Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Aspidsus Nixon Mahuse Diingatkan Agar Jangan Terlibat Kepentingan Dalam Kasus TPPU JR
Papuanewsonline.com, Jakarta- Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Malanesia (APMM), mengingatkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuse, agar jangan terlibat kepentingan dalam penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) yang menyeret Plt Bupati Mimika Johanes Rettob Cs.Hal ini diingatkan APMM menyusul beredar informasi Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse memiliki hubungan emosional dengan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob." Kami sudah dapat informasi ada kedekatan hubungan emosional antara Aspidsus Kejaksaan Tinggi Papua Nixon Mahuse dengan Plt Bupati Mimika Johanes Rettob, sehingga perlu secara tegas APMM ingatkan, Aspidsus jangan coba-coba masuk angin dalam penanganan perkara ini," tegas Kordinator APMM Dolan Alwindo di Jakarta, Rabu (4/9/2024).Sebut Dolan, temuan PPATK yang sudah diberikan ke Kejaksaan Tinggi Papua suda menjadi pintu masuk untuk membongkar skandal dugaan korupsi TPPU Johanes Rettob Cs." Kan ada temuan PPATK tentang beberapa item, salah satunya Perjalanan Dinas dari Plt Bupati Bupati Mimika Johanes Rettob, jadi seharusnya Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua, tidak perlu menunggu," ucapnya.Dolan menegaskan, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin beserta jajaran harus profesional dalam menuntaskan kasus tersebut karena cukup menyitah perhatian publik." Dugaan TPPU Johanes Rettob Cs ini, cukup menyitah perhatian publik, sehingga Kejati Papua diharapkan jangan purah-purah tuli dan mengabaikan perkara ini," terangnya.Lanjut Dolan, APMM akan akan terus mengawal penanganan perkara tersebut, sehingga jangan terkesan ada pihak yang masuk angin." Sekali lagi kami ingatkan Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse agar jangan terbelengu dengan kepentingan-kepentingan dalam proses penegakan hukum atas dugaan TPPU Johanes Rettob," ujarnya.Dolan mengatakan, Kepercayaan publik terhadap Kejati Papua dalam penegakan hukum di Papua dalam kondisi tidak baik-baik saja, sehingga kehadiran Hendrizal Husin sebagai pucuk pimpinan di Kejaksaan Tinggi Papua, harus membalikan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan di Papua.Sebelumnya diketahui, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono membongkar aromah busuk dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.Witono membenarkan bahwa disaat menjabat, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Papua telah mengantongi data dari PPATK terkait dengan dugaan TPPU yang menyeret Johanes Rettob." Benar, sudah ada data dari PPATK, jadi walaupun kasus dugaan kasus korupsi yang bersangkutan sudah punya kekuatan hukum tetap, namun ada data dari PPATK yang yang bisa ditindaklanjuti, karena tidak ada kaitan dengan kasus asal (dugaan korupsinya), saya kira ini menjadi ujian bagi Pak Kajati yang baru," ungkap Witono.Witono menyebutkan, data dari PPATK tinggal didalami oleh penyidik karena tidak berkaitan dengan kasus asal yang sudah berkekuatan hukum tetap." Tolong dimonitor, karena perkara itu harus dilanjutkan, mengingat ada beberap temuan PPATK salah satunya, perjalanan dinas dari yang bersangkutan," ungkapnya.Diketahui, skandal dugaan Tindak pencucian uang (TPPU) Johenas Rettob hingga kini masi mengendap di laci penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.Beredar informasi, perkara kasus dugaan TPPU yang menyeret Johanes Rettob ini, masi mengendap karena ada hubungan emosional pihak yang berperkara dengan Aspidsus Kejati Papua.Padahal pada Beberapa waktu lalu Kejati Papua, menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob. Dimana pihak Kejati Papua telah mengantongi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono , didampingi Kasipenkum Aguwani, dengan gaganya menerangkan di Media bahwa, Kejati Papua telah mengantongi bukti awal dugaan TPPU dari Plt Bupati Mimika Johanes Rettob Cs.Alhasil saat itu Witono mengaku pihaknya akan menaikkan status TPPU tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan Johanes Rettob jadi tersangka, sehingga tinggal menunggu waktu, namun dari tahun 2023 hingga akhir 2024 kasus tersebut berjalan ditempat.Hingga berita ini dipublikasikan, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Papua Aguwani, dan Aspidsus Nixon Mahuse belum dapat dikonfirmasi. (Tim).
04 Sep 2024, 16:20 WIT
Perjalanan Dinas Johanes Rettob Cs Menjadi Pintu Masuk Bagi Jaksa Bongkar TPPU
Papuanewsonline.com, Jakarta- Perjalanan dinas dari Plt Bupati Mimika Johanes Rettob yang menjadi temuan PPATK menjadi pintu masuk bagi penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk membongkar skandal dugaan korupsi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Demikian disampaikan kordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia, Dolan Alwindo, di Jakarta, Kamis (4/9/2024)." Perjalanan Dinas dari Plt Bupati Bupati Mimika Johanes Rettob ini, kan sudah masuk temuan PPATK nah ini seharusnya menjadi pintu masuk buat penyidik Kejaksaan Tinggi Papua untuk membongkar skandal TPPU," ucapnya.Dolan menyebutkan, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin beserta jajaran harus profesional dalam menuntaskan kasus tersebut karena cukup menyitah perhatian publik." Dugaan TPPU Johanes Rettob Cs ini, cukup menyitah perhatian publik, sehingga Kejati Papua diharapkan jangan purah-purah tuli dan mengabaikan perkara ini," terangnya.Ia menerangkan APMM akan terus mengawal penanganan perkara tersebut sehingga jangan terkesan ada pihak yang masuk angin." Kami ada mendapat informasi kalau ada pihak di internal Kejati Papua, yang sengaja mengulur-ulur waktu penanganan perkara ini, bahkan ada kedekatan Johanes Rettob dengan sejumlah aparat penegak hukum di Kejati Papua, tapi nanti pada saatnya kita akan bongkar mereka," ucap Dolan.Dolan yang juga Aktifis anti korupsi ini, mengingatkan Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse agar jangan terbelengu dengan kepentingan-kepentingan dalam proses penegakan hukum atas dugaan TPPU Johanes Rettob Cs." Data PPATK kan sudah ada, lagian ada beberapa item yang menjadi temuan, sehingga penyidik Kejati Papua tinggal melakukan pengembangan," tegas Dolan.Dolan menegaskan, Kepercayaan publik terhadap Kejati Papua dalam penegakan hukum di Papua dalam kondisi tidak baik-baik saja, sehingga kehadiran Hendrizal Husin sebagai pucuk pimpinan di Kejaksaan Tinggi Papua seharusnya membalikan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan di Papua.Sebelumnya diketahui, Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono membongkar aromah busuk dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Plt Bupati Mimika Johanes Rettob.Witono membenarkan bahwa disaat menjabat, Kejaksaan Tinggi Papua telah mengantongi data dari PPATK terkait dengan dugaan TPPU yang menyeret Johanes Rettob." Benar, sudah ada data dari PPATK, jadi walaupun kasus dugaan kasus kosrupsi yang bersangkutan sudah punya kekuatan hukum tetap, namun ada data dari PPATK yang yang bisa ditindaklanjuti, karena tidak ada kaitan dengan kasus asal (dugaan korupsinya), saya kira ini menjadi ujian bagi Pak Kajati yang baru," ungkap Witono.Witono menyebutkan, data dari PPATK tinggal didalami oleh penyidik karena tidak berkaitan dengan kasus asal yang sudah berkekuatan hukum tetap." Tolong dimonitor, karena perkara itu harus dilanjutkan, mengingat ada beberap temuan PPATK hal yang tidak berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap, misalnya dugaan TPPU terkait perjalanan dinas kan sudah ada data dari PPATK, sehingga ini ujian bagi Pak Kajati yang baru," ujarnya.Terpisah Diketahui, skandal dugaan Tindak pencucian uang (TPPU) Johenas Rettob hingga kini masi mengendap di laci penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua.Beredar informasi, mengandap-nya perkara kasus dugaan TPPU yang menyeret Johanes Rettob ini, karena ada hubungan emosional pihak berperkara dengan Aspidsus Kejati Papua yang baru.Beberapa waktu lalu Kejati Papua, menyelidiki dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob. Sehingga Kejati Papua telah mengantongi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Padahal Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono , disaat menjabat didampingi Kasipenkum Aguwani, dengan gaganya menerangkan di Media bahwa, Kejati Papua telah mengantongi bukti awal dugaan TPPU dari Plt Bupati Mimika Johanes Rettob Cs dari PPATK.Alhasil saat itu Witono mengaku pihaknya akan menaikkan status TPPU tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan Johanes Rettob jadi tersangka, sehingga tinggal menunggu waktu, namun dari tahun 2023 hingga akhir 2024 kasus tersebut berjalan ditempat, yakni masih mengendap di laci penyidik Kejaksaan Tinggi Papua.(Tim).
04 Sep 2024, 11:32 WIT
Kasum TNI Pimpin Laporan Korps Kenaikan Pangkat 86 Perwira Tinggi TNI
Papuanewsonline.com, Cilangkap - Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Laporan Korps kenaikan pangkat 86 Perwira Tinggi (Pati) TNI, bertempat di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/9/2024).Kenaikan Pangkat 86 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1719/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 dengan rincian 52 Pati TNI AD, 18 Pati TNI AL dan 16 Pati TNI AU.Adapun 52 Pati TNI AD yaitu, Letjen TNI Djaka Budhi Utama, S.Sos. (Irjen Kemhan), Letjen TNI Bambang Trisnohadi (Pangkogabwilhan III), Letjen TNI Mohamad Hasan, S.H., M.H., (Pangkostrad), Mayjen TNI Lukmansyah, M.Tr.(Han)., (Deputi Bid. Penanganan Darurat BNPB), Mayjen TNI dr. Sugiarto, Sp.PD., K-R., M.A.R.S., FINASIM., (Kapuskesad), Mayjen TNI Husein Sagaf, S.H., (Pa Sahli Tk. III Kasad Bid. Wassus dan LH), Mayjen TNI Hariyanto (Kapuspen TNI), Mayjen TNI Aang Gunawan, S.Sos., (Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI), Mayjen TNI Zainuddin (Danpuspenerbad), Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si., (Pangdivif 1 Kostrad), Mayjen TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, S.IP., M.Sc., (Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan), Mayjen TNI Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han)., (Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Intekmil dan Siber), Mayjen TNI Dendi Suryadi, S.H., M.H., (Kepala Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Unhan), Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru (Asops Kasad), Mayjen TNI Yudha Medy Dharma Zafrul, S.I.P,. (Kepala LP2N Unhan), Brigjen TNI Andi Anshar, S.M., (Kabinda Kalimantan Tengah pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Brigjen TNI Gema Repelita, S.H., (Kabinda Sumatera Utara pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Brigjen TNI Bambang Sudarmanto, S.Sos., M.M., M.H., (Kapoksahli Pangdam II/Swj), Brigjen TNI Tarsono, S.I.P., M.M., (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. LH), Brigjen TNI Danny Alkadrie (Danrem 084/BJ (Surabaya) Kodam V/Brw), Brigjen TNI Saripudin, S.I.P., M.H,. (Kabinda Sulawesi Tenggara pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Brigjen TNI Gustia Wardana (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. Kum Ham dan Narkoba), Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, S.H., (Danrem 163/WSA (Denpasar) Kodam IX/Udy), Brigjen TNI Benny Satria, S.H., (Direktur Kontra Separatisme dan Konflik pada Deputi Bid. Kontra Intelijen BIN), Brigjen TNI Aldrin Ali