Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Hadirkan Eks Napiter Poso, Divhumas Polri Gelar FGD Kontra Radikal di Kabupaten Sigi
Papuanewsonline.com, Sigi - Divisi Humas Polri melalui Tim Subsatgas Banops Humas Polri menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Program Kontra Radikal, salah satu program prioritas Kapolri. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikalisme di wilayah Sulawesi Tengah.FGD dibuka secara resmi oleh Wakapolda Sulteng Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf. Ia didampingi Ketua Tim Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, berlangsung di Aula Sarja Arya Racana Polres Sigi, Senin (13/10/2025).Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber Ustadz Imron, eks narapidana terorisme yang kini aktif sebagai Ketua Yayasan Lingkar Perdana Poso dan menjadi figur inspiratif dalam gerakan deradikalisasi di Sulawesi Tengah.Dengan mengangkat tema “Terorisme Musuh Kita Bersama”, kegiatan FGD juga dihadiri Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono dan Kapolres Sigi AKBP Kari Amsah Ritonga. Selain itu, sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda turut hadir, menandai komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan memperkuat ketahanan sosial di daerah yang pernah menjadi episentrum konflik beberapa waktu lalu yang kini sudah aman dan kondusif.Dalam sambutannya, Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kwarta menegaskan bahwa aktivitas terorisme di wilayah Gunung Biru, Kabupaten Poso, kini sudah tidak ada lagi. Namun, ia mengingatkan bahwa paham dan ideologi radikalisme masih berpotensi tumbuh jika tidak diantisipasi bersama."InsyaAllah di Sulawesi Tengah menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menangkal paham dan ideologi radikalisme. Mari kita jaga kampung yang kita cintai ini, siapa yang mo jaga kampung yang kita cintai ini kalau bukan torang," ucap Brigjen Helmi dihadapan para tokoh.Brigjen Helmi Kwarta juga menyoroti perlunya menghapus stigma bahwa terorisme identik dengan umat Islam. Menurutnya, terorisme adalah persoalan individu manusianya, bukan agama. “Kita harus hilangkan pandangan bahwa terorisme itu identik agama Islam. Semua yang berperilaku buruk, yang menebar ketakutan, itulah terorisme,” tegasnya.Sementara itu, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago menjelaskan bahwa program Kontra Radikal merupakan bagian dari strategi Polri dalam membangun ketahanan ideologis masyarakat.“Kontra radikal adalah upaya membangun personal untuk mencegah paham radikalisme dan separatisme yang kini banyak dihembuskan melalui berbagai elemen sosial, budaya, dan politik,” ujarnya.Ia menambahkan, upaya pencegahan tidak bisa hanya dilakukan oleh Polri, tetapi harus melibatkan seluruh unsur, termasuk Forkopimda, tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda. “Kami berharap peserta FGD dapat mengikuti seluruh rangkaian acara, menyimak materi dengan baik, dan menyebarkan pengetahuan ini kepada masyarakat sekitar,” pesan Kombes Erdi.Dalam kesempatan itu, Ustadz Imron turut berbagi pengalaman hidupnya melalui materi bertema “Habis Gelap Terbitlah Terang, Cahaya Kebangsaan.” Ia menceritakan bagaimana dirinya dulu terjerumus dalam jaringan terorisme, hingga akhirnya sadar dan bertekad membantu negara melawan radikalisme dan terorisme musuh kita bersama."Alhamdulillah saya ucapkan kepada Divisi Humas Polri yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan pengalaman sebagai Eks Napiter. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran sehingga kedepannya indonesia ini terlepas dari paham radikalisme dan aksi terorisme, pungkasnya. PNO-12
14 Okt 2025, 13:50 WIT
Turunkan 1.554 Personel, Polda Maluku Siap Amankan Kunjungan Wapres Gibran
