Kritik Keras untuk Pendukung Bupati: Mimika Bukan Milik PDIP, Rakyat Jangan Dibungkam!

Papuanewsonline.com, Timika,–

Iklim demokrasi di Kabupaten Mimika disorot tajam. 

Tokoh Pemuda Mimika, Dianu Omaleng, melayangkan kritik pedas dan terbuka terhadap carut-marutnya komunikasi publik di lingkaran Pemerintah Kabupaten Mimika.

Omaleng menyoroti fenomena memalukan: maraknya oknum kader PDIP, partai koalisi, hingga barisan pendukung yang bertindak bak juru bicara Bupati Mimika, terutama dalam merespons sorotan publik terkait aktivitas dan perjalanan dinas Bupati.

Pernyataan sikap itu disampaikan Omaleng secara tertulis kepada media ini, Minggu (26/07/2026).

"Harus dicatat dengan tinta tebal! Kabupaten Mimika yang besar ini BUKAN milik PDIP, bukan milik partai koalisi, dan bukan milik kelompok pendukung saja. Mimika adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang hidup dan mengabdi di atas tanah Mimika!" tegas Dianu Omaleng dengan nada keras.

Menurut Omaleng, fenomena "pasang badan" yang dipertontonkan para pendukung ini bukan loyalitas, melainkan akrobat politik berbahaya yang justru merusak demokrasi dan merendahkan wibawa Bupati itu sendiri.

JANGAN BUNGKAM RAKYAT, ATAS DASAR HUKUM APA?

Omaleng menyebut aksi oknum yang merasa paling tahu segalanya dan memonopoli informasi pimpinan daerah adalah bentuk teror opini.

"Rakyat punya hak konstitusional untuk bertanya dan menuntut transparansi. Siapa kalian yang melarang rakyat bersuara? Atas dasar hukum apa kalian membungkam hak kritis rakyat? Jangan seolah-olah Mimika ini warisan leluhur kalian," kecam Omaleng.

UNTUK APA ADA HUMAS RESMI JIKA BUZZER KOALISI YANG BICARA?

Menurut Omaleng Ini poin paling fatal yang harus disorot, karena Pemkab Mimika punya perangkat resmi yang dibayar uang rakyat: Ada Staf Khusus Bupati, ada Juru Bicara Resmi, ada Bagian Humas dan Protokoler.

"Lalu untuk apa semua itu digaji negara jika yang sibuk klarifikasi justru pendukung politik yang tidak punya kewenangan? Tumpang tindih peran ini memicu benturan kepentingan pribadi dan kegaduhan. Ini pelecehan terhadap kelembagaan resmi pemerintah," tandasnya.

Di poin terakhir, Dianu Omaleng melontarkan pertanyaan terbuka yang menampar langsung ke jantung kekuasaan.

"Saya tanya secara terbuka: Apakah para tameng politik itu mendapat perintah dan mandat resmi dari Bupati Mimika untuk pasang badan? Atau ini hanya manuver cari muka demi mengamankan posisi di lingkaran kekuasaan? Rakyat Mimika tidak bodoh!" sindir Omaleng tajam.

Di akhir pernyataannya, Omaleng mengimbau seluruh elit politik, partai koalisi, dan simpatisan untuk menahan diri dan kembali ke aturan main. Kembalikan fungsi komunikasi publik kepada lembaga resmi, bukan kepada buzzer politik.

"Mari jaga stabilitas Mimika dengan menghormati transparansi, aturan kelembagaan, dan hak seluruh rakyat Mimika untuk menyampaikan pendapat secara sehat dan bermartabat," tutup Dianu Omaleng.

Penulis: Hendrik

Editor.  : Of