Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan
keseriusan dalam memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai salah
satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025–2029. Komitmen ini ditegaskan oleh Deputi
Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa (Hanneg Kesbang),
Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhoni, saat membuka Rapat Koordinasi Analisis
Strategi Kementerian/Lembaga dalam Mendukung Penguatan IKLN, di Jakarta, Rabu
(17/9/25). “Keamanan laut bukan sekadar
urusan militer. Ia juga mencakup penegakan hukum, budaya keselamatan,
perlindungan lingkungan, pemberantasan narkotika, hingga pembinaan masyarakat
pesisir. Semua aspek ini harus berjalan seiring agar indeks keamanan laut benar-benar
tercapai dan memberi manfaat nyata bagi bangsa,” ujar Purwito. Purwito menyoroti adanya tumpang
tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum laut yang dinilai menghambat
efektivitas operasi. Karena itu, ia menegaskan sinergi lintas sektor adalah
kunci utama. “Kemenko Polkam berperan sebagai
koordinator sekaligus motor penggerak. Dengan modernisasi alutsista,
peningkatan kualitas SDM, serta sinkronisasi regulasi, laut Indonesia akan
lebih aman, berdaya saing, sekaligus mendukung kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Rakor yang dihadiri perwakilan 31
kementerian dan lembaga itu menampilkan beragam masukan penting: KNKT menyoroti keterbatasan
jumlah investigator pelayaran yang hanya 9 orang. TNI Angkatan Laut menyampaikan
kesenjangan kebutuhan ideal 250 kapal perang dibanding realisasi 166 unit,
ditambah kendala BBM, radar, dan logistik. Kesatuan Penjagaan Laut dan
Pantai (KPLP) menekankan pengawasan keselamatan pelayaran serta pencegahan
pencemaran laut. KLH mengungkap keterbatasan
armada dan personel dalam menindak pencemaran laut. Polairud Polri mengakui
intensitas patroli udara dan laut tinggi, namun wilayah pengawasan yang luas
masih jadi kendala. KKP mengangkat isu perbedaan
metode penghitungan coverage area antar instansi serta minimnya anggaran BBM
dan satelit komunikasi. BRIN menawarkan kajian riset
terkait standar kapal patroli, sistem pemantauan, dan sinkronisasi regulasi. BNN mengingatkan ancaman
narkotika lewat jalur laut serta dampaknya terhadap ekspor perikanan. Setneg menekankan pentingnya
metodologi pengukuran IKLN yang kredibel agar diakui internasional. BMKG menyatakan siap mendukung
dengan data cuaca ekstrem laut untuk mitigasi kecelakaan. Sementara itu, Bakamla menegaskan
manfaat luas dari IKLN. Bagi pemerintah, ia menjadi dasar pembentukan postur
keamanan laut nasional. Bagi akademisi, sebagai bahan riset dan kajian
strategis. Sedangkan bagi dunia usaha, IKLN adalah indikator penting untuk
investasi maritim. Riset bahkan menunjukkan kenaikan
satu poin IKLN berbanding lurus dengan meningkatnya nilai investasi di sektor
maritim. Karena itu, Bakamla mendorong adanya peningkatan kualitas data,
konsistensi koordinasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar IKLN
benar-benar kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui rakor ini, Kemenko Polkam
menandai langkah awal penting menuju tata kelola keamanan laut yang lebih
terpadu, modern, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. “Dengan komitmen bersama seluruh
K/L, target penguatan IKLN diharapkan dapat tercapai sesuai RPJMN 2025–2029.
Laut Indonesia yang aman bukan hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga
menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” tutup Purwito.(GF)
19 Sep 2025, 02:40 WIT
Kemenko Kumham Imipas mengadakan FGD dan Sinkronisasi Kebijakan Roylati Musik
Papuanewsonline.com, Jakarta –
Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki tata kelola
royalti musik nasional. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Focus Group
Discussion (FGD) Koordinasi dan Sinkronisasi Regulasi dan Kebijakan Tata Kelola
Royalti Musik Nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Hukum,
HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI. FGD yang berlangsung pada Rabu
(17/9/25) ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat
pemerintah, penggiat musik, hingga pelaku industri. Forum ini sekaligus menjadi
ruang strategis untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini membayangi
sistem pengelolaan royalti di Indonesia: kurangnya pemahaman, kerumitan
prosedur, serta rendahnya transparansi. Kemenko Kumham Imipas sebelumnya
mengidentifikasi sejumlah persoalan krusial dalam tata kelola royalti musik. Di
antaranya, minimnya pemahaman masyarakat, pelaku usaha, bahkan aparat penegak
hukum mengenai mekanisme pengelolaan royalti. Selain itu, prosedur pemungutan
dan pendistribusian royalti dinilai masih belum jelas tersosialisasi, serta
lemahnya keterbukaan laporan keuangan yang memicu turunnya kepercayaan publik
terhadap lembaga pengelola royalti. Dalam pembukaan, Asisten Deputi
Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual,
Syarifuddin, menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah merumuskan solusi
bersama. “FGD ini adalah ruang diskusi
sekaligus momentum untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat tata kelola
royalti, serta membangun sistem yang lebih transparan, adil, dan akuntabel,”
ujarnya. Senada, Deputi Bidang Koordinasi
Hukum, Nofli, menekankan bahwa royalti bukanlah beban administratif semata. “Royalti adalah imbalan ekonomi
yang adil atas kerja keras para kreator. Forum ini harus kita jadikan sebagai
titik awal transformasi tata kelola royalti di Indonesia,” tegasnya. FGD ini juga menghadirkan musisi
sekaligus pencipta lagu, Satriyo Yudi Wahono (Piyu Padi). Ia menyoroti
pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme lisensi sebelum membicarakan distribusi
royalti. “Lisensi adalah izin dari
pencipta karya sebelum terjadi pemanfaatan secara komersial. Jika lisensi sudah
dilaksanakan dengan benar, barulah pembicaraan tentang royalti bisa berjalan
adil. Harapan kami, hak ekonomi dari pertunjukan musik benar-benar bisa
diterima para pencipta lagu secara proporsional,” jelas Piyu. FGD ini menghasilkan kesepakatan
awal mengenai tiga pilar utama tata kelola royalti ke depan yaitu, harmonisasi
regulasi agar aturan lebih sinkron dan mudah diterapkan, penguatan kelembagaan
untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga pengelola royalty dan penyederhanaan
prosedur serta edukasi agar masyarakat dan pelaku usaha lebih memahami hak dan
kewajibannya. Kemenko Kumham Imipas menegaskan
bahwa pihaknya akan menjadi fasilitator sekaligus pengawal seluruh hasil
diskusi. Aspirasi, kritik, dan pandangan dari para pemangku kepentingan akan
dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan konkret bagi penguatan regulasi dan
tata kelola royalti musik nasional.(GF)
19 Sep 2025, 02:37 WIT
Pemerintah Provinsi Papua Gelar Forum Data 2025
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Pemerintah Provinsi Papua menggelar Forum Data Provinsi Papua Tahun 2025
sebagai salah satu upaya strategis memperkuat implementasi Satu Data Indonesia
(SDI) di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (18/9/25) ini
dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua,
MB Setyo Wahyudi, mewakili Penjabat Gubernur Papua. Dalam sambutan tertulis yang
dibacakan Setyo, Pj Gubernur menegaskan bahwa data memegang peranan vital dalam
proses pembangunan. Menurutnya, tanpa data yang akurat, mutakhir, dan dapat
dipertanggungjawabkan, arah kebijakan dan program pemerintah berisiko tidak
tepat sasaran. “Data adalah fondasi dari
kebijakan. Dengan data yang valid, program pembangunan Papua akan berjalan
lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan,” tegasnya. Forum Data ini diikuti oleh
seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua serta perwakilan OPD
dari kabupaten/kota terpilih yang menjadi pengampu Data Sektoral Strategis
Daerah (DSSD). Salah satu agenda utama forum adalah penandatanganan Berita
Acara Perencanaan Data Sektoral Strategis Daerah, yang menandai komitmen
bersama dalam penguatan pengelolaan data sektoral di Papua. Kepala Dinas Kominfo Provinsi
Papua, Jeri Agu Yudianto, selaku Walidata, memaparkan capaian pengelolaan data
sektoral di Papua. Ia menjelaskan daftar perencanaan data, jenis data yang
digunakan, data yang telah terisi, hingga data yang berhasil divalidasi oleh
Walidata bersama BPS Provinsi Papua sebagai pembina data. “Forum ini menjadi momentum
penting untuk memperkuat sinergi antar-instansi dalam menghadirkan data
berkualitas. Hanya dengan data yang solid, pembangunan Papua bisa diarahkan
secara lebih inklusif dan akuntabel,” ungkap Jeri. Melalui forum ini, Pemerintah
Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menempatkan data sebagai landasan
pembangunan. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam memastikan
setiap kebijakan didasarkan pada informasi yang valid, sehingga manfaat
pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kualitas data yang semakin
baik, Papua diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat
top-down, tetapi juga partisipatif, berkeadilan, dan sesuai kebutuhan nyata
masyarakat di lapangan. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:31 WIT
RSUP Jayapura Jadi Penutup Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran
Rakabuming Raka, di Tanah Papua resmi ditutup dengan peninjauan ke Rumah Sakit
Umum Pusat (RSUP) Jayapura, Kamis (18/9/25). Kehadiran Wapres disambut hangat
oleh para pegawai rumah sakit yang tampak antusias menyambut rombongan. Kunjungan ini dilakukan setelah
Wapres Gibran sebelumnya meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Hamadi dan Pasar
Youtefa. Peninjauan ke RSUP Jayapura menjadi salah satu agenda penting,
mengingat rumah sakit ini diharapkan menjadi rujukan utama layanan kesehatan
masyarakat Papua. Direktur Jenderal Kesehatan
Lanjutan Kementerian Kesehatan, dr. Azhar Jaya, menyampaikan bahwa Wapres
Gibran merasa puas setelah melihat langsung kesiapan operasional, fasilitas,
dan pelayanan rumah sakit tersebut. “Nanti hasil kunjungan ini akan
disampaikan ke Presiden untuk segera meresmikan RSUP Jayapura agar benar-benar
menjadi kebanggaan rakyat Papua,” kata Azhar. Ia menambahkan, dengan hadirnya
RSUP Jayapura, sebagian besar kasus penyakit yang sebelumnya harus dirujuk ke
Makassar atau Surabaya kini bisa ditangani langsung di Papua. “Semuanya bisa selesai di sini.
Ini tentu akan sangat membantu masyarakat Papua dan mengurangi beban biaya
perjalanan maupun perawatan,” ujarnya. Azhar juga menegaskan bahwa
standar pelayanan RSUP Jayapura setara dengan rumah sakit besar di Pulau Jawa. Direktur RSUP Jayapura, Petronela
M. Risamasu, menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melayani pasien dengan
jumlah yang cukup signifikan. Saat ini tercatat 450 pasien rawat jalan, 12
pasien rawat inap, dan 2 kasus operasi yang sudah ditangani. “Kami siap melayani masyarakat
Papua dengan sepenuh hati. Fasilitas yang diberikan pemerintah pusat sudah
sangat lengkap dan modern. Mudah-mudahan kehadiran RSUP Jayapura dapat menjawab
kebutuhan kesehatan masyarakat Papua,” pungkasnya. Dengan adanya RSUP Jayapura,
pemerintah berharap masyarakat Papua mendapatkan akses kesehatan yang lebih
mudah, cepat, dan berkualitas. Rumah sakit ini diharapkan tidak hanya menjadi
pusat layanan kesehatan, tetapi juga simbol kemajuan dan perhatian negara bagi
rakyat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:29 WIT
Wapres Gibran Tinjau PPI Hamadi Didampingi Pj Gubernur Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan
kerja ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi, Jayapura, Kamis (18/9/25).
