Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Propam Polda Maluku Belum Temukan Bukti Terkait Kasus Perzinahan dan Nyabu Anggota Polsek Baguala
Papuanewsonline.com, Ambon - Tim Subbid Paminal Propam Polda Maluku belum menemukan bukti terkait kasus dugaan perzinahan dan penggunaan sabu-sabu yang diduga dilakukan oknum anggota Polsek Baguala, Bripka MMM.Hingga saat ini, tim Paminal masih terus melakukan pengembangan terkait kasus yang diadukan oleh Pelapor berinisial RGA melalui Law Office Advokat dan Penasehat Hukum Mira.R.M, SH dan rekan."Pada hari Senin kemarin (14/7/2025) tim Unit Subbid Paminal telah melakukan pengembangan terhadap laporan atau pengaduan tertanggal 10 Juli 2025 perihal dugaan perzinahan dan pelanggaran dinas disiplin dan kode etik Kepolisian yang diduga dilakukan oleh Bripka MMM, Banit Reskrim Polsek Baguala," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, Selasa (15/7/2025).Pemeriksaan oleh tim Paminal telah dilakukan terhadap Pelapor. Saat diperiksa Pelapor didampingi oleh kuasa hukumnya. Tak hanya itu, tim Paminal juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Termasuk saksi AP yang dituding bersama Terlapor."Untuk saat ini belum ditemukan cukup bukti menyangkut laporan dugaaan perzinahan maupun penggunaan narkoba yang diduga dilakukan di Mako Polsek Baguala oleh terlapor, namun subbid Paminal akan tetap melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut," ujarnya.Kombes Rositah mengungkapkan, pengembangan terhadap laporan tersebut terus dilakukan oleh tim Paminal. *"Apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru maka akan dilakukan proses lanjut sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,"* jelasnya.Selain memeriksa Bripka MMM, tim Paminal juga telah meminta keterangan dari saksi AP, yang dituding telah berzina dan memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan Terlapor di Mako Polsek Baguala."Berdasarkan keterangan saksi AP, yang bersangkutan akan melaporkan balik Pelapor menyangkut tindak pidana penganiayaan yang dialaminya pada saat Pelapor memaksanya untuk mengakui perbuatan perzinahan dengan Terlapor," jelasnya.Bahkan, Terlapor juga akan membuat laporan pencemaran nama baik yang dialaminya. "Hari ini rencananya Terlapor bersama pengacaranya akan membuat laporan pencemaran nama baik di SPKT," ungkapnya.PNO-11
16 Jul 2025, 10:53 WIT
Komisi IV DPR Papua Tengah Pertanyakan Ketidakhadiran Kadis PUPR Pada Tiga Kali RDP
Papuanewsonline.com, Nabire
— Komisi IV DPR Provinsi Papua Tengah yang membidangi Infrastruktur dan Sumber
Daya Alam mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) dalam 3x (tiga kali) rapat dengar pendapat (RDP) yang
telah dijadwalkan dan diundang secara resmi oleh DPR Papua Tengah. Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah,
Yulius Yapugau, menyatakan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR menjadi tanda
tanya besar sekaligus bentuk ketidakpatuhan terhadap agenda lembaga legislatif
yang menjalankan fungsi pengawasan. “Kami sudah mengirimkan undangan
resmi sebanyak tiga kali, namun sampai saat ini Kepala Dinas PUPR belum juga
hadir. Ini menunjukkan ketidaksungguhan dalam membangun komunikasi yang baik
dengan DPR,” tegas Yulius Yapugau. Menurutnya, keberadaan Dinas PUPR
sangat strategis dalam menjawab berbagai persoalan infrastruktur di Papua
Tengah. Karena itu, keterlibatan aktif dalam forum-forum resmi seperti RDP
sangat penting agar DPR mendapatkan informasi dan penjelasan langsung atas
berbagai proyek pembangunan tahun 2024 yg belum tuntas baik dari segi
pembayaran maupun fisik dan progres pekerjaan tahun 2025 yg belum sama sekali
berjalan baik dari segi perencanaan apalagi fisik. Komisi IV juga menyikapi
ketidakhadiran secara berulang seperti ini, justru membuat miris dan
dipertanyakan keseriusan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan
pembangunan di Papua Tengah
“Kami tidak ingin fungsi
pengawasan kami menjadi terhambat hanya karena tidak adanya etikad baik dari
mitra OPD kami untuk hadir dan berdialog. Ini forum resmi, ini bukan undangan
pribadi,” tambah ketua Komisi IV. (Red)
15 Jul 2025, 17:04 WIT
Reperdasi Pertanggungjawaban Dibahas DPR, APBD Pemprov Papua Raih Opini WTP
Papuanewsonline.com, Jayapura, – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPR Provinsi Papua, Denny Henrry Bonai, ST., MM, pada Senin, 14 Juli 2025, dihadiri oleh pejabat penting, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, mewakili Penjabat Gubernur Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Forkompinda Papua. Denny Bonai menjelaskan bahwa rapat paripurna ini sesuai dengan amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. " Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2024 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," Ucapnya.Lanjut Bonai, Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 3,05 triliun (100,5% dari target), sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 3,80 triliun. " Meskipun terdapat penurunan realisasi pada beberapa pos pembiayaan, secara keseluruhan, namun kinerja keuangan daerah Papua dinilai baik," Tegasnya.Bonai mengatakan Selanjutnya, persetujuan bersama atas Raperda ini dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir. Oleh karena itu, DPR Papua telahv melaksanakan rapat paripurna untuk membahas materi Raperdasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024." Pencermatan detail Raperdasi oleh alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi sangat penting, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi Papua," Pungkas Bonai.Kata Bonai, Pembahasan ini tidak hanya sebagai pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai langkah untuk mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depan. Sementara itu Penjabat Gubernur Papua, melalui sambutan yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana D. Wanggai, menekankan bahwa Raperdasi ini merupakan wujud kinerja pemerintah provinsi Papua dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2024. " Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan," Pungkasnya. ( Jidan )
15 Jul 2025, 13:02 WIT
Polri Berhasil Mengungkap Jaringan Internasional TPPO Bermodus Admin Kripto di Myanmar
Papuanewsonline.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan internasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran ilegal yang dijanjikan bekerja di Uni Emirat Arab, namun justru dikirim secara ilegal ke Myanmar dan dipekerjakan sebagai admin kripto.Pengungkapan kasus ini berawal dari proses repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Myanmar pada Maret 2025 lalu. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa korban awalnya direkrut oleh pelaku dengan janji pekerjaan di Uni Emirat Arab, namun kemudian dialihkan ke Thailand dan akhirnya dibawa ke wilayah Myawaddy, Myanmar.Korban dijanjikan bekerja sebagai admin kripto dengan gaji 26.000 Baht per bulan. Namun kenyataannya, pekerjaan serta upah yang diterima tidak sesuai, dan korban justru mengalami eksploitasi."Para pelaku memfasilitasi seluruh proses, mulai dari pembuatan paspor, interview melalui video call WhatsApp, hingga pembelian tiket pesawat dari Pangkal Pinang ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Bahkan akomodasi hingga ke Myanmar juga ditanggung oleh jaringan pelaku," ungkap Dir PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah, Senin (14/7/2025).Tim berhasil menangkap tersangka HR di Jakarta pada 20 Maret 2025. HR berperan aktif dalam proses perekrutan dan pengiriman korban ke luar negeri. Dari hasil pemeriksaan, diketahui keterlibatan tersangka lainnya yakni IR, yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 24 Juni 2025."IR berperan dalam pengaturan akomodasi, pemesanan tiket hingga pengantaran korban ke Myanmar. Kami telah menerbitkan DPO dan mendistribusikannya ke jajaran kewilayahan untuk dilakukan upaya paksa," lanjut Brigjen. Pol. Nurul Azizah.Adapun barang bukti yang disita dalam kasus ini antara lain:- 6 buah paspor,- 2 unit handphone,- 2 bundel rekening koran,- 1 unit laptop,- dan 3 bundel manifes penumpang.Tersangka HR akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangka, Provinsi Bangka Belitung pada 14 Juli 2025 untuk proses hukum lebih lanjut.Kepolisian juga tengah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran transaksi keuangan yang melibatkan para tersangka guna mengungkap aktor intelektual di balik jaringan ini. Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Divisi Hubinter Polri juga terus dilakukan untuk membongkar jaringan di luar negeri."Kasus ini adalah bukti nyata bagaimana para pelaku TPPO terus mencari cara untuk mengeksploitasi korban dengan berbagai modus baru. Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi dari pihak yang tidak jelas legalitasnya," tegas Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah.Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta. Mereka juga dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. PNO-12
14 Jul 2025, 17:08 WIT
Wakil Bupati Mimika Himbau OPD Kurangi Perjalanan Dinas, Ikuti Temuan BPK
Papuanewsonlline.com, Timika
– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, meminta seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mengurangi
frekuensi perjalanan dinas. Himbauan tersebut disampaikan pada
Senin pagi (14/07/2025) setelah Apel gabungan, menyusul temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) yang menunjukkan tingginya biaya perjalanan dinas di
pemerintahan Kabupaten Mimika. Sehingga langkah ini merupakan bagian dari upaya
optimalisasi penggunaan anggaran daerah dan peningkatan efisiensi. Kemong menekankan pentingnya
selektifitas dalam menghadiri undangan perjalanan dinas ke luar daerah. Setiap
perjalanan dinas harus mempertimbangkan urgensi dan manfaatnya bagi pelaksanaan
tugas dan program pemerintah. Perjalanan
dinas yang dapat diwakilkan oleh staf atau pejabat eselon lebih rendah
sebaiknya tidak dilakukan oleh pimpinan OPD. “Hasil temuan kemarin dari BPK
itu memang lebih banyak di perjalanan dinas karena dananya cukup besar.
Diharapkan supaya kita bisa minimalisir. Kalau memang sangat perlu iya bisa,
tapi kalau rapat-rapat biasa menghadiri undangan, tidak perlu juga,” tegas
Kemong. Ia memberikan contoh kegiatan
yang bersifat urgen dan perlu dihadiri, seperti yang berkaitan dengan koperasi
merah putih, sekolah rakyat, stunting, dan kegiatan lain yang sejalan dengan
visi dan misi kepala daerah. Kemong juga menyoroti pentingnya
pelaporan perjalanan dinas. Mekanisme
pelaporan, baik tertulis maupun lisan kepada pimpinan daerah, harus dipatuhi
oleh seluruh pegawai.
Selain mengurangi frekuensi,
upaya penghematan juga dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah peserta
perjalanan dinas. (Jidan)
14 Jul 2025, 17:04 WIT
Satgas Ops Damai Cartenz Tebar Kebahagiaan dan Kepedulian Untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Papua Tengah - Dalam rangka memperkuat pendekatan humanis dan membangun hubungan emosional yang positif dengan masyarakat, personel Satgas Ops Damai Cartenz kembali melaksanakan kegiatan sosial di dua wilayah berbeda yaitu Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya pada Minggu (13/7/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Poskotis Brimob Sektor Paniai yang dipimpin oleh Bripda Rizki Zulyansyah dan Bharada Yudi Setiadi. Kegiatan tersebut berfokus pada interaksi langsung dengan anak-anak di sekitar pos, termasuk bermain bersama, berbagi makanan ringan, dan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak untuk merasakan keceriaan bersama aparat keamanan.Suasana penuh kehangatan dan tawa anak-anak menggambarkan kuatnya kedekatan emosional antara Satgas Ops Damai Cartenz dan masyarakat. Para anak - anak terlihat sangat antusias dan bahagia bisa bermain dan belajar bersama para personel Satgas Ops Damai Cartenz.“Anak-anak ini adalah masa depan Papua. Melihat mereka tersenyum dan merasa aman bersama aparat adalah kebahagiaan tersendiri bagi kami,” ujar Bripda Rizki.Sementara itu, di wilayah Sektor Intan Jaya, kegiatan sosial juga dilaksanakan oleh personel Satgas yang dipimpin Bripka Sudomo dengan memberikan bantuan bahan makanan (bama) kepada masyarakat yang sedang mengalami duka. Kegiatan ini merupakan wujud empati dan solidaritas aparat terhadap masyarakat yang sedang berduka, sekaligus bentuk kehadiran negara di tengah situasi sosial yang rentan.Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., didampingi Wakaops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini merupakan bagian integral dari pendekatan humanis yang diusung dalam pelaksanaan Operasi Damai Cartenz.“Kami tidak hanya hadir untuk pengamanan, tetapi juga untuk menyentuh hati masyarakat. Kami ingin menciptakan rasa aman sekaligus rasa dekat. Inilah esensi dari Satgas Operasi Damai Cartenz untuk menumbuhkan harapan dan membangun kedamaian,” tegas Brigjen Faizal.Tidak hanya itu Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menekankan bahwa kegiatan humanis menjadi sarana efektif untuk memperkuat komunikasi sosial antara aparat dan masyarakat.“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa aparat adalah bagian dari masyarakat. Tidak ada jarak, tidak ada sekat. Kami hadir bersama mereka, dalam suka maupun duka,” tutup Kombes Yusuf.Kegiatan yang dilakukan Satgas Ops Damai Cartenz ini kembali menegaskan bahwa keamanan dan kedamaian di Papua tidak hanya dibangun dengan senjata dan patroli, tetapi juga dengan sentuhan kemanusiaan, senyum anak-anak, dan solidaritas pada mereka. PNO-12
14 Jul 2025, 16:57 WIT
Wakil Bupati Mimika Pimpin Apel Gabungan ASN, Tekankan Efisiensi dan Koordinasi
Papuanewsonline.com, Timika
– Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memimpin apel gabungan seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika pada Senin pagi,
14 Juli 2025. Apel yang dilaksanakan di halaman Gedung Kantor Pusat Pemerintahan
Kabupaten Mimika ini menekankan pentingnya efisiensi kerja dan koordinasi antar
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam amanatnya, Kemong yang
mewakili Bupati Mimika, menyampaikan pentingnya peningkatan efisiensi kerja
ASN. Ia menghimbau agar perjalanan dinas
yang tidak mendesak dikurangi untuk memfokuskan sumber daya dan waktu pada
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Peningkatan efisiensi ini
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja
pemerintahan. Selain efisiensi, Kemong juga
menekankan pentingnya pembenahan administrasi di seluruh OPD. Tata kelola pemerintahan yang baik dan tertib
administrasi merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Saya menegaskan pentingnya
efisiensi kerja, mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak agar fokus
pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Saya juga menghimbau seluruh OPD
untuk terus membenahi administrasi, demi terciptanya tata kelola pemerintahan
yang lebih baik ke depannya" tegasnya. Ia berharap dengan peningkatan
efisiensi, pembenahan administrasi, dan koordinasi yang solid, pelayanan publik
di Kabupaten Mimika dapat menjadi lebih optimal. Kemong juga yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas yang luar biasa dan mampu memimpin bawahannya untuk
mencapai tujuan tersebut.
"Saya yakin seluruh kepala
OPD memiliki kapasitas luar biasa. Untuk itu, mari terus perkuat koordinasi dan
sinergi demi pelayanan publik yang optimal,” tutup nya. ( Jidan )
14 Jul 2025, 16:43 WIT
Polda Maluku Laksanakan Anev Program Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Intoleransi
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melalui Direktorat Intelkam melaksanakan Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Program Prioritas Polri yaitu Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Intoleransi.Kegiatan yang dihelat di Manise Hotel, Senin (14/7/2025) ini mengusung tema "Menuju Polri yang Presisi Mencegah Terorisme, Radikalisme, dan Intoleransi di Provinsi Maluku".Direktur Intelkam Polda Maluku, Kombes Pol I Gede Arsana, S.I.K dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Intelkam Polda Maluku dan Polres jajaran karena telah sukses dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024. Kombes Arsana juga menekankan pentingnya rapat koordinasi yang berkesinambungan untuk memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta meningkatkan kewaspadaan."Sebagai pembina fungsi, kita harus terus melakukan rapat koordinasi sehingga tidak terputus dan berkesinambungan. Kita tetap harus monitor situasi kamtibmas dan waspada sehingga kita tidak terlena sesuai dengan moto kita 'Indera Waspada' " ujarnya.Kepada rekan-rekan Binmas dan Humas diharapkan dapat menjadi kompetitor dan mitra dalam konteks deteksi dini. "Saya berharap kegiatan ini tetap berkesinambungan sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan dapat tercapai," tambahnya.Kegiatan Anev tersebut juga dihadiri Ketua Forum Penanggulangan Terorisme Provinsi Maluku, Dr. Abdul Rauf, M.Ag, yang bertindak sebagai narasumber.Dalam kegiatan tersebut, para Kasat Intelkam dan operator di jajaran Polres/ta Polda Maluku hadir sebagai peserta Rapat Anev.Melalui rapat ini, Polda Maluku berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mewujudkan Polri yang presisi dalam mencegah ancaman terorisme, radikalisme, dan intoleransi. PNO-12
14 Jul 2025, 14:44 WIT
Operasi Patuh Salawaku 2025, Dirlantas Polda Maluku Tekankan Tujuh Pelanggaran Prioritas
Papuanewsonline.com, Ambon – Kepolisian Daerah Maluku resmi menjalankan Operasi Patuh Salawaku Tahun 2025. Operasi penertiban aturan lalulintas ini akan berlangsung selama 14 hari ke depan terhitung hari ini, Senin (14/7/2025).Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Maluku, Kombes Pol. Yudi Kristanto, SIK, saat memimpin apel perdana menekankan kepada para personel untuk mengantisipasi tujuh pelanggaran prioritas.Tujuh pelanggaran yang penting diperhatikan yaitu: Menggunakan ponsel saat berkendara; Tidak menggunakan helm; Melawan arus lalu lintas; Mengemudi dalam pengaruh alkohol; Melebihi batas kecepatan; Mengangkut penumpang lebih dari satu orang pada sepeda motor; Pelanggaran lalu lintas lainnya yang berpotensi membahayakan pengguna jalan."Kami akan memulai dengan perkiraan intelijen untuk melakukan tindakan. Yang menjadi prioritas utama kami adalah tujuh pelanggaran prioritas," kata Kombes Yudi Kristanto dalam apel yang digelar di Gedung Sport Center Polda Maluku. Apel dihadiri oleh masing-masing Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Operasi Patuh Salawaku 2025, personel Polda Maluku dan Polisi Militer (POM) TNI.Kombes Yudi menegaskan komitmen untuk menindak tegas para pelanggar aturan lalu lintas, khususnya yang berpotensi membahayakan pengendara lain."Operasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) di wilayah Maluku," harapnya. PNO-12
14 Jul 2025, 14:37 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