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 1.554 personel gabungan Polda Maluku dikerahkan untuk melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Provinsi Maluku. Kunjungan kerja tersebut mencakup Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), dengan pengamanan terpadu di seluruh titik kegiatan.Kepolisian Daerah Maluku memastikan seluruh rangkaian kunjungan Wakil Presiden berjalan aman, tertib, dan lancar, mulai dari kedatangan di Bandara Internasional Pattimura Ambon hingga kunjungan ke sejumlah lokasi kunjungan di Buru, Tual, dan Malra.Kapolda Maluku Irjen. POL. prof. DR. DadangHartanto, S.H., S.I.K., M.Si, mengatakan bahwa pengamanan dilakukan secara terpadu dan berlapis, melibatkan personel dari seluruh satuan fungsi dan jajaran kewilayahan.“Kami telah menyiapkan 1.554 personel yang terdiri dari berbagai satuan, termasuk Brimob, Sabhara, Lalu Lintas, Intelkam, dan Reskrim, serta dukungan personel dari Polres jajaran. Seluruhnya bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah untuk menjamin keamanan selama kegiatan Wapres di Maluku,” ujar Kapolda, Selasa (14/10/2025).Pengamanan di setiap wilayah difokuskan pada lokasi kunjungan, jalur lintasan, tempat transit, hingga area publik yang menjadi titik konsentrasi masyarakat. Selain itu, Tim Jibom Gegana Satbrimob Polda Maluku juga melakukan sterilisasi terhadap seluruh area yang akan dikunjungi Wapres guna mengantisipasi potensi ancaman bahan peledak dan gangguan keamanan lainnya.“Sterilisasi menjadi tahapan wajib dalam SOP pengamanan VVIP. Kami memastikan semua lokasi dalam kondisi aman sebelum kegiatan dimulai,” ungkap Dansat Brimob Polda Maluku, Kombes Pol. (nama disesuaikan).Selain aspek keamanan fisik, jajaran Polda Maluku juga menyiapkan langkah-langkah pengamanan lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat agar aktivitas publik tetap berjalan normal selama kunjungan berlangsung.Kapolda menegaskan bahwa pengamanan kunjungan Wakil Presiden merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab institusi kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah.“Ini momentum penting bagi Maluku. Kami ingin memastikan kehadiran Wapres membawa kesan positif dan menunjukkan bahwa Maluku adalah wilayah yang aman, tertib, dan kondusif,” kata Kapolda. PNO-12
14 Okt 2025, 11:49 WIT
Apel Gelar Pasukan Pengamanan Wapres RI, Ini Arahan Kapolda
Papuanewsonline.com, Ambon - Jelang kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka di wilayah Provinsi Maluku, dilakukan apel gelar pasukan pengamanan VVIP di lapangan Merdeka, kota Ambon, Senin (13/10/2025).Apel gelar pasukan dihadiri Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si bersama Gubernur Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Kabinda Maluku, Dankodaeral IX, Danlanud Pattimura, Kasdam XV/Pattimura, Irdam XV/Pattimura, Kapoksahli Pangdam XV/Pattimura, Pejabat Utama (PJU) TNI–Polri dan melibatkan personil pengamanan dari satuan TNI- Polri, Dishub dan Satpol PP, untuk personil Polri yang dilibatkan mulai dari Polda, Polresta Ambon, Polres Tual, Polres Malra dan Po.res Buru seluruh nya berjumlah 1. 554 personil polri.Kegiatan ini merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel, sarana, dan prasarana dari seluruh unsur pengamanan yang terlibat dalam rangka menyambut kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) RI yang dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 15 Oktober 2025 di Provinsi Maluku.Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan seluruh pasukan pengamanan, mulai dari ring 1, ring 2, hingga ring 3. Setiap unsur pengamanan diminta untuk memahami betul tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar seluruh rangkaian kegiatan Wakil Presiden RI di Maluku dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya profesionalitas dan koordinasi antarinstansi pada pengamanan VVIP. Menurutnya, kunjungan Wakil Presiden merupakan kegiatan kenegaraan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi sehingga memerlukan perhatian dan kesiapan yang maksimal.“Apel gelar pasukan ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh kekuatan pengamanan benar-benar siap, baik dari sisi personel maupun peralatan. Pengamanan VVIP adalah tugas negara yang tidak boleh ada kesalahan sekecil apa pun,” kata Kapolda Maluku.Soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri, kata Kapolda, merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku, khususnya dalam momentum kunjungan pejabat tinggi negara. Ia mengingatkan seluruh personel harus memahami prosedur pengamanan dengan prinsip zero tolerance terhadap setiap potensi gangguan.Selain itu, kegiatan apel juga menjadi ajang konsolidasi untuk menegaskan pembagian tanggung jawab di lapangan. Setiap satuan diminta melaksanakan patroli, penjagaan, serta pengamanan rute dan objek secara berlapis dan berkelanjutan sesuai dengan standar operasional pengamanan VVIP.Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP diakhiri dengan pengecekan pasukan dan perlengkapan oleh para pejabat forkopimda yang hadir, guna memastikan seluruh unsur siap melaksanakan tugas sesuai perintah operasi. PNO-12
14 Okt 2025, 11:29 WIT
Gubernur Fakhiri Ungkap Potensi Pertanian ke Menteri Pertanian: Papua Siap Jadi Lumbung Pangan
Papuanewsonline.com, Jakarta – Langkah
cepat terus diambil oleh Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, usai resmi
dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak menunggu lama, Fakhiri langsung
melakukan serangkaian pertemuan penting dengan jajaran menteri kabinet,
termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, guna mendorong percepatan
pembangunan sektor pertanian di Tanah Papua. Pertemuan yang berlangsung di Kantor
Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Senin (13/10/2025) tersebut membahas
peluang pengembangan potensi pertanian unggulan di tiga kabupaten utama, yakni Keerom,
Jayapura, dan Sarmi. “Tadi saya sudah bertemu Pak
Menteri Pertanian dan para Dirjen. Kami membahas tentang rencana Pemerintah
Provinsi Papua untuk mengembangkan sektor pertanian, dan Pak Menteri merespons
niat kami dengan sangat baik,” ujar Fakhiri usai pertemuan kepada wartawan. Dalam pertemuan tersebut,
Gubernur Fakhiri memaparkan secara rinci potensi besar Papua dalam sektor
pertanian yang selama ini belum tergarap maksimal. Ia menyebut, dari sisi lahan
dan kondisi geografis, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi sentra
produksi pangan dan perkebunan unggulan di kawasan timur Indonesia. “Ada tiga kabupaten yang kami
nilai sangat potensial, yaitu Keerom, Jayapura, dan Sarmi. Di wilayah ini kami
akan fokus pada pengembangan empat komoditas utama — padi, kakao, kopi, dan
sagu,” terang Fakhiri. Menurutnya, empat komoditas
tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi besar untuk
menyejahterakan masyarakat lokal. Selain itu, pengembangan komoditas ini juga
dapat mendukung ketahanan pangan nasional serta mengurangi ketergantungan
terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Gubernur yang akrab disapa MDF
ini menegaskan optimismenya bahwa Papua ke depan tidak hanya akan mampu
memenuhi kebutuhan pangan sendiri, tetapi juga menjadi penyuplai bagi lima
provinsi pemekaran lainnya di wilayah Papua. “Kami berharap ke depan Papua
mampu menjadi lumbung pangan bagi provinsi-provinsi pemekaran yang lahir dari
Papua induk,” tegasnya. Ia menilai, dengan dukungan penuh
dari pemerintah pusat dan strategi pengelolaan yang berbasis potensi lokal,
Papua dapat menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional di kawasan timur
Indonesia. Menanggapi pemaparan Gubernur
Fakhiri, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan apresiasinya terhadap
langkah cepat yang diambil Pemerintah Provinsi Papua. Ia menilai, rencana
pengembangan pertanian tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat
dalam memperkuat sektor pangan berbasis daerah. “Kementerian Pertanian siap
mendukung penuh upaya Gubernur Papua untuk mengembangkan sektor pertanian
rakyat. Kami akan bantu dari sisi pendampingan teknis, bibit unggul, serta
dukungan alat dan mesin pertanian,” ujar Mentan Amran. Kementerian Pertanian juga akan
menyiapkan tim teknis untuk melakukan survei lapangan dan memetakan potensi
serta kebutuhan prioritas di tiga kabupaten yang menjadi fokus pengembangan. Selain sektor produksi, Gubernur
Fakhiri juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang,
terutama jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah sentra pertanian dengan
pasar antarprovinsi. “Kami juga akan memperbaiki
infrastruktur jalan agar ada konektivitas antar semua provinsi di Tanah Papua.
