Papuanewsonline.com
BERITA TAG Politik
Homepage
Kompolnas Lakukan Kunker Di Polda Riau Dalam Rangka Membahas Kesiapan Pengamanan Pilkada 2024
Papuanewsonline.com, Riau - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan kunjungan kerja di Polda Riau dalam rangka pemantauan persiapan pengamanan Pilkada 2024. Dalam kunjungan kerja tersebut Tim Kompolnas diterima langsung oleh Kapolda Riau Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.Hadir mewakili Kompolnas, yakni Irjen. Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, MM dan H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., selaku anggota. Kemudian, didampingi Kompol Mardonna Lamtio, S.Pd, M.M., Briptu Iqbal Prasetia Gunawan, S.E., Briptu Rizal Permana, S.H., M.H., dan Briptu Sulva Windayani dari Sekretariat Kompolnas.Kunjungan kerja di Provinsi Riau itu juga bertujuan Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM). Kompolnas pun mendapatkan pemaparan lengkap dari Kapolda Riau."Selaku Kapolda, saya mengucapkan selamat datang kepada Tim Kompolnas, kami mendukung Data yang dibutuhkan Kompolnas dalam rangka kesiapan Operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024 Polda Riau. Kami sudah melakukan berbagai persiapan pengamanan Pilkada serentak 2024 di wilayah hukum Polda Riau mulai dari persiapan perencanaan anggaran, administrasi maupun pembinaan personel. Bahkan ada beberapa inovasi yang kami lakukan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pilkada serentak nanti,” uja Kapolda, Selasa (28/5/24).Irjen. Pol. Iqbal pun memaparkan mengenai salah satu inovasi sistem pengendalian operasi pengamanan pilkada dengan memanfaatkan IT melalui Command Center. Sistem itu dikendalikan langsung oleh Kapolda pada saat pencoblosan dan pascapencoblosan di tempat penungutan suara (TPS) yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Riau. Anggota Kompolnas Pudji Hartanto mengapresiasi kinerja Kapolda dalam mempersiapkan pengamanan Pilkada Serentak di Riau. “setelah mengenalkan seluruh Pejabat Utama dg lengkap, kemudian Kapolda memaparkan langsung kesiapan pam Pilkada serentak dimana ada 10 pil Bupati, 2 pil Walkot, 1 pil Gub, dan beberapa point kerawanan serta antisipasinya dipaparkan secara detail dihadapan Kompolnas, ini baru saya dapatkan di Polda Riau, hal itu cerminan kinerja Kapolda yang luar biasa, hebat," jelas Pudji.Ia berharap, apa yang sudah disampaikan saat bincang-bincang sebelum rapat tentang bagaimana mengelola pengamanan pilkada serentak dengan hasil aman dan sangat kondusif. Sebagai mantan Kapolda Sulsel, ia berharap Kapolda Riau dapat membangun jaringan komunikasi aktif dengan para paslon peserta pilkada melalui WAG (WhatsApp group).Pemantauan persiapan pengamanan Pilkada juga dilakukan Kompolnas dengan mengunjungi Polresta Pekanbaru yang diterima langsung Kapolresta Kombes. Pol. Jeki Rahmat dan dibersamai PJU Polresta Pekanbaru. Dalam kesempatan ini, sebagaimana pesan kepada PJU di Polda, Pudji Hartanto Iskandar menekankan aspek pentingnya netralitas bagi anggota Polri. Selain itu, pentingnya sinergitas anggota Polri dengan aparat penegak hukum dan pengemban fungsi keamanan (TNI), juga pentingya optimalisasi peran strategis bhabinkamtibmas dan intelijen guna meninimalisir segala potensi gangguan keamanan pada Pilkada serentak 2024 di Riau ini. “Semua perlu diantisipasi dengan melakukan komunikasi yang baik kepada semua pihak," ucap Pudji Hartanto.Mohammad Dawam selaku Anggota Kompolnas menambahkan, antisipasi pada aspek potensi kerawanan konflik horizontal harus benar-benar diperhatikan. Hal ini mengingat potensi konflik sosial saat pilkada di antara para pendukung paslon lebih dominan dan nyata dari potensi konflik horizontal di pilpres maupun pileg.Disebutkannya, salah satu yang perlu diantisipasi adalah konflik head to head. Oleh karenanya, segala kemungkinan harus dikooordinasikan dengan baik sejak dini dari seluruh stackholders kepemiluan dan pemerintah