Bahasoan, S.H., M.Si., M.Han., (Kabinda Kalimantan Timur pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Brigjen TNI Dr. Nur Wahyu Widodo, S.E., M.A., (Dir Jakstrahan Ditjen Strahan Kemhan), Brigjen TNI Togu Parmonangan, S.I.P., M.M., (Danpusdikif Pussenif), Brigjen TNI Eko Hariyanto, S.Sos. (Waasrena Kasad Bid. Jemen dan RB), Brigjen TNI Enoh Solehudin, S.E., (Danrem 152/Baabullah (Ternate) Kodam XVI/Ptm), Brigjen TNI Ahmad Risman, S.E., (Widyaiswara Bid. Juangpimp Seskoad), Brigjen TNI Yusuf Sampetoding, S.I.P. (Dirlat Kodiklat TNI), Brigjen TNI Agus Budi Setyo Raharjo, S.I.P., (Kepala Biro SDM pada Sekretariat Utama BIN), Brigjen TNI Bayu Sudarmanto, S.E., (Karoum pada Sekretariat Utama BIN), Brigjen TNI Hartono, S.I.P., M.M., (Danrem 142/Tatag (Pare-Pare) Kodam XIV/Hsn), Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi, S.I.P., M.Han., (Ir Kopassus), Brigjen TNI Deni Gunawan, S.E., (Danrem 132/Tdl (Palu) Kodam XIII/Mdk), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, S.E., M.M., (Kadispenad), Brigjen TNI Ardiansyah, S.Sos., M.I.P., (Waasops Kasad Bid. Renops), Brigjen TNI Andre Julian, S.I.P., M.Sos., (Aspers Kaskostrad), Brigjen TNI Edi Sutjipto, S.I.P, M.Hum., CFrA., (Ir V Itjen Kemhan), Brigjen TNI Abdul Haris, S.I.P., (Danpusdikpengmilum Kodiklatad), Brigjen TNI Sugiono, S.I.P., (Dirum Pussenkav), Brigjen TNI Hendi Suhendi, S.Sos., M.Si., (Dirtopad), Brigjen TNI Dedy Zulkifli, S.H., (Dirum Akmil), Brigjen TNI Tjahjono Prasetyanto, S.T., (Wagub Non Akademik STIN BIN), Brigjen TNI I Made Kusuma Dhyana Graha, S.I.P., (Dirlitbang Pusjianstralitbang TNI), Brigjen TNI Andy Setyawan, S.Sos., M.I.P., (Danrem 174/ATW (Merauke) Kodam XVII/Cen), Brigjen TNI Laode Muhamad Aries, M.Sc., (Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Strategi Pertahanan Unhan), Brigjen TNI dr. Mahmud Yunus, Sp.B,. (Dirprofnakes RSPAD Gatot Soebroto), Brigjen TNI Dr. Drs. Adi Priyono, Apt., M.Kes., (Wakil Dekan Bid. Keuangan dan Umum Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unhan), Brigjen TNI dr. Bagus Sulistyo B., Sp.KJ., M.Kes., (Ka SPI RSPAD Gatot Soebroto), dan Brigjen TNI Zulfirman Caniago, S.I.P., M.Han., (Dircab Puspenerbad).18 Pati TNI AL yaitu, Laksda TNI Fransiskus Sugeng Rianto, S.AP., M.Tr.(Han)., CFrA., CRMP,. (Pa Sahli Tk. III Bid. Jahpers Sahli Panglima TNI), Laksda TNI Syufenri, S.Sos, M.Si., (Koorsahli Kasal), Laksda TNI Hardiko, S.Sos., M.M., M.Tr.Opsla., CRMP., (Irjenal), Laksda TNI Aditya Kumara, S.T., M.Sc., (Staf Ahli Bid. Ideologi dan Politik BIN), Laksma TNI Arief Rustaman (Pa Sahli Tk. II Jahpers Panglima TNI), Laksma TNI Robertus T. Waskito, S.E., M.M. (Pa Sahli Tk. Il Sosbud Sahli Bid Sosbudkum HAM dan Narkoba Panglima TNI), Laksma TNI Sarimpunan Tanjung (Danlantamal II Pdg Koarmada 1), Laksma TNI Mochammad Hamzah Soerjo Widodo, S.E., (Kabinda Maluku Utara pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Laksma TNI Dwi Jantarto, S.T., M.T., CRMP., (Asopssurta Pushidrosal), Laksma TNI Tomi Erizal, S.E., M.M., (Danguskamla Koarmada III), Laksma TNI Agus Praptopo Budi S., S.T., M.M., CHRMP., (Aspers Pangkoarmada RI), Laksma TNI Monang Hatorangan S., S.A.P., (Pati Sahli Kasal Bid. Wilnas), Laksma TNI Joko Andriyanto, S.T., M.Tr.Hanla., M.A.P., (Danlantamal XI Merauke Koarmada III), Laksma TNI Dadang Sudrajat, S.E., (Pati Sahli Kasal Bid. Iptek), Laksma TNI Dr. Hery Setiyo Nugroho, S.E., M.A.P., CHRMP., (Kadisbekal), Laksma TNI Dr. Dwi Ari Purwanto, S.Pd., M.Pd., M.Tr.Opsla., (Bandep Ur. Sosbud Setjen Wantannas), Brigjen TNI (Mar) Rachmat