logo-website
Jumat, 14 Nov 2025,  WIT

Papua Catat Sejarah Baru: Jadi Provinsi Pertama Gelar Rakorwas Pemda 2025

Rakorwas di Jayapura Jadi Momentum Penguatan Sinergi APIP, BPKP, KPK, dan Aparat Hukum Demi Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Papuanewsonline.com - 01 Nov 2025, 15:17 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri berfoto bersama Forkopimda, para bupati/wali kota, serta perwakilan Kemendagri, BPKP, dan KPK usai pelaksanaan Rakorwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Hotel Horison Sentani, Kabupaten Jayapura.

Papuanewsonline.com, Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Indonesia yang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.


Kegiatan yang berlangsung meriah dan penuh semangat di Hotel Horison Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (29/10/2025) ini dibuka langsung oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Papua, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI.

Langkah ini menegaskan posisi Papua sebagai provinsi yang berinisiatif dan progresif dalam memperkuat sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Gubernur Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kini memegang peran strategis sebagai penjamin mutu dan penasihat terpercaya dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan APIP yang profesional, independen, dan berintegritas tinggi.

“APIP yang profesional merupakan pilar utama dalam pemerintahan yang bersih dan efektif. Mereka tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegas Fakhiri.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk memperkuat fungsi pengawasan.

“Melalui Rakorwas ini, mari kita satukan langkah antara Inspektorat Daerah, BPKP, KPK, BPK, serta aparat penegak hukum lainnya, agar setiap tindak lanjut hasil pengawasan dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan tuntas,” lanjutnya.

Salah satu momen penting dalam Rakorwas ini adalah penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Papua dengan para bupati dan wali kota dari sembilan kabupaten/kota di Papua.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol kuat dari tekad bersama untuk memperkuat pengawasan internal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas korupsi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Fakhiri juga mengajak seluruh kepala daerah untuk memperkuat fungsi Inspektorat Daerah sebagai motor utama dalam memastikan hasil pengawasan tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Bachril, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua atas inisiatif luar biasa ini.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua karena menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan Rakorwas Pemda Tahun 2025,” ujar Bachril.

Ia menilai langkah cepat Papua ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kinerja pemerintahan di seluruh daerah.
Bachril menambahkan, Rakorwas ini diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi lain untuk memperkuat kolaborasi dan membangun budaya integritas dalam birokrasi.

“Papua menunjukkan bahwa pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Rakorwas Pemda 2025 di Papua juga menandai dimulainya langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas, efisiensi, serta pencegahan penyimpangan di lingkungan birokrasi.
Kegiatan ini menjadi ajang pertukaran gagasan dan penyamaan persepsi antarinstansi dalam mengelola risiko, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memperbaiki sistem pengawasan daerah.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen menjadikan Rakorwas ini sebagai agenda tahunan yang berkesinambungan untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai prinsip good governance.

“Dengan kolaborasi yang solid, kita optimistis Papua dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berorientasi pelayanan publik,” tutup Fakhiri.



Penulis: Jid

Editor: GF

 

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
*
* * * $3,222 credit available * * * hs=38bc525a | 02 Nov 2025, 07:20 WIT
y89i9x
*
* * * $3,222 payment available! Confirm your transfer here: https://ifiber.com.tr/index.php?wx8r65 * | 02 Nov 2025, 07:20 WIT
y89i9x