Ketua Pemuda Kei Mimika Nilai Bupati Sebar Informasi Tak Benar: Air Bersih Kaokonao-Jita Masih Sulit

Papuanewsonline.com, Mimika – Ketua Pemuda Kei Mimika Edoardus Rahawadan menyampaikan penilaian kritis terhadap informasi yang disampaikan Bupati Mimika terkait pembangunan infrastruktur dasar. Ia menilai ada ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dan kondisi lapangan yang dialami warga Distrik Kaokonao, Jita, dan sekitarnya.

Sorot Infrastruktur Air Bersih: Warga Masih Kesulitan 

Edoardus menyorot klaim pemerintah terkait akses air bersih. "Faktanya hingga saat ini warga Distrik Kaokonao dan Distrik Jita serta sekitarnya masih kesulitan mendapatkan akses air bersih. Ini yang kami lihat langsung di lapangan," katanya dalam rilis tertulis ke redaksi, Rabu 24/6/2026.

Kritik Klaim Penghargaan Pengurangan Pengangguran 

Ia juga mengkritik klaim pemerintah daerah sebagai terbaik pertama dalam pengurangan angka pengangguran. "Klaim penghargaan sebagai terbaik pertama dalam pengurangan angka pengangguran kami nyatakan tidak sesuai dengan kondisi nyata yang kami temui," tegas Edoardus.

Singgung Kasus 178 Pencari Kerja Disebut Tertipu 

Edoardus menyebut bukti lapangan yang berbeda. "Bukti nyata menunjukkan sedikitnya 178 pencari kerja justru tertipu dalam proses penyaluran tenaga kerja. Ini data yang kami himpun dari laporan warga," ujarnya.

Kutip Pernyataan Kapolres Mimika Soal Kriminalitas 

Dalam rilisnya, Edoardus mengaitkan kondisi ekonomi dengan keamanan. "Bahkan Kapolres Mimika sendiri menyatakan bahwa tingginya angka kriminalitas di wilayah Mimika ini salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum membaik," katanya, merujuk pernyataan Kapolres.

Tuntut Pemda: Stop Narasi, Benahi Lapangan 

Ia menuntut perubahan pendekatan pemerintah daerah. "Kami menuntut Pemerintah Daerah berhenti membuat narasi yang tidak sesuai lapangan dan segera memperbaiki kenyataan di lapangan, bukan hanya mengejar citra semata," desaknya.

Garis Bawah: Ini Penilaian Publik, Data Resmi di Tangan Pemda 

Edoardus menegaskan, seluruh penilaian yang disampaikan merupakan aspirasi dan data yang dihimpun dari masyarakat. Data resmi, realisasi program, dan capaian indikator kinerja pemerintah sepenuhnya kewenangan dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Mimika. "Kami siap berdialog jika ada data berbeda," katanya.

Dampak ke Publik: Kesenjangan Narasi dan Realita 

Kesenjangan antara narasi pemerintah dan realita lapangan memicu kekecewaan warga. Publik menuntut transparansi data pembangunan dan realisasi program agar kepercayaan masyarakat tidak terkikis.

Pemkab Mimika Belum Beri Keterangan Resmi 

Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Bupati Mimika, Sekda, atau OPD terkait penilaian Ketua Pemuda Kei Mimika tersebut. Redaksi akan memuat hak jawab dan klarifikasi Pemkab Mimika jika sudah dapat dikonfirmasi.

Penulis: Hend

Editor: GF