Djunaidy (Wakil Direktur Bid. Keuangan dan Umum Pascasarjana Unhan), dan Brigjen TNI (Mar) Fransisco Simanjorang, S.H., M.Han., (Dirdik Kodiklatal).16 Pati TNI AU yaitu, Marsda TNI Djoko Tjahjono, S.E., M.M., (Tenaga Ahli Pengkaji Bid. Ketahanan Nasional Lemhannas), Marsda TNI Dra. Sri Hastuti Handayani, M.Si., M.Han., Psikolog., (Kapuspsi TNI), Marsma TNI Hermawan Widhianto, S.E., M.M., (Ir Koopsud II), Marsma TNI Erwin Sugiandi, M.Han., (Dirum Sesko TNI), Marsma TNI I Nyoman Sumantha (Irben Itjenau), Marsma TNI Wawan Tedy Ernando, M.Pd., (Dirkersamik Sesko TNI), Marsma TNI Iman Gozali, S.E., (Aslog Kaskogabwilhan II), Marsma TNI Rudolf Presley B, S.E., M.M., (Kadisaeroau), Marsma TNI Ady Rachmanayana Panca, S.E., (Pati Sahli Kasau Bid. Air Power), Marsma TNI Andhi Herwanto, S.Sos., M.M., M.Si.(Han)., (Ir IV Itjen Kemhan), Marsma TNI Drs. R. Harys Soeryo Mahhendro, M.M., (Kabinda Maluku Pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN), Marsma TNI Robert Simanjuntak, S.A.P., (Aspers Kaskogabwilhan I), Marsma Aris Pambudi, S.E., M.M., (Kadiskuau), Marsma TNI Setiawan Wijayanto (Asisten Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana), Marsma TNI Zamzani, S.Psi., M.Si., (Kadispsiau), dan Marsma TNI M. Helmy Zulfadli Lubis, S.H., M.H., (Karokum Setjen Kemhan).Acara di akhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon diikuti seluruh undangan kepada para Pati TNI yang naik pangkat dan foto bersama. (PNO-12)
04 Sep 2024, 08:08 WIT
Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak, Polwan RI Ikuti Studi Komparatif di Chicago
Papuanewsonline.com, Chicago - Delegasi Polisi Wanita Republik Indonesia (Polwan RI) yang dipimpin Pakor Polwan RI Brigjen Pol. Desy Andriani yang juga merupakan Psikolog Kepolisian Utama Tk II SSDM Polri, melakukan studi komparatif ke Cook County Sheriff’s Office, Chicago Police Department, dan Cook County Sherriff’s Command Centre di Amerika Serikat. Kegiatan berlangsung dari tanggal 28 hingga 30 Agustus dan diikuti 14 personel yang mayoritas dari Bareskrim dan SSDM Polri. Studi komparatif ini bertujuan untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak serta mendiskusikan praktik terbaik dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk yang menggunakan media elektronik. “Kami berada di sini untuk melihat bagaimana cara penanganan kasus kekerasan pada Perempuan dan anak di Amerika Serikat, dan melihat potensi kolaborasi antar instansi dalam memberikan pelayanan dukungan terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan,” ujar Brigjen Pol. Desy Andriani.Di kesempatan ini delegasi Polwan RI juga melihat ruang monitor call center 911, dan ruang wawancara tersangka.Partisipasi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan para perwira Polwan RI, tapi juga menunjukkan komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terkait isu-isu perempuan dan anak di Indonesia. Pada setiap kesempatan berbicara di depan anggota dan calon Polisi, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol. Dedi Prasetyo selalu menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani kasus terutama yang melibatkan anak-anak dan Perempuan. “Saya ingatkan kepada para pengasuh untuk tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun verbal kepada siswa, dan lebih mengutamakan pendekatan yang humanis. Kita ingin menghasilkan Polisi yang profesional. Polisi harus bisa mengayomi dan melindungi masyarakat terutama anak-anak, lansia dan perempuan,”ujar Irjen Pol. Dedi Prasetyo saat