Papua Catat Sejarah Baru: Jadi Provinsi Pertama Gelar Rakorwas Pemda 2025
Rakorwas di Jayapura Jadi Momentum Penguatan Sinergi APIP, BPKP, KPK, dan Aparat Hukum Demi Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel
Papuanewsonline.com - 01 Nov 2025, 15:17 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh semangat di Hotel Horison Sentani,
Kabupaten Jayapura, Rabu (29/10/2025) ini dibuka langsung oleh Gubernur Papua,
Matius D. Fakhiri, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para bupati dan wali
kota se-Papua, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, BPKP, KPK,
Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI.
Langkah ini menegaskan posisi
Papua sebagai provinsi yang berinisiatif dan progresif dalam memperkuat sistem
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Matius
D. Fakhiri menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kini
memegang peran strategis sebagai penjamin mutu dan penasihat terpercaya dalam
tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan
APIP yang profesional, independen, dan berintegritas tinggi.
“APIP yang profesional merupakan
pilar utama dalam pemerintahan yang bersih dan efektif. Mereka tidak hanya
melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memastikan
kebijakan publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas
Fakhiri.
Ia juga menekankan pentingnya
sinergi lintas lembaga untuk memperkuat fungsi pengawasan.
“Melalui Rakorwas ini, mari kita
satukan langkah antara Inspektorat Daerah, BPKP, KPK, BPK, serta aparat penegak
hukum lainnya, agar setiap tindak lanjut hasil pengawasan dapat diselesaikan
secara cepat, tepat, dan tuntas,” lanjutnya.
Salah satu momen penting dalam
Rakorwas ini adalah penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Papua
dengan para bupati dan wali kota dari sembilan kabupaten/kota di Papua.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol kuat dari tekad bersama untuk
memperkuat pengawasan internal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang
bersih, berintegritas, dan bebas korupsi.
Dalam kesempatan itu, Gubernur
Fakhiri juga mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat fungsi Inspektorat
Daerah sebagai motor utama dalam memastikan hasil pengawasan tidak hanya
menjadi laporan administratif, tetapi berdampak nyata bagi peningkatan
pelayanan publik.
Sekretaris Jenderal Kementerian
Dalam Negeri, Dr. Ir. Bachril, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut,
menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua atas inisiatif
luar biasa ini.
“Kami memberikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua karena menjadi provinsi
pertama di Indonesia yang melaksanakan Rakorwas Pemda Tahun 2025,” ujar
Bachril.
Ia menilai langkah cepat Papua
ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan
internal dan meningkatkan kinerja pemerintahan di seluruh daerah.
Bachril menambahkan, Rakorwas ini diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi
lain untuk memperkuat kolaborasi dan membangun budaya integritas dalam
birokrasi.
“Papua menunjukkan bahwa
pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata menuju tata
kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap
masyarakat,” ungkapnya.
Rakorwas Pemda 2025 di Papua juga
menandai dimulainya langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas,
efisiensi, serta pencegahan penyimpangan di lingkungan birokrasi.
Kegiatan ini menjadi ajang pertukaran gagasan dan penyamaan persepsi
antarinstansi dalam mengelola risiko, meningkatkan kualitas laporan keuangan,
serta memperbaiki sistem pengawasan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua
berkomitmen menjadikan Rakorwas ini sebagai agenda tahunan yang
berkesinambungan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan
berjalan sesuai prinsip good governance.
“Dengan kolaborasi yang solid,
kita optimistis Papua dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pelayanan publik,” tutup
Fakhiri.
Penulis: Jid
Editor: GF