Dengan begitu, distribusi hasil panen bisa lebih lancar dan efisien,” ujarnya. Ia menambahkan, sinergi antara
sektor pertanian dan infrastruktur merupakan kombinasi penting dalam
mempercepat pertumbuhan ekonomi Papua, sekaligus membuka lapangan kerja baru
bagi masyarakat lokal. Pertemuan strategis antara
Gubernur Papua dan Menteri Pertanian ini menjadi bagian dari komitmen
Pemerintah Provinsi Papua untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya
lokal. Dengan pendekatan terpadu dan dukungan pemerintah pusat, Papua diharapkan
mampu melahirkan sistem pertanian modern yang berkelanjutan dan mandiri. “Ini bukan sekadar program jangka
pendek, tapi langkah panjang menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani
Papua,” pungkas Gubernur Fakhiri. Penulis: Jid Editor: GF
14 Okt 2025, 05:02 WIT
Menteri PUPR dan Gubernur Papua Sepakat Percepat Pembangunan, Demi Wujudkan Papua Sejahtera
Papuanewsonline.com, Jakarta — Langkah
konkret menuju Papua yang lebih maju dan sejahtera kini mulai menunjukkan arah
yang jelas. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Provinsi Papua sepakat memperkuat kolaborasi
percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Dalam pertemuan yang berlangsung
di Jakarta, Sabtu (11/10/2025), Menteri PUPR Dody Hanggodo menerima langsung Gubernur
Papua Matius Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen untuk membahas rencana
strategis pembangunan infrastruktur, perumahan rakyat, serta peningkatan
konektivitas antarwilayah. “Kementerian PUPR siap memperkuat
kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua. Pendekatan kolaboratif yang
dilakukan sejak awal masa jabatan menjadi sinyal positif bagi percepatan
pembangunan di wilayah timur Indonesia,” ujar Menteri Dody Hanggodo. Dalam pertemuan yang berlangsung
penuh semangat tersebut, Gubernur Matius Fakhiri menegaskan bahwa kunjungannya
bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk menindaklanjuti
berbagai agenda pembangunan prioritas. “Kami datang untuk bekerja, bukan
hanya berkoordinasi di atas kertas. Rakyat Papua menunggu hasil nyata, bukan
janji. Karena itu, kami ingin setiap kebijakan dan dukungan pusat dapat
langsung dirasakan oleh masyarakat di lapangan,” tegas Gubernur Fakhiri. Ia menjelaskan bahwa tantangan
utama pembangunan di Papua bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan juga
pemerataan hasil pembangunan hingga ke daerah pedalaman. Oleh sebab itu,
kolaborasi lintas sektor dan sinergi dengan pemerintah pusat sangat dibutuhkan
agar Papua tidak tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan
sejumlah kesepakatan strategis antara Pemprov Papua dan Kementerian PUPR. Di
antaranya adalah: Pembangunan rumah layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Peningkatan infrastruktur dasar
seperti air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum di kawasan pegunungan. Percepatan pembangunan jalan dan
jembatan penghubung antarwilayah, terutama untuk membuka akses ekonomi baru di
daerah yang masih terisolasi. Menteri Dody menegaskan bahwa
program-program tersebut akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) serta memperhatikan karakteristik geografis dan
sosial masyarakat Papua. “Kami akan memastikan pembangunan
berjalan dengan pendekatan yang sesuai kondisi lokal. Papua memiliki tantangan
tersendiri, tapi dengan kerja sama yang solid, hasilnya pasti bisa dirasakan
langsung oleh rakyat,” ungkap Menteri PUPR. Gubernur Matius Fakhiri
menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mengedepankan prinsip
tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus pada transparansi, efisiensi,
dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. “Kami ingin seluruh proyek
pembangunan di Papua berjalan dengan jujur, tepat sasaran, dan berorientasi
pada hasil. Dukungan penuh dari Pemerintah Pusat akan kami imbangi dengan kerja
keras dan tanggung jawab di daerah,” tuturnya. Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen
menambahkan bahwa pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan pengawasan
internal serta memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan
pembangunan. “Pembangunan bukan hanya urusan
pemerintah, tapi juga milik masyarakat. Karena itu, kami ingin rakyat Papua
ikut mengawasi dan merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya. Pertemuan antara Kementerian PUPR
dan Pemerintah Provinsi Papua ini menjadi momentum penting dalam memperkuat
sinergi pusat dan daerah. Dengan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, harapan menuju Papua yang maju,
adil, dan sejahtera kini semakin dekat untuk diwujudkan. “Kita tidak boleh berjalan
sendiri-sendiri. Papua adalah bagian penting dari Indonesia. Kolaborasi yang
kuat akan membawa hasil besar bagi rakyat,” tutup Menteri Dody Hanggodo. Penulis: Jid Editor: GF
14 Okt 2025, 04:59 WIT
Pemkab Mimika Digeber Audit BPK: Wabup Kemong Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Kunci
Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Mimika kini tengah menjadi sorotan publik setelah Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit kepatuhan terhadap belanja daerah.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah
berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi. Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, menegaskan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
agar bersikap kooperatif serta menyiapkan seluruh dokumen pendukung yang
dibutuhkan oleh tim auditor BPK. Pernyataan tegas tersebut disampaikannya saat
memimpin apel gabungan ASN di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, Senin
(13/10/2025). “Audit ini bukan sekadar
formalitas tahunan, tapi momentum untuk membuktikan bahwa Pemkab Mimika mampu
mengelola anggaran secara jujur, transparan, dan sesuai aturan. Saya minta
semua OPD jangan menunggu diminta baru menyiapkan dokumen. Kita harus proaktif,”
tegas Wabup Kemong dalam arahannya. Menurut Wabup Kemong, pemeriksaan
yang dilakukan oleh BPK justru menjadi alat evaluasi dan pembenahan sistem
keuangan daerah. Pemerintah, katanya, tidak boleh memandang audit sebagai
bentuk intimidasi, melainkan sebagai upaya memperkuat integritas dan efisiensi
belanja publik. “Kita tidak boleh takut diaudit.
Yang perlu kita takutkan adalah ketika kita tidak tertib administrasi. Audit
ini adalah cermin untuk memperbaiki diri agar ke depan lebih baik lagi,”
ujarnya. Ia menegaskan pula bahwa dirinya
tidak ingin lagi mendengar adanya temuan berulang seperti penggunaan anggaran
tidak tepat sasaran, perbedaan data belanja, maupun laporan pertanggungjawaban
yang tidak sesuai realisasi lapangan. “Kita harus tunjukkan bahwa
Mimika bisa bekerja tertib, efisien, dan bertanggung jawab. Tahun ini saya
ingin hasil audit kita jauh lebih baik dari sebelumnya,” sambungnya dengan nada
tegas. Sementara itu, Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Tappi Mallisa,
mengungkapkan bahwa tim BPK RI Perwakilan Papua Tengah telah tiba di Mimika dan
mulai bekerja sejak awal pekan ini. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 50
hari kerja ke depan, dengan fokus pada belanja barang dan jasa serta belanja
modal untuk tahun anggaran 2024 hingga triwulan ketiga 2025. “Tim BPK akan melakukan audit
selama 50 hari. Mereka fokus menilai kepatuhan belanja daerah terhadap aturan
dan realisasi di lapangan,” jelas Marthen. Ia menambahkan, pihaknya bersama
seluruh OPD sudah menyiapkan seluruh dokumen pendukung, termasuk laporan
penggunaan anggaran, bukti transaksi, hingga dokumen Standar Satuan Harga (SSH)
yang menjadi acuan dalam proses pembelanjaan pemerintah daerah. “Kami sudah siapkan semuanya. Ini
bagian dari tanggung jawab administratif kami agar pemeriksaan berjalan
lancar,” pungkasnya. Pemkab Mimika berharap proses
audit kali ini menghasilkan rekomendasi konstruktif yang dapat memperkuat tata
kelola pemerintahan daerah. Evaluasi BPK diharapkan tidak hanya fokus pada
temuan administratif, tetapi juga memberikan arah pembenahan sistem keuangan
agar lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, Wabup Kemong berjanji
akan memantau langsung proses tindak lanjut hasil audit dan memastikan setiap
OPD menindaklanjuti catatan dari BPK secara cepat dan tuntas. “Hasil audit bukan akhir, tapi
awal untuk memperbaiki kinerja. Kita ingin Mimika jadi contoh daerah yang mampu
bertransformasi menuju tata kelola keuangan yang transparan dan modern,”
tutupnya. Penulis: Jid Editor: GF
14 Okt 2025, 03:25 WIT
Pemkab Mimika Tegaskan Majukan Pendidikan: Wabup Serahkan SK Plt Kepala SMAN 1 Mimika
Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah
Kabupaten Mimika kembali menegaskan komitmennya untuk menata dunia pendidikan
agar lebih profesional dan berorientasi pada mutu. Hal itu dibuktikan dengan
penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SMA Negeri
1 Mimika oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, kepada Yeniy Gogani, yang
resmi ditunjuk menggantikan pejabat sebelumnya. Penyerahan SK Bupati Mimika Nomor
800.1.11.1/113/2025 ini dilakukan secara langsung oleh Wabup Kemong di aula
sekolah pada Senin (13/10/2025), disaksikan oleh jajaran guru, staf
administrasi, serta perwakilan Dinas Pendidikan Mimika. Momen ini menjadi babak
baru bagi salah satu sekolah tertua dan paling berpengaruh di Kabupaten Mimika. SK yang diserahkan Wakil Bupati
Mimika tersebut sekaligus membatalkan penunjukan sebelumnya yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Pendidikan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Mimika
untuk memastikan setiap proses mutasi atau pengangkatan jabatan strategis,
termasuk di sektor pendidikan, berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip
profesionalitas. “Kami ingin memastikan bahwa
seluruh proses penunjukan jabatan, terutama di bidang pendidikan, dilakukan
secara prosedural dan transparan agar menghasilkan pemimpin yang benar-benar
layak dan mampu membawa perubahan,” tegas Wabup Kemong dalam sambutannya. Emanuel Kemong juga menambahkan
bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung sekolah-sekolah di Mimika agar
dapat berkembang lebih maju, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan
abad ke-21 yang menuntut guru dan siswa lebih adaptif, kreatif, dan berkarakter. Sebagai salah satu sekolah
unggulan dan tertua di Mimika, SMA Negeri 1 memiliki peran penting dalam
mencetak generasi penerus bangsa. Dalam arahannya, Wabup Kemong mengajak
seluruh guru dan tenaga pendidik di sekolah tersebut untuk bekerja dengan
semangat baru di bawah kepemimpinan Plt Kepala Sekolah yang baru. “Kita berharap SMAN 1 Mimika bisa
terus berbenah, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjadi contoh bagi
sekolah-sekolah lainnya di Mimika,” ujar Wabup. Ia juga memberikan pesan moral
agar kepemimpinan yang baru tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga
pada pembentukan karakter siswa yang berintegritas, berdisiplin, dan mencintai
tanah Papua. Dalam kesempatan itu, Wabup
Kemong juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan para guru. Ia menyampaikan
apresiasi tinggi atas dedikasi dan kerja keras mereka selama ini dalam mendidik
generasi muda Mimika di tengah berbagai keterbatasan sarana dan prasarana. “Guru adalah ujung tombak
perubahan bangsa. Pemerintah akan terus berupaya memberikan perhatian khusus
terhadap kesejahteraan dan pengembangan kompetensi guru di Mimika,” tutur Wabup
Kemong. Selain itu, ia menekankan bahwa
pendidikan bukan sekadar soal prestasi akademik, melainkan juga tentang
menumbuhkan nilai kemanusiaan, toleransi, dan cinta tanah air di dalam diri
setiap siswa. Pemkab Mimika melalui Dinas
Pendidikan juga merencanakan program penguatan kapasitas kepala sekolah dan
tenaga pendidik, termasuk pelatihan manajemen sekolah, pelatihan kurikulum
merdeka, dan penguatan karakter berbasis budaya lokal. Kebijakan ini diharapkan dapat
