logo-website
Selasa, 14 Jul 2026,  WIT
BERITA TAG Ekonomi Homepage
Temu Raya Majelis Se-Klasis Diikuti Anggota Jemaat Di 9 Wilayah Biak Selatan Papuanewsonline.com, Baik Numfor - Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd memberikan apresiasi dan sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas terselengaranya Temu Raya Majelis Klasis Biak Selatan tahun 2023."Temu Raya Majelis sebagai forum yang strategis untuk membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di jemaat se-Klasis Biak Selatan, untuk itu saya menilai temu raya seperti ini sangat penting dilakukan,"kata Bupati dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Calvin Mansnembra, SE.,M.BA ketika membuka Temu Raya Majelis GKI Klasis Biak Selatan, di Gereja Jemaat Marantha, Selesa (30/05/2023) kemarin. Dalam sambutan tertulisnya, Bupati kembali mengingatkan agar Badan Pekerja Klasis (BPK) khususnya di wilayah Biak Selatan supaya ikut memberikan perhatian serius terhadap pembangunan dan pengembangan usaha-usaha berbabasi ekonomi kerakyatan di tingkat jemaat  dengan pemanfaatan potensi lokal."Pemerintah daerah ikut memberikan support terhadap pengembangan usaha-usaha berbasis ekonomi kerakyatan melalui jemaat-jemaat, dan saya berharap agar ini juga menjadi perhatian sertiap klasis,”  lanjut Wabup.Hal ini penting, masih lanjut Bupati dalam sambutan tertulisnya, jika ekonomi keluarga atau jemaat baik melalui pendapatan yang cukup maka saya yakin setiap warga jemaat akan bersyukur dengan berkat Tuhan yang mereka terima sebagai tanda  kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekedar diketahui, hadir dalam pembukaan Temu Raya Majelis Klasis Biak Selatan ini antara lain; Badan Pekerja Sinode (BPS) GKI di Tanah Papua Wilayah III Pdt. Michael Kapissa, M.Si, BPS Wilayah IV Pdt. Resly Birahy, S.Th, BPS Wilayah IX Pdt. Petrus Womsiwor, S. Th,  Kepala Biro PKB Sinode di Tanah Papua Pdt. Henokh. J. Tomisha, S. Th, Ketua Klasis Biak Selatan Pdt. Yohanis Kbarek, S. Th.Sementara peserta sebanyak 2.200 anggota majelis jemaat di 9 wilayah se-Klasis Biak Selatan, dimana 500 orang Pelaksana Harian Majelis Jemaat (PHMJ) se-Klasis Biak Selatan. (PNO-12) 01 Jun 2023, 20:51 WIT
Kunjungi Jawa Timur Kemendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi 2023 Papuanewsonline.com, Surabaya - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) konsisten dan terus menerus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta penanganan inflasi di daerah. Kemendagri menurunkan tim ke Provinsi Jawa Timur guna melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan relisasi APBD, penanganan inflasi, dan program prioritas seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Adapun kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022 Provinsi, Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, di Vasa Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/5/2023). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, Provinsi Jawa Timur memiliki APBD yang cukup besar dibandingkan provinsi lainnya. Kabupaten dan kotanya juga termasuk paling banyak di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Karena itu, realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi penting, agar berdampak pada masyarakat. “Kegiatan Rapat Koordinasi kali ini sangat strategis, agar seluruh daerah mempunyai pemahaman yang sama terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga bukan hanya mampu merencanakan dan menganggarakan dengan baik, tapi juga mampu melaksanakan dengan maksimal dan mempertanggungjawabkannya dengan benar," ujarnya. Fatoni juga memberikan apresiasi pelaksanaan kegiatan Rakor yang rutin digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rakor tersebut juga dapat memberikan motivasi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di provinsi maupun kabupaten/kota, sekaligus menjadi ajang diskusi yang produktif untuk bertukar informasi dalam menyediakan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi. Tim Kemendagri turun langsung ke Provinsi Jawa Timur mengingat realisasi belanja APBD 2023 per 1 Mei 2023 baru sebesar 13,43 persen atau berada pada urutan 16 terbawah secara