Gubernur Papua Copot Direktur RSUD Dok II Jayapura Usai Lakukan Sidak
Langkah tegas Matius Fakhiri memulai pembenahan sistem kesehatan dari manajemen rumah sakit terbesar di Papua demi memastikan pelayanan publik yang profesional dan berpihak pada rakyat kecil
Papuanewsonline.com - 04 Nov 2025, 23:15 WIT
Papuanewsonline.com/ Pendidikan & Kesehatan
Papuanewsonline.com, Jayapura — Langkah tegas diambil Gubernur Papua, Matius Fakhiri, dalam upayanya memperbaiki sistem kesehatan di Bumi Cenderawasih. Pada Selasa (4/11/2025), Fakhiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dok II Jayapura, rumah sakit rujukan terbesar di Papua. Hasilnya, ia langsung memberhentikan Direktur RSUD dan seluruh jajaran manajemen rumah sakit tersebut.
Keputusan mengejutkan ini menjadi
titik awal reformasi besar-besaran di sektor kesehatan Papua, yang selama ini
dianggap masih tertinggal dari sisi manajemen, pelayanan, hingga distribusi
tenaga medis.
Dalam sidak yang berlangsung
selama beberapa jam, Gubernur meninjau Instalasi Gawat Darurat (IGD), ruang rawat
inap, hingga ruang administrasi pelayanan pasien. Ia mendapati berbagai
persoalan mendasar, mulai dari kurangnya kebersihan, antrian pasien yang
menumpuk, hingga keluhan soal lambannya pelayanan.
Dengan ekspresi tegas, Gubernur
Fakhiri menyampaikan keprihatinannya di hadapan para pegawai rumah sakit.
“Kesehatan bagi saya sangat
penting. Banyak pelayanan kesehatan tidak terjangkau bukan karena tenaga medis
tidak mampu, tetapi karena manajemen rumah sakit dan dinas yang semrawut,” ujar
Fakhiri dengan nada kecewa.
Ia menegaskan bahwa RSUD Dok II
Jayapura seharusnya menjadi simbol kemajuan pelayanan kesehatan di Papua, bukan
sebaliknya.
“Saya pastikan hari ini seluruh
manajemen saya berhentikan. Akan ada perombakan besar-besaran. Ini bukan
sekadar inspeksi, ini adalah awal dari transformasi,” tegas Gubernur yang juga
mantan Kapolda Papua itu.
Menurut Fakhiri, persoalan utama
bukan pada tenaga medis, melainkan buruknya tata kelola dan lemahnya sistem
manajemen yang berdampak langsung pada kualitas layanan pasien. Karena itu, ia
memutuskan untuk melakukan reformasi total mulai dari struktur kepemimpinan
hingga sistem administrasi rumah sakit.
“Pelayanan kesehatan tidak boleh
lagi diskriminatif. Semua pasien, khususnya masyarakat Papua, harus mendapatkan
pelayanan yang manusiawi, cepat, dan profesional,” tegasnya.
Fakhiri juga menegaskan bahwa
pihaknya akan menempatkan manajemen baru yang memiliki kompetensi tinggi dan
integritas kuat, agar RSUD Dok II benar-benar mampu menjadi rumah sakit rujukan
regional yang membanggakan.
Dalam kesempatan tersebut,
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga medis dan perawat yang
tetap bekerja dengan penuh dedikasi meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas
dan dukungan sistem.
“Saya berterima kasih kepada para
perawat dan dokter yang tetap setia melayani masyarakat. Kalian adalah garda
terdepan dalam menjaga nyawa dan harapan rakyat Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah
provinsi akan memperbaiki sistem distribusi tenaga kesehatan, terutama di
wilayah pedalaman dan pegunungan yang selama ini sulit dijangkau.
Langkah Fakhiri ini mendapat
perhatian luas di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa tindakan
berani ini adalah sinyal kuat dari komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan
disiplin dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Fakhiri memastikan bahwa sidak
serupa akan terus dilakukan secara mendadak di berbagai rumah sakit lain di
Papua, termasuk rumah sakit swasta dan fasilitas kesehatan tingkat kabupaten.
“Reformasi kesehatan harus
dimulai dari keberanian mengambil keputusan. Saya akan turun langsung
memastikan pelayanan publik berjalan sesuai harapan rakyat,” pungkasnya.
Kebijakan ini menandai babak baru dalam sistem kesehatan Papua — sebuah gerakan reformasi yang menempatkan pelayanan rakyat di atas kepentingan birokrasi.
Penulis: Jid
Editor: GF