meningkatkan kualitas tata kelola sekolah dan memperkuat peran kepala sekolah
sebagai manajer pendidikan yang efektif. “Kami ingin setiap kepala sekolah
memiliki visi kepemimpinan yang kuat, mampu membimbing guru, serta menjadikan
sekolahnya sebagai tempat yang inspiratif bagi para siswa,” ujar Wabup Kemong
menutup sambutannya. Penulis: Jid Editor: GF
14 Okt 2025, 03:20 WIT
“Guru Harus Lebih dari Sekadar Pintar!” Disdik Mimika Tegaskan Evaluasi Total Profesionalitas Guru
Papuanewsonline.com, Timika — Kasus
dugaan ujaran rasisme di SMP Kalam Kudus Timika terus bergulir dan kini
mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Mimika. Dinas Pendidikan
(Disdik) Mimika menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap
profesionalitas guru dan pola pendidikan di sekolah tersebut, menyusul protes
keras para orang tua murid yang menilai insiden itu bukan kejadian pertama. Kepala Dinas Pendidikan Mimika,
Jeni Ohestin Usmani, menegaskan bahwa langkah evaluasi ini bukan sekadar reaksi
spontan atas peristiwa viral, melainkan upaya sistematis untuk mengidentifikasi
akar masalah — apakah berasal dari sistem pendidikan yang lemah atau guru yang
tidak memenuhi standar profesionalitas. “Kita akan evaluasi bersama,
apakah yang salah itu pola pendidikannya atau gurunya yang tidak memenuhi
syarat profesional sebagai guru,” tegas Jeni Usmani saat diwawancarai awak
media usai menghadiri aksi penolakan rasisme di halaman Sekolah Kalam Kudus,
Senin (13/10/2025). Dalam keterangannya, Jeni
menekankan bahwa seorang guru tidak boleh hanya diukur dari kecerdasan
akademiknya semata. Tugas utama seorang pendidik, katanya, adalah membentuk
karakter, sikap, dan empati sosial peserta didik, bukan hanya sekadar
mengajarkan rumus dan teori. “Guru bukan hanya dituntut
pintar, tapi juga berkarakter dan mampu menanamkan nilai kemanusiaan serta
menghargai keberagaman,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi refleksi
penting bagi seluruh lembaga pendidikan di Mimika. Menurut Jeni, banyak sekolah
yang masih menitikberatkan pada prestasi akademik tanpa memberi ruang cukup
bagi pembentukan kepribadian dan etika sosial siswa — padahal hal itu adalah
pondasi utama menciptakan masyarakat yang beradab dan toleran. Kepala Disdik Mimika juga
menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat dan yayasan dalam
mendirikan serta mengelola sekolah, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Namun, ia mengingatkan bahwa karena mayoritas siswa di Sekolah Kalam Kudus
berasal dari masyarakat Mimika, maka pemerintah memiliki kewajiban moral dan
hukum untuk melindungi hak-hak mereka sebagai peserta didik. “Meski para guru di Kalam Kudus
direkrut oleh pihak yayasan, pemerintah tetap berkewajiban melakukan evaluasi,”
tegasnya. Disdik Mimika juga menerima
laporan dari sejumlah orang tua yang menyebutkan bahwa praktik rasisme di
lingkungan sekolah itu sudah terjadi berulang kali. Hal ini memperkuat alasan
bagi pemerintah untuk turun langsung dan melakukan penilaian objektif terhadap
mutu pengajaran dan perilaku tenaga pendidik di sekolah tersebut. Jeni Usmani menegaskan, setelah
proses evaluasi selesai, Disdik tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas
kepada pihak yang terbukti lalai — baik itu guru kelas, tenaga pendidik, maupun
siswa pelaku tindakan rasis. Ia juga mengimbau agar semua
kepala sekolah dan guru di Mimika menjadikan kasus ini sebagai pelajaran
penting dalam membangun budaya sekolah yang toleran dan humanis. “Kejadian di Kalam Kudus harus
menjadi pengingat bagi semua sekolah. Kita sama-sama tidak mengharapkan hal
seperti ini terjadi lagi,” ujarnya dengan nada tegas. Sebagai langkah pencegahan,
Disdik Mimika akan mendorong program edukasi anti-bullying dan pelatihan guru
tentang pendidikan karakter berbasis keberagaman, agar sekolah dapat
benar-benar menjadi ruang aman bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang suku,