nasional. Di sisi lain, terdapat sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang realisasi pendapatan dan belanja AOBD berada pada posisi terendah. Fatoni merinci, kabupaten/kota dengan realisasi APBD yang masih rendah yaitu Kota Kediri dan Kota Mojokerto yang masuk pada kategori 20 kota dengan realisasi belanja terendah secara nasional. “Kota Kediri menempati urutan ke-6 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 8,66 persen dan Kota Mojokerto menempati urutan ke-15 terbawah dengan realisasi belanja sebesar 10,75 persen,” jelas Fatoni. Namun, menurut catatan Kemendagri beberapa prestasi juga pernah dicapai Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan APBD Award Tahun 2023 dengan kategori realisasi pendapatan APBD tertinggi dan berada di peringkat kelima. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar 107,48 persen dan realisasi belanja APBD tahun 2022 Provinsi Jawa Timur berada pada urutan ke-10 teratas secara nasional dengan realisasi belanja sebesar 94,02 persen. Fatoni meminta daerah terus mendorong peningkatan PAD agar daerah semakin mandiri. Menurut Fatoni, peningkatan PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan lima cara yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, digitalisasi, peningkatan SDM, dan inovasi. Dia juga menegaskan bahwa realisasi anggaran perlu dioptimalkan sejak awal tahun. "Realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor, di antaranya uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah akan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan daya saing akan meningkat, serta yang kelima akan menarik investor lebih awal," jelas Fatoni. (PNO-12) 31 Mei 2023, 16:38 WIT
Dukung Papua Terang, PJ Bupati Mappi dan Manager UP3 PLN Merauke Resmikaan Tambahan Jam Menyala Papuanewsonline.com, MAPPI - Masyarakat di empat Kampung dan kelurahan yang tersebar di empat Distrik di Kabupaten Mappi kini menikmati aliran listrik lebih lama setiap harinya. Hal itu melalui penambahan jam menyala atas kebijakan Pj Bupati, Michael Rooney Gomar, S.STP., M.Si dengan PT PLN (Persero) UP3 Merauke. Empat kampung yakni Kelurahan Bade, Distrik Edera yang sebelumnya hanya menyala 12 jam dinaikkan jadi 24 jam. Untuk tiga kampung lainnya yakni Kampung Eci-Distrik Asue dan Kampung Mur – Distrik Nambioman Bapai yang sebelumnya hanya menyalah selama 6 jam ditambah jadi 12 jam setiap hari. Sementara untuk peningkatan tambahan jam nyala Kampung Senggo Distrik Citak Mitak  dari 6 jam menjadi 12 jam yang sudah dinyalakan sejak tanggal 24 Desember 2022 lalu (lebih duluan ditingkatkan jam menyala). Peningkatan penambahan jam menyalah diresmikan oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si bersama Manajer PT PLN (Persero) UP3 Merauke, Ahmad Maulidany yang berlangsung di Distrik Nabioman Bapai, Senin (29/5/2023). Kegiatan peresmian tersebut diawali dengan doa pemberkatan oleh Pastor Paroki St Kristoforus Mur, Pastor Fransiskus Melki, MSC. Program ini merupakan bagian dari program Papua Terang yang dicanangkan oleh PLN. Untuk mempercepat, Pemkab Mappi juga memberi dukungan berupa pengadaan mesin pembangkit, rumah petugas, tanki BBM kapasitas 10 ton sebanyak 2 buah dan gedung pembangkit. Adapun listrik yang diresmikan di Kampung Mur menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) memiliki daya 2×100 KW. Beban sekarang ini sekitar 90 KW yang dialirkan kepada sekitar 300 pelanggan PLN yang ada di Kampung Mur. Pj Bupati Mappi, Michael Gomar dalam sambutannya menerangkan, ini merupakan bagian dari Papua Terang, Mappi Terang. Listrik dikatakan Pj Bupati merupakan salah satu infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang berbagai kegiatan termasuk kegiatan usaha masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Listrik akan dinyalakan mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Malam hari dipilih karena memang masyarakat membutuhkan penerangan. Terutama bagi anak-anak yang harus belajar pada malam hari. Kriminalitas juga bisa dikurangi. Dikatakan Pj Bupati, bahwa Kampung Mur juga menjadi salah satu prioritas karena menjadi pintu gerbang ke Mappi. Di kampung itu terdapat pelabuhan