logo-website
Sabtu, 01 Nov 2025,  WIT

Gubernur Papua Matius Fakhiri Buka Rakerda 2025: Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan

Dorong Sinergi Antardaerah untuk Wujudkan Papua Baru yang Maju, Harmonis, dan Sejahtera Hingga ke Wilayah Terpencil

Papuanewsonline.com - 31 Okt 2025, 13:39 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua bersama bupati dan wali kota se-Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (30/10/2025).

Papuanewsonline.com, Jayapura — Gubernur Papua Matius Fakhiri secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Papua, yang digelar di Jayapura, Kamis (30/10/2025). Dalam kesempatan itu, Fakhiri menegaskan pentingnya kolaborasi antarpemerintah daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih.


Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah di Papua untuk menyatukan langkah, menyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.”

Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri mengakui bahwa meski pengeluaran riil per kapita masyarakat Papua mengalami peningkatan, kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Disparitas ini mencerminkan tantangan nyata yang menuntut kerja keras, inovasi, dan keberpihakan kita dalam memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan merata di seluruh pelosok Papua,” ujarnya tegas di hadapan para peserta Rakerda.

Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam arah kebijakan pembangunan Papua ke depan, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menetapkan lima misi utama sebagai pedoman transformasi Papua baru, yakni penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih, percepatan pembangunan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kelima misi tersebut, lanjut Fakhiri, harus dijalankan dengan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan secara merata di seluruh kabupaten dan kota.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi lintas program dan lintas sektor, khususnya dalam upaya penanganan masalah gizi buruk dan penurunan angka stunting di Papua.

Ia secara khusus menugaskan para kepala daerah untuk memperkuat peran Tim Penggerak PKK dan Posyandu di tingkat kampung, agar upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Momentum positif ini harus dijaga dengan sinergi nyata antara pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan masyarakat. Tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri. Kita harus bergerak bersama demi Papua yang sehat dan berdaya,” tegasnya.

Fakhiri menilai bahwa keberhasilan pembangunan di Papua sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak untuk bekerja sama, terutama dalam mempercepat realisasi program strategis daerah. Ia juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap proses pembangunan.

“Jika tata kelola pemerintahan kita kuat dan bersih, maka pembangunan akan berjalan lebih cepat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat,” kata Fakhiri.

Rakerda ini diharapkan menjadi wadah bagi para pemimpin daerah untuk menyusun strategi bersama, mengevaluasi capaian program, serta merancang langkah konkret dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua.



Penulis: Jid

Editor: GF

 

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE