Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Whoosh Jadi Pilihan Presiden Prabowo ke Bandung, Publik Antusias
Papuanewsonline.com, Jakarta – Dalam nuansa perjalanan kenegaraan yang sarat
kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat, Presiden Republik Indonesia Prabowo
Subianto kembali mencuri perhatian publik. Pada Rabu malam (6/8/2025), Presiden
memilih moda transportasi Kereta Cepat Whoosh sebagai sarana perjalanannya
menuju Bandung, Jawa Barat, untuk menjalankan agenda kunjungan kerja.Keputusan Presiden untuk tidak menggunakan pesawat
kepresidenan atau helikopter dinilai sebagai simbol keberpihakan kepada moda
transportasi publik yang modern dan efisien, serta komitmen untuk mempromosikan
infrastruktur nasional hasil karya anak bangsa.Presiden tiba di Stasiun Whoosh Halim, Jakarta Timur,
sekitar pukul 19.30 WIB,
Presiden langsung menaiki eskalator ke lantai dua untuk melakukan tap tiket di
gate masuk. Tanpa pengawalan berlebihan, beliau menyapa sejumlah penumpang yang
kaget dan bangga melihat langsung Kepala Negara turut naik kereta cepat seperti
warga biasa.Di peron lantai tiga, Kereta Cepat Whoosh dengan nomor
perjalanan G1057 telah bersiap diberangkatkan. Tepat pukul 20.00 WIB, kereta
melaju menuju Stasiun Whoosh Tegalluar, Kabupaten Bandung. Dalam waktu 45 menit,
Presiden telah tiba di Bandung — efisiensi waktu yang dulunya nyaris tak
terpikirkan untuk jarak Jakarta–Bandung.Setibanya di Stasiun Whoosh Tegalluar, suasana berubah
menjadi haru dan meriah. Puluhan warga yang tengah menunggu di sekitar stasiun
menyambut Presiden dengan tepuk tangan dan sorakan penuh semangat. Anak-anak,
ibu-ibu, hingga kaum muda tampak antusias menyapa pemimpin negara mereka secara
langsung.Tanpa canggung, Presiden Prabowo membalas sambutan itu
dengan senyum hangat dan lambaian tangan, bahkan meluangkan waktu sejenak untuk
berfoto bersama warga yang memintanya. Momen tersebut menjadi sorotan karena
memperlihatkan wajah humanis kepemimpinan nasional, yang menjembatani jarak
antara pemimpin dan rakyat.Kehadiran Presiden dalam perjalanan ini dinilai banyak pihak
sebagai dukungan nyata terhadap pemanfaatan infrastruktur baru seperti Kereta
Cepat Whoosh, yang telah menjadi ikon modernisasi transportasi nasional. Ini
bukan sekadar perjalanan ke daerah, melainkan bentuk promosi langsung dari
Kepala Negara terhadap pilihan transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan
dapat diakses oleh masyarakat umum.Dalam pernyataan informal kepada awak media, pejabat Istana
menyampaikan bahwa Presiden ingin menunjukkan bahwa pemimpin negara tidak harus
selalu menempuh jalur eksklusif, dan bahwa fasilitas umum seperti kereta cepat
adalah kebanggaan yang harus dinikmati semua warga negara.Meski perjalanannya terkesan santai dan penuh keakraban, Presiden
Prabowo langsung bersiap menjalankan agenda kerja di Bandung, termasuk
pertemuan dengan kepala daerah, dialog kebangsaan dengan tokoh masyarakat,
serta peninjauan beberapa proyek infrastruktur dan ketahanan pangan di wilayah
Jawa Barat.Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari evaluasi dan
penguatan program prioritas nasional yang telah dijalankan selama 10 bulan
pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih. (GF)
07 Agu 2025, 21:08 WIT
Miliki Narkoba, Polda Maluku Ringkus Dua Pemuda di Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Miliki narkoba, dua pemuda di Ambon ditangkap dalam Operasi Anti Narkotika (Antik) Salawaku yang digelar Kepolisian Daerah Maluku Tahun 2025.Kedua pemuda yang diamankan di lokasi berbeda di kota Ambon berinisial DGM alias Epot, 22 Tahun, dan MRS alias Roni, 25 Tahun.Epot dibekuk di kawasan Jl. Yan Pays, Depan Kantor PU kota Ambon pada Selasa malam, 5 Agustus 2025. Dari tangan mahasiswa ini, tim subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba mengamankan 1 paket ganja yang disimpan dalam plastik bening berukuran sedang.Berhasil diringkus setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, warga Karang Panjang ini lalu digiring tim penyidik ke Markas Ditresnarkoba Polda Maluku, bilangan Batu Gaja. Dari hasil interogasi, Epot mengaku narkotika golongan 1 ini milik rekannya MK."Saat ini MK dalam penyelidikan tim Ditresnarkoba Polda Maluku. Kasus ini masih dalam pengembangan," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, Kamis (7/8/2025).Sementara Roni, diamankan tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Maluku di kawasan Stain Ambon pada Rabu dini hari, 6 Agustus 2025. Ia dibekuk setelah tim menerima informasi dari masyarakat.Warga Tanah Rata ini diciduk bersama barang bukti 1 paket sabu-sabu. Narkotika golongan 1 ini dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil.Setelah diamankan, Roni digelandang menuju Markas Ditresnarkoba di bilangan Batu Gajah. Berdasarkan hasil interogasi Roni mengaku membeli dari pria berinisial G di desa Hitu dengan harga Rp500 ribu."Saat ini pria berinisial G sedang dalam penyelidikan, kasus ini juga masih dalam pengembangan," tambahnya.Kombes Rositah mengaku Epot dan Roni kini telah diamankan di rumah tahanan Polda Maluku. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka. PNO-12
07 Agu 2025, 20:34 WIT
Dukung Rotasi Polri, Komisi III DPR: Tingkatkan Kinerja dan Penyegaran Organisasi
Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan rotasi dan promosi sejumlah perwira tinggi Polri. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyegaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja organisasi.“Rotasi ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap para perwira berprestasi, tapi juga penyegaran organisasi agar semakin maksimal mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat,” ujarnya, dilansir dari laman detik, Kamis (7/8/2025).Beliau menilai rotasi ini mencerminkan prinsip the right man on the right place. “Kapolri telah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” tambahnya.Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memuji penunjukan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. “Prof Dedi Prasetyo sangat layak menjadi Wakapolri karena beliau sosok pemimpin yang tenang dan mengayomi,” jelasnya. Ia juga menilai Komjen Karyoto sangat layak sebagai Kabaharkam dan Komjen Syahardiantono pas sebagai Kabareskrim.Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus mendukung kinerja Polri, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas. “Sebagai mitra, kami siap terus melanjutkan kerja sama dengan Polri agar penegakan hukum dan keamanan semakin membaik dengan formasi baru ini. Kami yakin kinerja Polri akan semakin baik,” tutupnya. PNO-12
07 Agu 2025, 20:21 WIT
Polda Maluku Minta Seluruh Satker Tingkatkan Pelayanan Publik
Papuanewsonline.com, Ambon - Biro Perencanaan Polda Maluku melaksanakan rapat analisa dan evaluasi terkait pembangunan zona integritas pada setiap satuan kerja (satker), Kamis, 7 Agustus 2025.Saat memimpin rapat di Rupatama Markas Polda Maluku, Kabag RBP Biro Perencanaan, AKBP. Robert Ferdinand, meminta seluruh satker agar dapat meningkatkan pelayanan publik."Seluruh satuan kerja di lingkup Polda Maluku dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas sesuai petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh pimpinan," kata AKBP. Robert dalam arahannga. Seluruh Polda jajaran, kata Dia, juga akan melaksanakan Anev dengan Biro RBP Srena Mabes Polri. "Seluruh Satker Polda Maluku agar dapat menyiapkan semua data dan dokumen pendukung untuk penilaian kinerja kita oleh Biro RBP dan Kemenpan RI," pintanya.Seluruh satker juga diingatkan untuk dapat meningkatkan kegiatan simpatik dan inovasi untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat maupun personel Polri dan ASN.Ia juga mengingatkan pentingnya publikasi setiap kegiatan pelayanan kepolisian di lingkup Polda Maluku dan jajaran sehingga dapat diketahui masyarakat."Dengan demikian masyarakat bisa menilai sejauh mana dan seperti apa pelayanan Polri terhadap masyarakat di saat ini sehingga dengan demikian koreksi dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi kita untuk lebih memperbaiki pelayanan kita menuju pelayanan prima Polri," harapnya.Ia pun berharap setiap Satker pada jajaran Polda Maluku bisa mendapatkan penilaian sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). PNO-12
07 Agu 2025, 20:11 WIT
Kunjungi Kantor BeritaKota Ambon, Kabid Humas : Polisi Tidak Anti Kritik