untuk bongkar muat sembako maupun material. “Gerbang ini harus aktif, sehingga kita perbaiki supaya perpuataran ekonomi akan muncul dari sini. Harga barang seperti sembako dan material akan turun,”ungkapnya. Lebih jauh Pj Bupati menerangkan, selain listrik, program yang akan diturunkan Pemkab Mappi di Kampung Mur pada tahun ini adalah perbaikan infrastruktur jalan sehingga bisa dilintasi bus untuk mengangkut masyarakat ke Kepi. Pelabuhan juga akan dibangun dan dikembangkan. Begitu pula degan perbaikan fasilitas pasar. Dalam waktu dekat pula, akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Katolik Paroki St Kristoforus Mur yang akan dilakukan oleh Pemkab Mappi melalui Dinas Pekerjaan Umum . Pj Bupati berharap, masyarakat setempat bisa mendukung program pemerintah dengan cara merawat dan menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Tidak melakukan pemalangan karena akan menghambat proses pembangunan yang tetunya berdampak pada kemajuan kampung. Dalam kesempatan yang sama, Manajer PT PLN (Persero) UP3 Merauke, Ahmad Maulidany mengungkapkan, penambahan jam operasinal listrik di empat kampung ini merupakan permintaan dari Pj Bupati yang datang langsung ke Merauke. PLN menyambut baik dan mempercepat proses pemasangan pembangkit. Kampung Mur mulai beroperasi, sementara Bade, Senggo dan Eci ditargetkan paling lambat bulan Juli 2023 mendatang. “Sekitar awal Juli sudah bisa digunakan untuk Senggo, Bade dan Eci. Itu kendala minor saja yaitu masalah operator,” katanya. Ahmad menyebutkan, PLN siap mendukung Pemkab Mappi dalam hal ini Pj Bupati karena sejalan dengan visi dan misi PLN untuk membuat Papua Terang. Sekarang ini kata dia, dari 166 kampung di Mappi, sekitar 78 persen sudah menikmati listrik. Empat kampung yang jam menyalanya sudah ditambah kata Ahmad semuanya menggunakan PLTD. Lahan, tanki BBM, gedung dan satu unit mesin masih milik Pemda. Bahkan rumah petugas akan dibangun Pemkab Mappi. “Rumah operator sebenarnya kita juga ingin bangun tapi Pak Pj Bupati minta biar untuk bangun karena beliau ingin daerah ini maju,” ujar Ahmad. Sementara itu, Kepala Kampug Mur, Vinsensius Yadohamang memberikan apresiasi kepada Pj Bupati dan PLN yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Ia bahkan berharap, ini bisa ditingkatkan lagi menjadi 24 jam. “Kami dari pemerintah kampung dan distrik datang ketemu Bapak Pj Bupati untuk bantu kami dan sekarang langsung terjawab,” tuturnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekda Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, perwakilan Forkopimda dan pimpinan OPD. Peresmian disaksikan oleh warga setempat yang begitu gembira dengan peningkatan jam operasi PLN. (Redaksi) 30 Mei 2023, 23:24 WIT
Optimalisasi Penyerapan APBD, Tim Kemendagri Turun ke Kutai Kertanegara Lakukan Monev Papuanewsonline.com, Tenggarong - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan monitoring, evaluasi (monev), asistensi realisasi APBD, penanganan inflasi turun langsung ke daerah. Kali ini, Tim Kemendagri monev langsung ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan monev sekaligus dirangkaikan dengan acara Ngapeh Hambat yang bertajuk Strategi Percepatan Pembangunan Melalui Optimalisasi Perencanaan dan Penyerapan APBD di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur, Sabtu (13/5/2023). Kegiatan Ngapeh Hambat atau Bincang- bincang Pagi merupakan agenda rutin Pemkab Kutai Kartanegara yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan monev realisasi APBD dan penanganan inflasi, termasuk membahas strategi percepatan pembangunan dan penyerapan APBD Tahun 2023. Fatoni memberi sejumlah catatan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga penghujung bulan April 2023 yang lalu, capaian realisasi belanja APBD tahun 2023 masih tergolong rendah. “Capaian realisasi APBD 2023 Kuta Kartenegara pada akhir April 2023 baru mencapai 12,30%. Kukar menempati peringkat ke 306 secara nasional dan peringkat enam terbawah di Kalimantan Timur,” ucap Fatoni. Menurutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar. APBD Kukar sebesar Rp 7,7 triliun. Angka tersebut merupakan nilai APBD Kabupaten terbesar kedua secara nasional. “Potensi yang dimiliki sangat besar. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemda perlu mengalokasikan anggaran pada urusan prioritas yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,” jelas Fatoni. Selain itu, Fatoni menekankan perlunya peningkatan pendapatan, baik pendapatan asli daerah atau pendapatan yang bersumber dari dana transfer. Realisasi belanja juga perlu dioptimalkan sejak awal tahun agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat. Selanjutnya, Fatoni meminta agar Pemda dapat meningkatkan realisasi anggaran tahun berjalan sehingga mampu memenuhi target realisasi APBD yang ideal. “Target realisasi APBD yang ideal adalah Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II merealisasikan sebesar 50%, Triwulan III realisasi sebesar 80% dan Triwulan IV mendekati 100%,” ucap Fatoni. Fatoni menguraikan berbagai persoalan lambatnya realisasi APBD serta solusi dalam mengatasinya. Fatoni juga menjelaskan, alasan APBD perlu dimaksimalkan sejak awal tahun. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya, Bupati Kutai Kartanegara, Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Asisten di lingkungan Setda Kutai Kartanegara, Inspektur daerah Kab. Kutai Kartanegara, Kepala OPD di Lingkungan Kutai Kartanegara, Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri dan seluruh Camat di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertemuan diikuti seleruh pegawai Kabupaten Kutai Kartenegara secara virtual 26 Mei 2023, 13:34 WIT
Upaya Peningkatan Pelayanan Publik dengan SPBE, Pemkab Mappi Studi Tiru di Pemkab Sumedang Papuanewsonline.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Sumedang menjalin kesepakatan kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan publik  dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, pemberdayaan ekonomi maayarakat, Penanganan Stunting dan Industri kreatif. Kerjasama tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama antara Pemkab Mappi dengan Pemkab Sumedang yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S,STP, M.Si di Sumedang, Senin (22/5/2023) dalam agenda studi tiru di Pemkab Sumedang. Turut serta bersama Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.,STP,MSi beberapa pejabat diantaranya Ketua DPRD Kabupaten Mappi, Benedictus T. Paliling bersama sejumlah angggota dewan, Sekda Kabupaten Mappi, Ferdinandus Kainakaimu serta para asisten dan staf ahli dan seluruh kepala OPD. Pj Bupati Mappi Michael Gomar menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Sumedang yang telah bersedia menerima dan berbagi ilmu kepada Pemkab Mappi. Studi tiru ini dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital atau SPBE. "Adapun tujuan kami datang ke Kabupaten Sumedang untuk melakukan studi tiru dengan mengunjungi dan melihat secara langsung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mana Pemkab Sumedang telah memberikan contoh pelayanan publik dan pemanfaatan digitalisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,” jelas Pj Bupati. Kabupaten Sumedang dijadikan contoh karena kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat itu merupakan kabupaten yang memperoleh penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nomor 1 di Indonesia. Sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian bahwa untuk beberapa kabupaten/kota yang saat ini menjadi contoh atau pilot project serta role model dalam memberikan pelayanan publik yang telah dikembangkan secara khusus di Pemerintah Kabupaten Sumedang. "Pertama-tama kami atas nama Pemkab Mappi sangat mengapresiasi dan berterimakasih telah menerima kami berkunjung ke sini untuk melihat pola pelayanan publik yang diterapkan terhadap masyarakat tetapi juga terhadap penyelenggaraan pemerintahan,"ungkapnya. Pj Bupati menuturkan, saat ini beberapa prioritas program kebijakan nasional terhadap pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan industri kreatif yang telah diterapkan oleh Pemkab Sumedang dan dapat menjadi contoh bagi Kabupaten-Kabupaten lainnya salah satunya Kabupaten Mappi. “Tentunya kami juga akan menyesuaikan dengan situasi kebutuhan dan kondisi daerah kami di Kabupaten Mappi. Besar