logo-website
Sabtu, 27 Sep 2025,  WIT

MPP Mimika Resmi Beroperasi: Akses Layanan Publik Kini Lebih Cepat, Mudah, dan Transparan

Peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika yang dilakukan secara daring oleh Menteri PANRB menjadi tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi modern di Papua Tengah.

Papuanewsonline.com - 24 Sep 2025, 18:35 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menandatangani dokumen peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika, disaksikan Muspida dan tamu undangan di Timika, Rabu (24/09/2025).

Papuanewsonline.com, Timika – Masyarakat Kabupaten Mimika kini bisa merasakan kemudahan dalam mengurus berbagai layanan publik setelah Mal Pelayanan Publik (MPP) Mimika resmi beroperasi. Peresmian dilakukan secara daring oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, Rabu (24/09/2025).


MPP Mimika menjadi MPP pertama di Provinsi Papua Tengah yang terintegrasi dengan sistem nasional dan diresmikan bersama 10 MPP lain di Indonesia. Kehadiran MPP ini diharapkan mampu memotong jalur birokrasi yang panjang serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menegaskan bahwa hadirnya MPP akan mengubah wajah pelayanan publik di Mimika.

“Dengan sistem daring ini, kami berharap pelayanan kepada masyarakat Mimika akan semakin cepat, mudah, transparan, dan tentunya lebih efisien. Tidak ada lagi alasan berbelit-belit dalam birokrasi,” tegas Rettob.

Acara peresmian turut dihadiri oleh unsur Muspida, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Marselino Mameyau.


Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh hanya fokus pada prosedur, melainkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Orientasi kita bukan lagi pada tumpukan regulasi, tapi bagaimana layanan publik bisa menjawab kebutuhan rakyat. Dengan MPP, semua layanan terintegrasi dalam satu atap,” katanya.

Sementara itu, MenPAN-RB Rini Widyantini menjelaskan bahwa dengan peresmian kali ini, jumlah MPP di Indonesia telah mencapai 296 unit atau 58 persen dari total 514 kabupaten/kota. Angka ini menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik terus bergerak maju.

“MPP bukan hanya soal integrasi layanan, tapi juga soal demokratisasi pelayanan, di mana masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Rini.

Dengan hadirnya MPP, Kabupaten Mimika diharapkan menjadi role model pelayanan publik di Papua Tengah. Tidak hanya masyarakat Mimika, tetapi juga warga dari kabupaten tetangga bisa merasakan kemudahan jika sistem ini dikembangkan lebih luas.

Ke depan, Pemkab Mimika berkomitmen terus memperluas jenis layanan di MPP, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan keimigrasian dan ketenagakerjaan.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

 

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE