Papuanewsonline.com
BERITA Politik & Pemerintahan
Homepage
Pimpin Apel, Kapolda Maluku Cek Kesiapan Pasukan Pengamanan TPS
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan apel pergeseran pasukan pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum ini, berlangsung di lapangan Letkol Pol Chr. Tahapary, Kota Ambon, Senin (5/2/2024).Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, SIK, Irwasda, Pejabat Utama dan seluruh personel Polda Maluku yang akan dikerahkan melakukan pengamanan Pemilu, turut hadir dalam apel tersebut.Dalam apel tersebut, Kapolda Maluku turut melakukan pengecekan kesiapan personel, serta menyerahkan perlengkapan tambahan berupa pelampung dan tas kepada personel secara simbolis.Kapolda Maluku Lotharia Latif dalam amanatnya mengatakan, sejumlah tahapan Pemilu 2024 telah dilewati. Pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 19 Oktober - 25 November 2023, dan tahapan kampanye mulai dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, lima hari lagi akan berakhir.Tak lama lagi, lanjut Kapolda, tahapan selanjutnya akan dihadapi yaitu masa tenang pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2024. "Selanjutnya kita sampailah pada tahap pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024," kata Kapolda.Dikatakan, di Maluku terdapat sebanyak 5.615 TPS dengan jumlah pemilih 1.344.522 orang. Sementara itu, berdasarkan pola pengamanan TPS, terdapat kategori TPS kurang rawan sebanyak 3.813 unit, TPS rawan 1.699 unit dan TPS sangat rawan 103 unit.Melihat pola pengamanan TPS dimaksud, Irjen Latif menyampaikan kebutuhan personel yang akan dilibatkan sangat banyak. Diperlukan kekuatan personel yang siap pakai bukan hanya fokus pada kegiatan Pemilu semata namun terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sehingga diharapkan situasi kamtibmas tetap aman, baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.Polda Maluku, lanjut Kapolda, dalam menyikapi pola pengamanan TPS telah menyiapkan sebanyak 3.342 personel. 1.457 personel diantaranya untuk TPS kurang rawan, 1.697 personel untuk TPS rawan dan 188 personel untuk TPS sangat rawan."Polda Maluku juga telah menyiapkan personel sebanyak 1.046 orang diantaranya 487 anggota membackup Polres/ta dalam pengamanan TPS. Sebanyak 559 personel membackup Polres/ta dalam tugas siaga Markas Komando. Selain itu, sebanyak 90 personel TNI dalam hal ini Kodam XVI/Pattimura akan disiagakan dalam membantu Polri selama tahapan pemungutan suara pemilu 2024 berlangsung.Pada tahapan pemungutan suara Pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang, Irjen Latif mengatakan Polda Maluku juga akan melaksanakan pergeseran personel sebanyak 695 orang untuk membackup Polres/ta jajaran.Adapun waktu keberangkatan serta kekuatan personel yang dilibatkan diantaranya sejak tanggal 7 Februari 2024. Di mana sebanyak 127 personel diberangkatkan ke Polres Kepulauan Aru sebanyak 35 orang; Polres Tual 67 orang; Dan Polres Maluku Tenggara 25 orang.Untuk tanggal 8 Februari 2024 sebanyak 58 personel kembali diberangkatkan menuju Polres Seram Bagian Timur. Selanjutnya tanggal 11 Februari 2024 diberangkatkan 65 personel dengan rincian 45 orang di Polresta Ambon dan 20 orang ke Polres Kepulauan Tanimbar.Tanggal 12 Februari 2024 Polda Maluku juga memberangkatkan 345 personel. Diantaranya 100 orang ke Polres Pulau Buru, 175 ke Polres Seram Bagian Barat, 30 ke Polres Maluku Tengah, 10 ke Polres Buru Selatan dan 30 personel ke Polres Maluku Barat Daya."Dan terakhir pada tanggal 13 Februari 2024 sebanyak 100 personel dikirim ke Polresta Ambon," sebutnya.Kepada seluruh personel yang dikerahkan untuk pengamanan Pemilu 2024, Kapolda mengingatkan beberapa hal untuk dijadikan sebagai atensi.Personel Polri diminta untuk melakukan pemetaan daerah yang rawan konflik pada saat Pemilu. Hindari disinformasi, miss informasi dan malinformasi Pemilu 2024.Para pesonel juga diminta untuk membangun sinergitas dengan TNI dan instansi terkait lainnya pada Pemilu 2024. Hal itu diharapkan dilakukan untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan. "Jaga netralitas Polri dalam Pemilu. Netralitas adalah komitmen kita dan menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap polri," ingatnya. Orang nomor 1 Polda Maluku ini juga mengingatkan untuk selalu mengantisipasi, memetakan dan memperhatikan potensi kerawanan dan ancaman terorisme serta bencana alam. "Persatuan dan kesatuan serta kemajuan Indonesia di atas kepentingan kelompok. Lakukan strategi komunikasi publik, lakukan sosialisasi melalui Polri TV, radio, Siber TV, NTMC Polri dan akun media sosial jajaran Polri demi ciptakan sitkamtibmas yang aman dan lancar," pintanya. Kapolda kembali mengingatkan kepada seluruh personel PAM TPS agar dapat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan dan stamina selama menjalankan BKO. "Sebelum berangkat, sebagai manusia kita boleh berikhtiar, tetapi Tuhan yang menentukan. Berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan dan kelancaran serta keselamatan sehingga tugas mulia yang diemban ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (PNO-12)
05 Feb 2024, 21:55 WIT
Kapolres Puncak Jaya dan PJ. Bupati Tinjau Dampak Banjir Bandang
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Setelah musibah banjir bandang yang melanda Distrik Gurage, Kabupaten Puncak Jaya pada Jumat (02/02), Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya, AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H, turut mendampingi Penjabat (PJ) Bupati Puncak Jaya, H. Tumiran, S.Sos., M.Ap, dalam melakukan peninjauan langsung di lokasi kejadian pada Sabtu (03/02).Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Dandim 1714/PJ Letkol Inf. Irawan Setya Kusuma, S.Hub.Int, Danyon Satgas Raider 753/AVT Mayor Inf. Noval Darmawan, S.H., M.Ip, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Daud T. Wendamily, S.T., M.Kp, serta para Kepala Distrik Tingginambut dan Gurage.Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, menyampaikan bahwa kejadian banjir bandang tersebut dipicu oleh hujan lebat pada pukul 18.00 WIT. Hujan deras menyebabkan sungai di Distrik Gurage meluap, dan banjir bandang terjadi di sekitar wilayah tersebut.Dari data yang diperoleh di lapangan, terungkap bahwa satu jembatan yang menghubungkan Distrik Gurage dan Distrik Tingginambut, yang juga merupakan jalur utama trans Wamena - Mulia, hanyut tertimpa derasnya arus. Selain itu, 5 honai dan 1 bangunan lama milik PT. Modern juga terbawa arus."Sampai saat ini, belum ada laporan mengenai korban jiwa. Pagi ini, kami bersama PJ. Bupati dan Dandim 1714/PJ melakukan peninjauan langsung di lokasi kejadian, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar untuk sementara waktu tidak beraktivitas di sekitar sungai karena arus yang masih deras," ucap Kapolres Puncak Jaya.Ia menambahkan bahwa Pemerintah Daerah sedang mencari solusi agar jalan penghubung ini dapat segera dibangun kembali. Mengingat saat ini, akses jalur darat dari dan menuju Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, lumpuh total. Hal ini disebabkan oleh musibah tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu di Distrik Kalome. (PNO-12)
05 Feb 2024, 09:05 WIT
Kapolda Papua Pimpin Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja Oikumene, Masjid dan Pura Polda Papua
Papuanewsonline.com, Jayapura - Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K secara simbolis mengawali Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gereja Oikumene, Masjid dan Pura Polda Papua, yang berlangsung di depan Venue Volly Koya Koso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Jumat (02/02/2024).Kegiatan yang dihadiri oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin, S.H., M.Si., Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Papua Ny. Nova Patrige Renwarin beserta para Pengurus. Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Drs. Yosi Muhamartha, para Pejabat Utama Polda Papua, Ketua Klasis GKI Muara Tami Pdt. Abraham Mayor, S.Si,Teol, Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia Provinsi Papua I Komang Alit Wardana, S.E., M.M, Ketua MUI Kota Jayapura KH Zulham Ma’mun, Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia Kota Jayapura I Wayan Nugati, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Jayapura Moh. R.Irji Matdoan, ST.,MT.Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan rasa Syukur karena hari ini bisa diacarakan setelah diresmikannya Kantor Mapolda Papua dibeberapa tahun lalu. Dimana berdasarkan master plan pembangunan rumah ibadah ini berada di Polda Lama.“Namun saya tidak berkehendak karena kita ingin membangun di pinggir jalan agar masyarakat bisa memakai bangunan ini, sehingga saya meminta kepada senior anggota untuk mencari lokasi sekaligus sebagai sarana membatasi areal kawasan Mapolda Papua Baru yang luasnya 150 Hektar ini,” ucap Kapolda Papua.Kapolda berharap bahwa setelah Pemilu 2024 mudah-mudahan adanya dukungan dari pemerintah dan diharapkan pembangunan ini bisa berjalan dengan baik.“Saya berharap rumah ibadah ini akan merepresentasikan kemajemukan Indonesia dan sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tempat yang nyaman bagi umat muslim, umat kristiani, umat hindu untuk melakukan berbagai aktivitas keagamaan, aktivitas sosial lainnya, dan menjadi simbol untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama khususnya kita di Polda Papua,” harapnya.Ia juga berpesan agar rumah ibadah yang akan dibangun ini bisa menjadi contoh bagi pembangunan rumah ibadah di jajaran Polda Papua yang dapat menampilkan kekhasan Polri, serta menampilkan kekhasan tanah Papua.“Mari kita jaga dan bersama kita makmurkan tempat ini, saya juga berterimakasih karena kita sudah mempunyai niat untuk membangun dan mudah-mudahan ini bisa menjadi barokah bagi kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” pungkas Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri. PNO-11
03 Feb 2024, 19:34 WIT
Temui Warga Wanath Satgas Preemtif Sosialisasi Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon - Aparat Kepolisian Daerah Maluku melalui Satgas Preemtif Operasi Mantap Brata (OMB) Salawaku, terus melakukan sosialisasi kamtibmas kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024.Hari ini, tim satgas menemui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga Dusun Wanath, Negeri Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (2/2/2024).Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohoirat mengatakan, masyarakat diminta untuk dapat bersama-sama aparat kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif menjelang Pemilu tanggal 14 Februari 2024."Yang perlu diwaspadai adalah adanya polarisasi masyarakat meskipun hal itu tidak bisa dihindari, namun kita harus bisa meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak buruk polarisasi yaitu perpecahan dan perselisihan yang mengarah kepada terjadinya konflik," katanya.Berbeda pilihan dalam pesta demokrasi hendaknya disikapi dengan bijak. Siapapun calonnya, apapun partainya, sesama anak bangsa harus tetap menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di daerah masing-masing.Jelang Pemilu 2024, banyak berita palsu atau hoax tersebar di wilayah Maluku. Hal ini harus bisa diantisipasi secara bersama agar tidak berdampak pada terjadinya konflik."Masyarakat cenderung lebih mendengar dan patuh kepada para tokoh masyarakat. Untuk itu, diperlukan sinergitas antar para tokoh dengan pemerintah demi membantu TNI-Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif," katanya.Selain menemui warga Wanath, Satgas Preemtif juga melaksanakan himbauan kamtibmas kepada masyarakat di Pelabuhan Slamed Riyadi dan Jalan Pattimura. Tim satgas preemtif juga berkunjung di Kantor Kelurahan Silale, Kota Ambon.Tahapan Pemilu 2024 yang sedang dijalani saat ini telah sampai pada tahap kampanye. Masyarakat diminta melaksanakan kampanye secara tertib dan damai. Warga juga diminta agar dapat mematuhi aturan-aturan terkait kampanye yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara."Masyarakat juga diingatkan agar tidak terprovokasi, hindari politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi mayarakat," sebutnya.Tak hanya itu, masyarakat yang ditemui aparat secara langsung juga diingatkan untuk tidak mengkonsumsi minuman keras (miras), karena dapat berdampak terjadinya gangguan kamtibmas."Warga diajak untuk bijak dalam bermedia sosial (hoax, hate speech, provokasi dan penyesatan masyarakat). Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain atau perbuatan melawan atau melanggar aturan hukum," jelasnya.Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk bisa menggunakan hak pilihnya yang dijamin oleh negara secara bertanggung jawab."Walaupun berbeda pilihan tetapi mari tetap hidup dengan semangat persaudaraan dalam bingkai basudara manise," pintanya. (PNO-12)
03 Feb 2024, 10:24 WIT
Polri Jamin Netralitas Dalam Pemilu, Ini yang Jadi Pedoman
Papuanewsonline.com, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berkomitmen penuh untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu bisa dilihat dari pengamanan seluruh rangkaian tahapan pemilu."Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).Trunoyudo membeberkan berbagai hal yang telah dilakukan Polri mulai dari memberikan pengawalan melekat (walkat) Paslon Capres dan Cawapres, menjaga situasi Kamtibmas, pengamanan logistik berupa surat dan kotak suara hingga nanti saat pencoblosan di TPS."Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," tandasnya.Trunoyudo juga menjelaskan yang menjadi dasar netralitas Polri dalam pesta demokrasi yakni sebagai berikut;- UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) , Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. - UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 5 Ayat (1) bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.- PP No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, Dalam Rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Poiri dilarang melakukan kegiatan Politik Prastis. - Peraturan Polri No.7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H, Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netra dalam kehidupan politik -Surat Telegram No : STR/246/III/OPS.1.3/2022 tgl 22 Maret 2022 tentang Dalam rangka menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik- Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, tentang Pedoman Perilaku Netralitas Anggota Polri dalam Tahapan Pemilu 2024 - Lembar Penerangan Kesatuan, Nomor: 4/I/HUM.3.4.5/2023/Pensat. Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024. - Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi- STR No ST/2505/X/HUK.7.1/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang mencegah/menghindari pelanggaran anggota Polri dan menjaga netralitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.Jenderal bintang satu ini mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mendukung Polri agar Pemilu 2024 terselenggara aman dan damai. Truno berujar bahwa persatuan dan kesatuan harus selalu dijunjung tinggi terutama selama proses pemilihan hingga nanti pencoblosan yang berlangsung pada dua pekan nanti."Kita imbau masyarakat turut mensukseskan pemilu ini berjalan dengan aman dan damai. Masyarakat harus menghindari segala isu hoax, SARA, politik identitas yang dapat memecah-belah persatuan bangsa. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa," imbuhnya. (PNO-12)
03 Feb 2024, 10:09 WIT
Kantor Bawaslu Puncak Jaya Dipalang 26 Pandis
Papuanewsonline.com, Puncak Jaya – Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Puncak Jaya menjadi pusat perhatian setelah dipalang oleh 26 Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) pada Kamis (01/02). Aksi pemalangan ini dipicu oleh tuntutan belum terpenuhinya Dana Perekrutan Panitia Pengawas Desa (Panwas Desa) dan Panitia TPS (PTPS).Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, S.H., S.I.K., M.H., mengkonfirmasi bahwa pemalangan tersebut merupakan bentuk protes dari para Pengawas Tingkat Distrik yang merasa belum menerima dana yang sebelumnya telah dijanjikan."Proses unjuk rasa berlangsung aman tanpa kendala. Kami telah berkomunikasi dengan pihak terkait dan mendapat persetujuan bahwa pemalangan Kantor Bawaslu ini disetujui oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya," ungkapnya.Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa dana yang diminta oleh para Pandis masih menunggu persetujuan dari Bawaslu Provinsi Papua."Kami berharap agar masalah ini dapat segera diselesaikan sehingga pemalangan Kantor Bawaslu dapat segera dibuka, memastikan bahwa proses Pemilu berjalan sesuai rencana tanpa hambatan," tambahnya. (PNO-12)
03 Feb 2024, 09:53 WIT
Kapolres Dogiyai Berhasil Meredam Konflik Antar Caleg Dan Pendukung
Papuanewsonline.com, Dogiyai – Kapolres Dogiyai, Kompol Sarraju, S.H, sukses meredam situasi yang tegang setelah terjadinya perkelahian di lapangan samping kediaman Bupati Dogiyai. Insiden tersebut dipicu oleh konflik internal antar sesama pendukung Partai Hanura terkait permasalahan utang yang belum lunas oleh salah satu Calon Legislatif (Caleg) partai tersebut, pada Kamis (01/02).Menurut Kapolres, kejadian dimulai ketika Caleg DPRD Kabupaten Dogiyai, Sepanya Agapa, hendak melakukan kampanye. Namun, kampanye tersebut terhenti karena dipaksa turun oleh sekelompok pendukungnya. Ternyata, kelompok tersebut meminta pembayaran uang atas utang yang telah dipinjamkan kepada Caleg tersebut."Akibat kesalahpahaman, terjadi perkelahian antar pendukung. Namun, kejadian ini berhasil diredam oleh aparat yang melakukan pengamanan kampanye," ungkap Kapolres.Kapolres menjelaskan bahwa saat ini permasalahan tersebut sedang ditangani oleh Polres Dogiyai. Selanjutnya, akan difasilitasi untuk mencapai penyelesaian masalah pada Jumat, 2 Februari 2024, di Mapolres Dogiyai. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama guna menyelesaikan konflik yang terjadi. (PNO-12)
02 Feb 2024, 21:20 WIT
Polda Papua Gelar Dialog Interaktif 60 Menit Bahas Tangkal Hate Speech Jelang Pemilu
Papuanewsonline.com, Jayapura – Bertempat di Stasiun LPP TVRI Papua telah dilaksanakan Dialog Interaktif Papua 60 Menit dengan tema "Tangkal Hate Speech Jelang Pemilu 2024", Rabu (31/01/2024) malam.Acara ini bertujuan untuk menangkal ujaran kebencian yang ada di media sosial saat menjelang Pemilihan Umum 2024Dialog Interaktif tersebut menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Kasubdit V Tipidsiber Ditkrimsus Polda Papua, AKBP Wisnu Perdana Putra, S.H, S.I.K, Kabid PKP Dinas Kominfo Prov Papua, Anshar Irianto dan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Papua/ Penggiat Media Sosial Eveerth Z. Joumilen.Pada sesi pembuka, AKBP Wisnu menyampaikan Langkah langkah yang dilakukan oleh Polda Papua sudah jauh mulai dari tahapan pemilu dan sudah siap dalam menyongsong pemilu damai.“Di Polda Papua sendiri kami sudah mencanangkan operasi Kepolisian, dengan sandi Operasi Mantap Brata Cartenz 2024, dan sudah dimulai dari tahapan awal pemilu yang terlibat dalam rangka operasi kami itu bukan hanya siber saja dan semua ikut andil dalan menghadapi pemilu,” ucap AKBP Wisnu.AKBP Wisnu mengatakan banyak orang menganggap bahwa hate speech ini merupakan hal yang lumrah dalam mengemukakan pendapat, yang dapat ia tekankan disini adalah hate speech is not freedom of speech, ujaran kebencian itu bukan kebebasan berpendapat.“Kami dari awal tahapan pemilu kami mencoba mengubah pola pikir masyarakat mind set dimana kita memiliki 1 fungsi Kepolisian Humas dan juga Binmas yang mana melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan juga pemberian masukan kepada masyarakat serta penyuluhan terkait dengan penggunaan media sosial yang baik,” ungkapnya.Sementara itu, Anshar Irianto mengatakan pihaknya sendiri sudah melakukan deklarasi yang dimana bersifat netral tidak ada tindakan khusus terkait penyebaran hate speech ini sendiri.“Kami melakukan beberapa kegiatan literasi literasi digital kepada anak anak muda dan juga komunitas, dengan harapan seminimal mungkin bisa membantu memperkecil ujaran ujaran kebencian dan bagaimana menggunakan kata kata yang baik di media sosial,” tuturnya.Di kesempatan yang sama, Eveerth Z. Joumile mengatakan pihaknya hanya fokus pada media dimana media media yang tergabung di dalam komunitasnya.“Jadi bagaimana caranya apabila ada berita yang tidak benar kami langsung melakukan pemberitaan yang sebenarnya atau mengcounter berita yang beredar tersebut menjadi berita yang sebenarnya,” pungkas Eveerth Z. Joumile. (PNO-12)
02 Feb 2024, 10:01 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