Papuanewsonline.com, Ambon - Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, mengaku, institusi Polri sama sekali tidak anti kritik terhadap pemberitaan media.Hanya saja, Ia berharap terhadap narasi pemberitaan yang dipublikasikan mestinya merujuk pada kode etik wartawan yaitu keberimbangan.Hal ini disampaikan Kombes Rositah, saat mengunjungi kantor Harian BeritaKota Ambon, di jalan PHB Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis, 7 Agustus 2025."Kami tidak anti kritik, hanya saja pemberitaannya harus berimbang sesuai kode etik wartawan," kata Kombes Rositah Umasugi, didampingi Kaur Penmas AKP Imelda Haurissa, serta sejumlah staf di Bidang Humas Polda Maluku.Menurutnya, sebelum ke BeritaKota, sejumlah media lainnya baik cetak, online dan elektronik di Ambon juga sudah dikunjungi untuk pererat tali silaturahmi. "Jadi ini sudah beberapa media kita datangi, dan hari ini tepatnya satu bulan saya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku menggantikan Bapak Kombes Aries Aminnulah, dan hari ini tepat satu bulan baru kita datangi kantor BeritaKota Ambon," Kunjungan kerja di Kantor BeritaKota Ambon, kata Kombes Rositah, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama yang telah lama berlangsung antara Polda Maluku dengan awak media."Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan dan karyawan BeritaKota Ambon, karena di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan waktu hari ini, semoga saja hubungan baik antara media dan institusi Polri di Maluku dapat terus berjalan dengan baik," harapnya.Sementara itu, Direktur Harian BeritaKota Ambon, Rifan Riusanto, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kabid Humas Polda Maluku. Ia mengaku hubungan antara BeritaKota Ambon dengan Polda Maluku selama ini berjalan baik."Jadi waktu BeritaKota Ambon lahir pertama kali itu kita pernah bekerjasama dengan Ditlantas Polda Maluku dalam mensukseskan salah satu kegiatan yang dilakukan di seluruh jajaran Polda di Indonesia, dan memang hubungan kita selama ini sudah jalan dengan baik dengan Polda Maluku. Jadi semoga saja ke depan Polda Maluku melalui Kabid Humas ada hal yang ingin dibutuhkan melalui pemberitaan, kiranya membuka diri dalam rangka menjawab konfirmasi para jurnalis kita," tandas Riusanto, didampingi Pimpinan Rekdasi (Pimred), Nardi.Di sela-sela kunjungan tersebut, Kabid Humas juga menyempatkan waktu melihat secara langsung mesin percetakan koran Harian BeritaKota Ambon. PNO-12
07 Agu 2025, 20:01 WIT
Polda Maluku Dukung Gerakan Pangan Murah Polri Untuk Masyarakat
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyatakan dukungannya dan siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat.Demikian disampaikan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H usai mengikuti rapat secara daring terkait persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah Polri, Kamis (7/8/2025).Wakapolda tidak sendiri menghadiri rapat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras. Ia didampingi Irwasda, dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku, serta Kepala Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut beserta staf.Rapat persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah dipimpin Irwasum Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Dalam arahannya, ditekankan pentingnya peran Polri dalam memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan tepat sasaran. Salah satu perhatian utama adalah pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).Polri diminta untuk memastikan harga jual beras SPHP tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik jual kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun penimbunan stok oleh pengepul."Pastikan tidak ada pencampuran antara beras SPHP dan jenis beras lainnya. Hal ini penting agar kualitas dan transparansi distribusi tetap terjaga," tegas Irwasum.Irwasum juga meminta seluruh jajaran memaksimalkan upaya sosialisasi kepada masyarakat, guna meningkatkan penyerapan beras SPHP dan mendukung misi stabilisasi harga di tingkat konsumen.Dalam mendukung keberhasilan program ini, Ia pun menekankan pentingnya pelaporan yang terstruktur dan akuntabel. Beberapa poin teknis yang disampaikan antara lain: Penunjukan operator khusus untuk pengumpulan data di tingkat wilayah; Komplikasi laporan oleh posko yang dikoordinasikan oleh Kabagbinopsalev Korbinmas Baharkam Polri; Evaluasi berkala pencapaian target oleh Kabagrenmin Korbinmas Baharkam Polri; Studi banding ke Polda yang telah sukses melaksanakan program serupa, seperti Polda Jateng, Jatim, dan Banten, serta Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN lain yang relevan.Tak hanya itu, Irwasum juga mendorong inovasi dan terobosan kreatif dari masing-masing Polda dalam rangka meningkatkan efektivitas penyerapan dan memperkuat public trust terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Polri.Keterlibatan aktif Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut dalam rapat ini menjadi bagian dari komitmen sinergis antara Polri dan stakeholder terkait dalam penguatan ketahanan pangan di daerah. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pangan nasional menjadi kunci dalam memastikan distribusi pangan berlangsung adil, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan."Polda Maluku dan mitra strategis siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat," tegas Wakapolda.Dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang terstruktur dan diawasi secara ketat, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program ini, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi yang hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menjamin kesejahteraan publik. PNO-12
07 Agu 2025, 19:47 WIT
Gencarkan Operasi Anti Narkotika, Polda Maluku Sambangi SMK Negeri 4 Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku gencar melaksanakan Operasi Anti Narkotika (Antik) Salawaku Tahun 2025.Selain penindakan, Polda Maluku juga melakukan pencegahan sejak dini kepada para pelajar. Melalui sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), kegiatan ini dihelat di SMK Negeri 4 Ambon, Kamis (7/8/2025).Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada para pelajar penting dilaksanakan untuk menyelematkan generasi bangsa."Kami menyampaikan terima kasih kepada personel Satgas Operasi Antik Salawaku 2025 yang mana telah datang mengunjungi sekolah kami untuk memberikan sosialisasi tentang P4GN kepada para pelajar," kata Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Ambon Abraham Wendy Polnaya, S.Pd dalam sambutannya.Menurutnya, pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan generasi bangsa. "Kami sangat memberikan apresiasi atas kegiatan ini yang bertujuan mencegah siswa-siswi SMK Negeri 4 Ambon dari penggunaan narkoba," ujarnya.Abraham berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di waktu-waktu ke depan. "Kami juga sampaikan buat bapak-bapak dari Polda untuk kegiatan ini jangan cuma hari ini saja, namun dapat berjalan seterusnya," pintanya.Kasatgas Preemtif Ops Antik Salawaku Polda Maluku, Ipda Richard Lesiputty, mengungkapkan, sosialisasi P4GN penting disampaikan agar para pelajar SMK Negeri 4 Ambon dapat mengetahui bahaya atau dampak penggunaan zat terlarang itu."Terima kasih untuk bapak untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada siswa - siswi SMK Negeri 4 Ambon.Kami berharap mereka dapat mengerti bahaya menggunakan narkoba untuk massa depan," jelasnya.Bertindak sebagai narasumber sosialisasi P4GN yaitu Kepala Anev Opsda, Direktorat Narkoba Polda Maluku, AKP. Usman Beli. Ia menyampaikan terkait dampak penyalagunaan narkoba dan minuman keras yang menjadi persoalan nasional.Narkotika, kata Usman, adalah zat sintetis atau semi sintentis yang dihasilkan dari tanaman atau lainnya. Ada narkotika golongan 1 yaitu ganja, shabu, putaw, dan extacy. Sementara narkotika golongan 2 yaitu apetamin, dan golongan 3 yakni narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat bagi pengobatan.Penggunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan. Juga berdampak bagi fisik, emosi, dan perilaku. "Penggunaan narkoba bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika," jelasnya. PNO-12
07 Agu 2025, 19:33 WIT
Gelar Pasar Murah di Malang, Polri Bantu Tekan Inflasi
Papuanewsonline.com, Malang - Wujud nyata kepedulian Polri terhadap daya beli masyarakat terus diperlihatkan. Dalam rangkaian kunjungan kerja Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. diwakili oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Rabu (6/8/2025). Polri juga menggelar pasar murah yang disambut antusias oleh warga.Beragam kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau, seperti minyak goreng merek Minyakkita Rp15.000 per liter (tersedia 60 pack), beras Bulog SPHP seharga Rp60.000 per 5 kg (1.000 pack), minyak goreng merek Alco Rp15.000 per 800 ml (600 botol), gula pasir Rp16.000 per kilogram (500 pack), dan telur ayam ras Rp23.000 per kilogram (100 kg).“Bazar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan. Ini bukti nyata peran Polri hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujar Komjen Dedi saat meninjau langsung lokasi bazar.Pasar murah ini merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian inflasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang pelaksanaannya menggandeng BUMN dan UMKM lokal.Dengan hadirnya pasar murah, Polri tidak hanya hadir dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat. PNO-12
07 Agu 2025, 19:21 WIT
Kemenko Polkam: Penguatan Peran Pemerintah Daerah Jadi Kunci Utama Cegah Konflik Sosial
Papuanewsonline.com, Ambon – Dalam upaya menjaga stabilitas nasional dan membangun masyarakat yang aman
serta harmonis, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko
Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk "Permasalahan
Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial" yang dilangsungkan di
Ambon, Rabu (6/8/2025). Rakor ini menjadi momen penting dalam memperkuat
sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan semua elemen masyarakat dalam
menghadapi ancaman konflik sosial. Plt. Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Hery Sasongko, membuka Rakor
dengan penekanan tegas: bahwa peran pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam
mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi konflik yang mengintai daerah-daerah
rawan, khususnya di wilayah timur Indonesia. “Pemerintah daerah didorong untuk
berkontribusi secara nyata dalam menjaga ketertiban umum dan memperkuat
ketahanan nasional. Pencegahan konflik bukan hanya tugas pusat, tapi juga
tanggung jawab daerah,” ujar Hery. Dalam forum yang dihadiri oleh
Forkopimda Maluku dan Maluku Utara, serta sejumlah kementerian dan lembaga
terkait, Hery menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan peran Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS). Ia menekankan bahwa tim tersebut harus
bekerja sesuai regulasi, cepat tanggap terhadap potensi konflik, dan bersikap
proaktif, bukan reaktif. Tak hanya itu, Hery juga meminta
semua pihak untuk mendukung kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),
yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial. “Prioritas utama adalah fase
pencegahan. Deteksi dan peringatan dini, pemetaan konflik, hingga penyelesaian
damai harus berjalan serentak dan sistematis,” tegasnya. Hery juga menyerukan partisipasi
aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan
organisasi sipil, untuk menjaga toleransi dan memperkuat nilai-nilai kohesi
sosial. “Jangan menunggu konflik meledak
baru bertindak. Masyarakat harus menjadi barisan pertama yang menjaga
perdamaian. Kita harus rajut terus semangat kebhinekaan,” tambah Hery. Staf Khusus Menko Polkam Bidang
Komunikasi dan Ekonomi, Marcelino Rumambo Pandin, juga menyampaikan pernyataan
penting dalam forum tersebut. Ia menilai bahwa kendala utama dalam penanganan
konflik sering kali berasal dari perbedaan persepsi antar-instansi mengenai
indikator konflik sosial. “Harus ada kesatuan pandangan,
saling percaya, dan keterikatan dalam kerja sama. Sinergi bukan hanya
formalitas, tapi harus hidup dan bekerja,” tegas Marcelino. Ia menegaskan bahwa kehadiran
pemerintah pusat bukan untuk mengambil alih peran daerah, melainkan untuk
memperkuat peran-peran lokal yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial
masyarakatnya. Kegiatan yang diselenggarakan
Kemenko Polkam ini dihadiri oleh unsur Kemendagri, TNI, Polri, serta seluruh
Forkopimda dari provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara. Rakor
ini berhasil menegaskan satu hal utama: bahwa pembangunan nasional tak akan
berjalan tanpa fondasi stabilitas sosial dan keamanan yang kuat. Sebagai penutup, seluruh peserta
rakor menyepakati untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan
memperkuat komunikasi antara aktor-aktor strategis di daerah guna menanggulangi
potensi konflik sedini mungkin. “Indonesia terlalu besar untuk
dibebani oleh konflik horizontal yang tak terselesaikan. Damai adalah investasi
jangka panjang kita semua,” pungkas Hery Sasongko. (GF)
07 Agu 2025, 17:43 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
