Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Komitmen Berantas Mafia Bola, Polri Tetapkan 6 Tersangka Match Fixing Liga 2
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuktikan komitmennya menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberangus seluruh mafia sepak bola di Indonesia. Hal itu dilakukan demi menciptakan iklim persepakbolaan yang bersih bebas dari praktik pengaturan skor (match fixing). Komitmen itu terbukti dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola. Dalam hal ini, telah ditetapkan enam orang tersangka kasus dugaan suap terkait pengaturan pertandingan Liga 2."Dari hasil penyidikan, penyidik telah memperoleh bukti yang cukup. Maka ditetapkan enam orang sebagai tersangka," kata Kasatgas Anti-Mafia Bola Polri Irjen Asep Edi Suheri dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 27 September 2023. Keenam tersangka itu adalah, K selaku LO wasit, A selaku kurir pengantar uang, R sebagai wasit tengah, T selaku asisten wasit 1, R asisten wasit 2 dan A yang merupakan wasit cadangan. Untuk terus menciptakan iklim sepak bola Indonesia yang bebas dari mafia, kata Asep, Satgas tersebut terus melakukan analisis terhadap sejumlah pertandingan baik yang sudah berjalan maupun berlangsung. Tak hanya itu, Asep menekankan, proses penegakan hukum ini sendiri hasil dari sinergitas antara Polri dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pasalnya, organisasi sepak bola tanah air itu menyampaikan laporan dari Sport Radar Intelligence dan Investigation dari FIFA yang diserahkan pada tanggal 24 Juni 2023. Dalam standar internasional, FIFA menggunakan jasa dari Sport Radar untuk menganalisa dan mengumpulkan data intelijen terkait dugaan match fixing. "Dalam laporan tersebut, terjadi match fixing pada pertandingan dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Tidak menutup kemungkinan prakfik seperti itu masih terjadi di tahun 2023. Dikarenakan target tersebut masih diduga masih berkecimpung dalam kegiatan persepakbolaan Indonesia sampai saat ini," ujar Asep.Masih dalam laporan yang sama, Asep mengungkapkan bahwa, terdapat wasit terindikasi terlibat dalam praktik match fixing pada pertandingan Liga 2 antara klub X dan klub Y pada November 2018. Menerima laporan tersebut, Satgas Anti-Mafia Bola bergerak cepat melalui laporan polisi bernomor LP/A/15/IX/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI per tanggal 5 September 2023. Selanjutnya, Satgas Anti-Mafia Bola Polri pun telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi yang berasal dari pihak klub, wasit yang terlibat dalam pertandingan, pengawas pertandingan, pihak-pegawai hotel, panitia penyelenggara pertandingan dan Komdis PSSI. Tak hanya itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari enam ahli pidana. Dari rangkaian tersebut, Asep menyatakan, pihaknya menemukan fakta modus operandi yang dilakukan pihak klub untuk melobi perangkat wasit guna memenangkan pertandingan salah satu klub dengan iming-iming uang. "Pihak klub memberikan uang sebesar Rp100 juta ke para wasit di hotel tempat menginap dengan maksud agar klub X menang melawan klub Y. Menurut keterangan klub mereka sudah mengeluarkan uang kurang lebih sekitar Rp1 miliar untuk melobi wasit di sejumlah pertandingan. Klub yang diduga terlibat masih aktif dalam pertandingan liga 1. Akan tetapi hal tersebut masih akan kami telusuri dan dalami," papar Asep.Atas perbuatannya, untuk tersangka K dan A dijerat dengan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Dengan ancaman pidana selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyakny Rp15 juta. Sedangkan tersangka, R, T, R, dan A disangka melanggar Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Dengan ancaman pidana selama-lamanya tiga tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta. (PNO-12)
