Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Divisi Humas Polri Gelar Bimtek dan Uji Konsekuensi di Kota Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si, berharap kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dilakukan Divisi Humas Polri dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh personel terkait manajemen informasi yang dikecualikan dengan pemahaman yang mendalam.Hal ini disampaikan Kapolda dalam sambutannya yang dibacakan Irwasda Maluku, Kombes Pol Marthen Luther Hutagaol, SIK pada kegiatan bimtek dan uji konsekuensi informasi publik, klarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kegiatan berlangsung di Santika Hotel, Kota Ambon, Rabu (16/10/2024). Kegiatan tersebut turut dihadiri pula oleh Ketua Komisi informasi Provinsi Maluku Bpk. Drs. Mochtar touwe, M.I.Kom sebagai Narasumber, Direktur Krimum, Kabid Propam, Kabid Hukum, dan Auditor Kepolisian Tk III Itwasda Maluku bersama para Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi dari masing masing satker dan satwil jajaran Polda Maluku.Sementara tim Divisi Humas Polri yang hadir dipimpin oleh Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Divisi Humas Polri Brigjen Pol Doddied Prasetyo Aji, SIK., M.H. Ia didampingi Kabag Anev Ro PID Div Humas Polri Kombes Pol Iroth Laurens Recky, SIK dan 7 orang tim."Semoga melalui kegiatan bimtek ini, dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh personel terkait manajemen informasi yang dikecualikan dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan kita dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian," kata Kapolda dalam sambutannya yang disampaikan Irwasda Maluku.Dalam mendukung Polri yang presisi dan semakin dicintai masyarakat, ada dua hal yang menjadi komponen penting yaitu melalui pemantapan komunikasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Polri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan dengan menggunakan narasi yang baik dan terarah. Juga memastikan informasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat.Pelaksanaan keterbukaan Informasi publik yang berkualitas memperhatikan 3 aspek yaitu: Availability (informasi harus tersedia); Accessibility (informasi harus bisa diakses oleh siapa saja); Dan Affordability (informasinya bisa dijangkau dengan mudah dan biaya murah)."Apabila tiga hal di atas dilaksanakan maka kemudian menjadi sustainability yang berkelanjutan," katanya.Penilaian terhadap penerapan undang- undang keterbukaan informasi publik, tidak lepas dari penilaian pejabat pengelola informasi dan dokumentasi badan publik untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan. Dalam hal ini seperti, 1. Informasi yang dapat membahayakan negara;2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;3. Informasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi;4 informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didomentasikan."Saat ini kita telah menghadapi Pilkada serentak 2024, yang sampai dengan saat ini kita memasuki tahapan kampanye. Kita ketahui bersama situasi kamtibmas yang kondusif sangat penting untuk mendukung kelancaran Pilkada," ungkapnya. Tantangan tugas ke depan dalam proses pengamanan Pilkada serentak, bukan hal yang mudah. Lebih banyak potensi ancaman-ancaman dibandingkan dengan pemilu serentak 2024. Provinsi Maluku memiliki dinamika sosial- yang unik, termasuk isu-isu terkait dengan kepentingan etnis, agama, dan budaya. Polda Maluku dan jajaran terus melaksanakan kegiatan preemtif, preventif dan represif dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. "Hal ini guna mencegah berkembangnya potensi gangguan menjadi gangguan nyata menjelang pilkada serentak 2024 serta melaksanakan strategi cooling system," pungkasnya.Sebelumnya, kegiatan bimtek dibuka oleh Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Div Humas Polri Brigjen Pol Doddied Prasetyo Aji.Dalam sambutannya, Brigjen Doddied mengatakan, kegiatan bimtek dan sidang pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan di Polda Maluku sudah dilaksanakan di 25 Polda. "Kegiatan bimtek dan uji konsekuensi di Polda Maluku adalah kegiatan ke 25 dan terakhir pada tahun 2024," katanya.Dalam program prioritas Kapolri yaitu transformasi Polri menuju Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan (Presisi) terdapat salah satu program bidang kehumasan yang harus diimplementasikan. Yaitu pemantapan komunikasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di mana, Polri sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang menampilkan sosok Polri yang responsif dan humanis, guna menaikan citra positif Polri di masyarakat."Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanatkan badan publik termasuk Polri untuk memberikan layanan informasi seperti menyediakan, mengelola, memberikan, menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya," jelasnya.Polri sebagai badan publik selain berkewajiban memberikan informasi, juga mempunyai hak untuk menolak permohonan informasi yang sifatnya dikecualikan sesuai yang diatur dalam Pasal 6 UU No 14 Tahun 2008.Pengertian informasi yang dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17 UU No 14 tahun 2008 adalah informasi yang apabila dibuka akan berdampak sebagai berikut:A. Menghambat proses penegakkan hukum;B. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (haki);C. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara,D. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;E. Merugikan ketahanαn ekonomi nasional;F. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri:G. Mengungkapkan isi akte yang bersifat pribadi;H. Mengungkap rahasia pribadi seseorang:I. Informasi yang berisi memorandum atau surat- surat badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan;J. Informasi publik yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.Pengecualian informasi ini juga harus sudah melalui proses dan mekanisme pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, untuk kemudian ditetapkan dalam sebuah surat penetapan hasil pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan. "Pengujian konsekuensi ini wajib dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)," katanya.Sementara itu Ketua Komisi Informasi Provinsi Maluku, dalam penyampaian materinya memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan kewenangan Komisi Informasi, penjabaran tentang Informasi Publik, informasi yang dikecualikan dan penjabaran serta sanksi bagi setiap orang maupun badan publik yang melanggar ataupun tidak menaati ketentuan tentang penyampaian informasi yang dikecualikan. PNO-12
16 Okt 2024, 19:09 WIT
SSDM Polri Buka Rekrutmen T.A 2025 Jalur Bakomsus Lulusan SMK Pertanian
Papuanewsonline.com, Jakarta - Polri berkomitmen mendukung visi pemerintahan Presiden terpilih termasuk dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya di Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (15/10/2024)“Rekrutmen Polri tahun 2025 jalur Bakomsus terbuka kesempatan bagi lulusan SMK pertanian. Ini komitmen kita mendukung pemerintah mewujudkan ketahanan pangan,” kata Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam arahannya kepada 34 Kepala Biro SDM Polda Jajaran. Lebih lanjut, Irjen Pol Dedi Prasetyo memerintahkan seluruh Polda melalui para Kepala Biro SDM Polda jajaran untuk mewajibkan tanam jagung yang rencananya akan dilakukan serentak.Arahan Asisten Kapolri Bidang SDM disambut baik Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga ikut hadir dalam Rakorbin SDM Polri dan PNS Polri sebagai narasumber eksternal. Di kesempatan ini ia menyampaikan paparan selama kurang lebih 60 menit tentang strategi mencapai kemandirian pangan Indonesia emas 2045. “Gagasan dari Irjen Pol Dedi luar biasa. Kami keluarga petani seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Harapan ke depan kolaborasi ini kita tindaklanjuti yaitu bagaimana mencapai suasana pangan dan Indonesia menjadi lumbung pangan. Dengan dukungan Kepolisian seluruh Indonesia kami sangat yakin swasembada dan Indonesia menjadi lumbung pangan akan diraih dalam waktu cepat,” ujar Andi Amran antusias.Andi Amran melanjutkan modal yang dimiliki Indonesia sangat besar. Ia yakin dengan sumber alam yang subur, jumlah SDM terutama dari generasi Z yang banyak dan didukung dengan teknologi pertanian cita-cita menuju negara super power dalam hal pangan akan cepat terwujud. Tidak cukup sampai di situ, Andi Amran mengatakan untuk mendukung hal tersebut pemerintah harus memastikan distribusi bantuan pemerintah bisa merata dan tepat sasaran.“Untuk penyaluran peralatan dan pupuk bersubsidi kita butuh pengawalan agar sampai ke masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan,” lanjut Andi Amran. Polri dan Kementerian Pertanian bulan April 2024 lalu menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pada Pembangunan Pertanian. MOU ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan tugas pangan Polri dalam Pembangunan pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia, pemanfaatan prasarana dan atau sarana. Tujuan dari MOU ini adalah untuk mengoptimalkan sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan pangan strategis, mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. PNO-12
16 Okt 2024, 13:10 WIT
Personel Polsek Muara Tami Adakan Ibadah Bersama Dengan Warga Jemaat GKI Rafidim
Papuanewsonline.com, Jayapura – Kanit Binmas Polsek Muara tami, Ipda Yanto Rumbruren telah mengadakan ibadah bersama dengan warga Jemaat GKI Rafidim di Koya Timur, Distrik Muara Tami, pada Minggu (12/10).Pada kesempatannya, Kanit Binmas Polsek Muara tami mengajak seluruh umat untuk hidup saling mengasihi dan tertib sesuai dengan aturan, tak sampai disitu sosialisasi tersebut merupakan sebagian dari program kerja Kapolresta Jayapura Kota, yaitu Minggu kasih.“Dalam program ini, kami seluruhnya Personil Polresta Jayapura Kota di wajibkan untuk hadir di tengah-tengah warga jemaat yang sedang melaksanakan ibadah minggu pagi dengan memastikan situasi keamanan di sekitar rumah ibadah dalam keadaan aman dan tertib tanpa gangguan kamtibmas dari manapun,” ujarnya.Lebih lanjut Ia menambahkan bahwa Ini merupakan bagian dan wujud Polresta Jayapura, terkhusus Sektor muara tami untuk mendekatkan diri dengan seluruh lapisan masyarakat, dan salah satunya adalah dengan pendekatan melalui mimbar Gereja.“Oleh karena itu, saya harapkan kita semua untuk saling berbagi, dan jangan memandang darimana latar belakangnya, selain itu saya juga harapkan kepada seluruh umat agar selalu dapat mengendalikan emosi, serta jauhi minuman keras,” pungkas AKP Sem Hanasbey. PNO-12
16 Okt 2024, 13:00 WIT
TNI-Polri Gelar Apel Siaga Amankan Pemilukada Papua Tengah
Papuanewsonline.com, Nabire – Personel Operasi Mantap Praja Cartenz II 2024 Wilayah Papua Tengah bergabung dalam Apel Kesiapsiagaan dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Papua Tengah 2024. Acara ini berlangsung di Bandara Lama, Kabupaten Nabire, pada Selasa (15/10), sebagai bagian dari upaya pengamanan pesta demokrasi yang akan berlangsung November mendatang.Apel tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 173/PVB, Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, S.E., dan turut dihadiri Kapolres Nabire AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro, S.H., S.I.K., M.Si., Kasatgas Banops Operasi Mantap Praja Cartenz II Papua Tengah AKBP Herzoni Saragih, S.I.K., M.H., serta seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Aparat gabungan dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah pun berpartisipasi dalam apel tersebut.Dalam amanatnya, Brigjen TNI Frits menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama Pemilukada berlangsung. "Pelaksanaan Apel Gabungan Kesiapsiagaan ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam persiapan menghadapi pesta demokrasi di Papua Tengah. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat adalah kunci untuk memastikan kelancaran dan keamanan seluruh proses," tegasnya.Brigjen TNI Frits juga menyoroti tantangan khusus yang dihadapi Papua Tengah, mengingat wilayah ini memerlukan perhatian ekstra dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi gangguan. "Papua Tengah memerlukan pendekatan yang komprehensif. Kita tidak hanya fokus pada keamanan fisik, tetapi juga harus menciptakan suasana kondusif yang menjamin keamanan psikologis bagi masyarakat. Konflik horizontal, kampanye hitam, penyebaran hoaks, hingga potensi kerusuhan harus diantisipasi sejak dini," ujar Frits dalam pesannya.Ia juga menegaskan bahwa Pemilukada adalah momen krusial dalam demokrasi, di mana rakyat akan menentukan pemimpin daerah untuk jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Oleh karena itu, seluruh tahapan Pemilukada harus berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. "Kita semua, baik aparat keamanan maupun masyarakat, punya tanggung jawab bersama untuk menjaga agar Pemilukada ini tidak tercoreng oleh gangguan yang bisa mencederai proses demokrasi."Brigjen Frits menutup amanatnya dengan mengingatkan pentingnya kesiapan mental, fisik, dan intelektual dalam menjalankan tugas pengamanan Pemilukada. "Tugas kita tidak hanya menjaga keamanan secara fisik, tetapi juga menjaga ketenangan sosial. Oleh sebab itu, kesiapan kita harus menyeluruh, termasuk persiapan mental dan perlengkapan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul."Dengan semangat kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, diharapkan Pemilukada di Papua Tengah dapat berjalan aman, damai, dan sukses. PNO-12
16 Okt 2024, 12:33 WIT
Tingkatkan Keamanan Pemilu, OMPC II Wilayah Papua Tengah Gelar Patroli Skala Besar
Papuanewsonline.com, Nabire – Dalam rangka menyambut pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 akan melaksanakan patroli skala besar. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Nabire.Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024, AKBP Achmad Fauzan, S.Ag., menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor LO Polda Papua, Provinsi Papua Tengah, pada Senin (14/10). Ia menegaskan bahwa patroli besar-besaran ini merupakan langkah preventif yang dirancang untuk meminimalisir potensi tindak kejahatan di titik-titik rawan."Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan hak suaranya dengan tenang dan aman. Kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat diharapkan memberikan rasa aman, sekaligus menunjukkan komitmen kami dalam menjaga keamanan selama masa pemilihan ini," ujar AKBP Achmad Fauzan.Patroli yang akan dilaksanakan tersebut bersifat preventif dan humanis, menekankan pada pendekatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kriminalitas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kemanusiaan. "Kami berfokus pada titik-titik yang kami identifikasi sebagai area rawan, dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan menjaga suasana kondusif," tambahnya.Selain itu, AKBP Fauzan juga mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif. "Kami berharap masyarakat dapat mendukung upaya ini dengan tetap menjaga ketertiban, melaporkan hal-hal yang mencurigakan, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kedamaian selama masa pemungutan suara," jelasnya.Patroli skala besar ini merupakan bagian dari upaya aparat Kepolisian dalam memastikan pemilihan umum berjalan dengan lancar, serta sebagai bentuk kesiapan pihak kepolisian dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan. PNO-12
16 Okt 2024, 11:55 WIT
Wakapolda Papua Terima Audiensi dari Gerakan Nurani Bangsa
Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Kepala Kepolisian Daerah PapuaBrigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H menerima audiensi dari organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang berlangsung di ruang kerja Wakapolda Papua, Polda Papua lama, Kota Jayapura, Senin (14/10/2024).Kegiatan tersebut dihadiri oleh Koordinator GNB, Ibu Alissa Q. Wahid, Anggota GNB, Ibu Anita Wahid, Anggota GNB, Bapak Lukman Hakim Saifuddin dan para PJU Polda Papua.Dalam diskusi yang hangat, Koordinator GNB menyampaikan tujuan Audiensi ini yaitu GNB ingin mengetahui masalah terkait penyelesaian Konflik di Papua dengan segala dinamika dan keberagamannya dari segi Kepolisian sehingga adanya masukan-masukan dari Polda Papua dapat dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pengambilan kebijakan.“Misi kita saat ini yaitu ingin mendapatkan gambaran terkait emansipasi lapangan terhadap pergerakan GNB, dan ingin memberikan masukan kepada Presiden terpilih terkait permasalahan Papua,” ucap Ibu Aliisa.Dikesempatan yang sama, annggota GNB menyampaikan bagaiman dengan persepsi masyarakat terhadap kehadiran Polri terutama jika nanti dibentuk Polda baru dan bagaimana tindak lanjutnya.Sementara itu, Wakapolda mengatakan Pemerintah di daerah ini hampir sebagian besar representasinya adalah TNI-Polri, pemerintah daerah jarang ada yang di tempat, sehingga awal-awal pasti resistensi masyarakat sangat tinggi.“Terkait adanya DOB, dari Polda Papua sudah menunjuk LO di masing-masing Provinsi, untuk kedepan sudah disiapkan segala kebutuhan untuk Pembentukan Polda baru, yang sudah siap salah satunya yaitu Polda Papua Tengah,” tuturnya.Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait dengan akar masalah saat ini yakni sistem peradilan adat yang belum ada, bagaimana sistem tersebut bisa dibangun berdampingan dengan sistem penegakkan hukum.“Masalah pemetaan hak ulayat, belum adanya kepastian hukum baik dari aturan tanah ulayat ataupun yang lainnya,” pungkasnya. PNO-12