daerah."Oleh karena itu MoU Polda dengan Instansi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk menciptakan Pilkada yang damai, kondusif, aman dan bermartabat yakni dengan kerjasama bersama Pemerintah Daerah, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Kejati, Pengadilan Tinggi, PT. TUN hingga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dan Komisi Informasi Provinsi Riau penting untuk disegerakan apabila belum terjalin kerjasana selama ini. Jika nanti terjadi sengketa informasi pemilu diantara para paslon, maka yang berhak menangani sengketa informasi pemilu adalah Komisi Informasi Provinsi Riau. Ini sekedar contoh langkah antisipatif yang perlu dipersiapkan, juga antisipasi terjadinya konflik sosial akibat data daftar pemilih tetap (DPT) khususnya di wilayah rawan tapal batas Provinsi Riau," ujar Dawam. PNO-11
30 Mei 2024, 21:58 WIT
Jelang Pilkada Papua 2024, Menkopolhukam dan Mendagri Tekankan Pentingnya Sinergitas
Papuanewsonline.com, Jayapura – Dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah Papua, Wakapolda Papua Brigjen Pol. Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi yang berlangsung di lantai 11 Ballroom Hotel Aston Jayapura, Rabu (29/05). Kegiatan ini dipimpin oleh Menkopolhukam RI Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto dan Mendagri RI Jenderal Pol (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Haryanto, Kabinda Papua Mayjen TNI (Purn.) Gustav Agus Irianto, Kabinda Papua Barat Mayjen TNI (Purn.) Daru Cahyono, serta Pj. Gubernur dari beberapa provinsi di Papua.Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak dan membahas langkah-langkah sinergis antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Dalam sambutannya, Dr. M. Ridwan Rumasukun, S.E., M.M., Pj. Gubernur Provinsi Papua, menekankan pentingnya dukungan dari TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua."Pemerintah Provinsi Papua sangat berterima kasih atas dukungan dari TNI dan Polri dalam menjaga kestabilan keamanan serta ketertiban di wilayah Provinsi Papua dan seluruh wilayah Tanah Papua. Oleh karena itu, hendaknya kita semua memberikan dukungan yang positif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat agar wilayah Papua tetap kondusif, terlebih menjelang Pilkada," ujar Dr. Ridwan.Dr. Ridwan juga mengingatkan pentingnya memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani dan mendorong pencairan dana 100% mengingat tahapan persiapan Pilkada sudah dimulai. "Perlu saya sampaikan bahwa tanggung jawab kita sebagai Pemerintah Daerah dengan memperhatikan NPHD yang sudah ditandatangani beberapa waktu lalu, mendorong untuk segera melakukan pencairan 100%, mengingat tahapan persiapan Pilkada sudah dimulai," tambahnya.Lebih lanjut, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menegaskan pentingnya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menyukseskan Pilkada 2024. "Agar di Papua bisa berjalan baik, lancar, dan aman, oleh karena itu kita perlu lakukan sinergitas dengan peserta pemilu, masyarakat, pemerintah, dan TNI-Polri. Di Papua ada 4 provinsi yang akan melaksanakan pilkada pertama kali, sehingga perlu dilakukan perhatian khusus agar dapat berjalan dengan baik hingga hari penghitungan suara sehingga terpilih pejabat daerah," jelas Hadi.Mendagri Tito Karnavian menambahkan bahwa evaluasi terhadap pemilu sebelumnya sangat penting untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar. "Rapat koordinasi ini penting untuk memberikan masukan agar pemerintah, aparat keamanan, dan komponen masyarakat yang terlibat dapat saling bersinergi, serta untuk mereview, menganalisa, dan mengevaluasi pemilihan umum tahun sebelumnya demi mewujudkan pemilukada yang aman dan damai di Provinsi Papua dan daerah pemekaran," katanya.Kegiatan ini diharapkan dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan dalam persiapan strategis yang komprehensif. Upaya ini mencakup perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang tepat, serta langkah-langkah preventif untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan Pilkada 2024. (PNO-12)