Dalam agenda tersebut, Wapres didampingi Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus
Fatoni, yang menegaskan bahwa Papua memiliki potensi perikanan yang sangat
besar dan strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. PPI Hamadi selama ini dikenal
sebagai salah satu sentra perikanan terbesar di Jayapura, dengan aktivitas
nelayan dan pedagang ikan yang cukup tinggi setiap harinya. Kunjungan Wapres
Gibran menjadi perhatian masyarakat sekitar yang antusias menyambut orang nomor
dua di Indonesia itu. Dalam keterangannya, Pj Gubernur
Agus Fatoni menyampaikan bahwa potensi laut Papua sangat melimpah, namun belum
sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu kendalanya adalah
keterbatasan infrastruktur di PPI Hamadi. “Potensi perikanan di Papua cukup
besar, tapi harus kita dukung dengan pembenahan sarana dan prasarana, termasuk
penataan kawasan agar lebih tertib dan produktif,” ujar Fatoni. Menurutnya, penataan kawasan
sangat penting agar pedagang ikan memiliki tempat yang layak tanpa mengganggu
fungsi utama pelabuhan. Dengan pengelolaan yang baik, PPI Hamadi diyakini mampu
menjadi pusat ekonomi baru di Jayapura. Fatoni juga menyampaikan
apresiasinya atas kunjungan Wapres Gibran yang melihat langsung kondisi di
lapangan. Ia menilai kehadiran Wapres akan memperkuat perhatian pemerintah
pusat terhadap pembangunan sektor perikanan di Papua. “Kami berterima kasih kepada
Bapak Wapres. Dengan kunjungan ini, pemerintah pusat bisa langsung melihat
realita di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran untuk
masyarakat Papua,” tutupnya. Selain meninjau aktivitas
nelayan, Wapres Gibran juga berdialog singkat dengan pedagang ikan yang
berharap adanya perbaikan fasilitas seperti tempat pelelangan, area
penyimpanan, dan sarana kebersihan. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:27 WIT
Wali Kota Jayapura Serahkan Proposal Pembangunan Pasar Modern ke Wapres Gibran
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyerahkan proposal pembangunan Pasar Modern
Youtefa kepada Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian
kunjungan kerja Wapres di Jayapura, Kamis (18/9/25). Momen penyerahan dilakukan
langsung saat Gibran meninjau kondisi Pasar Youtefa, salah satu pusat
perekonomian utama di Abepura, Kota Jayapura. Kunjungan Wapres Gibran mendapat
sambutan hangat dari pedagang maupun masyarakat sekitar. Kehadirannya tidak
hanya sekadar agenda pemerintahan, tetapi juga menjadi energi positif bagi
pelaku usaha kecil yang sehari-hari menggantungkan hidup di pasar tersebut.
Wapres bahkan menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah pedagang,
mendengarkan langsung keluhan serta harapan mereka. Dalam keterangannya, Wali Kota
Abisai Rollo menegaskan bahwa usulan pembangunan pasar modern merupakan salah
satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan
sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat Jayapura. “Kami ingin Pasar Youtefa tidak
hanya menjadi pusat transaksi, tapi juga ikon perdagangan modern di Papua.
Dengan infrastruktur yang lebih baik, pedagang akan lebih nyaman, pembeli pun
merasa aman, dan produk lokal bisa lebih bersaing,” jelas Abisai. Proposal tersebut memuat rencana
peningkatan fasilitas pasar, mulai dari renovasi fisik bangunan, penataan kios,
sistem kebersihan dan sanitasi, hingga pengelolaan berbasis digital. Pembangunan pasar modern diyakini
akan memberikan dampak luas, tidak hanya pada peningkatan omzet pedagang,
tetapi juga membuka peluang bagi produk-produk lokal untuk menembus pasar yang
lebih besar, termasuk sektor pariwisata. Selain itu, dengan fasilitas yang
lebih representatif, Pasar Youtefa diharapkan mampu menjadi wajah baru Jayapura
sebagai kota modern yang tetap berakar pada budaya lokal. Wapres Gibran, yang menerima
