"1,1 Triliun Diam Saja!" KPKM: DPRD Mimika Mati Fungsi Sehingga Korbankan Rakyat

Timika, Papuanewsonline.com –  Bom anggaran meledak di Mimika. SILPA APBD 2025 tembus Rp1,1 Triliun. 

Komunitas Pemuda Kei  Mimika (KPKM) langsung menyebut DPRD “Mati fungsi, dan hanya urus kepentingan perut".

" Pimpinan dan Anggota DPRK Mimika ini, kalau tidak berbicara ke publik tentang 1,1 Triliun maka dikategorikan sebagai penghianat institusi dan penghianat bagi Rakyat Mimika," ujar Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika bung Edward Rahawadan di Timika, Kamis (2/7/2026).

Bung Edward mengatakan 1,1 triliun adalah  uang rakyat Mimika yang tidak terserap sepanjang 2025, lalu sengaja diendapkan  jadi SILPA .

 "  Angka ini menunjukan kegagalan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Mimika, karena ulah hal ini rakyat Mimika jadu korban," Jelasnya. 

SILPA 1,1 Triliun Merupakan Tampan Keras Bagi DPRK Mimika

Bung Edward menegaskan SILPA 1,1 Triliun APBD tahun 2025 merupakan bukti kegagalan Kepemimpinan Ketua DPRK  Primus Natikapereyau sebagai ketua DPRK dalam menjalankan fungsi pengawasan.

" Ini bukti kegagalan eksekutif dan legislatif di Mimika, akhirnya rakyat di tipu dan dikorbankan secara berulang-ulang," tegas bung Edward.

Lanjut kata Dia, DPRK  tak punya taring untuk memaksa eksekutif menyerap anggaran, karena mengutamakan main aman dibawa ketiak Bupati.

Rakyat Jadi Korban

Tokoh pemuda Kei ini  menyebut 1,1 Triliun yang diseting untuk sengaja jadi SILPA berakibar rakyat dikorbankan.

" Artinya jalan rusak tetap rusak, puskesmas kosong obat, dan sekolah belum dibenahi, sehingga  Rakyat Mimika benar-benar jadi korban pengkhianatan,” Ujarnya.

"Kata “Astaga!!” Mewakili Publik

Unggahan dengan kata “Astaga!! SILPA 1,1 Triliun Guncang Mimika” mewakili rasa kaget warga masyarakat Mimika, menurut bung Edward  bukan SILPA normal, tapi kegagalan sistem dengan nilai yang tiak wajar yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

Penghianatan Terhadap Rakyat Mimika

Bung Edward menilai pembeiaran Rp1,1 Triliun mengendap, disaat kebutuhan masyarakat dengan perekonomian yang corat marit merupakan  pengkhianatan terhadap mandat rakyat Mimika.

Desakan Buka-bukaan

Ketua KPKM menantang DPRD dan TAPD Mimika buka ke publik: Proyek apa yang gagal jalan hingga uang 1,1 Triliun tidak bisa dicairkan? 

Sampai berita ini dipublikasikan, DPRD Mimika dan Pemda belum memberi klarifikasi atas temuan 1,1 Triliun dan temuan BPK pada beberapa OPD di Kabupaten Mimika.

Beredar kabar burung, hasil audit BPK yang merupakan hak semua pimpinan dan Anggota DPRK Mimika untuk dapat agar bisa menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan tidak diberikan, hanya satu dokumen yang diperintahkan oleh Bupati Johanes Rettob  kepada Sekwan agar hanya memberikan satu dokumen LHP BPK kepada ketua DPRK Primus Natikapereyau.

Penulis: Hendrik

Editor. : Gf