28 Sep 2023, 13:27 WIT
Kapolda Maluku Ikuti Rakor Membahas Kesiapan Ops Mantap Brata Pengamanan Pemilu 2023-2024
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, mengikuti rapat koordinasi (rakor) terkait kesiapan operasi Mantap Brata, Pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2023-2024.Rakor kesiapan operasi Mantap Brata yang digelar di Opus Grand Ball Room Tribrata, Jalan Darmawangsa No 3, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023) ini, dihadiri seluruh Kapolda se Indonesia dan para pejabat utama yang terlibat.Saat rakor, turut hadir Menkopolhukam RI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Luar Negeri RI, Panglima TNI, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP.Setelah rakor usai, Kapolda Maluku Lotharia Latif, menyampaikan akan menindak lanjuti hasil rakor di tingkat Polda Maluku."Kita juga akan meningkatkan sinergitas dan pengamanan Pemilu 2024 bersama TNI, Pemprov, KPU, Bawaslu dan instansi terkait," jelasnya.PNO-11
27 Sep 2023, 22:59 WIT
Kasad Canangkan Gerakan Revitalisasi Sungai Deli Medan
Papuanewsonline.com, Medan - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr Dudung Abdurachman, SE, MM, meresmikan pencanangan gerakan Revitalisasi Sungai Deli Medan, Sumatera Utara, Rabu (27/9/2023).Kegiatan bersih-bersih alur Sungai Deli sepanjang 34,5 Km dan dilaksanakan selama 64 hari kerja ke depan, merupakan kolaborasi Pemko Medan dengan TNI AD.Dalam kegiatan pencanangan ini, Kasad turut didampingi Aster Kasad, Mayjen TNI A Daniel Chardin, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, Pj Gubsu, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin, Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan, Wali Kota Medan, M Bobby Afif Nasution, serta unsur Forkopimda dari Provinsi Sumut dan Kota Medan. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel gelar pasukan TNI-Polri dan komponen masyarakat di Lapangan Benteng, Jln Pengadilan Medan. Setelah itu, Kasad dan rombongan menuju lokasi kegiatan gotong royong bersih-bersih Sungai Deli di Kecamatan Medan Labuhan untuk menerima paparan dari Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemko Medan, Topan Obaja Putra Ginting, SSTP, MSP, serta diskusi dengan pihak kementerian terkait.Setelah itu, Kasad beserta rombongan menuju batang sungai untuk peninjauan lokasi dilanjutkan giat susur sungai sepanjang 700 meter dari 34,5 Km alur Sungai Deli yang akan dinormalisasi. Kasad menjelaskan, kegiatan ini untuk menunjukkan kepedulian bersama terhadap keberadaan sungai dan peran pentingnya dalam ekosistem kehidupan manusia. Menurut Kasad, sungai mempunyai arti penting sebagai sumber air, habitat bagi banyak spesies unik dari flora dan fauna, sumber makanan, transportasi dan konservasi biodiversitas serta pariwisata. Berdasarkan hasil peninjauan yang telah dilakukan Kasad di beberapa Kecamatan di Kota Medan, secara umum didapatkan data adanya penyempitan dan pendangkalan karena timbunan sampah, endapan/sedimen pasir dan tanah serta struktur bangunan yangbruntuh/roboh terbawa banjir. Kemudian, terdapat pelebaran sungai karena abrasi dan tersumbatnya aliran air karena sedimentasi, pohon melintang, tumpukan sampah, penyempitan sungai, abrasi, longsor, pemukiman warga, dan tembok."Karena semua masalah itu, kita akan mulai bersama-sama merevitalisasiSungai Deli sepanjang 34,5 kilometer ini selama 64 hari kerja ke depan. Kegiatan ini mencontoh apa yang telah dilakukan pada Citarum Harum dan Ciliwung Bersih, sehingga fungsi Sungai Deli bisa kembali seperti sediakala," ucap Kasad.Jenderal Dudung berharap, dengan normalisasi Sungai Deli ini, maka akan ada program tindakan selanjutnya. Mulai dari aksi penghijauan, pembuatan taman edukasi dan ruang rekreasi bantaran sungai hingga tersedianya pengelolaan limbah sedimentasi sungai."Kegiatan ini memiliki nilai sangat penting dalam rangka mewujudkan lingkungan bersih, indah dan sehat serta bebas banjir. Oleh sebab itu, kita semua harus bekerja sama, bergotong royong dan saling bahu-membahu untuk melakukan kegiatan yang mulia ini dengan ikhlas," pesan Jenderal Dudung.Hal senada disampaikan Wali Kota Medan, M Bobby Afif Nasution. Dikatakannya, alasan dilakukannya normalisasi Sungai Deli dengan skala besar ini adalah untuk mengembalikan fungsi dan kondisi sungai seperti semula.Dalam kegiatan ini, juga diberikan imbauan kepada seluruh masyarakat khususnya yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Deli dan Sungai Babura untuk merawat dan menjaga kebersihan sungai dengan tidak lagi membuang sampah ke dalam sungai. "Dalam aksi bersih-bersih sungai ini, kita pastikan tidak akan ada penggusuran. Namun kita tegaskan akan ada sanksi bagi yang membuang sampah berupa denda Rp10 juta atau kurangan tiga bulan," tegas Bobby Nasution. Bobby berharap, aksi ini akan mampu memicu kemauan masyarakat untuk tidak hanya melakukan tindakan pembersihan sesaat saja, tetapi dapat mengedepankan tindakan preventif untuk tidak menjadikan sungai sebagai Tempat Pembuangan Sampah. "Ini sesuai dengan tema kita 'Sungai Bukan Tempat Buang Sampah, Mari Kita Lestarikan Sungai Kita'," jelasnya.Dalam kegiatan gotong royong bersih-bersih Sungai Deli ini, diturunkan sebanyak 2.303 personil gabungan dari TNI-Polri, aparatur pemerintah dan komponen masyarakat, dengan didukung 40 unit alat berat dan 17 perahu karet, serta target kerja sepanjang 200-400 meter per hari. "Saat ini kondisi Sungai Deli sangat memperihatinkan. Tidak hanya kotor, keruh, dan bau, tapi juga semakin dangkal. Padahal sungai ini memiliki catatan sejarah sebagai cikal bakal Kota Medan, sehingga pemerintah kota merasa perlu melakukan revitalisasi dalam menjadikan Sungai Deli tidak saja sebagai salah satu sumber kehidupan tapi juga mengurangi dampak banjir sebesar 18-20 persen di Kota Medan," pungkas Bobby Nasution. (PNO-12)
27 Sep 2023, 20:35 WIT
Proyek Pembangunan Parkiran Bandara Mozes Kilangin Masuk Radar Jaksa, Bos Cang Diperiksa
Papuanewsonline.com, Jayapura- Skandal Mega dugaan tindak pidana korupsi pada paket Proyek Pembangunan Parkiran Bandara Mozes Kilangin Mimika masuk Penyelidikan Intelejen Kejaksaan Tinggi Papua.Informasi dan data yang diterima Papuanewsonline.com menyebutkan dugaan Mega korupsi ini tercium Kejaksaan Tinggi Papua, sehingga dimulainya serangkaian proses penyelidikan berdasarkan surat perintah operasi Intelejen, yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Witono, Sh.M.Hum dengan Nomor: SP.OPS-21/R.1/Dek.1/08/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 terkait dugaan penyimpangan pada paket pekerjaan peningkatan area parkiran bandara udara Mozes Kilangin Mimika pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika bersumber dari APBD Mimika Tahun anggaran 2020-2021- 2022-2023, senilai Rp 96 Miliar.Dari serangkaian proses penyelidikan, Jaksa telah memeriksa sejumlah pihak diantaranya Paulus Kurnala alias Bos Chang selaku Direktur PT. Karya Mandiri Permai yang merupakan kontraktor pelaksana, Kabid Perhubungan Udara Dishub Mimika, Djoko Irawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.Sumber terpercaya Papuanewsonline.com di Kejaksaan Tinggi Papua membenarkan penyelidikan kasus ini terus dilakukan sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan Ekspose layak atau tidaknya naik ke tahap Penyidikan." Iya , lagi digarap di bagian Intel Kejati Papua, beberapa pihak sudah dimintai keterangan termasuk kontraktor pelaksana," ucap sumber terpercaya di Kejati Papua, sambari meminta identitasnya tidak dipublikasikan saat dihubungi Papuanewsonline.com, Rabu (27/9/2023).Ucap sumber, usai rampung hasil pengambilan keterangan nantinya akan diekspose dalam waktu dekat sehingga naik status ke tahap lanjutan yakni penyidikan.Terpisah Direktur PT. Karya Mandiri Permai Paulus Kurnala yang akrab disapa Bos Chang membenarkan bahwa sudah memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Papua." Iya Pak saya sendiri sudah dipanggil dan memberikan keterangan di Kejaksaan Tinggi Papua," ujar Bos Chang saat dikonfirmasi, Selasa (26/9/2023), malam.Bos Chang menampik kalau pelaksanaan proyek tersebut tidak ada temuan BPK, saat pemeriksaan." Pemeriksaan dari BPK tidak ada temuan, jadi tahun 2020-2021 itu karena Covid jadi refokusing anggaran sehingga tahap awal pembangunan Rp.28 Milyar kalau Tahun 2022-2023 lanjutan pembangunan dengan nilai Rp, 60 Miliar lebih," Jelasnya.Ia mengatakan tidak ada masalah atau penyimpangan dalam paket pekerjaan tersebut.(PNO/02)
27 Sep 2023, 17:04 WIT
Pengumuman Pelaksanaan Seleksi PPPK Polri Tahun 2023
Papuanewsonline.com, Jakarta - SSDM Polri telah membuka pelaksanaan seleksi PPPK Polri Tahun 2023 dengan formasi Tenaga Kesehatan sebanyak 94, Tenaga Teknis sebanyak 255, dan Tenaga Dosen sebanyak 1 personel. Dalam alokasi formasi Calon PPPK Polri Tahun 2023 tersebut Mabes Polri menerima 25 formasi dan Polda menerima 325 formasi sehingga total 350 formasi, (27/9).ASSDM Kapolri Irjen. Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., MM. menyampaikan bahwa terdapat perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CPPPK Polri T.A 2023, yaitu pengumuman seleksi akan dilaksanakan pada 19 September s.d 3 Oktober 2023, pendaftaran seleksi akan dilaksanakan pada 20 September s.d 9 Oktober 2023, dan seleksi administrasi akan dilaksanakan pada 20 September s.d 12 Oktober 2023.Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa nantinya bagi peserta yang lolos dalam seleksi akan dialokasi jabatan sebagai berikut :1. Ahli pertama - analis kebijakan;2. Analis sumber daya manusia aparatur;3. Ahli pertama - penyuluh hukum;4. Ahli pertama - pranata komputer;5. Ahli pertama - penerjemah;6. Ahli pertama - perawat;7. Ahli pertama - perencana;8. Ahli pertama - pengelola pengadaan barang/jasa;9. Ahli pertama - Arsiparis;10. Ahli pertama - dokter umum (profesi);11. Ahli pertama - dokter gigi;12. Lektor;13. Terampil - arsiparis;14. Terampil - pranata komputer;15. Asisten statistisi;16. Terampil - pranata sumber daya manusia aparatur;17. Terampil - pranata laboratorium kesehatan;18. Terampil - terapis gigi dan mulut;19. Terampil - perawat 20. Terampil - bidan;21. Terampil - radiografer;22. Terampil - asisten apoteker. (PNO-12)
27 Sep 2023, 16:55 WIT
Satgassus Pencegahan Korupsi Lakukan Pemantauan Di Pelabuhan Tanjung Perak
Papuanewsonline.com, Surabaya - Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri (Satgasus Pencegahan Korupsi) melakukan monitoring di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Anggota Satgassus, Yudi Purnomo, menyatakan bahwa monitoring tersebut merupakan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan bersama Direktorat Kepatuhan Internal serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilakukan pada 25-26 September 2023.“Satgasus Pencegahan Korupsi melakukan pemantauan area rawan korupsi, memetakan kerawanan pelanggaran kepabeanan, serta membantu memperkuat pertahanan diri dari tekanan dan intervensi dari pihak-pihak yang mengganggu integritas pegawai-pegawai dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/9/23).Giri Suprapdiono selaku ketua Tim menyatakan, kegiatan di Tanjung Perak ini merupakan salah satu bentuk dari tindak lanjut kerja sama strategis antara Polri dan Kemenkeu. Kerja sama itu telah menjadi komitmen Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.“Hal ini juga seiring dengan upaya untuk mendorong percepatan Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Dirjen Bea dan Cukai,” ujarnya.Ia menambahkan, Satgasus Pencegahan Korupsi mengapresiasi kemajuan positif langkah-langkah perbaikan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Kemenkeu melalui Itjen dan DJBC. Satgasus Pencegahan Korupsi beserta Kemenkeu akan memperluas dan memperkuat dalam pendampingan dalam kegiatan serupa di pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia. (PNO-12)
27 Sep 2023, 15:22 WIT
Pj. Bupati Mappi Kembali Salurkan Bantuan Dana Stimulan UMKM bagi Mama -Mama Asli Mappi
Papuanewsonline.com, MAPPI
- Pemerintah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan kembali menyalurkan bantuan
Stimulan bagi pelaku usaha UMKM mama -mama Papua asli Kabupaten Mappi Tahun
2023. Penyaluran dana bantuan stimulan
bagi mama-mama Papua asli Kabupaten Mappi tersebut diserahkan langsung oleh Pj
Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP.,M.Si yang berlangsung di pendopo pada
Senin (26/9/2023). Penyaluran bantuan dana stimulan
tersebut merupakan program rutin setiap tahunnya yang dilakukan oleh Pj Bupati
Mappi, Michael R. Gomar melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM semenjak
dirinya menjabat sebagai Pj Bupati pada tahun 2022 lalu. Langkah yang digagas Pj Bupati
Mappi ini dengan menggunakan sumber dana dari dana Otonomi Khusus (Otsus).
Bantuan stimulan bagi mama Papua ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian
masyarakar. Serta upaya untuk mencegah kemiskinan Ekstrem sebagaimana yang
telah menjadi program prioritas pemerintah pusat saat ini. Pj Bupati, Michael R. Gomar
S.STP.,M.Si dalam sambutannya mengatakan, penyerahan bantuan Stimulan kepada
pelaku UMKM mama - mama papua asli Kabupaten Mappi guna mengingkatkan
perekonomian masyarakat. Selain itu hal ini juga sebagai bentuk langkah konkrit
dari Pemda Mappi untuk mengantisipasi atau mencegah kemiskinan ekstrem. Pj Bupati menerangkan penyaluran
bantuan ini sudah terprogram dalam APBD Kabupaten Mappi tahun 2023. Kegiatan
ini juga merupakan program lanjutan Pemerintah daerah sejak tahun 2022 lalu. Pj Bupati menyebutkan, penyaluran
bantuan stimulan bagi pelaku UMKM mama Papua Asli Mappi sumber dana melalui
dana Otsus tahun 2023. "Kami pemerintah daerah
melalui dinas perdagangan Koperasi dan UMKM mengalokasikan dana sebesar 1
milliar sebagai dukungan berupa bantuan stimulan untuk disalurkan bagi pelaku
UMKM mama Papua Asli Mappi,"ungkapnya. Lebih jauh Pj Bupati
menjelaskan penerima bantuan stimulan
UMKM tentunya melalui pengelolahan usaha UMKM yang terdata, terakomodir dan
terwakilkan dari beberapa distrik di Kabupaten Mappi. Sebanyak 500 orang mama
-mama Papua asli Mappi yang menerima bantuan Stimulan UMKM yang proses
penyaluran dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan nominal masing -masing
mendapatkan Rp.500.000. Dikatakan Pj Bupati program ini
merupakan langkah konkrit dari pemerintah daerah Kabupaten Mappi untuk mengantisipasi
atau mencegah kemiskinan ekstrem. Tetapi juga ini bertujuan untuk memberikan
dukungan serta motivasi melalui bantuan stimulan kepada mama Papua Asli Mappi. "Walaupun mungkin besaran
alokasi sebesar Rp.500.000 pertriwulan sekali cukuplah kecil. Tapi kami
berharap dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah yang tersedia, maka
bantuan stimulan bisa digunakan, dikelolah dengan baik untuk membantu
operasional dan juga kebutuhan lainnya dalam mengembangakn usaha UMKM
masyarakat,"tegasnya. Pj. Bupati menerangkan,
pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memberikan bantuan stimulan UMKM
secara berkelanjutan kepada mama -mama asli Mappi. Pj Bupati menambahkan, sebelumnya
pada tahun 2022 lalu. Pemerintah daerah melalui dana APBD Perubahan telah
mengalokasikan dana bantuan stimulan kepada mama-mama sebanyak 1.000 orang
(seribu orang). Dan di tahun 2023 karena keterbatasan dana maka yang
terakomodir hanya 500 orang. Pemda berhadap agar bantuan dana stimulan yang
disalurkan ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi dan manfaat bagi
masyarakat. "Artinya setiap tiga bulan sekali mama -mama
mendapatkan bantuan dan bantuan ini di transfer langsung ke rekening mama
-mama. tidak diberikan secara tunai. Kiranya bantuan stimulan ini bisa
memberikan dampak positif serta meningkatkan usaha mama -mama, baik itu
pedagang pinang, sagu, sayur -sayuran dan lain lain. Kami berharap ini bisa
memberikan manfaat bagi mama -mama,"tandasnya.Sementara itu salah seorang mama pelaku usaha UMKM, Agnes
Romana Katimu menyampaikan ucapan terimkasih kepada Pj Bupati Mappi yang telah
menyalurkan bantuan tersebut."Selama ini kita menjual pake kita punya modal sendiri.
Sekarang ini kita sudah dapat bantuan semoga agak lebih bagus
kedepannya,tuturnya. Agnes yang kesehariannya berjualan di pasar Lilin kota Kepi
mengaku sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya ditengah
keterbatasan mereka, Pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan tersebut
sehingga bisa menambah modal bagi mereka.
"Terimakasih banyak, saya perwakilan dari mama-mama
pasar lilin sampaikan terimakasih kepada Bapak Pj. Bupati yang sudah memberikan
bantuan kepada kami,"pungkasnya. (Redaksi)
27 Sep 2023, 00:12 WIT
Polri Lakukan Mutasi, Kapolda Aceh dan 2 Wakapolda Diganti
Papuanewsonline.com, Jakarta- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan. Sebanyak 60 personel Polri baik perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri dimutasi dan rotasi, yang tertuang dalam dua surat telegram (ST) tertanggal 26 September 2023.Dalam ST/2163/IX/KEP./2023 sebanyak 35 personel dimutasi dan ST/2164/IX/KEP./2023 sebanyak 25 personel dimutasi.Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, mutasi dan rotasi jabatan di tubuh Polri adalah hal biasa."Mutasi dan rotasi di tubuh Polri adalah hal biasa merupakan bagian tour of duty dan penyegaran organisasi," kata Ramadhan dalam keterangan tertulis yang diterima Papuanewsonline.com, Selasa (26/9/2023), Malam.Ramadhan menyebutkan, Dalam mutasi kali ini, Kapolda Aceh sebelumnya Irjen Ahmad Haydar digantikan oleh Irjen Achmad Kartiko yang menjabat sebagai Pati Baintelkam Polri, yang ditugaskan sebagai Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI.Selain itu, ada 2 jabatan Wakapolda yang mengalami mutasi. Pertama Wakapolda Aceh yang sebelumnya dijabat Brigjen Syamsul Bahri digantikan oleh Kombes Pol Armia Fahmi. Brigjen Syamsul dimutasi lantaran memasuki masa pensiun.Selanjutnya Wakapolda NTT Brigjen Heri Sulistianto yang memasuki masa pensiun digantikan Brigjen Awi Setiyono. Brigjen Awi saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Akademi Kepolisian.(PNO/02)
26 Sep 2023, 23:38 WIT
KPK Memastikan Pengacara Top Ini Besok Duduk Di Kursi Pesakitan
Papuanewsonline.com, Jakarta- Lembaga Antirasuah Komisi Pemberantasan KPK memastikan pengacara Stefanus Roy Rening akan duduk dikursi pesakitan pengadilan Tipikor Jakarta pusat sebagai terdakwa.Roy Rening diadili Sesuai dengan penetapan Ketua Majelis Hakim Tipikor yang akan memimpin persidangan yang akan digelar di PN Jakarta pusat besok, Rabu (27/9/2023)." Benar, besok persidangan dengan Terdakwa Stefanus Roy Rening, masuk agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan dari Tim Jaksa KPK, pukul 10.00 di PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat," ujar Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangan tertulis yang diterima Media Papuanewsonline.com, Selasa (26/9/2023), Malam.Ali Mengatakan, Tim Jaksa akan membuka dan mengurai secara terang benderang kaitan agenda dan skenario Terdakwa Roy Rening dalam menghalangi dan merintangi proses penyidikan dari Tim Penyidik saat bertugas menyidik perkara Tersangka Lukas Enembe beberapa waktu lalu." Silakan masyarakat untuk turut memantau serta mengawal proses persidangan yang terbuka untuk umum ini," ucap Ali.Sementara itu untuk Diketahui, pengacara Roy Rening merupakan ketua tim Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe saat Lukas ditetapkan KPK sebagai tersangka suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan infrastruktur di Provinsi Papua.Namun, Lukas Enembe dalam menghadapi proses hukum tersebut, diduga Roy Rening dengan iktikad tidak baik dan menggunakan cara-cara melanggar hukum.Roy Rening diduga menyusun beberapa rangkaian skenario berupa memberikan saran dan mempengaruhi beberapa pihak yang akan dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik KPK agar tidak hadir memenuhi panggilan.Roy juga diduga memerintahkan pada salah satu saksi agar membuat testimoni dan pernyataan yang berisi cerita tidak benar terkait dengan kronologis peristiwa dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh KPK. Dimana Tujuannya untuk menggalang opini publik sehingga sangkaan yang ditujukan oleh KPK terhadap Lukas Enembe dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai kekeliruan.Roy Rening juga diduga keras melakukan penyusunan testimoni di tempat ibadah agar meyakinkan dan menarik simpati masyarakat Papua yang dapat berpotensi menimbulkan konflik.Selain itu Roy Rening juga diduga keras menyarankan dan mempengaruhi saksi lainnya agar jangan menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan KPK.Atas saran dan pengaruh Roy saat penyidikan itu sehingga pihak-pihak yang dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagai saksi, tidak hadir tanpa alasan yang jelas.Dengan Peran Roy Rening selaku pengacara top ini, akhirnya disimpulkan KPK bahwa Ia menghalangi dan merintangi proses Penyidikan tersangka Lukas Enembe, sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan dibui oleh KPK.Roy Rening dipersangkakan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.(PNO/02)
26 Sep 2023, 23:25 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