proposal tersebut, menyatakan akan segera menindaklanjuti usulan tersebut
melalui koordinasi lintas kementerian. Ia juga menekankan pentingnya
pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Papua. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:24 WIT
Polemik Jargon Baru “Mimika Rumah Kita” di Tengah Identitas Asli Daerah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Perdebatan publik di Kabupaten Mimika kian menghangat setelah Pemerintah Daerah
melalui kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong
gencar mensosialisasikan jargon baru “Mimika Rumah Kita”. Jargon ini mulai
digaungkan dalam berbagai acara besar, seremonial, hingga kegiatan resmi
pemerintahan. Namun, langkah tersebut justru menuai penolakan keras dari
masyarakat adat. Masyarakat Amungme dan Kamoro
menilai jargon tersebut berpotensi menggeser eksistensi identitas asli Mimika
yang telah melekat sejak lama, yakni “Eme Neme Yauware”, yang memiliki makna
mendalam: Bersatu, Bersaudara, Membangun. Identitas ini dianggap bukan
sekadar slogan, melainkan simbol kultural yang menyatukan masyarakat lokal. Penolakan masyarakat adat tidak
hanya disampaikan melalui forum-forum resmi, tetapi juga ramai di jagat media
sosial. Unggahan dengan tagar #SaveEmeNemeYauware bermunculan, sebagai bentuk
protes terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap mengabaikan sejarah
dan nilai luhur masyarakat Mimika. Ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK),
Refael Taurekeyau, menyatakan sikap tegas menolak jargon baru tersebut. “Saya, Ketua APK, dengan tegas
menolak slogan Mimika Rumah Kita. Identitas kita adalah Eme Neme
Yauware, itu simbol dan harga diri masyarakat Kamoro. Pemerintah harus
mengembalikannya sebagai jargon utama Mimika,” tegas Refael. Menanggapi polemik ini, Ketua
Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, mengingatkan agar persoalan ini
dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dari aspek
hukum dan kebudayaan. “Elite politik maupun pemerintah
harus bijak menyikapi persoalan ini. Eme Neme Yauware adalah identitas
asli yang lahir dari masyarakat Mimika, dan itu harus dihormati,” ujarnya. Elinus juga mendorong pemerintah
daerah untuk membuka ruang dialog bersama tokoh adat, pemuda, dan masyarakat
sipil, agar tercipta kesepahaman dan tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Bagi masyarakat adat Mimika, “Eme
Neme Yauware” adalah warisan nilai persatuan yang menyatukan berbagai suku dan
golongan sejak dahulu. Penggantian atau pengaburan jargon ini dikhawatirkan
dapat mengikis rasa memiliki terhadap tanah Mimika yang kaya akan keberagaman. Sejumlah tokoh adat pun
menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengedepankan kearifan lokal sebagai
fondasi membangun daerah, sehingga setiap program dan jargon yang dipilih
selaras dengan jati diri masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:22 WIT
Pengurus Baru IKW Segmanmar Mimika Resmi Dilantik Bersamaan dengan Peringatan Maulid Nabi
Papuanewsonline.com, Mimika –
Ratusan masyarakat tumpah ruah memenuhi Gedung Eme Neme Yauware, Mimika, Kamis
(18/9/25), untuk menghadiri pelantikan pengurus baru Ikatan Kekerabatan Wija
(IKW) Segeri, Mandalle, Ma’rang (Segmanmar) Mimika periode 2025–2030. Momentum
sakral ini digelar bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447
Hijriah, sehingga menambah nuansa religius, kebersamaan, dan persaudaraan. Acara berlangsung meriah
sekaligus khidmat. Berbagai prosesi adat dan budaya turut mewarnai rangkaian
pelantikan, diiringi lantunan sholawat serta penampilan seni tradisi yang
menggambarkan kearifan lokal. Ketua MUI Mimika, KH Muhammad
Amin, dalam ceramahnya menekankan tiga poin penting: meneladani akhlak
Rasulullah SAW, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial.
