) Ia menjelaskan pergantian yang
dilakukan pada Eselon IV beberapa waktu lalu merupakan inisiatif sendiri oleh
ASN tersebut yang mengajukan pengunduran diri. Sehingga kekosongan jabatan
tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan menempatkan pelaksana tugas pada
jabatan tersebut. Menurut Evert, hal tersebut merupakan hal yang biasa dan
tidak menyalahi aturan. Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan BKPSDM
Provinsi Papua Tengah terkait hal ini. "Kalau terkait hal itu kami
sudah koordinasi langsung dengan teman-teman di BKDSM Provinsi Papua Tengah dan
itu sebenarnya tidak ada masalah sama sekali, saat ini tidak ada dilakukan
mutasi sama sekali, " ujar Evert. Ia juga menegaskan bahwa sampai
saat ini pihaknya secara resmi belum menerima surat dari Kementrian Dalam
Negeri dalam hal ini Dirjen OTDA yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi
Papua Tengah dan juga belum ada arahan lebih lanjut dari pihak Provinsi. Evert menambahkan bahwa surat
yang dimaksud tertanggal 22 Agustus 2024 di Jakarta ditandatangani Plh. Dirjen
OTDA Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si dengan nomor 000.2.2.6/6441/OTDA yang
ditujukan kepada Pj Gubernur Papua Tengah sampai saat ini belum diterima oleh
pihak Provinsi dan belum ada arahan apapun dari Gubernur. Tak hanya itu, jika BKPSDM
Provinsi telah menerima surat tersebut maka pihaknya akan dimintai tanggapan
terkait persoalan tersebut. Ia menambahkan bahwa jika diminta untuk menanggapi
hal ini pihaknya selalu siap untuk memberikan keterangan secara lengkap beserta
data-data yang dimiliki. Evert menambahkan, isu disebarkan
oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang sengaja digencarkan untuk
merusak nama baik JR. Selain itu merupakan upaya untuk menjegal proses JR
sebagai bakal calon Bupati Mimika.
Evert juga menghimbau agar
pihak-puhak yang memberitakan hal-hal yang belum pasti kebenarannya agar
berhenti menyebarkan hoax, sebab hal ini akan mengganggu pesta demokrasi yang
akan berlangsung serta menganggu kondusifitas daerah Mimika.
(Redaksi) Untuk Diketahui Pembaca Media Papuanewonline.com, Sebagai Berita Awal Dengan Judul "Lakukan Roling Tanpa Ijin Tertulis Dari Mendagri Johanes Rettob Harus Didiskualifikasi" yang diadukan telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dengan Ini Redaksi Media Papuanewsonline.com Sebagai Teradu Menyampaikan Permohonan Maaf Kepada Saudara Johanes Rettob Sebagai Pengadu.Redaksi Media Papuanewsonline.com Juga Menyampaikan Permohonan Maaf Kepada Pembaca Media Papuanewsonline.com, atas Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber Sebagaimana Penilaian Dewan Pers, Terhadap Empat Berita Yang Diadukan Pengadu Ke Dewan Pers.
06 Nov 2024, 01:39 WIT
Johanes Rettob Bantah Tinggalkan Utang 800 Miliar Diakhir Masa Jabatan
Papuanewsonline.com, Timika- Mantan Plt Bupati Mimika
Johanes Rettob membantah diakhir masa jabatan meninggalkan defisit 800 Miliar.Terkait hal itu Johanes Rettob menjelaskan bahwa pendapatan
yang didapat oleh Kabupaten Mimika sebanyak Rp 6,6 triliun, tetapi belanja
untuk Kabupaten Mimika ditetapkan sebesar Rp 7,5 triliun dan jika dihitung
terjadi selisih.Johanes Rettob menyampaikan Pemda Mimika berharap bisa
mencapai Rp 7,5 triliun tersebut, namun ditengah perjalanan ada beberapa
kendala. Salah satunya ialah dua stengah persen dari PT Freeport Indonesia (PT
FI) tidak dapat secara maksimal karena ada aturan baru ."Karena aturan itu, sehingga yang harusnya kita terima
Rp 1,8 triliun tapi ternyata kita hanya dapat Rp 1,5 triliun sehingga ada
selisih disitu," ucap Johanes Rettob melalui keterangan tertulis yang
diterimah Media ini, Senin (4/11/2024).Lanjut dia, selain itu ada juga kendala pada PBB-P3 dari
PTFI sudah habis atau selesai, karena hal ini bagaimana menjawab kekurangan
tersebut, pada saat penetapan APBD perubahan baru dilihat secara keseluruhan,
jangan sampai ada hutang atau defisit dan atau pinjaman."Selanjutnya selama tiga bulan terakhir saya menjabat
sebagai Plt Bupati, saya berjuang dan berpikir bagaimana harus mendapatkan uang
untuk menutup kekurangan tersebut, dimana ada beberapa langkah yang kami
tempuh," ungkapnya."Ada beberapa langkah yang kami tempuh, pertama bagaimana kami mencari uang yakni
dari dana bagi hasil (DBH) melalui PBB-P3, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), dan ini kami berusaha untuk dana ini bisa dikembalikan, namun
dari usaha tersebut dari Kementrian dalam Negeri masi samar-samar, sehingga kami harus tutupi," jelasnya.Karena hal itu lanjut Johanes Rettob, ada beberapa kegiatan
yang dilakukan refokusing, yang mana kegiatan yang tidak prioritas tidak