16 Okt 2024, 11:48 WIT
Tim Bimtek Divisi Humas Polri Kunjungi Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon - Tim bimbingan teknis (bimtek) Divisi Humas Polri melakukan kunjungan kerja di Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (15/10/2024).Kedatangan tim yang dipimpin Penata Kehumasan Polri Utama TK. II, Brigjen Pol Dodied Prasetyo Aji, S.I.K., M.H ini diterima oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Sumadi S.I.K., M.H di ruang kerjanya.Turut hadir mendampingi Wakapolda yaitu Irwasda dan Kabid Humas Polda Maluku. Sementara mendampingi Penata Kehumasan yakni Kabag Anev Ro PID Divhumas Polri.Kunjungan tim bimtek divisi humas Polri bertujuan untuk membahas penguatan fungsi kehumasan di Polda Maluku. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya divisi humas Polri untuk memastikan keterbukaan informasi dan evaluasi konsekuensi di wilayah Polda Maluku, khususnya terkait penerapan keterbukaan publik dalam kegiatan kehumasan. Selain itu, bimtek yang akan dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas personel humas di Polda Maluku dalam mengelola informasi dan komunikasi publik yang efektif dan transparan."Kunjungan ini juga untuk memperkuat sinergi antara divisi humas Polri dengan jajaran Polda di kewilayahan, khususnya di Polda Maluku," kata Wakapolda Maluku Brigjen Samudi.Bimtek yang akan dilakukan juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas personel humas dalam menghadapi tantangan-tantangan informasi di era digital. "Kami menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan divisi humas Polri dalam membantu Polda Maluku untuk terus berkembang dalam menjalankan fungsi kehumasan," harapnya. PNO-12
16 Okt 2024, 11:43 WIT
Polri Raih Penghargaan Lembaga Dengan Pelayanan dan Komunikasi Terbaik
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024 yang diselenggarakan Oleh Inews. Dalam pemberian penghargaan itu, Jenderal Sigit dinobatkan dalam kategori pelayanan dan komunikasi terbaik.Kategori ini diraih lantaran Polri dipandang memiliki peran aktif dalam membagikan informasi dengan media melalui Divisi Humas Polri. Selain itu, Polri mendapat perhargaan karena telah koorperatif dalam pelayanan masyarakat, termasuk transparansi kasus, Konferensi pers, dan komunikasi bersama media.Penghargaan ini diberikan Inews setelah melewati penjurian sejak 1 bulan lalu yang dilakukan pemimpin redaksi Inews bersama Aiman Wicaksono. Direktur Utama Inews Grup Syafril Nasution menyatakan, penghargaan ini ditujukan agar kementerian dan lembaga termotivasi untuk meningkatkan peran di masyarakat, tidak hanya di jajaran pusat, tetapi juga hingga ke seluruh daerah.“Penghargaan ini juga diberikan sebagai bentuk apresiasi di akhir masa jabatan dari pemerintahan dan lembaga, untuk mengapresiasi dengan niat yang unggul serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di 10 tahun pemerintahan Bapak Jokowi,” ungkapnya, Senin (15/10/24).Penghargaan itu pun diterima Kapolri dengan diwakilkan oleh Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho.“Penghargaan ini baru perdana mendapatkan diterima Polri untuk acara Kementerian dan Lembaga Award 2024 yang juga baru perdana ini dilaksanakan,” jelas Irjen. Pol Sandi.Irjen. Pol. Sandi menyampaikan pesan dari Kapolri atas ucapan terima kasih telah diberikannya penghargaan ini. Jenderal Sigit mengaku bahwa penghargaan ini adalah sebuah amanah yang harus membuat Polri semakin baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.“Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, insan media, seluruh stake holder dan MNC Grup atas penghargaan yang diberikan. Tentunya ini menjadi semangat bagi Polri untuk bisa bekerja lebih baik lagi, dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi agar Polri lebih bermanfaat untuk masyarakat.” ungkap Kadivhumas. PNO-12
16 Okt 2024, 11:18 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