30 Mei 2024, 18:54 WIT
Polri Luncurkan Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional guna Mewujudkan SDM Unggul
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo meluncurkan Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul sebagai panduan komprehensif yang mengulas konsep, implementasi, serta tantangan meritokrasi dalam jabatan fungsional di lingkungan Polri. Pada acara Bedah Buku yang diadakan oleh SDM Polri di Ballroom Sheraton Hotel Jakarta, Selasa (28/5/2024), dalam penulisannya, Irjen Pol Dedi Prasetyo menguraikan dengan jelas bagaimana meritokrasi dapat diterapkan secara efektif guna meningkatkan kualitas dan kinerja SDM Polri. “Buku ini juga dapat menjadi panduan dan referensi dalam upaya kita bersama untuk terus memperkuat dan memperbaiki sistem Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan umumnya untuk organisasi pemerintah lainnya, organisasi swasta, dan seluruh Stakeholder. Bahkan, buku ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen Polri untuk terus berinovasi dan memperbaiki diri dalam rangka mewujudkan organisasi yang profesional, akuntabel, dan terpercaya,” kata Dedi Prasetyo saat diskusi Bedah Buku Mi. Meritokrasi adalah sebuah prinsip yang menekankan bahwa penilaian dan penghargaan terhadap individu harus didasarkan pada kemampuan, kinerja, dan prestasi. Dalam konteks Polri, penerapan meritokrasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan meraih posisi sesuai dengan kompetensi mereka. Buku ini memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip meritokrasi dapat diterapkan secara efektif di lingkungan Polri.Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. memberikan apresiasi kepada AS SDM Polri yang telah menciptakan buku yang penting berjudul “Meritokrasi Jabatan Fungsional di lingkungan Polri Guna Mewujudkan SDM Unggul”. “Seperti yang kita ketahui bahwa Personel Polri Republik Indonesia ini sangatlah banyak dan menjadi Problem pada saat mencari jabatan yang sesuai dengan pangkatnya. Meritokrasi adalah kesempatan kepada personel untuk dapat memimpin dan mendapatkan jabatan sesuai berdasarkan kemampuan dan prestasi. Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi kepada Personel bahwa jabatan ditentukan dari kemampuan dan prestrasi Personel tersebut. Meritokrasi ini juga bertujuan untuk menghilangkan bottleneck dalam Jabatan Kepolisian,” ungkap Albertus Wahyurudhanto. “Buku ini menjadi motivasi dan inspirasi bahwa jabatan dapat didapatkan melalui kemampuan seseorang. Meritokrasi memiliki kelemahan antara lain ketidaksetaraan awal yang dimaksud adalah saat menjadi Polisi dapat melalui pendidikan yang berbeda-beda ada Pendidikan Akpol, Bintara, dan Tamtama ini perlu adanya kajian supaya semua lulusan ini dapat merasakan keadilan dan kesetaraan dalam jabatan. Lalu yang kedua yaitu ketidaksetaraan kemudian yang ke tiga adalah kecenderuangan mengaktifkan aspek kemanusiaan,” lanjutnya. Menurut Prof Dr. Wibowo, S.E., M.Phil. Guru Besar SDM Univ Prof. Dr. Moestopo melihat dalam buku ini intinya harus adanya kesetaran dalam keberagaman dengan kesadaran penuh dengan adanya keberagaman jenis anggota (ras, suku dan agama).“Kita perlu lakukan peninjauan terkait hambatan-hambatan apa saja yang akan kita temui saat penerapan dan pemberian reward ini terutama masalah adanya sebagian orang dari internal dan external yang tidak mendukung adanya perubahan perlu dicarikan solusi yang tepat. Kita harus juga carikan penyelesaian terhadap setiap masalah yang kita hadapi dan kita harus segera menyesuaikan terkait masalah-masalah Politik yang ada saat ini, kedepan akan ada perubahan dinamika pimpinan politik, apakah nanti para pimpinan yang baru ini mau meneruskan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh pemimpin yang lama atau malah memiliki program-program yang baru namun bagaimanapun itu tetap anggota Polri harus dapat menyesuaikan dengan sistem yang ada,” jelasnya. “Perlu kita pikirkan dan bicarakan yaitu penerapan masalah jabatan fungsional dan struktural yang mana kita harus pikirkan bersama supaya kedua jabatan ini dapat berjalan dengan baik, dan tidak ada masalah dalam penempatan anggota dalam sebuah jabatan tersebut,” sambungnya. Irjen. Pol. (Purn) Dr. E Winarto Hadiwasito, seorang profesional di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menilai, buku berjudul "Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul" karya Irjen. Pol. Dedi Prasetyo ini menjadi forum penting di mana berbagai pihak, termasuk tenaga profesional seperti Hadiwasito, memberikan analisis mendalam terhadap pemikiran yang diusung dalam buku tersebut.“Saya melihat bahwa dampak dari karya tersebut dapat menjadi katalisator untuk perubahan dalam masyarakat. Keberadaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan masyarakat merupakan fondasi penting bagi kemajuan dan transformasi yang signifikan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dalam menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan dianggap sebagai upaya penting dalam mewujudkan SDM unggul,” kata Winarto Hadiwasito. “Buku ini juga terletak pada pendekatan meritokrasi yang diusung oleh Dedi Prasetyo. Meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan kepada individu untuk memimpin dan menduduki jabatan fungsional berdasarkan prestasi, dinilai sebagai langkah penting dalam menata kembali paradigma kelembagaan di Polri. Hal ini menggambarkan pergeseran dari penilaian berdasarkan pangkat atau kelas sosial, menuju penilaian yang lebih berorientasi pada kinerja dan kompetensi,” lanjutnya. Dalam Bedah Buku Meritokrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Polri guna Mewujudkan SDM Unggul ini, penulis Irjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum, M.Si, M.M., menjawab seluruh pertanyaan para peserta yang hadir dengan antusias dan seobjektif mungkin serta memberikan motivasi kepada seluruh peserta. Terakhir, buku ini juga menyoroti pembangunan Pusat SDM Unggul Polri sebagai langkah strategis dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan anggota Polri. Pusat ini diharapkan dapat menjadi tempat pelatihan dan pengembangan yang menyediakan program-program berkualitas tinggi, sehingga setiap anggota Polri dapat menghadapi tantangan di lapangan dengan lebih baik. Harapannya, kehadiran buku ini menjadi bagian dari upaya Polri dalam mewujudkan visi bersama yakni Polri yang lebih unggul, profesional, dan terpercaya. PNO-11
29 Mei 2024, 13:29 WIT
Polres Dogiyai Tangani Kecelakaan Dump Truck Rem Blong di Trans Nabire-Enaro
Papuanewsonline.com, Dogiyai - Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan Trans Nabire-Enaro KM 197, Kampung Dogimani, Distrik Dogiyai, pada Senin (27/05/2024) siang. Kecelakaan ini melibatkan sebuah dump truck Fuso yang mengalami rem blong saat menuju Moanemani dengan muatan batu ciping untuk aspal. Insiden tersebut terjadi sekitar 3 KM dari Polres Dogiyai.Akibat rem blong, penumpang yang berada di dalam dump truck tersebut terpaksa melompat untuk menyelamatkan diri. Dugaan sementara menyebutkan ada korban meninggal dunia dari penumpang dump truck tersebut.Kapolres Dogiyai, Kompol Sarraju, S.H., menyatakan bahwa selain dump truck, sebuah mobil Hilux yang sedang memuat barang juga mengalami kecelakaan di lokasi yang sama. Mobil Hilux tersebut terbalik saat mencoba menghindari dump truck yang tidak terkendali."Iya, ada laka lantas di Dogiyai, sementara lagi ditangani," kata Kapolres Kompol Sarraju. Pihak kepolisian setempat segera turun tangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan situasi tetap terkendali.Saat ini, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Dogiyai sedang berusaha mengevakuasi kendaraan yang mengalami kecelakaan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Proses evakuasi ini dilakukan untuk memastikan jalan tetap bisa dilalui oleh pengguna jalan lainnya.Polisi juga mengimbau kepada semua pengguna jalan untuk berhati-hati dan selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan, guna menghindari kejadian serupa di masa depan. "Kami mengingatkan kepada seluruh pengendara untuk memastikan kendaraan mereka dalam kondisi baik sebelum berangkat. Pemeriksaan rutin sangat penting untuk menghindari kecelakaan," tambah Kompol Sarraju.Investigasi lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan jumlah korban secara rinci. Kepolisian berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut setelah penyelidikan selesai. Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan.Dengan adanya insiden ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara semakin meningkat di kalangan masyarakat. Kecelakaan yang terjadi menunjukkan betapa pentingnya perawatan kendaraan dan kewaspadaan saat berkendara di jalan raya. PNO-11
29 Mei 2024, 13:13 WIT
Kapolda Maluku Berikan Pembekalan Kepada Dansat Kodam XV Pattimura
Papuanewsonline.com, Ambon - Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum memberikan pembekalan kepada seluruh Komandan Satuan (Dansat) di jajaran Kodam XV/Pattimura, Selasa (28/5/2024).Pembekalan yang diberikan dalam rangkaian kegiatan Sinergitas dan Renpam Pilkada 2024 serentak Wilayah Maluku ini dilaksanakan di shelter helly, Markas Rindam XV/Pattimura, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (28/5/2024).Kegiatan tersebut dihadiri Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI Syafrial, Kasdam XV/Pattimura, Danrem 151/Bianaiya, Danrem 152/Babula, PJU Kodam XV Patimura dan para peserta Danyon, Dandim serta Danramil di jajaran Kodam XV/Pattimura.Kapolda saat mengawali pembekalan menyampaikan terima kasih kepada Pangdam XV Pattimura karena diberikan waktu dan kesempatan sebagai nara sumber dalam giat tersebut serta memberikan apresiasi kepada seluruh peserta para Dansat TNI karena sinergitas dan soliditas TNI dan Polri dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kemaren berjalan aman, damai dan suskes di Maluku. Selanjutnya Kapolda menyampaikan bahwa Para Dansat ini merupakan calon penerus pimpinan strategis di lingkungan TNI nantinya."Saya sudah sampaikan ke Panglima bahwa Dansat TNI dan para Kapolres di kewilayahan harus solid dan bersinergi dalam melaksanakan tugas negara," tegas Kapolda kepada seluruh Dansat di jajaran Kodam Pattimura.Kapolda mengaku, Pemilihan Presiden dan Legislatif telah berakhir. Namun Masih ada proses sengketa hukum legislatif di Mahkamah Konstitusi yang perlu masih diantisipasi bersama dampak keputusannya."Selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk pelaksanaan Pilkada 2024 serentak di Maluku. Polri melaksanakan kegiatan rutin, kegiatan rutin yang ditingkatkan dan operasi kepolisian yaitu Operasi mantap praja 2024.Untuk mencapai keberhasilan dan terwujudnya Pilkada yang aman dan damai tentu tidak bisa dilaksanakan oleh Polri saja ini butuh keterpaduan antara Polri, TNI, penyelenggara Pemilu dan pemda serta seluruh konponen masyarakat dalam melaksanakan seluruh rangkaian tahapan dan pengamanannya," katanya.Operasi pemeliharaan kamtibmas yang dilaksanakan Polri, tambah Kapolda mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dengan didukung kegiatan penegakan hukum."Perbantuan TNI kepada Polri diatur dalam nota kesapahaman Panglima TNI dan Kapolri juga ada dan ditindak lanjuti kerja sama Kapolda dan Pangdam XV Pattimura," ungkapnya.Pada kesempatan itu, terdapat beberapa poin harap Kapolda yang disampaikan kepada seluruh Dansat di jajaran Kodam XV Pattimura.Ia mengungkapkan, TNI - Polri merupakan Pilar Utama dalam menjaga NKRI. TNI dan Polri harus memiliki Sense of Crisis dalam pelaksanaan tugas bersama (IPolseksosbudhankam); Viralisasi kinerja TNI Polri di lapangan dan cegah Hoax; TNI Polri adalah keluarga besar dalam NKRI. "Kita sudah terbukti teruji dalam melindungi segenap bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI Bhineka Tunggal Ika).Sinergitas dan soliditas TNI Polri akan mendukung suksesnya program program pemerintah, mencegah terjadinya konflik sosial, pengelolaan invenstasi di Maluku, menjaga stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta cegah dan redam konflik antar satuan.Kapolda juga berharap netralitas TNI Polri dalam Pemilu 2024 harus terus dijaga. "Menghadapi gejolak lingstra pemilu 2024 kita harus bergerak dari pusat hingga daerah dengan dukungan dari seluruh elemen bangsa, Cooling system terhadap siapapun yang terpilih sesuai aturan, demi persatuan dan kesatuan persaudaraan harus terjaga, Bhabinkamtibmas dan babinsa sinergi untuk deteksi dini, cegah dini, tindak cepat dan tuntas setiap persoalan yang ada," harapnya.TNI dan Polri, lanjut Kapolda, juga harus bersinergi dengan KPU, Bawaslu dan Kejaksaan. "Sinergitas TNI Polri dapat memberikan rasa aman dan damai dalam mewujudkan Pilkada serentak yang menghasilkan kepala daerah dan wakilnya yang memberikan kemajuan dan kesejahteraan di wilayah Maluku," pungkasnya.Untuk diketahui, pada akhir kegiatan Pangdam XV/Pattimura memberikan plakat Kodam XV kepada Kapolda sebagai tanda sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri.Sebelum meninggalkan Markas Rindam XV Pattimura, Pangdam dan Kapolda Maluku menaiki kendaraan Ranpur PJD milik Batalyon 733 Masariku, keluar meninggalkan tempat kegiatan. (PNO-12)
28 Mei 2024, 20:09 WIT
Kapolres Paniai Klarifikasi Terkait Pengusiran Pasien RSUD oleh Aparat TNI-Polri
Papuanewsonline.com, Paniai - Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Felani, mengklarifikasi kabar terkait pengusiran pasien RSUD Paniai oleh aparat TNI-Polri. Felani menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar dan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.“Kami dari TNI-Polri mengamankan RSUD karena RSUD adalah obyek vital yang perlu diamankan agar memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tidak benar adanya pengusiran pasien, justru kehadiran TNI-Polri untuk memberikan rasa aman baik kepada pasien maupun petugas kesehatan,” ujar Kapolres Paniai, Minggu (26/05/2024)Dikatakan, terkait adanya penutupan pintu IGD, Kapolres mengatakan, penutupan tersebut adalah tindakan pencegahan yang dilakukan petugas RSUD dan merupakan inisiatif sendiri dari petugas RSUD dikarenakan kunci pintu tersebut mengalami kerusakan, dan petugas yang bertugas pada Minggu pagi tidak datang. Sehingga untuk mencegah terjadinya pencurian di dalam ruangan tersebut, petugas RSUD melakukan penutupan.Sementara itu, salah seorang petugas RSUD yang melakukan penutupan pintu ruangan mengatakan, penutupan tersebut dilakukan untuk mencegah hilangnya alat-alat di dalam ruangan RSUD, dan tindakan tersebut adalah inisiatif petugas RSUD sendiri.“Sebenarnya kita tutup itu karena untuk mengantisipasi alat-alat di dalam hilang, ini kan kuncinya rusak, dan yang dinas pagi tidak datang karena mereka takut. Kalau dibuka nanti alat-alat di dalam hilang. Pintu ini dibukanya keluar jadi ditutup dari luar,” kata petugas RSUD Paniai.Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Felani, mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada kabar hoax yang beredar. PNO-11
27 Mei 2024, 20:47 WIT
Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Apresiasi Polri Sukses Amankan WWF
Papuanewsonline.com, Bali - Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinisi Bali menilai Polri sukses mengamankan acara World Water Forum (WWF) ke-10. Terbukti hingga hari ini, Kamis (23/5/2024), WWF berjalan aman dan kondusif.Ketua PHDI Bali I Nyoman Kenak, menilai kepercayaan Bali menyelenggarakan event internasional tak terlepas dari suksesnya pengamanan Polri. Hal ini juga ia rasakan saat Bali menjadi tuan rumah KTT G20 pada 2023 lalu."Ini tidak terlepas dari peran masyarakat Bali dan juga aparat penegak hukum Polri, pengamanannya luar biasa, sangat terstruktur dan masif sekali. Itu dilihat dari kemarin pelaksanaan G20," ujar Nyoman, Kamis.Selain peran Polri, kata Nyoman, pecalang ikut turut andil dalam suksesnya WWF. Menurutnya, sinergitas tersebut sangat penting untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah WWF."Disamping peran Polri, juga peran pecalang, desa adat, hampir semua masyarakat Bali yang mendoakan dan ikut mensukseskan event internasional ini," terangnya.Lebih lanjut, WWF bagi Nyoman berdampak besar bagi Bali. Sepeti naiknya pariwisata hingga naiknya pererkonimian masyarakat.Selain itu, kepercayaan Bali untuk kembali menjadi tuan rumah agenda internasional menjadi berkah tersendiri. Ini merupakan pelipur lara setelah sebelumnya Bali terkena dampak dari gelombang Covid-19."Saya mewakili masyarakat Bali merasa bangga, dan dampaknya luar biasa. Di samping pariwisata sudah mulai naik, perekonomian kita akan meningkat, income per kapita dari Bali dan masyarakat Bali pada khususnya," ucapnya."Apalagi isi dari forum ini kan penyelamatan air, itu sesuai dengan ajaran kita bahwa air harus diselamatkan. Setitik air sangat berarti bagi kehidupan masyarakat Bali," imbuhnya.Oleh sebab itu, Nyoman mengucapkan terima kasihnya kepada Polri atas pengamanan ini. Ia mengatakan masyarakat Bali senantiasa mendukung kinerja Polri."Menyampaikan apresiasi yang luar biasa, terima kasih kepada aparat Polri yang sudah luar biasa dari sisi pengamanan yang sesuai jobdesc (pekerjaan) mereka masing-masing. Nggak boleh lalai intinya bahwa semangat ngayah (sukarela untuk kebaikan bersama) itu kembali ada dalam jiwa Polri," pungkasnya. PNO-11
24 Mei 2024, 00:07 WIT
Keuskupan Denpasar Apresiasi Polri Berhasil Amankan World Water Forum
Papuanewsonline.com, Bali - Keuskupan Denpasar menilai Polri berhasil mengamankan World Water Forum (WWF) Ke-10. Keuskupan menilai peserta merasa puas adanya pelayanan Polri."Setelah saya melihat, mendengar, Polri telah melakukan segalanya dengan bagus. Sehingga pertemuan ini berlangsung dengan aman dan pasti para peserta puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Polri," kata Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Denpasar Romo Yosef Wora, Rabu (22/5/2024).Karena kesuksesan amankan WWF Romo Yosef berharap kolaborasi Polri dengan TNI terus solid. Terlebih kedepan ada forum-forum selain WWF."Kalau pertemuan ini berhasil, kiranya TNI-Polri tetap solid untuk melakukan tugas pengamanan di pertemuan-pertemuan berikutnya," pungkasnya.Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri bersama TNI melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) di Gelanggang Olahraga (Gor) Yudomo, Kepaon, Denpasar, Bali, Jumat (17/5). Agenda tersebut dipimpin oleh Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan."TFG dilaksanakan untuk memberikan gambaran secara detail terhadap tugas dan fungsi pengamanan yang dilakukan personel di lapangan," ujar Kapolri sebagaimana dikutip dari Instagram resmi @listyosigitprabowo.Kapolri mengatakan, TNI-Polri telah mengantisipasi gangguan keamanan dan situasi kontijensi. Hal ini dilakukan agar WWF berjalan aman dan lancar."Kami telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta situasi kontijensi agar penyelenggaraan WWF ini dapat berjalan aman dan lancar," katanya.Lebih lanjut, Kapolri memastikan seluruh unsur pengamanan WWF dapat berjalan dengan baik. "Kami memastikan seluruh unsur pengamanan baik personel, sarana prasarana, dan metode pengamanan dapat berjalan dengan baik," tuturnya.Kapolri mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan agenda internasional ini. Kapolri menilai kesuksesan WWF merupakan salah satu pijakan menuju Indonesia Emas 2045."Mari bersama sukseskan WWF ke-10 di Bali, sebagai salah satu pijakan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya. PNO-11
23 Mei 2024, 23:57 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