Pesan tersebut selaras dengan semangat yang diusung oleh IKW Segmanmar dalam
periode kepengurusan barunya. Dengan tema “Maulid Nabi
sebagai Inspirasi Persatuan, Kebersamaan, dan Kepedulian Sosial serta Mampu
Merawat Budaya Wija Segmanmar”, pelantikan ini menjadi penegasan peran
organisasi sebagai wadah pemersatu warga keturunan tiga kerajaan: Segeri,
Mandalle, dan Ma’rang. Prosesi pelantikan ditandai
dengan pembacaan SK kepengurusan periode 2025–2030, ikrar bersama, serta
penyerahan Pataka IKW Segmanmar, simbol persaudaraan dan kesetiaan terhadap
nilai budaya leluhur. Ketua terpilih, Andi Mapparewe,
menyampaikan bahwa IKW Segmanmar yang telah berdiri sejak empat tahun lalu
hadir untuk menyatukan kembali semangat kekerabatan. “Organisasi ini bukan sekadar
wadah silaturahmi, tetapi juga ruang bagi warga Segmanmar di Mimika untuk
berkontribusi nyata, baik melalui kegiatan sosial maupun mendukung program
pembangunan daerah,” ujarnya. Ia menambahkan, IKW memiliki tim
relawan yang aktif membantu masyarakat dalam berbagai bidang kemanusiaan dan
sosial. Mewakili Pemerintah Kabupaten
Mimika, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda, Everth Hindom, menyampaikan
apresiasi tinggi kepada IKW Segmanmar atas perannya dalam menjaga persatuan,
melestarikan budaya, serta mendukung pembangunan di Mimika. “Dengan kepengurusan baru periode
2025–2030, kami berharap IKW Segmanmar semakin solid, lebih maju, serta terus
bersinergi dengan pemerintah dalam memajukan bidang sosial, ekonomi, budaya,
dan pendidikan di Mimika,” tegasnya. Pelantikan ini tidak hanya
menjadi momen regenerasi kepengurusan, tetapi juga momentum penting bagi warga
Segmanmar di Mimika untuk menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari
masyarakat yang aktif, guyub, dan berkomitmen membangun daerah. Penulis: Abim Editor: GF
19 Sep 2025, 02:19 WIT
Wapres Gibran Ajak Anak Panti Belanja Perlengkapan Sekolah di Jayapura
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Suasana haru sekaligus bahagia mewarnai Gramedia Jayapura pada Rabu (17/9/25),
ketika Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara mendadak hadir dan
mengajak 60 anak dari dua panti asuhan berbelanja perlengkapan sekolah.
Kehadiran Wapres Gibran yang tak terduga ini menjadi kejutan manis bagi
anak-anak, yang seketika larut dalam euforia memilih langsung kebutuhan sekolah
mereka. Informasi kedatangan Wapres
Gibran disampaikan secara mendadak melalui koordinasi dengan aparat TNI,
membuat pihak Gramedia harus bergerak cepat menyiapkan segala sesuatu. Meski
serba singkat, suasana penuh kehangatan justru tercipta di dalam toko. Menurut Nonince Merani, Sales
Superintendent Gramedia Jayapura, masing-masing anak diberikan anggaran belanja
sebesar Rp500.000. Dengan dana itu, mereka bebas memilih perlengkapan sekolah
sesuai kebutuhan dan keinginan, mulai dari tas, buku pelajaran, kamus, hingga
alat tulis. “Bapak Wapres membiarkan
anak-anak memilih sendiri barang yang mereka butuhkan. Beliau juga dengan sabar
menunggu dan sesekali bercanda dengan mereka. Suatu kehormatan besar bagi kami
di Gramedia Jayapura bisa menyaksikan langsung momen istimewa ini,” ujar
Nonince. Kebahagiaan anak-anak panti
terlihat jelas. Bukan hanya karena mendapatkan perlengkapan sekolah baru,
tetapi juga karena merasa dihargai, diberi kepercayaan, dan diperhatikan
langsung oleh seorang pemimpin nasional. Bagi sebagian anak, pengalaman
memilih sendiri kebutuhan sekolah di toko besar seperti Gramedia adalah hal
baru yang sangat berkesan. “Ini pengalaman yang luar biasa, kami sangat
senang,” ujar salah satu anak panti dengan penuh semangat. Gaya kepemimpinan Gibran yang
sederhana dan akrab dengan masyarakat kembali terlihat dalam kegiatan ini. Ia
tidak hanya datang untuk melihat, tetapi benar-benar terlibat, bahkan
menyempatkan diri untuk berbincang ringan dengan anak-anak. Nonince berharap kegiatan serupa
dapat berlanjut, bukan hanya di Jayapura, tetapi juga di daerah lain di
Indonesia. “Kami berharap Bapak Wapres bisa sering datang membawa kegiatan
positif seperti ini, karena selain membantu anak-anak, juga memberi semangat
bagi dunia usaha lokal untuk ikut berkontribusi,” katanya. Kunjungan Wapres Gibran kali ini
semakin menegaskan pesan bahwa pembangunan sumber daya manusia, khususnya
anak-anak, tidak hanya bicara soal fasilitas pendidikan, tetapi juga tentang
memberikan motivasi, kebahagiaan, dan pengalaman yang berkesan. Penulis: Jid Editor: GF
19 Sep 2025, 02:15 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
