Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Kejari Mimika Dalami Dugaan Korupsi Proyek Air Bersih
Papuanewsonline.com, Mimika –
Harapan masyarakat pesisir Mimika untuk mendapatkan akses air bersih kembali
terganjal masalah serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika kini tengah mengusut
dugaan korupsi dalam proyek pembangunan instalasi air bersih di sejumlah
wilayah pesisir. Proyek yang seharusnya menghadirkan manfaat vital bagi warga
justru terindikasi bermasalah, memicu kekecewaan dan pertanyaan besar terkait
transparansi serta akuntabilitas pelaksanaannya. Kasi Intelijen Kejari Mimika, Royal
Sihotang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan lapangan di
dua lokasi, yakni Atuka dan Kokonao. Dari hasil tinjauan awal, ditemukan
sejumlah fakta yang mengindikasikan adanya penyimpangan. “Kami baru melakukan cek di dua
tempat yaitu di Atuka dan Kokonao. Dari hasil pengecekan itu memang ada
instalasi air bersih yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Royal,
Rabu (17/9/2025). Fakta bahwa instalasi air bersih
tidak berfungsi di dua lokasi tersebut menambah beban masyarakat yang selama
ini bergantung pada proyek ini. Di beberapa titik, pipa dan tangki air terlihat
terbengkalai, sementara masyarakat masih harus mengandalkan sumber air
tradisional yang jauh dari kata layak. Meski begitu, Royal menegaskan
bahwa temuan tersebut masih dalam tahap pendalaman. Semua data lapangan yang
terkumpul akan menjadi bagian penting dalam materi penyidikan. Kejari Mimika juga berencana
untuk memperluas pengecekan ke dua lokasi lain, yaitu Jita dan Amar. Langkah
ini dilakukan guna mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi proyek serta
memastikan apakah permasalahan yang sama terjadi di seluruh titik pengerjaan. “Kami akan jadwalkan pengecekan
ke lokasi lain agar mendapatkan fakta yang lebih lengkap. Semua ini untuk
memastikan ke mana arah penyelidikan berikutnya,” tambah Royal. Pengusutan dugaan korupsi ini
diharapkan mampu mengungkap secara jelas potensi kerugian negara sekaligus
memastikan adanya tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan
penyimpangan. Royal menegaskan bahwa Kejari
Mimika berkomitmen menjalankan proses hukum secara transparan dan profesional,
dengan tujuan akhir menghadirkan keadilan serta pemulihan hak masyarakat. “Air bersih adalah kebutuhan
mendasar. Kalau proyek ini ternyata diselewengkan, maka itu bukan hanya
merugikan negara, tetapi juga melukai hak dasar masyarakat. Itu yang sedang
kami dalami,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 10:33 WIT
TPA Sempit, 93 Ton Sampah Menggunung: DLH Mimika Ubah Strategi Pengelolaan Sampah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Kabupaten Mimika tengah menghadapi ancaman serius dari timbunan sampah. Setiap
harinya, produksi sampah di Kota Timika mencapai 93 ton, sementara kapasitas Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) kian menipis. Dari total luas 11 hektare, kini hanya 4
hektare yang tersisa dan bisa digunakan. Kondisi ini memaksa Dinas Lingkungan
Hidup (DLH) Mimika untuk mengambil langkah strategis demi mencegah krisis
lingkungan yang lebih parah. Kepala DLH Mimika, Jeffri Deda,
menegaskan bahwa sistem lama pengelolaan sampah dengan pola
“kumpul-angkut-buang” sudah tidak lagi efektif. Pihaknya kini menyiapkan
strategi baru dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. “Mulai sekarang kita minta
masyarakat membiasakan diri memilah sampah, baik plastik, kering, maupun sisa
makanan sebelum diangkut ke TPA. Kalau ini bisa dilakukan, pengelolaan sampah
kita akan jauh lebih mudah,” jelas Jeffri, Rabu (17/9/2025). DLH menilai, keterlibatan aktif
masyarakat menjadi kunci utama untuk mengurangi beban TPA. Dengan pemilahan
dari hulu, proses daur ulang dan pengolahan akan lebih efisien serta bernilai
ekonomi. Tak hanya itu, DLH Mimika
berencana mendirikan Bank Sampah di 21 kelurahan se-Kota Timika. Melalui
program ini, warga dapat menjual sampah yang sudah dipilah dengan harga Rp1.500
per kilogram. Harapannya, masyarakat tidak hanya terdorong menjaga kebersihan,
tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi dari sampah. Sementara itu, sampah organik
akan diolah menjadi pupuk kompos, dan sampah plastik akan didaur ulang melalui
Pusat Daur Ulang (PDU) menjadi bahan bangunan seperti paving block. “Prinsipnya, tidak ada sampah
yang benar-benar terbuang. Kalau masyarakat sadar memilah, semua sampah bisa
diolah kembali,” tambah Jeffri. DLH Mimika juga tengah menyiapkan
perubahan besar dalam tata kelola TPA. Jika selama ini sistem yang digunakan
masih berupa open dumping, ke depan akan beralih ke controlled landfill sesuai
arahan Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini diyakini dapat
mengurangi pencemaran lingkungan, mengelola gas metana yang dihasilkan timbunan
sampah, serta memperpanjang usia TPA yang tersisa. Meski program sudah disiapkan,
Jeffri mengingatkan bahwa keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada
partisipasi warga. Tanpa perubahan pola pikir dan kebiasaan, pengelolaan sampah
di Timika akan tetap menjadi bom waktu. “Kunci ada pada kesadaran
masyarakat. Kalau dari rumah tangga sudah memilah, kita tidak hanya selamatkan
lingkungan, tapi juga wujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan,”
pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
18 Sep 2025, 10:30 WIT
Sidang Korupsi Jembatan Agimuga: Saksi Kunci Ungkap Peran Kabid PUPR dan Kontraktor
Papuanewsonline.com, Mimika –
Proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan sepanjang
8 meter dan bangunan pelengkap di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, kembali
bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura. Sidang yang digelar pada Rabu
(17/9/2025) itu menghadirkan sebanyak 12 orang saksi yang menjadi kunci dalam
mengungkap peran para pihak terkait. Kasus ini menyeret dua terdakwa
utama, yakni MP selaku pihak penyedia jasa (kontraktor) dan AP yang saat itu
menjabat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Mimika. Proyek yang seharusnya
menjadi sarana vital untuk mobilitas masyarakat Agimuga justru diduga sarat
penyimpangan dan merugikan keuangan negara. Kasi Intel Kejaksaan Negeri
(Kejari) Mimika, Royal Sihotang, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan saksi
dilakukan secara bertahap mengingat padatnya jadwal sidang perkara tindak
pidana korupsi di PN Jayapura. “Agenda sidangnya memang tidak
bisa sekaligus. Kalau langsung 12 saksi diperiksa, waktunya tidak cukup. Di PN
Jayapura itu semua daerah di Papua juga sidang di sana, jadi harus bergiliran,”
terang Royal kepada awak media. Ia menambahkan, setiap keterangan
yang disampaikan para saksi akan menjadi bagian penting dalam mengurai
rangkaian peristiwa yang terjadi dalam proyek tersebut. Menurut Royal, dari keterangan
para saksi yang sudah didengar, semakin tergambar jelas peran kedua terdakwa.
Baik peran kontraktor maupun pejabat di PUPR Mimika disebut memiliki kontribusi
terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. “Intinya, keterangan saksi
mendukung untuk menjadi alat bukti. Dari situ kita bisa membuktikan perbuatan
dua terdakwa dalam kasus ini,” tegas Royal. Sidang perkara ini masih akan
terus berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi lainnya. Kejari Mimika
memastikan akan mengawal jalannya persidangan hingga tuntas, dengan harapan
bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kasus ini menjadi sorotan publik
lantaran proyek jembatan tersebut diharapkan menjadi urat nadi akses
transportasi di Distrik Agimuga. Dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat
daerah dan kontraktor memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan dalam proyek
infrastruktur yang seharusnya mendukung pembangunan daerah. Penulis: Abim Editor: GF
18 Sep 2025, 10:25 WIT
Kunker ke Papua, Wapres Gibran Disambut Meriah Pj Gubernur di Bandara Sentani
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Suasana hangat penuh keakraban mewarnai kedatangan Wakil Presiden (Wapres)
Gibran Rakabuming Raka di Bandara Internasional Sentani, Jayapura, Rabu
(17/9/2025). Lawatan orang nomor dua di Indonesia itu disambut langsung oleh Penjabat
(Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Papua. Tiba dengan agenda kunjungan
kerja (kunker) selama dua hari, Gibran hadir bersama sejumlah pejabat tinggi
negara. Sambutan penuh kehormatan diberikan sejak langkah pertama Wapres
menginjakkan kaki di tanah Papua, menandai pentingnya agenda pembangunan yang
akan dibawanya. Selain Pj Gubernur Papua, deretan
pimpinan TNI dan Polri hadir menyambut, antara lain Pangdam XVII/Cenderawasih
Mayjen TNI Amrin Ibrahim, Panglima Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral X)
Mayjen TNI Mar Werijon, Wakapolda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Komandan
Lanud Silas Papare Marsma TNI Mokh. Mukhson, dan Kabinda Papua Brigjen TNI Bayu
Sudarmanto. Kehadiran mereka menunjukkan
soliditas aparat negara dalam menyukseskan agenda kenegaraan di Papua,
sekaligus memastikan kelancaran jalannya kunjungan kerja Wapres. Dalam kunjungan kali ini, Wapres
Gibran dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting yang menyentuh langsung
aspek pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta
program-program kesejahteraan masyarakat. Turut mendampingi Wapres,
sejumlah pejabat tinggi negara seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung, Plt. Kepala Setwapres Al
Muktabar, serta jajaran kementerian dan staf kepresidenan. Kunker ini diharapkan bukan hanya
sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Papua, tetapi juga membawa dampak
nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah paling timur
Indonesia. “Papua memiliki potensi besar,
baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kehadiran Wapres tentu
diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong percepatan
pembangunan di sini,” ujar salah satu pejabat yang hadir menyambut kedatangan
Gibran. Lawatan Gibran akan berlangsung
hingga Kamis (18/9/2025), dengan agenda padat yang menyentuh berbagai aspek
kehidupan masyarakat Papua. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 10:23 WIT
Pj Gubernur Papua Lantik 15 Pejabat Baru
Papuanewsonline.com, Jayapura –
Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni, resmi melantik 15 pejabat baru di
lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang mencakup pejabat tinggi
pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, hingga pejabat fungsional.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Namengkawi Hall, Gedung Negara,
Jayapura, Senin (15/9/2025). Pelantikan tersebut merujuk pada Peraturan
Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah. Dengan adanya aturan ini, sejumlah jabatan sebelumnya berubah
status menjadi pelaksana tugas, sehingga pengisian pejabat definitif menjadi
kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas birokrasi. “Maka pada hari ini, Senin
tanggal 15 September 2025, saya Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni dengan ini
resmi melantik Saudara-saudari yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat
Keputusan Gubernur Papua nomor SK.800.1.3.3 - 10133 dan nomor SK.800.1.3.3 -
10134, sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan
pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua,” tegas Fatoni dalam
sambutannya. Agus Fatoni menekankan bahwa
pelantikan ini tidak hanya sebatas pengisian jabatan kosong, tetapi juga bagian
dari strategi memperkuat kinerja organisasi pemerintah daerah. Dengan adanya
pejabat baru, ia berharap birokrasi Papua semakin efektif, responsif, dan
berorientasi pada pelayanan publik. Ia juga meminta pejabat yang baru
dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok dan fungsi jabatan
masing-masing, serta menguasai regulasi yang berlaku. Dalam arahannya, Pj Gubernur
menegaskan bahwa integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi
fondasi utama pejabat publik. Selain itu, pejabat dituntut untuk menghadirkan
inovasi serta terobosan-terobosan baru yang mampu menjawab tantangan
pemerintahan modern. “Kita harus melakukan inovasi,
melakukan terobosan-terobosan, dan merumuskan cara-cara baru untuk bekerja agar
kinerja kita bisa lebih maksimal,” pesan Fatoni. Dengan pelantikan 15 pejabat ini,
Agus Fatoni optimistis roda pemerintahan Papua dapat berjalan lebih efektif,
terutama dalam menghadapi dinamika pembangunan dan tantangan pelayanan
masyarakat. Ia berharap kehadiran pejabat baru mampu membawa semangat baru
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak
kepada masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 10:08 WIT
Pj Sekda Mimika Pimpin Upacara Harhubnas 2025
Papuanewsonline.com, Mimika –
Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Kabupaten Mimika
berlangsung khidmat dengan upacara di Kantor UPBU Mozes Kilangin, Rabu
(17/9/2025). Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Mimika, Abraham Kateyau,
bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti insan transportasi, unsur
Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala
UPBU Mozes Kilangin Muchammad Nafiek, perwakilan Dinas Perhubungan Mimika,
unsur Kejaksaan Negeri Mimika, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Suasana
upacara tampak penuh semangat dan mencerminkan kebersamaan insan transportasi
dalam memperkuat perannya bagi pembangunan daerah maupun nasional. Dalam amanatnya, Pj Sekda Mimika
membacakan sambutan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, yang menekankan tema
Harhubnas 2025: “Bakti Transportasi untuk Negeri.” Tema ini, kata Abraham,
menegaskan bahwa pembangunan transportasi bukan sekadar soal infrastruktur
fisik, melainkan sarana penting yang menghubungkan harapan masyarakat dari
Sabang hingga Merauke. “Transportasi mendorong
pertumbuhan ekonomi inklusif, membuka akses pendidikan, lapangan kerja, hingga
mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Semua ini sejalan dengan visi Presiden
Prabowo menuju Indonesia Emas 2045,” ungkap Abraham Kateyau saat membacakan
sambutan Menhub. Dalam kesempatan itu, Abraham
juga menegaskan pentingnya membangun kemandirian logistik nasional di tengah
situasi geopolitik global dan keterbatasan fiskal. Menurutnya, insan
transportasi harus memberikan pelayanan publik yang merata, efisien, dan
berpihak pada pekerja transportasi agar manfaat pembangunan benar-benar
dirasakan masyarakat. “Harhubnas adalah momentum untuk
menyadari kembali bahwa bakti insan transportasi bukan hanya untuk pekerjaan
semata, tetapi bakti untuk negeri, rakyat, dan masa depan Indonesia yang lebih
maju,” pungkasnya. Peringatan Harhubnas di Mimika
menjadi pengingat bahwa wilayah Papua, termasuk Mimika, memegang peranan vital
dalam rantai logistik nasional. Dengan perbaikan konektivitas darat, laut, dan
udara, diharapkan akses transportasi di Papua semakin lancar, membuka peluang
pembangunan yang lebih merata, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 09:43 WIT
"Tebarkan Kebaikan": HUT ke-80 PMI Mimika Gaungkan Semangat Tanggung Jawab Bersama
Papuanewsonline.com, Mimika –
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Mimika menggelar acara syukuran
peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 di Hotel Horison Ultima, Rabu (17/9/2025).
Peringatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan juga refleksi panjang
perjalanan PMI dalam menebarkan nilai kemanusiaan, serta momentum memperkuat
tanggung jawab bersama untuk saling peduli. Acara ini dihadiri oleh Penjabat
Sekda Mimika, Abraham Kateyau, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Frans
Kambu, Ketua Harian PMI Mimika Conis Manusiwa, Sekretaris PMI Mimika Septinus
Timang, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Pj Sekda
Mimika Abraham Kateyau menegaskan bahwa usia 80 tahun PMI adalah bukti nyata
konsistensi nilai kemanusiaan yang selalu relevan di setiap generasi. Tema
perayaan tahun ini, “Tebarkan Kebaikan”, menurutnya menjadi pengingat bahwa
energi positif bisa dimulai dari hal-hal sederhana. “Kebaikan tidak harus hal besar.
Bisa berawal dari tindakan sederhana, tetapi tulus dan berdampak luas. Kebaikan
adalah energi yang memperkuat ikatan sosial kita sebagai masyarakat,” ujar
Abraham. Ia juga memberikan apresiasi
kepada seluruh jajaran PMI Mimika dan para relawan atas kerja kemanusiaan yang
tanpa pamrih. Abraham mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung gerakan
kemanusiaan tersebut. “Kerja kemanusiaan bukan hanya
tanggung jawab PMI, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai warga bangsa,”
tegasnya. Sekretaris PMI Mimika, Septinus
Timang, menuturkan bahwa kiprah PMI Mimika selama ini telah menorehkan jejak
penting, termasuk keterlibatan dalam misi kemanusiaan berskala besar, seperti
menjadi negosiator dalam kasus pembebasan sandera Mapenduma. Selain itu, Septinus menekankan
pentingnya kehadiran Unit Transfusi Darah (UTD) di Mimika sebagai salah satu
kebutuhan mendesak. “Donor darah harus menjadi budaya
masyarakat Mimika. Dari satu kantong darah, banyak nyawa bisa diselamatkan.
Karena itu, kami berharap Mimika segera memiliki UTD agar pelayanan kemanusiaan
semakin maksimal,” jelasnya. Perayaan HUT ke-80 PMI Mimika
menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan. PMI Mimika
berkomitmen untuk terus menebarkan kebaikan, membangun budaya donor darah, dan
hadir di garda terdepan setiap kali masyarakat membutuhkan. Penulis: Abim Editor: GF
18 Sep 2025, 09:37 WIT
Komisi III DPRK Mimika Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan, Terutama Mengenai Kekurangan Dokter Ahli
Papuanewsonline.com, Mimika –
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, RSUD Mimika, RS
Waa Banti, dan seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Mimika, Rabu (17/09/2025).
Agenda ini digelar untuk menyatukan persepsi serta mencari solusi konkret
terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Mimika. Ketua Komisi III, Herman Gafur,
menegaskan bahwa forum ini merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki
persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat. Beberapa
isu utama yang dibahas antara lain kekurangan tenaga dokter spesialis,
peningkatan status RSUD Mimika dari tipe C ke tipe B, serta pemberdayaan
anak-anak Papua dalam bidang kesehatan. “Kita libatkan semua pihak agar
tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Pelayanan kesehatan di Kabupaten
Mimika sudah harus maksimal, tidak boleh lagi ada alasan kekurangan ini dan
itu,” tegas Herman. Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold
Ubra, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRK melalui Komisi III dalam
mempertemukan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan. Menurutnya, RDP
ini merupakan momentum penting untuk menerima masukan langsung terkait
perbaikan layanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Reynold mengakui bahwa penanganan
penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal masih menjadi
tantangan besar. Hingga kini, pasien kerap harus dirujuk ke luar daerah karena
keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli di Mimika. Dalam paparannya, Reynold
menekankan pentingnya membangun sistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Ia
menegaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan (Faskes) tidak boleh berjalan
sendiri-sendiri, tetapi harus saling terhubung untuk memastikan pasien
mendapatkan layanan terbaik. “Kami mencoba menyusun skenario
agar semua pemilik Faskes membantu Dinas Kesehatan mendesain sistem layanan
tanpa sekat-sekat. Intinya, orang sakit harus dilayani,” ujarnya. Sebagai terobosan, ia menargetkan
agar masyarakat Mimika ke depan bisa mengakses layanan kesehatan di semua
fasilitas hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan
begitu, pelayanan kesehatan akan lebih inklusif, mudah, dan cepat diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat. RDP ini menjadi langkah awal
untuk memperkuat koordinasi lintas sektor kesehatan di Mimika. DPRK berharap,
hasil pertemuan tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam
bentuk kebijakan dan peningkatan layanan yang bisa langsung dirasakan oleh
masyarakat. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 09:32 WIT
DPRK Mimika Evaluasi Serapan Anggaran: Program Bappeda Dinilai Belum Optimal Sentuh Kebutuhan Dasar
Papuanewsonline.com, Mimika –
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Hearing
Tahap II bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika, Rabu
(17/9/2025), di ruang rapat paripurna DPRK Mimika. Pertemuan ini difokuskan
pada evaluasi serapan anggaran dan efektivitas program-program yang dijalankan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sepanjang tahun berjalan. Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus
Balinol Mom, menegaskan bahwa masih ditemukan banyak hambatan dalam realisasi
program yang berimbas pada rendahnya serapan anggaran. “Banyak sekali kekurangan yang
kami temukan dalam pengawasan, misalnya di LPSE maupun OPD yang bermitra dengan
Komisi IV. Akibatnya, pelaksanaan fisik banyak terkendala. Hal seperti ini
jangan terulang lagi seperti tahun 2025,” tegasnya. Sekretaris Komisi IV, Yuliana
Dice Amisim, juga melontarkan kritik keras. Menurutnya, sejumlah program yang
dijalankan OPD tidak menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat. “Selama ini saya tidak melihat
dampak yang jelas. Tolong realisasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan
riil, seperti perumahan, lingkungan bersih, air bersih, dan layanan dasar
masyarakat,” ujarnya. Hal senada juga disampaikan
anggota Komisi IV lainnya, Amos Jamang, yang menilai ada ketidaksesuaian antara
realisasi program dengan aspirasi yang sebelumnya disampaikan masyarakat. Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris
Bappeda Mimika, Yosep Manggasa, menjelaskan bahwa pihaknya tetap bekerja sesuai
amanat peraturan daerah, terutama dalam hal perencanaan dan penelitian. Ia
menyebutkan bahwa total anggaran yang dikelola Bappeda tahun ini mencapai Rp66,2
miliar, dengan realisasi fisik baru 60 persen dan realisasi keuangan 38,24
persen. Meski demikian, Yosep optimistis
target bisa tercapai. “Kami optimis dengan sisa waktu
yang ada, realisasi bisa mencapai 100 persen. Terima kasih atas masukan dari
DPRK, ini akan kami laporkan ke pimpinan agar menjadi perhatian sekaligus
memperkuat koordinasi antarinstansi,” jelasnya. Hearing tahap II ini menegaskan
kembali pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, pengawasan, dan
implementasi program agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat Mimika. DPRK menegaskan siap mengawal agar program pembangunan tidak
hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberi dampak nyata di
lapangan. Penulis: Jid Editor: GF
18 Sep 2025, 00:09 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
