Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Satgas Mobile Raider 300/Siliwangi Kawal Pembagian Beras Di Kabupaten Puncak
Papuanewsonline.com, Ilaga - Sudah menjadi komitmen dari awal bagi Satgas Mobile Raider 300/Siliwangi bahwa selain melaksanakan tugas pertempuran mereka juga bertekad untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di daerah penugasan Papua. (9/10)"Pembagian beras Bulog dari Pemerintah Pusat merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk membantu kesulitan masyarakat Papua, dan kami selaku Apkam dalam hal ini berkewajiban membantu Pemda setempat untuk mengawal penyalurannya agar dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan". Ujar Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P (Dansatgas Mobile Raider 300/Siliwangi) seperti yang disampaikan dalam release nya di Ilaga Kab. Puncak Papua Tengah. Selasa (10-10-2023).Melihat situasi dan kondisi masyarakat Papua khususnya di Kab. Puncak tentunya akan menjadikan perhatian khusus bagi Pemerintah. Keterbatasan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam menjadikan mereka kekurangan bahan makanan pokok terutama beras, ditambah lagi situasi keamanan yang masih belum stabil membuat roda ekonomi berjalan lambat cenderung menurun. Butuh biaya banyak bagi masyarakat yang ingin ideal memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak ada akses jalur darat, apa yang mereka butuhkan harus dikirim melalui pesawat agar sampai ke tempat dengan ongkos yang mahal. Dengan situasi dan kondisi seperti ini sudah barang tentu sebagian besar masyarakat Kab. Puncak tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan pasrah dengan hidup seadanya mengandalkan hasil bumi yang bisa mereka olah.Bantuan beras Bulog ini merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI yang didistribusikan bekerjasama dengan Dinsos Kab. Puncak. "Kami melaksanakan koordinasi yang baik dengan Apkam setempat untuk melaksanakan pengamanan ini, sehingga pendistribusian bantuan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar" tambah Dansatgas. Sehubungan dengan terbatasnya sarana dan prasarana maka barang bantuan di wilayah 3 Kab. Puncak dipusatkan di Distrik Sinak. Sebelumnya masyarakat harus bersabar menunggu karena barang bantuan tidak sekaligus bisa terkirim dan harus disimpan terlebih dahulu di gudang Koperasi Pemda. "Bantuan berupa beras Bulog ini merupakan pembagian pada Triwulan III untuk Wilayah 3 Kab. Puncak sebanyak ± 47 ton yang mencakup 8 Distrik diantaranya yaitu Distrik Sinak Induk, Sinak Barat, Yugumoak, Nigilome, Mageabume, Pogoma, Bina, Kemburu dan Oneri sedangkan Distrik Agandugume dan Lambewi langsung didistribusikan lewat Bandara Agandugume. Saya selaku aparat pemerintah tingkat Distrik mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemerintah terutama kepada Satgas Raider 300 Siliwangi yang telah mengawal bantuan ini sehingga distribusinya dapat berjalan dengan aman dan lancar", ujar Bpk. Kitinus Talenggen S. Sos (Sekdis Sinak Induk).Dansatgas berharap dengan kegiatan Pengamanan dan Pengawalan distribusi bantuan logistik dari Pemerintah ini secara optimal dapat memberikan kenyamanan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya di Kab. Puncak Prov. Papua Tengah. (PNO-12)
10 Okt 2023, 21:09 WIT
Kapolda Maluku Pimpin Rakor Kesiapan Operasi Mantap Brata 2024
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2023 - 2024.Rakor yang dilaksanakan di ruang rapat utama Markas Polda Maluku, Kota Ambon, Selasa (10/10/2023), ini dipimpin Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif. Ia didampingi Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, dan Asintel Kejati Maluku, Muji Martopo mewakili Kajati.Dalam Rakor tersebut turut hadir Forkopimda Maluku lainnya, pimpinan KPU Maluku, Bawaslu Maluku, maupun pimpinan lembaga/kementerian terkait lainnya.Kapolda Maluku Lotharia Latif, dalam sambutannya menyampaikan, Pemilu serentak tahun 2024 mendatang harus dikawal dengan baik, sehingga diharapkan prosesnya dapat berjalan aman dan lancar."Pelaksanaan Pemilu serentak merupakan momen politik untuk menentukan pemimpin dan masa depan bangsa kita ke depan, olehnya itu prosesnya harus kita kawal bersama agar dapat berjalan dengan lancar dan aman," pintanya. Kapolda mengharapkan dukungan semua pihak sebagaimana tugas dan peran masing-masing. Menurutnya, rakor yang dilaksanakan ini merupakan lanjutan di tingkat daerah. Sebelumnya rakor yang sama juga telah dilaksanakan di Mabes Polri, Jakarta. Rakor tersebut dihadiri Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan para pejabat terkait di tingkat pusat. "Intinya dari hasil pelaksanaan rakor tersebut adalah bagaimana kesiapan Polri yang didukung semua unsur terkait dalam mengamankan jalannya Pemilu serentak. Selaku Kapolda kami sangat berharap Bapak/ibu yang hadir dapat menyampaikan dukungan dan kesiapannya serta saling berbagai informasi untuk kesiapan kita dalam menghadapi pengamanan pemilu kususnya di wilayah Maluku yang kita cintai ini," harapnnya.Gubernur Maluku, Murad Ismal, dalam sambutannya meminta agar kolaborasi dan kerja sama yang baik terus di tingkatkan antara Pemprov Maluku bersama TNI, Polri dan semua unsur terkait. Hal itu diharapkan agar dapat mewujudkan Pemilu serentak yang aman dan damai di Maluku."Kami sangat mengharapkan kerja sama yang baik dari semua pihak, kemudian hal-hal yang perlu untuk diantisipasi di lapangan yang bisa berdampak pada terganggunya proses pelaksanaan pemilu yang aman, damai dan lancar," harapnya.Gubernur menghimbau seluruh mayarakat Maluku agar meski berbeda pilihan politik namun jangan sampai terpecah."Kita harus tetap satu walau kita beda. Pilihan politik itu biasa namun yang terpenting adalah hubungan silaturahmi dan persaudaraan kita sesama anak bangsa harus tetap dijaga dengan baik untuk Maluku yang maju, aman, damai dan sejahtera," ajaknya. (PNO-12)
10 Okt 2023, 19:47 WIT
Amankan KTT AIS Forum 2023, Polri Gelar Operasi Tribrata Agung 2023
Papuanewsonline.com, Bali - Polri menggelar Operasi Tribrata Agung 2023 guna mengamankan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum 2023 yang digelar di Bali, pada 10-11 Oktober 2023. Dalam operasi ini, dibagi beberapa satgas yang mempunyai tugas berbeda. Salah satunya Satgas Preventif.Kasatgas Preventif Operasi Tribrata Agung 2023 Brigjen Rudy Antariksa mengatakan, Satgas Preventif mempunyai anggota sebanyak 883 personel. Satgas ini dibagi beberapa Subsatgas."Ada Subsatgas Bandara yang bertugas mengamankan tamu-tamu negara yang akan datang dan menuju lokasi. Lalu ada juga Subsatgas pengamanan hotel, Subsatgas penanganan obyek kegiatan, kemudian ada Subsatgas kawasan yang dibagi beberapa klaster. Lalu ada Subsatgas Sterilisasi," kata Rudy di Bali, Selasa (10/10/2023).Rudy menuturkan, terkait potensi ancaman dan gangguan selama pergelaran KTT AIS Forum 2023 akan ditangani oleh Satgas terkait baik Satgas Preventif, Satgas Preemtif, Satgas Gakkum, dan Satgas lainnya. Beberapa Satgas ini akan terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Paspampres dan TNI.Lebih lanjut, Rudy menjelaskan beberapa potensi gangguan yang terjadi saat KTT AIS Forum 2023 sudah diprediksi dan dipetakan. Mulai gangguan dari pergerakan tamu datang ke Bandara menuju venue, menuju objek, dan hotel. Kemudian gangguan kelancaran dan hambatan di jalan saat tamu-tamu negara melintas sudah diantisipasi Satgas Walrolakir."Kemudian gangguan keamanan lain apakah terkait kejahatan atau kejahatan lain. Kemudian ada unjuk rasa (unras), lalu ada kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya sudah kami antisipasi," katanya.Terkait adanya aksi penyampaian pendapat saat KTT AIS Forum 2023 berlangsung, Rudy mengatakan pihaknya tetap akan mengakomodirnya. Bahkan, Polri sudah menyiapkan tempat masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan pengamanan."Kami siapkan lapangan Renon untuk mereka yang menyampaikan pendapatnya dan sudah disiapkan Dalmas, tim negosiator yang berkomunikasi agar bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik dan tidak mengganggu lalu lintas. Kita tangani semuanya dengan humanis terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapatnya," katanya.Sejauh ini, lanjut Rudy, koordinasi antara Polri, TNI, Paspampres serta Kementerian/Lembaga lainnya berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan, koordinasi dan kolaborasi pengamanan sudah dilakukan sebelum kegiatan KTT AIS Forum 2023 berlangsung."Kami melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dari sebelum kegiatan juga terus dilakukan. Mulai dari simulasi gabungan dengan TNI, paspampres. Ada Tactical Floor Game bagaimana koordinasi kerja sama antara ring 1, ring 2 dan ring 3. Siapa yang bertanggungjawab, bagaimana cara perbantuannya ini sudah kita koordinasikan termasuk dengan kementerian dan lembaga lain ada BIN, BSSN, Perhubungan, Pemda ini terus berkolaborasi dengan baik dan dijaga. Kapolri dan Panglima TNI juga terus melakukan pengecekan agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar," katanya.PNO-11
10 Okt 2023, 19:50 WIT
Polda Papua Laksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023
Papuanewsonline.com, Jayapura - Bertempat di Aula Rastrasamara Polda Papua telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Polda Papua Triwulan III Tahun Anggaran 2023, Selasa (10/10/2023).Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah pejabat utama, termasuk Kabid Keu Polda Papua Kombes Pol Singgih Rachmanto S.I.K; PS. Kasubbid Dalverif Pembina Rahmawati, S.E., M.M serta Kaur APK dan BIA Pembina Heri Pamuji W, S.EA.Pentingnya kegiatan ini tergambar dari penyampaian PS. Kasubbid Dalverif Pembina Rahmawati, yang mengungkapkan bahwa penyaluran Tunjangan Kinerja (Tunkin) saat ini harus menggunakan CMS BRI. Namun, masih ada 2 satuan kerja yang belum mengadopsinya, yaitu Polres Sentani dan Pam Obvit. Masalah lain yang terkait adalah biaya antar bank yang dapat memperlambat penyaluran Tunkin.“Terkait pembayaran Pajak Tunkin, saat ini sudah dilakukan oleh Bidang Keuangan, namun linknya harus berasal dari satuan kerja masing-masing. Permasalahan rumah dinas juga mencuat, dengan upaya untuk mendata ulang agar tidak ada anggota yang menempati rumah dinas tanpa membayar atau sebaliknya,” ungkapnya..Selanjutnya, Kaur APK dan BIA Pembina Heri Pamuji W, S.EA, mengungkapkan perhatian terhadap Tundis yang belum diperhatikan oleh satker. Dirinya menyoroti bahwa beberapa satker belum menerbitkan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR).“Dan jika masalah ini tidak diatasi, akan berdampak pada penolakan terkait dengan SPM,” ujarnya.Kabid Keu Polda Papua, Kombes Pol Singgih Rachmanto S.I.K, juga menyoroti kaitannya dengan pemilu. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan kegiatan yang seharusnya sudah selesai sebelum pemilu dilaksanakan. “Kendala teknis dalam penyaluran anggaran bagi rekan anggota yang terlibat dalam pemilu adalah hal yang perlu dihindari,” tandas Kabid Keu.Dengan berbagai isu yang diungkapkan dalam kegiatan tersebut, terlihat bahwa upaya penyusunan Laporan Keuangan Polda Papua Triwulan III TA. 2023 sedang berlangsung serius demi kelancaran administrasi keuangan dan pemenuhan hak-hak anggota Polda Papua.PNO-11
10 Okt 2023, 19:44 WIT
Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Radikalisme Serta Intoleransi, Polda Papua Gelar Kegiatan Pembinaan
Papuanewsonline.com, Jayapura - Dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme serta intoleransi di kalangan personel Polri Polda Papua, sebuah kegiatan pembinaan yang sangat penting telah digelar di Ballroom lantai 1 Hotel Horizon Jayapura pada Senin (09/10). Kegiatan ini dipimpin oleh Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Alfred Papare, S.I.K., dan dihadiri oleh sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Papua serta personel Polda Papua.Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Alfred Papare, dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya pemahaman tentang radikalisme sebagai paham yang berupaya mengganti dasar dan ideologi negara dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan mempengaruhi cara berpikir generasi muda. Ia juga mencatat bahwa radikalisme seringkali berakar dari kelompok agama tertentu."Kegiatan ini dimaksudkan agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik, baik dari segi agama maupun perspektif pemerintah, sehingga materi yang disampaikan dapat memberikan dampak positif pada anggota kita," kata Irwasda.Selain itu, Irwasda juga mengingatkan para Kasubag Renmin (Kasubag Pembinaan) untuk memantau anggota di setiap satuan kerja agar materi yang diberikan dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Ia menggarisbawahi bahwa tindakan intoleransi dan radikalisme bisa muncul secara perlahan dan mengarah pada tindakan terorisme jika tidak diantisipasi."Kelompok-kelompok yang berpotensi radikal pasti akan muncul, dan lambat laun sikap intoleransi mereka akan berkembang menjadi radikalisme, bahkan bisa berujung pada tindakan terorisme. Oleh karena itu, kegiatan ini sangat penting, terutama bagi para pembinaan, agar mereka dapat membantu pimpinan dalam mendeteksi gejala-gejala yang mengarah ke arah tersebut," tegasnya.Irwasda menutup sambutannya dengan harapan agar semua pihak dapat bersama-sama mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan personel Polda Papua. Ia juga mengajak semua peserta untuk memanfaatkan kegiatan ini dengan baik dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua.PNO-11
10 Okt 2023, 19:31 WIT
Gelar Rakor Operasi Mantap Brata, Kapolda: Wujudkan Pemilu Yang Aman Dan Damai
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Operasi Mantap Brata, untuk Pengamanan Pemilu Tahun 2024. Rapat yang digelar di Rupattama Mapolda Maluku, Kota Ambon, Selasa (10/10/2023), ini turut dihadiri Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Syafrial, dan Forkopimda lainnya.Dalam rapat tersebut, turut hadir Komisioner KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, dan pimpinan lembaga/kementerian terkait lainnya."Sesungguhnya kami KPU sudah siap melaksanakan Pemilu, terbukti dengan yang pertama anggaran dari pemerintah pusat sudah dikucurkan," kata Hanafi Renwarin, komisioner KPU Maluku kepada wartawan.Kesiapan lainnya untuk melaksanakan Pemilu, lanjut Hanafi, KPU sudah menyediakan teman-teman dari badan Adhoc. Mereka yang sudah direkrut yaitu PPK, hingga PPS. "Dan pada saatnya nanti kita akan bentuk PKPPS. Jadi personil kita baik KPU maupun KPPS secara struktural di Provinsi Maluku berjumlah 53.000 lebih," ungkapnya. Saat ini, Hanafi mengaku KPU sementara melaksanakan verifikasi terhadap hasil pencermatan calon tetap anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPD. KPU juga akan melakukan pencermatan sampai tanggal 2 November 2023. Rencananya, pada tanggal 3 November 2023, ditetapkan daftar calon tetap. "Untuk anggaran sesuai amanat undang-undang, Pemilu itu dibiayai ansih dari APBN. Kalau nantinya Pilkada jelas nanti dibiayai oleh APBD masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten kota," kata dia.Di tempat yang sama, Kapolda Maluku Lotharia Latif, mengaku, rakor yang dilaksanakan ini untuk membicarakan mengenai kesiapan pengamanan Pemilu 2024. "Kita juga mengundang narasumber dari KPU, Bawaslu, DKPP," katanya.Orang nomor 1 Polda Maluku ini secara tegas mengungkapkan pihaknya telah siap untuk mengamankan pentahapan Pemilu 2024 hingga berakhir yang aman dan damai di Provinsi Maluku."Kesiapan kita khususnya aparat keamanan TNI dan Polri pada intinya kita sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan sampai nanti pada Pemilu di tahun 2024," katanya.Kapolda juga berharap peran serta masyarakat untuk dapat bersama-sama dengan aparat keamanan, menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah masing-masing."Karena keamanan ini kan tidak hanya tanggung jawab dari TNI dan Polri, tetapi semua masyarakat yang peserta Pemilu juga punya tanggung jawab untuk mensukseskan Pemilu," ajaknya.Pemilu serentak 2024, menurut Kapolda mempunyai tagline "Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa". Artinya, Pemilu ini mengedepankan semangat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. "Kita berharap kita dapat memilih pemimpin-pemimpin yang baik untuk masyarakat juga nantinya, khususnya di Provinsi Maluku," harapnya.Setelah ini, lanjut Kapolda, pihaknya akan kembali melaksanakan gelar pasukan secara bertahap. "Kemudian nanti penempatan pasukan kita bersama dari Kodam XVI/Pattimura untuk kita melakukan pengamanan sampai ke TPS," jelasnya.Ia menambahkan, Rakor ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ini merupakan tindak lanjut dari rakor tingkat pusat pada tanggal 27 September 2023 lalu. "Rakor ini sekaligus kita melakukan konsolidasi, komunikasi, koordinasi kita juga bersama-sama KPU, Bawaslu dan pemerintah provinsi sendiri yang punya tanggung jawab karena Pemprov adalah representasi pemerintah bagaimana nanti menyiapkan seluruh kesiapan Pemilu tahun 2024," tutupanya.Senada dengan Kapolda, Pangdam XVI/Pattimura, Syafrial, mengaku pihaknya siap untuk bersinergi dengan Polda dalam mengamankan Pemilu yang aman dan damai di Maluku."Untuk pelibatan Kodam di jajaran wilayah Maluku saja kita lebih kurang melibatkan nanti 1200 (personel) pada saat Pemilu, Pilkadanya nanti akan lebih besar lagi ada 1300-an," ungkapnya.Sinergitas antara Kodam dengan Polda akan terus dilaksanakan dalam melakukan pemetaan, mapping potensi-potensi daerah mana yang penting ditempati. "Kita terus bekerjasama dengan Kapolda, Binda, dan stakeholder yang lain," pungkasnya. (PNO-12)
10 Okt 2023, 19:07 WIT
Polres Jayawijaya Lakukan Razia Judi Jenis Togel Di Jalan Pattimura, Satu Bandar Togel Diamankan
Papuanewsonline.com, Wamena - Kepolisian Resor Jayawijaya berhasil mengamankan satu pelaku perjudian jenis Togel yang dikenal dengan inisial BY (38), pada hari Senin (09/10) siang di Jalan Pattimura, Wamena.Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo, S.IK, membenarkan penangkapan ini dan menjelaskan bahwa razia dilakukan terhadap perjudian jenis Togel di Jalan Pattimura, Wamena. Hasil razia tersebut mengakibatkan satu orang pelaku, yang merupakan bandar Togel, berhasil diamankan.Pelaku BY ditangkap bersama dengan sejumlah barang bukti yang signifikan. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai sejumlah Rp175.000,- yang terdiri dari pecahan 100.000 (1 lembar), 50.000 (1 lembar), 10.000 (2 lembar), dan 5.000 (1 lembar). Selain itu, ditemukan 98 lembar kupon putih bertuliskan angka Togel dengan kode kamboja, 3 buku nota dengan tulisan "paperline," 1 unit ponsel merek Oppo Reno 6 warna silver dengan soft case warna hitam, 1 lembar bukti transfer, dan 1 lembar kertas dengan rumus Togel.Kapolres menegaskan bahwa pelaku BY dan dua saksi yang turut diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Selain itu, ia juga menekankan komitmen pihak kepolisian dalam melakukan penertiban terhadap penyakit masyarakat seperti perjudian Togel di Kota Wamena."Kami akan terus melakukan tindakan hukum dan penertiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," ujar Kapolres. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk memerangi kegiatan ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur.PNO-11
10 Okt 2023, 19:23 WIT
Polres Mimika Mulai Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Papuanewsonline.com, Timika - Kepolisian Resor Mimika, Papua, telah memulai pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) untuk tahun 2023. Acara ini ditandai dengan penandatanganan piagam oleh Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra, S.H., S.I.K., M.H, di depan Kantor Mapolres Mile 32, Jalan Agimuga No. 03, Timika, Papua Tengah, pada Senin (09/10).Kegiatan ini disaksikan oleh perwakilan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama, Kejaksaan Negeri Mimika, dan Dinas Pertanahan, serta para Pejabat Utama (PJU) Polres Mimika.Kapolres Mimika menyampaikan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dalam mencapai WBK dan WBBM dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, pelayanan prima, dan bebas dari korupsi, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025."Keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu yang memiliki relevansi dengan organisasi," ujarnya.Kapolres menjelaskan bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang berkomitmen untuk mencapai WBK dan WBBM dengan tujuan utama adalah pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik."Reformasi birokrasi juga merupakan komitmen seluruh institusi dan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan publik dengan tujuan dapat dinilai dan dirasakan perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap," tegas Kapolres.Lebih lanjut, Kapolres berharap bahwa melalui pembangunan zona integritas, integritas institusi, khususnya Polres Mimika, dan personelnya akan meningkat dengan akuntabilitas, profesionalitas, dan kualitas kinerja yang lebih baik. Hal ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik dan pencegahan korupsi."Pencanangan pembangunan zona integritas ini diharapkan akan memacu semangat seluruh personel untuk terus bersinergi dalam menjalankan tugas, dengan tujuan akhir mencapai predikat WBK dan WBBM di Polres Mimika," pungkas Kapolres.PNO-11
10 Okt 2023, 14:49 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