dikerjakan." Saya kasi salah satu conto, pekerjaan yang multiyears yang
tidak prioritas bisa kita hentikan dulu, dan dengan usaha yang kuat sebagian
utang itu sudah terpenuhi, dan masih
sisa Rp 100 Miliar lebih," tandas Johanes Rettob."Saya secara tegas menyampaikan bahwa, Saya tidak
pernah meninggalkan masa jabatan dengan hutang," tegasnya. Kata JR,
dirinya pernah menyampaikan di DPRD dalam rapat perubahan bahwa, semua harus
bekerja semaksimal mungkin, karena diakhir masa jabatanya tidak mau
meninggalkan hutang."Saat itu kita sudah sepakati, akan masuk dalam
perubahan, saya pasti tidak bisa mengaturnya di rapat paripurna, tapi biarkan
Pj Bupati yang baru melanjutkan," terangnya.Menurut Johanes
Rettob, langkah-langkah yang sudah dikerjakan selama tiga bulan dimasa
jabatanya, baik dari anggaran, kepegawaian hingga diakhir masa jabatan dirinya
tidak pernah meninggalkan utang. "Saya tidak pernah tinggalkan hutang diakhir masa jabatan,
jadi ada beberapa Media yang mengeluarkan berita bahwa saya meninggalkan
defisit utang sebanyak delapan ratus miliar, secar tegas saya katakan itu tidak
benar, dan itu pembohongan publik," ucapnya.(Redaksi)Untuk Diketahui Pembaca Media Papuanewsonline.com bahwa berita awal yang diadukan dengan telah dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
06 Nov 2024, 00:52 WIT
156 Personil Kawal Debat Kedua, Kapolres SBB: Debat Berjalan Aman Dan Damai
Papuanewsonline.com, SBB - Pelaksanaan debat kedua terbuka, lima Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), berlangsung aman dan kondusif. Debat kedua ini dikawal oleh 156 personil Polres SBB, Brimob dan Kodim 1513/SBB, berlangsung di gedung nunusaku center.Setiap pendukung dan simpatisan kelima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diperiksa secara ketat oleh aparat keamanan. Pengamanan itu dipimpin langsung oleh Kabag Operasi Polres SBB, AKP Frans Niovaldo."Setiap pendukung dari kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati diperiksa, sebelum masuk ke dalam pekarangan maupun kedalam ruangan gedung,"Kapolres SBB, AKBP Dennie Andreas Dharmawan, melalui Kasubsi Penmas Sihumas Polres SBB, AIPDA M. Sanny Katipana, kepada wartawan dilokasi debat, Senin (4/11/2024).Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh pendukung kelima pasangan calon itu, sebagai bentuk langkah antisipasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan."Pemeriksaan itu dilakukan mulai dari gerbang utama, sampai ke depan pintu masuk arena debat,"jelas Sanny.Kasubsi Penmas ini mengaku, para pendukung dan simpatisan kelima pasangan calon dibatasi."Masing-masing pendukung dan simpatisan yang diperbolehkan masuk hanya berjumlah sekitar 50 orang, di dalam gedung dan sisanya menyaksikan lewat video trone di pekarangan gedung,"bebernya.Untuk itu, dirinya mengapresiasi, para pendukung dan simpatisan sebab pelaksanaan debat yang berlangsung selama dua jam."Kita apresiasi masyarakat khususnya para simpatisan dan pendukung dari kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang telah melaksanakan debat. Sebab debat berlangsung aman dan sangat tertib,"tandasnya.Dia juga berharap, agar kondisi keamanan dapat terjaga hingga selesai pelaksanaan Pilkada nanti."Perbedaan itu sebuah keniscayaan, namun yang terpenting ada bagaimana menjaga persaudaraan diantara kita sesama. Siapapun yang terpilih dialah pemimpin untuk seluruh masyarakat SBB,"pungkas dia. PNO-12
05 Nov 2024, 19:59 WIT
Personel Satgas OMP Salawaku Amankan Kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2
Papuanewsonline.com, Ambon - Puluhan personel Satgas Operasi Mantap Praja (OMP) Salawaku Polda Maluku mengamankan kampanye yang dilaksanakan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Maluku, Murad Ismail dan Michael Wattimena di kota Ambon, Sabtu (2/1/2024).Paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 ini melaksanakan kampanye terbatas di kawasan Batu Gantong Ganemo, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon."Sore tadi tim Satgas OMP Salawaku mengamankan kampanye yang dilaksanakan oleh paslon nomor urut dua di dua kawasan Batu Gantung Ganemo di Ambon," ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Areis Aminnulla S.IK di Ambon.Saat kampanye yang dihadiri warga setempat, para jurkam maupun Paslon gubernur-wakil gubernur yang hadir menyampaikan visi misi dan program kerja yang akan dilakukan ke depan."Kampanye berjalan aman dan lancar. Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang tetap aman kondusif," ungkapnya. PNO-12
02 Nov 2024, 19:31 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
