KNPB Yahukimo Nyatakan Papua dalam Kondisi Darurat Militer dan Kemanusiaan

Papuanewsonline.com, Yahukimo – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Yahukimo menyatakan bahwa kondisi keamanan dan kemanusiaan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, serta wilayah Tanah Papua secara umum telah berada dalam status darurat militer dan kemanusiaan.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers tertulis KNPB wilayah Yahukimo pada Selasa (30/12/2025), yang memuat sikap dan tuntutan organisasi tersebut terhadap situasi keamanan serta dampaknya bagi masyarakat sipil.

Dalam pernyataan itu, KNPB meminta Tim Operasi Damai Cartenz agar tidak melakukan penangkapan liar serta menghentikan serangan udara dan pengeboman terhadap permukiman warga sipil yang dinilai telah menyebabkan korban luka dan meninggal dunia.

KNPB juga menyatakan kecaman terhadap tindakan aparat militer Indonesia di Yahukimo yang disebut mengakibatkan meninggalnya warga sipil atas nama Tobias Silak, Viktor Deal, dan Listin Atis Sam, serta menyerukan kepada seluruh pihak bersenjata agar menghindari jatuhnya korban sipil, baik orang asli Papua maupun non-Papua.

Selain itu, mereka menuntut penghentian operasi militer ofensif di wilayah Yahukimo dan Tanah Papua, termasuk penarikan pasukan non-organik serta penghentian serangan udara di perkampungan warga.

KNPB wilayah Yahukimo juga meminta dibukanya akses tanpa syarat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen untuk melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi kemanusiaan di Tanah Papua.

Dalam pernyataan tersebut, KNPB turut meminta pembebasan seluruh tahanan politik di Tanah Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi di Yahukimo, serta menuntut penghentian ekpsi industri ekstraktif dan pengembalian tanah adat yang diambil tanpa persetujuan masyarakat.

KNPB menyebutkan bahwa lebih dari 103.218 orang telah menjadi pengungsi internal akibat operasi militer di sejumlah wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, dan Pegunungan Bintang, dengan kondisi hidup yang minim perlindungan, pangan, dan layanan kesehatan.

Sebagai bagian dari solusi jangka panjang, KNPB mendorong pelaksanaan reparasi tanah adat, pembentukan mekanisme pemantauan internasional jangka panjang, serta proses penentuan nasib sendiri melalui referendum sebagai jalan penyelesaian akar konflik di Tanah Papua.

Penulis: Jid

Editor: GF