berbicara di depan para pengasuh dan siswa SPN Polda Kaltim beberapa waktu lalu.Selain melakukan studi komparatif, delegasi Polwan RI di Chicago juga mengikuti Konferensi Asosiasi Polisi Wanita Sedunia atau International Association Women Police (IAWP). Sebelum konferensi dimulai sebanyak 800 Polisi Wanita dari 60 negara berparade dari Michigan Avenue dan Balbo menuju Grant Park’s Buckingham Fountain pada hari Minggu (01/09/24) menandai dimulainya Konferensi Asosiasi Polisi Wanita Sedunia 2024. Konferensi yang berlangsung hingga 5 September 2024 ini tidak hanya menjadi ajang berbagi ilmu dan pengalaman, tetapi juga menjadi simbol keberanian, ketangguhan, dan solidaritas polisi wanita di seluruh dunia. (PNO-12)
04 Sep 2024, 08:00 WIT
Skandal Korupsi Dana PON, Kejati Papua Tetapkan 4 Tersangka
Papuanewsonline.com, Jayapura- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akhirnya berhasil membongkar kasus korupsi Dana PON Papua dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka.Kasus korupsi dana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 di Papua ini menelan anggaran kurang lebih 10 Triliun. " Keempat tersangka yaitu TR selaku Bendahara Umum PB PON, RD sebagai Koordinator Bidang Transportasi, RL Ketua BIdang II PB PON, dan VP yang saat itu menjadi koordinator Venue," ujar Aspidsus Kejati Papua Nixon Mahuse di Jayapura, Selasa (3/9/2024).Nixon Mahuse mengaku, dari 4 orang tersangka tiga orang langsung dilakukan penahanan." Kami tahan tiga orang, dimana tersangaka TR dan tersangka RD di Lapas Abepura dan sedangkan tersangka RL di Lapas Salemba Jakarta," ucap Nixon Mahuse.Kata Nixon untuk satu tersangka lainya akan dijemput." Untuk jumlah kerugian negara masih terus dihitung, yang pasti bahwa dari anggaran Negara untuk penyelenggaraan PON senilai 10 Triliun, disalah gunakan oleh ke empat tersangka," ujarnya.Lanjut Nixon, Dalam penyelenggaraan PON, banyak penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan, sehingga berdampak pada belum adanya pembayaran terhadap pihak ketiga." Penyidik akan mendalami kasus ini, dimana sejauh ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 65 orang sebagai saksi, dan kemungkinan akan bertambah," terangnya.Lanjut Nixon Kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah.Terpisah informasi yang beredar, Kejati Papua hanya Asbun (Asal Bunyi) karena dalam penggunaan dana PON ada pejabat besar yang belum tersentuh hukum, salah satunya dana keamanan PON Papua.(Tim)
03 Sep 2024, 21:26 WIT
Jelang HUT Ke-79 TNI AL, Kasal Pimpin Ziarah Ke Tamam Makam Pahlawan Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta - Dalam rangkaian Peringatan HUT ke-79 TNI AL yang jatuh setiap tanggal 10 September, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali melaksanakan ziarah ke makam para Tokoh Nasional Indonesia di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta, Selasa (03/09/2024). Turut didampingi Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, Danpushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto, beserta Pejabat Utama Mabesal dan Pangkotama wilayah Jakarta, Kasal mengunjungi makam para pahlawan terdahulu.Ziarah untuk memperingati HUT ke-79 TNI AL juga dilaksanakan di jajaran TNI AL di seluruh Indonesia di TMP tiap-tiap daerah untuk menghormati dan penghargaan bagi perjuangan para pahlawan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Kasal dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia kita tidak boleh lupa atas perjuangan para pendahulu untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. “Kenanglah jasa-jasa para pahlawan dan meneruskan perjuangan mereka, serta tingkatkan semangat patriotisme demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, tandas Kasal. PNO-12
03 Sep 2024, 20:43 WIT
Serah Terima Jabatan Ketua Bhayangkari Daerah Papua, Ny. Nova Patrige Renwarin Siap Jalankan Tugas
Papuanewsonline.com, Jakarta – Tidak hanya pergantian jabatan Kapolda Papua, pada Selasa (3/9), jabatan Ketua Bhayangkari Daerah Papua sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Daerah Papua juga diserahterimakan dalam sebuah upacara yang berlangsung di ruang Astagina, Gedung Bhayangkari.Acara serah terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo, dan menandai peralihan tugas dari Ny. Eva Mathius Fakhiri kepada Ny. Nova Patrige Renwarin. Prosesi ini diresmikan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan yang disaksikan oleh seluruh hadirin, termasuk para anggota Bhayangkari dan Pengurus YKB Pusat.Dalam sambutannya, Ny. Juliati Sigit Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ny. Eva Mathius Fakhiri atas dedikasi dan keikhlasannya dalam memimpin Bhayangkari Daerah Papua."Ibu Eva telah menunjukkan totalitas dan ketulusan dalam menjalankan setiap kegiatan organisasi Bhayangkari. Kami sangat mengapresiasi segala upaya dan kontribusi yang telah diberikan selama masa jabatannya," ujarnya.Ucapan selamat juga diberikan kepada Ny. Nova Patrige Renwarin yang kini resmi memegang kendali sebagai Ketua Bhayangkari Daerah Papua. Ny. Juliati Sigit Prabowo berharap agar Ny. Nova dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, penuh kesabaran, dan keikhlasan. "Semoga Ibu Nova dapat menjadi teladan bagi seluruh anggota Bhayangkari dan melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan semangat yang baru," tambahnya.Acara ini tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan, tetapi juga menunjukkan komitmen Bhayangkari dalam mendukung tugas dan peran Polri, khususnya di wilayah Papua. Ny. Nova Patrige Renwarin diharapkan dapat membawa angin segar dan inovasi dalam menjalankan program-program yang menyentuh langsung kehidupan keluarga besar Bhayangkari serta masyarakat Papua secara keseluruhan. (PNO-12)
03 Sep 2024, 20:34 WIT
Polda Papua Berganti Komando, Brigjen Pol. Patrige Renwarin Resmi Dilantik
Papuanewsonline.com, Jakarta – Brigjen Pol. Patrige Renwarin, S.H., M.Si secara resmi menjabat sebagai Kapolda Papua menggantikan Komjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K. setelah mengikuti Upacara Serah Terima Jabatan di Ruang Tamu VIP Kapolri, Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (03/09).Upacara ini dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dan dilaksanakan berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1845/VIII/KEP./2024. Dalam serah terima ini, Komjen Pol. Mathius D. Fakhiri dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil di Korbrimob Polri.Brigjen Pol. Patrige Renwarin, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Papua, mengambil alih tugas sebagai Kapolda Papua. Serah terima ini ditandai dengan Pengambilan Sumpah Jabatan, Penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan, Berita Acara Penyumpahan, dan Pakta Integritas, menandai awal dari kepemimpinan Brigjen Pol. Patrige Renwarin dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua.Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom menyampaikan bahwa dengan pengalaman yang luas di Papua, Brigjen Pol Patrige Renwarin diharapkan dapat membawa stabilitas dan kemajuan dalam menjaga keamanan di wilayah yang penuh tantangan ini. “Polda Papua di bawah kepemimpinan baru diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua terlebih dalam menyongsong Pilkada serentak 2024 yang tentunya akan memerlukan kebijakan dan tenaga ekstra untuk memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif,” tuturnya.Menjelang Pilkada serentak 2024, fokus utama Polda Papua adalah menjaga keamanan dan kelancaran seluruh tahapan pemilihan, dengan mengedepankan pendekatan yang humanis serta menjalin kerja sama erat dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. "Keamanan Pilkada adalah prioritas kita bersama, dan kami siap menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab demi Papua yang damai," tambahnya.Dengan kepemimpinan Brigjen Pol. Patrige Renwarin, masyarakat Papua diharapkan dapat merasakan suasana yang aman dan damai dalam setiap tahap pelaksanaan Pilkada serentak 2024. (PNO-12)
03 Sep 2024, 20:29 WIT
Satgas Ops Res Merauke Amankan Tahapan Akhir Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah
Papuanewsonline.com, Merauke – Memasuki hari terakhir tahapan pemeriksaan kesehatan bagi para calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Satgas Ops Res Merauke melaksanakan pengamanan ketat di RSUD Merauke, Senin (02/09/2024). Pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja Cartenz (OMPC) II 2024 Papua Selatan, yang melibatkan personel gabungan dari berbagai satuan tugas, dipimpin oleh perwira yang ditunjuk dari Polsek Merauke Kota.Tahapan pemeriksaan kesehatan ini sangat krusial, mengingat para bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Selatan harus menjalani serangkaian tes kesehatan sebagai syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses pencalonan. Pemeriksaan kesehatan ini telah berlangsung sejak tanggal 29 Agustus 2024 hingga 2 September 2024, setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIT.Kasatgas Humas OMPC II 2024, Kompol Nurjanah, menjelaskan bahwa pengamanan di lokasi kegiatan dilakukan dengan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk KPU Provinsi Papua Selatan, KPU Kabupaten Merauke, Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Bawaslu Kabupaten Merauke, serta pihak RSUD Merauke."Demi kelancaran kegiatan, kami telah melakukan berbagai persiapan pengamanan dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara serta pengawas Pilkada. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pasangan calon, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, dapat menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dengan aman dan tertib," ujar Kompol Nurjanah pada Selasa (3/9).Kemarin, bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Nicolaus Kondomo dan Baidin Kurita, merupakan pasangan terakhir yang menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Merauke. Hasil pemeriksaan kesehatan ini nantinya akan diserahkan kepada KPU masing-masing, dan pengumuman hasilnya akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.Kompol Nurjanah juga menegaskan bahwa pengamanan ini akan terus dilakukan hingga seluruh tahapan OMPC II 2024 selesai, sebagai wujud komitmen Polda Papua dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung, terutama di wilayah Papua Selatan. "Kami akan terus mengawal seluruh tahapan ini hingga selesai, untuk memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai," pungkasnya. (PNO-12)
03 Sep 2024, 20:23 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