harapan kami informasi pembelajaran ini dapat menjadi modal kekuatan bagi kami. Sehingga kami dapat menerapkannya. Tetapi kami juga ingin belajar memajukan kabupaten Mappi melalui potensi dan sumberdaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya. Pj Mappi Menegaskan, pelaksanaan studi tiru ini merupakan wujud komitmen dari Pj Bupati Mappi bersama pimpinan OPD dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran serta terukur untuk kesejahteraan masyarakat yang nantinya  akan diimplementasikan melalui program kegiatan APBD perubahan tahun anggaran 2023. Sementara itu Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Mappi yang sudah melakukan studi tiru di Kabupaten Sumedang. “Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Saya atas nama pemerintahan Kabupaten Sumedang mengucapkan terimakasih dan selamat datang di Kabupaten Sumedang, kita disini sama -sama belajar,”ungkapnya. Wabup mengatakan, inti dari kemajuan daerah sebenarnya adalah kekompakan, kebersamaan antara bupati, wakil bupati, Sekda dan seluruh jajaran ASN. Apalabila ada kekompakan dan komunikasi yang baik maka akan timbul kenyaman, sehingga dengan begitu moto kita bersama untuk kemajuan daerah bisa terwujud. “Kiranya bapak Pj Bupati Mappi bersama rombongan Pemkab Mappi dapat berdialog langsung dengan perangkat daerah Kabupaten Sumedang, serta unsur terkait lainnya telah kami hadirkan saat ini. Dan sebentar usai dialog kita bisa langsung ke lapangan untuk melihat Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang,” terangnya. Usai berdialog dan mendengar presentasi pemerintah Kabupaten Sumedang, Pj Bupati Mappi dan ketua DPRD Mappi bersama rombongan mengunjungi Mall Pelayanan Publik yang telah beroperasi mulai tahun 2019 dengan pelayanan 300 lebih perhari yang terpusat di MPP Sumedang. 23 Mei 2023, 22:04 WIT
Bahas Pengembangan Wisata, Pj Bupati Mappi Temui Direktur Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf RI Papuanewsonline.com, MAPPI - Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan, Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar S.STP,M.Si menemui Direktur Pemasaran dan Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Dwi Marhen di Jakarta, Jumat (19/5/2023). Pj Bupati mengatakan, pertemuan ini dalam rangka membahas pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mappi. Sebab Mappi memiliki potensi wisata alam yang sangat indah, sehingga perlu kolaborasi dan dukungan serta saran dan masukan dari pemerintah pusat dalam pengembangan sektor wisata. “Tadi kita sudah melakukan pertemuan dengan bapak Direktur Pemasaran dan Pariwisata. Banyak sekali langkah -langkah  yang disampaikan pak Direktur guna pengembangan wisata di daerah. Setelah ini kita akan tindaklanjuti,”tegasnya. Setelah mendengar masukan dari Kemenparekraf, Pj Bupati akan mendorong semua OPD untuk terlibat aktif dalam pengembangan pariwisata. Termasuk para kepala distrik hingga kepala kampung wajib mempromosikan wisata yang ada. “Peran serta semua pihak, kolaborasi yang baik dari tingkat kampung sampai kabupaten sangat diperlukan.  Ke depannya ini akan menjadi atensi kami di Kabupaten Mappi,”tegasnya. Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Dwi Marhen menyebutkan, pemerataan pembangunan tidak harus melalui pembangunan infrastruktur namun hal itu juga bisa dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata melalui kreatifitas masyarakat dengan mempromosikan wisata yang ada di kampung/desa dan kecamatan hingga di kabupaten. Dikatakan Dwi Marhen bahwa Pemda juga harus berperan dalam pengembangan sektor pariwisata sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan kampanye, Bangga Berwisata di Indonesia. Dwi menyebutkan, Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) untuk mendorong minat dan kebanggaan masyarakat Indonesia untuk mendorong perjalanan wisatawan nusantara dengan target 1,2 – 1,4 miliar pada tahun 2023 melalui penguatan promosi, pengembangan destinasi, dan peningkatan jumlah event terintegrasi antara pemerintah, BUMN, asosiasi dan swasta, serta menyasar kelompok masyarakat usia muda & dewasa. “Untuk itu di Kabupaten Mappi perlu disiapkan beberapa agenda