Dana Otsus Untuk MCK? Memalukan!
Salah satu Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mimika akhirnya angkat bicara soal carut-marut pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Papuanewsonline.com - 28 Jul 2026, 18:40 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika - Piet Rafra, Salah satu Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mimika akhirnya angkat bicara soal carut-marut pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Dewan Pembina DPD PSI Mimika, Piet Rafra melontarkan kritik pedas dan menyebut penggunaan dana Otsus di Mimika telah melenceng jauh dari amanat UU Otsus.
Piet Rafra menilai, skema penyaluran Otsus melalui rekening Pemerintah Daerah terbukti gagal total. Sejak dulu hingga kini, hasilnya tidak dirasakan langsung oleh Orang Asli Papua (OAP).
"Dana Otsus sebaiknya dikelola oleh suatu lembaga sipil yang independen daripada dikucurkan lewat rekening Pemerintah Daerah. Dari dulu hasilnya tidak ada," tegas Piet.
Puncak kekecewaannya adalah rencana Dinas PUPR Mimika yang akan mengalokasikan Dana Otsus untuk pembangunan MCK.
Bagi Piet, itu adalah puncak kemunduran logika pembangunan Otsus.
"Malah Otsus yang dikelola oleh PUPR akan dibuat MCK. Hal yang memalukan. Otsus itu lahir dari darah dan air mata orang Papua untuk mengangkat harkat martabat, untuk sekolah anak-anak Papua, untuk kesehatan, untuk ekonomi mama-mama, bukan untuk proyek MCK yang seharusnya cukup pakai APBD," kecam Piet Rafra.
Tokoh masyarakat Mimika yang kini resmi bergabung dan dipercaya sebagai salah satu Dewan Pembina PSI Mimika itu mendesak agar Pemerintah Pusat berani mengevaluasi total mekanisme Otsus.
Menurutnya, jika dana Rp 196 Miliar lebih Otsus Mimika tahun 2026 masih dikelola dengan pola lama, Mimika hanya akan mengulang kegagalan yang sama: laporan keuangan bermasalah, pencairan terlambat, dan rakyat tetap miskin di atas kekayaan sendiri.
Piet Rafra mengusulkan solusi radikal: cabut pengelolaan Otsus dari OPD dan bentuk Lembaga Independen Pengelola Otsus yang beranggotakan perwakilan Dewan Adat, Gereja, Tokoh Perempuan, Pemuda Adat, dan profesional yang kredibel serta diawasi langsung oleh rakyat.
"Jangan korbankan masa depan generasi Papua hanya untuk proyek-proyek recehan. Jika tidak mampu kelola Otsus untuk hal besar, serahkan kepada rakyat sendiri," tutupnya.
Penulis: Hendrik
Editor: OF
