DPRK Mimika Gelar Rapat Khusus, Sikapkan Diri Terhadap Konflik Kwamki Narama
Korban jiwa terus bertambah hingga belasan orang, DPRK Mimika menilai penanganan konflik berjalan lamban dan menuntut percepatan penyelesaian lintas lembaga
Papuanewsonline.com - 06 Jan 2026, 20:59 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika — Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar rapat khusus guna menyikapi konflik antar dua kelompok warga di Distrik Kwamki Narama yang hingga kini telah menelan 11 korban jiwa. Rapat tersebut menjadi bentuk keprihatinan serius lembaga legislatif daerah terhadap eskalasi kekerasan yang belum juga mereda.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menyampaikan bahwa
pertemuan yang semula dijadwalkan untuk membahas agenda rutin enam bulanan
akhirnya diarahkan secara khusus untuk mencari solusi konkret agar konflik
segera diakhiri. Ia menilai, situasi yang terus memakan korban tidak bisa lagi
ditanggapi secara biasa.
“Kita tidak bisa tinggal diam melihat saudara-saudara kita
terus berantem dan kehilangan nyawa. Penanganannya terkesan lambat, sementara
korban terus bertambah,” ujarnya pada Selasa (6/1/2026).
Primus menegaskan bahwa konflik terjadi di wilayah yang
memiliki struktur pemerintahan lengkap serta kehadiran aparat keamanan TNI dan
Polri. Namun demikian, langkah-langkah penanganan di lapangan dinilai masih
perlu dipercepat agar tidak terus berlarut-larut.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang
diterima DPRK, sebagian pihak yang terlibat konflik merupakan warga dari
kabupaten lain. Meski demikian, karena peristiwa berlangsung di wilayah
Kabupaten Mimika, pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab penuh untuk
mengambil peran utama dalam penyelesaian konflik tersebut.
“Walaupun ada unsur warga dari luar kabupaten, karena
lokasinya di Mimika maka kami harus mengambil inisiatif untuk mengakhiri perang
saudara ini,” katanya dengan tegas.
Sebagai tindak lanjut, DPRK Mimika berencana melakukan
koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Mimika serta unsur TNI-Polri.
Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang
dapat ditempuh secara bersama demi menghentikan konflik dan memulihkan situasi
keamanan.
“Kami akan koordinasi lagi dengan pemerintah daerah dan
aparat keamanan untuk memastikan langkah apa yang bisa diambil bersama agar
perang ini segera berakhir,” ungkap Primus.
Menurutnya, penyelesaian konflik tidak dapat hanya
mengandalkan pendekatan keamanan. Keterlibatan berbagai unsur, termasuk
pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dinilai penting agar proses
perdamaian berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Namun, Primus mengakui bahwa upaya sebelumnya untuk
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat belum membuahkan hasil maksimal. Salah satu
kendala utama adalah adanya pandangan dari masing-masing kelompok yang
menganggap jumlah korban jiwa harus berimbang sebelum perdamaian tercapai.
Menyikapi kondisi tersebut, DPRK Mimika berencana melibatkan
anggota dewan yang merupakan putra asli dari suku-suku setempat. Pendekatan
berbasis adat dan ikatan emosional dinilai menjadi kunci untuk membuka ruang
dialog yang lebih tulus dan menyentuh akar persoalan.
“Kami akan melibatkan teman-teman anggota dewan yang berasal
dari adat yang sama dengan kelompok yang bertikai, agar pendekatan bisa
dilakukan dari hati ke hati. Hanya dengan sentuhan emosional dan adat yang bisa
kita jembatani kesatuan kembali,” pungkasnya.
Penulis: Jid
Editor: GF