Penghargaan Mendagri ke Bupati Mimika Dipertanyakan, Tidak Sesuai Realita di Lapangan

Papuanewsonline.com, Mimika – Penghargaan Terbaik 1 yang diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Mimika menuai sorotan tajam.

Penghargaan yang diklaim berbasis data itu dinilai berbanding terbalik dengan fakta kemiskinan ekstrem dan stunting yang masih mencekik masyarakat di Kabupaten penghasil emas dan tembaga terbesar di dunia tersebut.

Pegiat antikorupsi dan Direktur JW Integrity Watch, Jhon Wenehen, menegaskan penghargaan itu tidak mencerminkan realita sesungguhnya di kampung-kampung di Mimika, Papua Tengah.

"Penghargaan Mendagri ke Bupati Mimika tidak sesuai realita. Di atas kertas Mimika juara, tapi di lapangan rakyat masih hidup dalam rumah tidak layak huni, gizi buruk, stunting, akses air bersih minim, dan infrastruktur terbatas," kata Jhon Wenehen kepada wartawan, Selasa (28/7/2026).

Data BPS dan SSGI Justru Tunjukkan Mimika Masuk Papan Atas Termiskin

Berdasarkan data yang dirilis JW Integrity Watch yang merujuk pada data resmi BPS 2024 dan SSGI 2024, posisi Mimika justru memprihatinkan:

- Tingkat Kemiskinan BPS 2024, Mimika berada di peringkat 10 tertinggi dengan 13,70%. 

"Angka ini jauh di atas rata-rata nasional. Bahkan lebih tinggi dari Kota Jakarta Selatan (7,41%) dan Nasional (9,03%)," Tegasnya.

- Kemiskinan Ekstrem BPS 2024, Mimika di peringkat 15 dengan 5,37%.

"Menurut Wenehen Angka ini melampaui Kota Jakarta Selatan (0,13%) dan Nasional (0,83%). Data ini menunjukkan masih banyak warga Mimika yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan ekstrem," Sorotnya.

Prevalensi Stunting SSGI 2024, Mimika di peringkat 15 dengan 24,7%.

Kata Jhon Angka stunting ini masuk kategori tinggi menurut WHO, dengan tren yang fluktuatif: 29,8% (2022), 30,4% (2023), dan 24,7% (2024). Masih satu dari empat anak di Mimika mengalami stunting.

"Fakta lapangan miris dari penghargaan yang diberikan Mendagri. Bagaimana bisa disebut terbaik 1 jika data kemiskinan dan stunting kita masih di papan atas tertinggi nasional?" tegas Jhon.

Ironi di Atas Gunung Emas

Jhon menyebut penghargaan ini menjadi ironi besar, karena Mimika adalah kabupaten penghasil emas dan tembaga terbesar di Indonesia, salah satu terbesar di dunia melalui tambang Grasberg Block Cave milik PT Freeport Indonesia. Tambang ini adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia dan penghasil pendapatan negara sangat besar.

"Freeport mengeruk emas dan tembaga dari perut bumi Mimika setiap hari, menyumbang triliunan ke negara. Tapi lihat, masyarakat lokal masih hidup dalam kemiskinan. Apakah ini yang disebut prestasi?" ujar Jhon.

Lima fakta lapangan yang ditemukan tim JW Integrity Watch di Mimika adalah:

- Rumah Tidak Layak Huni masih mendominasi di pesisir dan pegunungan.

- Gizi Buruk dan Stunting masih tinggi pada balita asli Papua.

- Akses Air Bersih Minim.

- Infrastruktur Jalan, Pendidikan, Kesehatan Terbatas.

" Kemiskinan Masih Tinggi meski dikelilingi lingkar tambang  Penghargaan Bukan Akhir," Ucapnya.

 Verifikasi Lapangan yang Penting

Mendagri Tito Karnavian dalam pernyataannya menyebut "Penghargaan Berdasarkan Data, Bukan Politis" dan "Data, Bukan Pulasan".

Pernyataan itu dibalas Jhon Wenehen dengan tantangan transparansi.

"Kami tagih pernyataan Mendagri. Jika penghargaan berdasarkan data, data yang mana? Apakah benar pernah diverifikasi di lapangan? Apakah turun ke kampung-kampung di Agimuga, Jita, Mimika Barat Jauh, atau hanya melihat laporan di atas meja?" katanya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya bukanlah piagam dan foto seremonial di Jakarta.

"Penghargaan bukan akhir dari pekerjaan. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah kondisi masyarakat di kampung-kampung Mimika. Jika sanitasi masih buruk, rumah tidak layak huni, akses air bersih, pendidikan dan kesehatan belum merata, lalu prestasi apa yang dibanggakan?" ujar Jhon.

mengutip pesan di dalam infografisnya, Jhon mendesak Kemendagri untuk melakukan verifikasi lapangan dan audit terbuka atas indikator penilaian penghargaan tersebut.

"Jangan sampai penghargaan ini justru menutupi kegagalan pengentasan kemiskinan di Mimika. Pertanyaan publik ini wajar: Apakah penghargaan sesuai fakta? Rakyat butuh keadilan, bukan pencitraan," pungkasnya.

Pihaknya menuntut tiga hal, Transparansi Data, Verifikasi Lapangan, dan Keadilan Untuk Rakyat Mimika

Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Mimika belum memberikan keterangan resmi terkait kritik atas penghargaan tersebut.

Penulis: Hendrik

Editor: OF