ras, atau latar belakang sosial. Kasus Kalam Kudus telah membuka
mata banyak pihak bahwa pendidikan bukan sekadar urusan nilai dan ijazah,
tetapi tentang membentuk manusia yang menghargai sesama. Evaluasi yang
dilakukan Disdik Mimika diharapkan tidak hanya menyelesaikan kasus ini, tetapi
juga menjadi langkah awal menuju sistem pendidikan yang lebih berempati,
setara, dan berkeadilan sosial. “Kami ingin sekolah di Mimika
bukan hanya mencetak anak pintar, tapi anak yang berkarakter dan menghormati
keberagaman,” tutup Jeni Usmani. Penulis: Jid Editor: GF
14 Okt 2025, 03:11 WIT
Aksi Protes di Depan Sekolah Kalam Kudus Timika: Orang Tua Murid Desak Penghentian Rasisme
Papuanewsonline.com, Mimika — Suasana
di depan Sekolah Kristen Kalam Kudus Timika pagi ini berubah menjadi lautan
protes. Puluhan orang tua murid, didominasi oleh keluarga asli Papua, menggelar
aksi damai menuntut keadilan dan penghentian praktik rasisme yang diduga
terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Aksi ini merupakan respons keras
terhadap dugaan ucapan rasis yang dilontarkan antar murid kelas VII Salomon
saat kegiatan literasi pada Jumat (10/10/2025). Salah satu murid yang menjadi
korban adalah Brigita Glori Kristiani Lokbere, siswa SMP di sekolah itu. “Kami tidak akan diam saat
anak-anak kami dilecehkan dengan sebutan rasis. Ini bukan sekadar ucapan — ini
menyakiti martabat kami sebagai manusia Papua,” ujar seorang orang tua dengan
suara bergetar. Dalam aksi yang berlangsung
tertib tersebut, para orang tua murid membentangkan berbagai pduk bernada
protes keras terhadap rasisme. Pesan-pesan itu sarat makna, di antaranya: “Kalau saya monyet, saya tidak
sekolah.” “Stop rasis di tanah kami, karena
monyet tidak pernah cari makan di daerah manusia tetapi manusia lah cari makan
di daerah monyet.” “Papua bukan tanah kosong. Kami
bukan monyet, kami manusia.” “Stop Rasisme Wujudkan Persatuan!
Rasisme bukan hanya melukai hati, tapi juga memecah belah bangsa.” Selain isu rasisme, massa juga
menyuarakan penolakan terhadap praktik bullying yang masih marak di sekolah,
mulai dari ejekan “bodoh”, “tolol”, “jelek”, hingga “lemah”. Menurut mereka,
praktik-praktik tersebut tidak boleh dibiarkan tumbuh dalam dunia pendidikan
yang seharusnya menjadi tempat aman dan membentuk karakter. “Sekolah harus jadi rumah kedua
yang aman, bukan tempat anak-anak kami dicaci maki dan direndahkan,” tegas
salah satu perwakilan orang tua. Merespons gelombang aksi ini, Kepala
Dinas Pendidikan Mimika, Jenni O. Usmani, didampingi perwakilan DPRK Mimika dan
pihak sekolah, turun langsung menemui massa. Mereka mengajak dialog terbuka
untuk mendengar aspirasi dan keluhan orang tua murid. Jenni menegaskan bahwa pemerintah
daerah akan menindaklanjuti kasus ini secara serius dan memastikan tidak ada
bentuk diskriminasi yang dibiarkan berkembang di lingkungan sekolah. “Kami akan
lakukan evaluasi dan pembinaan menyeluruh. Ini tidak boleh dibiarkan,” ujarnya. Perwakilan sekolah pun
menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan berkomitmen membangun lingkungan
belajar yang lebih inklusif, menghargai keberagaman, dan melibatkan siswa dalam
program edukasi toleransi serta anti-bullying. Orang tua murid meminta pihak
sekolah membuat mekanisme pencegahan dan sanksi tegas terhadap tindakan rasisme
dan bullying, termasuk pembinaan khusus bagi siswa dan tenaga pendidik. Mereka
juga menginginkan sekolah lebih aktif mengedukasi murid tentang nilai-nilai
kemanusiaan, kesetaraan, dan persatuan bangsa. “Kami tidak ingin kasus seperti
ini terulang. Anak-anak kami berhak belajar dengan damai dan bermartabat,”
tutur seorang ibu yang turut memimpin aksi. Aksi damai ini berlangsung dengan
pengawalan aparat keamanan dan berakhir dengan kesepakatan untuk melakukan pertemuan
lanjutan antara orang tua, pihak sekolah, dan Dinas Pendidikan. Penulis: Abim Editor: GF
14 Okt 2025, 02:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
