logo-website
Selasa, 07 Jul 2026,  WIT

TPNPB Akui Tembak Pilot WNA, Tuntut PBB Selesaikan Papua

Siaran pers TPNPB memuat pengakuan atas penembakan pilot asal Amerika Serikat sekaligus mendesak PBB menyelesaikan persoalan Papua.

Papuanewsonline.com - 07 Jul 2026, 08:40 WIT

Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)

Papuanewsonline.com, Papua – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui siaran pers yang diterima redaksi menyatakan bertanggung jawab atas penembakan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, yang terjadi di Yahukimo. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis resmi Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang diterima pada Sabtu.

Dalam siaran pers tersebut, Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, merilis pernyataan Komandan Operasi Umum TPNPB, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen. Dalam rilis itu, Lekagak mengaku telah memerintahkan penembakan terhadap Nicholas F. Goselin yang disebut terjadi pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Yahukimo.

Menurut pernyataan yang dimuat dalam siaran pers, Lekagak menyebut tindakan tersebut berkaitan dengan apa yang disebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, dan Belanda. Dalam rilis itu, ia menyinggung Pasal 73e Piagam PBB, Resolusi 1541, Perjanjian New York 1962, serta Roma Agreement 1962 sebagai dasar argumentasinya.

TPNPB juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan politik Papua. Dalam rilis tersebut, Lekagak menyampaikan, "Jika tidak ditanggapi, penembakan tidak akan dihentikan dan korban akan terus berjatuhan," kata Lekagak dalam rilis.

Selain itu, dalam pernyataannya Lekagak turut menyinggung keberadaan PT Freeport McMoRan yang mulai beroperasi sejak 1967 serta pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Ia menyatakan kedua hal tersebut berlangsung secara sepihak dan tidak melibatkan masyarakat Papua sebagaimana yang diklaim dalam siaran pers tersebut.

TPNPB juga mengimbau warga non-Papua, pengemudi ojek, serta maskapai sipil yang menurut mereka mengangkut logistik militer agar menghentikan aktivitasnya di wilayah konflik. Dalam siaran pers tersebut dinyatakan, "Guna menghindari korban susulan," tulis rilis.

Lebih lanjut, Lekagak dalam pernyataannya menegaskan penolakan terhadap program pembangunan maupun kegiatan ekonomi yang dijalankan pemerintah di wilayah Papua. Dalam rilis yang sama, ia juga menyampaikan ancaman terhadap pihak yang disebut sebagai agen intelijen di daerah konflik serta mengaku bertanggung jawab atas sejumlah aksi bersenjata lainnya, termasuk perampasan senjata dan penembakan aparat di beberapa wilayah Papua.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum terdapat tanggapan resmi dari TNI, Polri, maupun Pemerintah Indonesia terkait isi pernyataan dalam siaran pers tersebut. Informasi dalam pemberitaan ini sepenuhnya bersumber dari Siaran Pers Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang dirilis oleh Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.


Penulis: Hendrik

Editor: OF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE