Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Pembangunan Mangkrak, Distrik Kuala Kencana "Boros" Rp150 Juta/Tahun untuk Kontrak Kantor
Papuanewsonline.com, Mimika –
Ironi pembangunan kembali mencuat di Kabupaten Mimika. Meski berada di wilayah
perkotaan yang strategis, Distrik Kuala Kencana hingga kini belum memiliki
kantor distrik permanen. Pembangunan gedung kantor baru yang sempat
direncanakan malah terhenti akibat masalah pembebasan lahan yang tak kunjung
selesai. Akibat mangkraknya proyek
tersebut, pemerintah distrik terpaksa menyewa bangunan sebagai kantor sementara
dengan biaya fantastis, yakni Rp150 juta per tahun. Fakta ini disampaikan
langsung oleh Kepala Distrik Kuala Kencana, Yemi Gobay, saat mengikuti Rapat
Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRK Mimika pada Senin (15/9/2025). “Pembangunan gedung baru masih
terkendala lahan, sehingga untuk sementara kami kontrak bangunan dengan bayaran
Rp150 juta per tahun,” jelas Yemi Gobay di hadapan anggota dewan. Menurut Yemi, kondisi ini bukan
hanya membebani anggaran, tetapi juga menunjukkan lambannya penyelesaian
masalah lahan di wilayah yang seharusnya paling mudah diakses pemerintah.
“Kuala Kencana ini berada di kawasan kota, tetapi faktanya kami masih bekerja
di kantor kontrakan,” imbuhnya. Ketua Komisi III DPRK Mimika,
Herman Gafur, mengaku prihatin dengan situasi tersebut. Ia menilai Pemkab
Mimika harus segera turun tangan menyelesaikan persoalan lahan agar pembangunan
kantor distrik bisa dilanjutkan. “Kondisi seperti ini tidak bisa
dibiarkan. Kuala Kencana itu berada dalam wilayah kota, jadi seharusnya punya
kantor distrik permanen yang representatif, bukan menumpang di bangunan
kontrakan,” tegas Herman. Selain itu, Herman juga menyoroti
praktik klaim lahan yang kerap menjadi penghambat pembangunan infrastruktur
publik di Mimika. Menurutnya, Pemkab harus bertindak tegas agar fasilitas
pelayanan masyarakat tidak terus terhambat hanya karena kepentingan segelintir
pihak. Tak hanya persoalan kantor
distrik, Kuala Kencana juga menghadapi sejumlah masalah lain yang terungkap
dalam RDP tersebut. Antara lain, pembangunan kantor Kelurahan Karang Senang
yang masih mandek, serta desakan masyarakat di Utikini untuk segera membangun
Puskesmas dan Pustu sebagai fasilitas kesehatan dasar. Herman menegaskan, Komisi III
DPRK Mimika akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemerintah daerah
agar menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. “Jangan sampai masyarakat terus
dirugikan hanya karena tarik-menarik kepentingan lahan. Pemerintah harus hadir,
memastikan pembangunan berjalan, dan pelayanan masyarakat tidak terhenti,”
pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:30 WIT
RDP Komisi III DPRK Mimika Ungkap Fakta Miris di Distrik Hoya
Papuanewsonline.com, Mimika –
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRK Mimika dan empat kepala
distrik kembali membuka realita miris pelayanan pemerintahan di daerah
pedalaman. Salah satunya, Distrik Hoya, hingga kini belum memiliki kantor fisik
untuk menunjang aktivitas pemerintahan. Kepala Distrik Hoya, Yeteni
Tabuni, dalam RDP yang berlangsung Senin (15/9/2025), memaparkan bahwa kondisi
ini membuat 45 pegawai distrik lebih banyak beraktivitas di Timika, pusat
pemerintahan kabupaten. Hal itu terjadi bukan karena kelalaian, melainkan
karena tidak adanya fasilitas kantor yang layak untuk bekerja. “Pegawai distrik tetap digaji
oleh negara, tetapi tanpa kantor yang memadai, mereka akhirnya beraktivitas
lebih banyak di Timika,” jelas Yeteni Tabuni. Ketua Komisi III DPRK Mimika,
Herman Gafur, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan
berlarut-larut. Menurutnya, pelayanan pemerintahan di Hoya akan terus terhambat
jika tidak segera ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Mimika. “Ini persoalan serius. Kita tidak
bisa menyalahkan para pegawai, karena faktanya memang kantor distrik tidak ada.
Ini harus segera dicarikan jalan keluar,” ujar Herman usai RDP yang digelar di
Aula DPRK Mimika. Selain ketiadaan kantor, kendala
transportasi menjadi isu besar lainnya. Akses menuju Distrik Hoya hanya dapat
ditempuh melalui jalur udara, dengan biaya perjalanan fantastis, mencapai Rp180
juta sekali penerbangan. Biaya tinggi ini bukan hanya membebani pemerintah,
tetapi juga menghambat mobilitas pegawai serta pelayanan dasar bagi masyarakat. “Kendala transportasi inilah yang
hari ini kami dengar langsung, dan ini akan kami dorong ke Pemkab agar segera
ada solusi yang nyata,” tegas Herman. Meski demikian, Kepala Distrik
Hoya melaporkan bahwa kondisi keamanan di wilayahnya relatif kondusif. Layanan
pendidikan pun berjalan dengan baik, meskipun masih terbatas. Namun, pelayanan
kesehatan disebut masih memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah. RDP ini menjadi momentum penting
untuk mengevaluasi arah pembangunan di Mimika, terutama di wilayah pedalaman
yang kerap tertinggal dalam aspek infrastruktur dasar. Herman Gafur menutup
pernyataannya dengan harapan besar agar hasil pertemuan ini tidak berhenti di
meja rapat, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata. “Kami berharap RDP ini
benar-benar menjadi bahan evaluasi dan langkah awal demi kelancaran layanan
pemerintahan di Distrik Hoya,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF.
16 Sep 2025, 13:26 WIT
Air Bersih Belum Juga Terwujud di Mimika Barat dan Tengah
Papuanewsonline.com, Mimika –
Program pengadaan air bersih tahun 2024 yang digadang-gadang akan menjadi
solusi bagi warga Distrik Mimika Barat dan Mimika Tengah hingga kini tak
kunjung terealisasi. Kondisi ini membuat masyarakat resah, sebab kebutuhan akan
air bersih merupakan hak dasar yang mestinya segera dipenuhi pemerintah. Menanggapi keluhan warga, Komisi
III DPRK Mimika angkat bicara. Ketua Komisi III, Herman Ghafur, menegaskan
bahwa pihaknya akan mendorong investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab
keterlambatan sekaligus menelusuri pihak yang bertanggung jawab. “Ini bukan hanya soal kerugian
materi, tapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
Kalau ada kelalaian, pihak penyedia harus bertanggung jawab penuh,” tegas
Herman Ghafur usai diwawancarai awak media, Senin (15/9/2025). Menurutnya, DPRK Mimika tidak
akan tinggal diam melihat persoalan ini. Komisi III berkomitmen untuk terus
mengawal jalannya investigasi, sekaligus memastikan ada transparansi dari semua
pihak, baik pemerintah maupun pihak penyedia jasa. Selain menyoroti ketersediaan air
bersih, Komisi III juga mendengar aspirasi lain dari warga, yakni soal mahalnya
biaya transportasi dari wilayah pesisir menuju pusat kota. Warga menilai beban
ongkos transportasi membuat mobilitas mereka semakin sulit, terlebih di tengah
kondisi ekonomi yang belum stabil. Herman Ghafur menyatakan,
meskipun fokus utama adalah air bersih, pihaknya juga mendesak Dinas
Perhubungan agar menghadirkan transportasi publik yang disubsidi pemerintah.
Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang lebih
terjangkau. Komisi III berharap
langkah-langkah konkret dapat segera diambil, sehingga permasalahan air bersih
dan transportasi tidak lagi menjadi mimpi panjang bagi masyarakat. “Kami targetkan pada akhir 2025
atau paling lambat awal 2026, warga sudah bisa merasakan dampak nyata dari
pembangunan ini,” ujar Herman optimistis. Masyarakat kini menunggu bukti
nyata dari komitmen pemerintah dan DPRK Mimika. Mereka berharap agar
investigasi yang didesak Komisi III tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar
menghadirkan solusi bagi kebutuhan dasar yang paling mendesak. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:22 WIT
Rp600 Juta Dana Desa di Nawaripi Hasilkan Pembangunan Nyata
Papuanewsonline.com, Mimika –
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika melakukan
monitoring langsung penggunaan dana desa di Kampung Nawaripi, Senin
(15/9/2025). Agenda ini difokuskan pada evaluasi realisasi program tahun
anggaran 2024 sekaligus pengecekan progres pelaksanaan kegiatan tahun 2025. Dalam kesempatan itu, tim DPMK
mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah kampung berdasarkan usulan
program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)
tahun sebelumnya hingga tahun berjalan. Kepala Kampung Nawaripi, Norman
Ditubun, menegaskan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan
akuntabel. Hasil pembangunan, kata dia, bisa disaksikan langsung oleh
masyarakat di lapangan. “Semua program yang diusulkan
melalui Musrenbang dan dikerjakan dalam APBK 2024 sudah terealisasi dengan baik
di lapangan,” ujar Norman. Total dana desa yang dikucurkan
ke Nawaripi pada tahun 2024 mencapai Rp600 juta. Dana tersebut dibagi rata ke
20 RT, masing-masing menerima Rp30 juta. Khusus 4 RT yang dihuni warga asli
Kamoro, alokasi anggaran diprioritaskan untuk rehabilitasi rumah, termasuk
penggantian pintu, jendela, hingga pengecatan rumah warga. Program ini menjadi bukti nyata
bahwa dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama
dalam meningkatkan kualitas hunian warga asli Kamoro. Ke depan, Norman menyampaikan
bahwa pihaknya akan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Kampung (PAK)
melalui pengembangan wisata lokal di kawasan Mile 21 dan Gua Maria Pelindung
Abadi. “Kalau sudah ada pendapatan asli
yang masuk, saya pasti akan kembalikan dana desa, biar bisa diserahkan ke
kampung lain,” ucap Norman optimistis. Selain sektor wisata, BUMDes
Nawaripi juga akan dilibatkan sebagai pengelola dengan menawarkan harga
terjangkau bagi masyarakat. Harapannya, langkah ini bisa meningkatkan ekonomi
warga sekaligus memperkuat pendapatan asli kampung. Penulis: Jid Editor: GF
16 Sep 2025, 13:19 WIT
BNN RI Tumbangkan 11 Jaringan Narkotika, Musnahkan 500 Kg Barang Bukti
Papuanewsonline.com, Jakarta — Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN
RI) kembali menunjukkan tajinya dalam perang melawan narkoba. Dalam kurun waktu
singkat, hanya 18 hari sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kepala BNN RI
Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.H., M.Si. langsung memimpin operasi
besar-besaran yang berhasil meruntuhkan 11 jaringan narkotika di 11 titik
strategis. Hal ini disampaikan dalam
konferensi pers di Kantor BNN RI, Jakarta, Senin (15/9/2025), yang dihadiri
jajaran kementerian/lembaga terkait. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang pemusnahan
barang bukti narkotika seberat lebih dari 500 kilogram hasil pengungkapan
periode Agustus–September 2025. Dalam operasi ini, sebanyak 53
tersangka berhasil diamankan, dua di antaranya merupakan warga negara asing
(WNA). Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti total 503.715,65
gram narkotika berbagai jenis, mulai dari sabu, ganja, ekstasi, kokain, hingga
ganja sintetik. Selain itu, BNN RI juga berhasil
membongkar laboratorium sabu skala home industry dan mengamankan vape berisi
zat adiktif berbahaya. Bahkan, jaringan pencucian uang hasil narkotika dengan
nilai aset mencapai Rp52,7 miliar ikut terungkap. Komjen Pol Suyudi menegaskan,
capaian ini bukan sekadar angka penangkapan, melainkan cermin dari besarnya
ancaman narkoba terhadap masa depan bangsa. “Berdasarkan estimasi, langkah
yang dilakukan BNN telah menyelamatkan lebih dari 1,1 juta jiwa anak bangsa
dari bahaya narkoba, sekaligus mencegah kerugian ekonomi negara sebesar Rp130
miliar,” ungkapnya. Lebih lanjut, Kepala BNN RI
menekankan bahwa strategi pemberantasan narkoba tidak hanya berhenti pada
penindakan. Pihaknya akan terus memperkuat program rehabilitasi bagi
penyalahguna serta mengembangkan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai benteng
pencegahan di akar rumput. “BNN tegas terhadap sindikat,
humanis kepada korban, dan transparan kepada publik. Ini perang kemanusiaan.
Kami ingin masyarakat tahu bahwa setiap operasi dilakukan dengan basis riset,
data, dan intelijen yang terukur,” tegas Suyudi. Ia juga mengajak masyarakat untuk
bahu-membahu mendukung upaya pemberantasan narkoba. “Tidak ada satu institusi
pun yang bisa melawan narkoba sendirian. Ini perjuangan kolektif demi Indonesia
Bersinar,” pungkasnya. Dalam acara ini, turut
dimusnahkan barang bukti narkotika dengan rincian 48.794,78 gram sabu, 387.656,08
gram Ganja, 2.086 butir ekstasi, 1.310,40 gram kokain dan serta berbagai bentuk
sabu cair dan bahan kimia prekursor. Barang bukti tersebut berasal
dari kasus yang ditangani BNN RI dan BNNP di berbagai wilayah, mulai dari
Sumsel, Kepri, Riau, Lampung, Jabar, Jatim, Bali, Kalteng, Kaltara, hingga
Sulsel. (GF)
16 Sep 2025, 13:15 WIT
Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penelantaran dan Kekerasan Berat Anak
Papuanewsonline.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditipid PPA-PPO) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penelantaran dan kekerasan berat terhadap seorang anak perempuan berinisial AMK (9 tahun).Subdit II Direktorat PPA-PPO mengumumkan penangkapan dua tersangka, yakni SNK (42), ibu kandung korban, dan EF alias YA (40), pasangan SNK, Senin (15/9/2025).“Pada kesempatan hari ini kami sampaikan bahwa penyidik telah mengamankan dua orang tersangka, yaitu saudari EF alias YA dan saudari SNK, terkait tindak pidana penelantaran, kekerasan terhadap anak, serta penganiayaan berat,” ujar Kombes Pol. Ganis Setyaningrum.Menurut Ganis, kedua pelaku sejak lama tinggal bersama AMK dan saudara kembarnya, ASK, di wilayah Jawa Timur. Selama kurang lebih 8 tahun, korban mengalami kekerasan mendalam secara berulang.“Korban AMK mengalami kekerasan yang sangat berat, berbeda dengan yang dialami saudara kembarnya. Kondisi fisik korban jelas menunjukkan adanya penganiayaan. Motif masih kami dalami, namun diduga korban sengaja dibawa ke Jakarta untuk dibuang,” jelasnya.Ganis menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Sosial untuk melakukan pendampingan psikologis dan pemulihan bagi korban maupun saudara kembarnya.“Saat ini AMK berada dalam perlindungan Kemensos. Kondisinya mulai membaik, berat badan yang sebelumnya hanya 9 kilogram kini sudah meningkat menjadi 16–19 kilogram. Anak sudah bisa berjalan, berlari, bahkan rajin belajar membaca, menulis, dan mengaji,” ungkapnya.Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan ASK, saudara kembar korban, juga mengalami kekerasan, meski berbeda tingkatannya. Penyidik tengah mendalami alasan mengapa terjadi perlakuan berbeda antara keduanya.“Proses penyidikan kasus ini memang memakan waktu panjang, karena korban mengalami trauma yang sangat berat. Setiap keterangan korban kami gali secara hati-hati dan mendetail, sambil dibantu kementerian terkait dan lembaga internal. Alhamdulillah, berkat kerja keras penyidik, akhirnya perkara ini bisa terungkap,” pungkas Kombes Pol. Ganis.Kedua tersangka saat ini telah diamankan di Rutan Bareskrim Polri, sementara penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tindak pidana lain yang menyertai kasus ini. PNO-12
16 Sep 2025, 08:06 WIT
Polda Metro Jaya: Kebebasan Berpendapat di Jamin, Namun Perusuh di Pidana
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan bahwa penangkapan yang dilakukan dalam peristiwa kerusuhan beberapa waktu lalu bukan menyasar para pendemo, melainkan individu-individu yang terbukti melakukan tindakan anarkis dan melanggar hukum.Penegasan ini disampaikan oleh Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi dalam sesi doorstop bersama media, Senin (15/9). Ia menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin dan dihormati, selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.“Yang kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo. Yang kami pidanakan adalah perusuh, perusak, pembakar, pengganggu ketertiban umum yang menyebabkan adanya gangguan pidana yang merugikan orang lain,” ujar Brigjen Pol Ade Ary.Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah kelompok massa aksi yang telah melakukan pemberitahuan dan koordinasi dengan pihak kepolisian sebelum menyampaikan aspirasinya.“Dari beberapa massa aksi itu sudah berkomunikasi ya. Ini adalah satu keteladanan yang baik. Beberapa aksi sebelumnya juga dilakukan pemberitahuan oleh saudara-saudara kami,” katanya.Menurut Brigjen Pol Ade Ary, langkah preemtif dilakukan sejak awal sebagai upaya untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.“Kegiatan himbauan dan penangkalan itu bagian dari tindakan preemtif. Saat ada pemberitahuan, penanggung jawab atau korlap datang ke kantor kepolisian, komunikasi dijalin. Kami sampaikan imbauan agar penyampaian pendapat dilakukan secara tertib, bersih, dan sopan,” jelasnya.Lebih lanjut, Brigjen Pol Ade Ary menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap para tersangka kerusuhan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.“Penyidikan dilakukan secara hati-hati, cermat, dan tentu mengedepankan prinsip proporsional, profesional, transparan, dan akuntabel. Sekarang sudah masuk tahap penyidikan karena sudah ada tersangka yang ditahan,” ungkapnya.Penyidik, kata dia, masih terus mencocokkan keterangan saksi dengan tersangka, barang bukti, serta lokasi kejadian guna mendapatkan gambaran utuh peristiwa yang terjadi.“Penyidikan adalah proses untuk membuat terang peristiwa pidana dan menemukan siapa yang patut disangka. Saat ini penyidik terus bekerja, dan dalam waktu dekat akan dilakukan rilis resmi,” tambahnya.Untuk merespons kekhawatiran masyarakat soal kabar orang hilang pasca kerusuhan, Polda Metro Jaya telah membuka Posko Pengaduan Orang Hilang di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan.“Kami membuka posko ini sebagai bentuk kesiapsiagaan dan kepedulian. Masyarakat bisa melaporkan keluarga yang hilang ke hotline 0812-8559-9191. Posko ini beroperasi 24 jam,” terang Brigjen Pol Ade Ary.Polda Metro Jaya juga menjalin koordinasi dengan sejumlah pihak seperti Komnas HAM, Pemprov DKI, dan stakeholder lainnya guna mempercepat proses identifikasi dan pelaporan kepada publik.“Mindset kami: orang hilang adalah saudara kami juga. Kami akan bantu menelusuri dan memberikan informasi secepat mungkin,” tegasnya.Menanggapi adanya keterlibatan anak-anak dalam aksi beberapa waktu lalu, Brigjen Pol Ade Ary menjelaskan bahwa sebagian dari mereka diamankan untuk keselamatan karena tidak ada pendampingan orang dewasa.“Anak-anak itu kami amankan untuk dicegah agar tidak berada di lingkungan yang membahayakan. Banyak yang terpengaruh oleh provokasi dari media sosial dan pihak yang tidak bertanggung jawab," jelasnya.Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama menjelang kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.“Kami imbau agar kita semua bijak bermedsos. Aspirasi silakan disampaikan, itu hak warga negara, tapi mari kita jaga ketertiban bersama,” tutup Brigjen Pol Ade Ary. PNO-12
16 Sep 2025, 07:57 WIT
Bantu Korban Banjir dan Longsor, Polri Kirimkan Bantuan Kemanusiaan ke NTT
Papuanewsonline.com, Jakarta – Polri memberangkatkan tim misi kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) guna membantu masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT.Bencana yang terjadi pada Minggu lalu ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, serta 5 orang luka berat dan 10 orang luka ringan. Sementara itu, sebanyak 37 kepala keluarga harus mengungsi akibat rumah mereka mengalami kerusakan. Selain permukiman, bencana juga merusak 66 bidang lahan sawah dan kebun, 16 ruas jalan, 6 jembatan, 5 titik irigasi, serta memutus jaringan listrik dan air bersih.Untuk meringankan beban masyarakat, Polri mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dua jalur transportasi.Pertama, bantuan diberangkatkan dengan Pesawat Polri CN295 berupa 1.008 paket makanan siap saji, 100 kasur busa, 154 selimut, 50 unit lampu solar cell, serta 5 unit genset berkapasitas 20 Kva. Bantuan ini nantinya akan diserahkan ke Polda NTT untuk didistribusikan ke masyarakat terdampak.Kedua, bantuan juga diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KP. IBIS – 6001 yang bertolak dari Pelabuhan Marina, Labuan Bajo, menuju Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, pada Senin (15/9/2025) pukul 17.00 WITA. Adapun bantuan yang dibawa melalui jalur laut terdiri dari:- 4 unit genset berkapasitas 10.000 watt- 1 unit genset berkapasitas 9.000 watt- 150 kardus air mineral- 500 meter kabel listrik- 50 buah lampu peneranganSelain logistik dan sarana listrik darurat, Polri juga menyiapkan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk mendukung kebutuhan kesehatan warga terdampak bencana. Rencana kebutuhan tersebut meliputi:1. Cetrizin – 1000 tablet (Alergi)2. Methylprednisolon – 1000 tablet (Radang)3. Trifamol – 1000 tablet (Demam)4. Asam Mefenamat – 1000 tablet (Anti Nyeri)5. Amoksicilin 500 mg – 1000 tablet (Antibiotik)6. Ambroxol – 1000 tablet (Batuk)7. Lodecon – 1000 tablet (Batuk Pilek)8. Antasida – 1000 tablet (Maag)9. Cimexol – 1000 tablet (Maag)10. Lodia – 1000 tablet (Diare)11. Colidium – 1000 tablet (Diare)12. Alkohol 1 L – 5 botol13. Betadin 1 L – 5 botol14. Kassa 40 x 80 – 5 roll15. Masker – 50 box16. Minor Set – 2 set17. Gentamicin Salf Kulit – 100 tubeKakorbinmas Baharkam Polri, Irjen. Pol. Edy Murbowo, menegaskan bahwa misi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat.“Mudah-mudahan apa yang Polri bawa ini dapat meringankan beban hidup saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kami juga memastikan anggota Polri yang terdampak mendapatkan bantuan agar bisa kembali bertugas dengan baik melayani masyarakat,” ujar Irjen. Edy Murbowo.Ia menambahkan, bantuan yang dikirimkan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan mendesak warga, khususnya akses listrik, air bersih, logistik harian, serta layanan kesehatan darurat.“Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho Allah SWT dan menjadi implementasi dari tagline Polri untuk Masyarakat. Kami berkomitmen hadir di tengah kesulitan rakyat,” pungkasnya. PNO-12
16 Sep 2025, 07:47 WIT
182 Personil Polda Maluku Terpilih Mengikuti Seleksi Pendidikan Polri 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Sebanyak 182 personel Polda Maluku dari berbagai satuan mengikuti kegiatan Video Conference (Vicon) Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah dalam rangka Seleksi Terpadu Pendidikan Pengembangan Karir Polri Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak oleh SDM Polri di Jakarta, dan diikuti seluruh Polda jajaran, termasuk Polda Maluku.Acara tersebut dilaksanakan pada Senin (15/9/2025) di Mapolda Maluku, dan dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Marthin Luther Hutagaol, S.I.K., didampingi Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Djemy Junaidi, S.I.K., serta Kabid Keuangan Polda Maluku. Hadir pula para pengawas internal dan eksternal seleksi, serta panitia pelaksana dari Biro SDM Polda Maluku.Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH). Melalui penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah, seluruh peserta, panitia, dan pengawas seleksi menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dalam proses seleksi.Adapun rincian peserta seleksi terpadu dari Polda Maluku yang mengikuti kegiatan ini meliputi:3 personel Pamen mengikuti seleksi Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangti)8 personel mengikuti seleksi Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen)48 personel Bintara mengikuti seleksi Perwira Alih Golongan (PAG)123 personel Tamtama, terdiri dari satuan Brimob dan Polairud, mengikuti seleksi Sekolah Bintara Polri T.A. 2025Dalam kegiatan ini, seluruh peserta bersama panitia dan pengawas juga mengulangi pembacaan sumpah dan janji seleksi yang dipimpin langsung oleh panitia Pakta Integritas dari SDM Polri.Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tahapan seleksi pendidikan pengembangan Polri tahun 2025 dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta menghasilkan sumber daya manusia Polri yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi. PNO-12
16 Sep 2025, 07:33 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