agar kita bisa melakukan kunjungan kesana. Karena pariwisata ini adalah bisnis kebahagiaan,”tegasnya. Dwi menuturkan, peran serta pemerintahan dan masyarakat sangat penting dalam mendukung pariwisata di daerah. Selain itu optimaliasi penggunaan media sosial (Medsos) guna mempromosikan wisata yang ada di daerah tersebut. Dwi menekankan agar dinas terkait khususnya dinas pariwisata wajib memiliki akun media sosial seperti YouTube, Instagram dan Twitter. Ini sebagai salah satu wadah untuk melakukan promosi. Dengan membuat konten video kreatif agar bisa diakses oleh masyarakat umum serta mengetahui potensi wisata diwilayah tersebut,”pungkasnya. 20 Mei 2023, 18:36 WIT
Dirjen Bina Keuda Sampaikan Arahan Mendagri Soal 10 Srategi Tangani Inflasi Papuanewsonline.com, Tabanan - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengenai 10 strategi menangani inflasi di daerah. Hal itu disampaikan Fatoni pada acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Bali Nusa Tenggara (Balinusra) di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Bali, Rabu (17/5/2023). Strategi pertama, kata Fatoni, yakni menjadikan persoalan inflasi sebagai isu prioritas dan membangun sinergi antara semua stakeholder terkait seperti saat penanganan pandemi Covid-19. "Kedua, perlunya melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar paham dan tidak panik, tetap tenang," kata Fatoni. Ketiga, lanjut Fatoni, perlu mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian Keempat, mengaktifkan Satgas Pangan. Kelima, dalam penyaluran BBM subsidi diharapkan tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Sebab, masyarakat tidak mampu saat ini masih menjadi prioritas pemerintah pusat. "Keenam, melaksanakan gerakan hemat energi. Ketujuh, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen," ujar Fatoni. Selain itu, ke depan diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dalam penyaluran komoditas pangan hingga ke pelosok desa. "Kedelapan, melaksanakan kerja sama antardaerah yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis," jelas Fatoni. Strategi kesembilan, perlunya mengintensifkan jaring pengaman sosial, seperti dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial (Bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat. "Terakhir, kesepuluh, melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) provinsi masing-masing, mengumumkan angka perkembangan inflasi hingga kabupaten dan kota," lanjut Fatoni. Selain itu, lebih lanjut Fatoni menjelaskan, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan bersama-sama baik oleh pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dan swasta. Dia menegaskan, Kemendagri rutin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi seminggu sekali yang dipimpin langsung oleh Mendagri. "Kita harus fokus mengendalikan inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai," ungkap Fatoni. Dalam kesempatan itu, Fatoni juga mengingatkan poin penting arahan Mendagri pada rapat  8 Mei lalu. Pertama, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam menekan harga yang bisa dikendalikan oleh pemerintah, seperti harga tiket transportasi, air, dan listrik. “Yang kedua, Bapak Mendagri menyampaikan bahwa setiap daerah agar berkoordinasi dengan lintas sektoral dan juga internal untuk memonitor harga dan stok bahan pokok. Terakhir, pemerintah pusat perlu terus berkoordinasi dalam rangka menjaga angka inflasi, khususnya di sektor transportasi,” pungkas Fatoni. Sebagai tambahan informasi, rapat ini mengusung tema "Sinergi Inovasi Ketahanan Pangan melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi: Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa (Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur)". Selain Fatoni, kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi II bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Wali Kota Malang, Ketua DPRD Provinsi Bali, Anggota Komisi XI DPR RI, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Bupati Tabanan, Forkopimda Tabanan, serta Asisten Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Redaksi) 19 Mei 2023, 22:21 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT