Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Kapolri Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Tinggi Polri
Papuanewsonline.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat tinggi (Pati) dan menengah (Pamen) Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025). Sertijab ini merupakan bagian dari proses regenerasi dan penyegaran organisasi guna memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas di berbagai satuan kerja maupun kewilayahan.Adapun pejabat yang melaksanakan sertijab hari ini antara lain:1. Irjen Pol. Helmi Santika, S.H., S.I.K., M.Si., menyerahkan jabatan Kapolda Lampung;2. Irjen Pol. Helfi Assegaf, S.I.K., M.H. (Dirtipideksus Bareskrim Polri) dilantik menjadi Kapolda Lampung;3. Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., menyerahkan jabatan Kapolda Sulawesi Selatan;4. Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo, S.H., M.H. (Dirtipidum Bareskrim Polri) dilantik menjadi Kapolda Sulsel;5. Irjen Pol. Drs. Hendro Pandowo, M.Si., menyerahkan jabatan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung;6. Irjen Pol. Dr. Viktor Theodorus Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H., menyerahkan jabatan Kadivkum Polri dan dilantik menjadi Kapolda Kep. Babel;7. Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, S.I.K., S.H., M.H., menyerahkan jabatan Kapolda Sulawesi Tengah dan dilantik menjadi Kadivkum Polri;8. Irjen Pol. Endi Sutendi, S.I.K., S.H., M.H. (Waastamaops Kapolri) dilantik menjadi Kapolda Sulawesi Tengah;9. Brigjen Pol. Nanang Chadarusman, S.I.K., M.H., menyerahkan jabatan Kasetum Polri;10. Kombes Pol. Emi Sumijati, S.H. (Psikolog Kepolisian Madya Tk I SSDM Polri) dilantik menjadi Kasetum Polri.Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., menjelaskan bahwa mutasi dan sertijab di tubuh Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier yang terencana dan berkelanjutan.“Rotasi dan promosi jabatan ini adalah bentuk penyegaran organisasi sekaligus bagian dari komitmen Kapolri dalam memperkuat soliditas, profesionalisme, dan efektivitas kinerja Polri di seluruh lini,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.Ia menambahkan, dinamika jabatan ini juga menjadi upaya untuk memberikan ruang regenerasi kepemimpinan yang mampu menyesuaikan dengan tantangan tugas kepolisian di era modern.“Setiap pejabat yang dipercaya menduduki jabatan baru diharapkan dapat langsung beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sesuai dengan semangat Presisi yang menjadi pedoman utama Polri,” tegasnya.Upacara sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri serta keluarga besar Polri. Momentum ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat. PNO-12
31 Okt 2025, 08:55 WIT
Karo Ops Polda Maluku Tekankan Respons Cepat Penanganan Situasi Kontijensi
Papuanewsonline.com, Ambon – Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, S.I.K., M.Si menekankan kepada seluruh personel untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme dalam merespon cepat situasi kontijensi.Penekanan ini disampaikan Karo Ops dalam arahannya saat membuka kegiatan peningkatan kemampuan personel dalam penanganan kontijensi yang dihelat untuk mendukung program Quick Response Time.Kegiatan yang dilaksanakan di ruang video conference Markas Polda Maluku pada Rabu 29 Oktober 2025 ini dihadiri Kabag Ops dan Tim Quick Response Time Polres/TA jajaran melalui sarana zoom meeting.Karo Ops pada kegiatan itu menjelaskan mengenai alur respon cepat yang telah disepakati bersama. Ia menegaskan pentingnya kepekaan para operator Quick Response Time dalam memantau setiap perkembangan situasi di lapangan.“Sumber laporan bisa datang dari berbagai kanal, seperti Call Center 110, telepon, WhatsApp, media sosial, hingga email. Operator harus tanggap dan segera menindaklanjuti setiap informasi yang masuk,” tegas Kombes Rumondor.Ia juga mengingatkan agar setiap perkembangan situasi dilaporkan kembali kepada masyarakat pelapor, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kepercayaan mereka terhadap Polri.Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan teknis tahapan penanganan situasi kontijensi oleh Dit Samapta Polda Maluku dan Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku.Melalui kegiatan ini, diharapkan kemampuan personel dalam merespons cepat setiap potensi gangguan kamtibmas semakin optimal, sehingga tercipta pelayanan kepolisian yang sigap, profesional, dan humanis. PNO-12
31 Okt 2025, 08:33 WIT
Polisi Inspiratif: IPTU Bastian Tuhuteru Menerima Hoegeng Corner Awards 2025
Papuanewsonline.com, Ambon – Sosok polisi inspiratif kembali hadir dari jajaran Kepolisian Daerah Maluku. IPTU Bastian Tuhuteru, S.Pd, Kapolsek Leklula Polres Buru Selatan, dinobatkan sebagai penerima Hoegeng Corner Awards 2025 untuk kategori Polisi Tapal Batas dan Pedalaman.Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya yang luar biasa dalam melayani masyarakat di wilayah terpencil dan minim akses pendidikan maupun infrastruktur.Selama bertugas di kawasan pedalaman Kabupaten Buru Selatan, IPTU Bastian dikenal luas sebagai sosok polisi yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjadi penggerak sosial, pendidik, dan penolong bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.“Bagi saya, menjadi polisi bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal kemanusiaan. Di mana ada kebutuhan masyarakat, di situ harus ada kehadiran Polri,” ujar IPTU Bastian dengan rendah hati.Selain menjalankan tugas sebagai Kapolsek, IPTU Bastian aktif menjadi polisi pengajar di sejumlah kampung yang tidak memiliki sekolah formal. Ia secara rutin mendatangi anak-anak di wilayah terpencil untuk memberikan pelajaran dasar, mengajarkan kedisiplinan, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan.Dedikasinya di bidang pendidikan ini bahkan mengantarkan dirinya meraih penghargaan Polisi Teladan Tingkat Nasional (2019) serta Polisi Pengajar Terbaik di lingkungan Polda Maluku.Tidak hanya di bidang pendidikan, IPTU Bastian juga dikenal karena respon cepatnya dalam menangani konflik sosial dan isu-isu SARA di wilayah hukumnya. Pendekatan humanis dan komunikasi yang intens dengan tokoh adat serta masyarakat membuat situasi keamanan di daerah rawan konflik tetap kondusif.Salah satu kiprah heroiknya adalah menyelamatkan korban laka laut di Desa Bala, Kecamatan Kepala Madan, dengan terjun langsung ke lokasi menggunakan perahu kecil bersama warga setempat. Tindakan ini mendapat apresiasi luas dari pimpinan dan masyarakat.Dalam kesehariannya, IPTU Bastian juga aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Ia kerap mengisi Mimbar Kamtibmas di gereja setiap Minggu serta menjalankan program Jumat Keliling untuk memberikan pesan-pesan kamtibmas di berbagai desa.Atas dedikasi dan pengabdian tanpa pamrihnya, IPTU Bastian telah menerima berbagai penghargaan, di antaranya Satyalanacana Pengabdian 8 Tahun, Satyalanacana Dharma Nusa, serta penghargaan dari Kapolda Maluku dan Kapolres Buru Selatan atas kiprah nyata dalam pelayanan masyarakat.Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K, M.Si., menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas penghargaan yang diterima oleh IPTU Bastian. Menurutnya, prestasi ini menjadi bukti bahwa pengabdian tulus anggota Polri di wilayah terpencil tetap menjadi perhatian dan inspirasi bagi seluruh jajaran.“Saya bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IPTU Bastian Tuhuteru. Ia adalah contoh nyata anggota Polri yang bekerja dengan hati, melayani tanpa pamrih, dan membawa nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tugasnya,” ujar Kapolda Maluku.“Penghargaan Hoegeng Corner Awards ini bukan hanya milik IPTU Bastian semata, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh jajaran Polda Maluku. Semoga semangat pengabdian dan ketulusan beliau dapat menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, di manapun mereka bertugas,” tambahnya.Kisah pengabdian IPTU Bastian Tuhuteru menjadi cerminan semangat **Polri Presisi ; Profesional, Responsif, dan Humanis, yang hadir hingga pelosok negeri. Sosoknya membuktikan bahwa integritas dan kepedulian sosial adalah wajah sejati dari seorang polisi yang dicintai masyarakat.Melalui penghargaan Hoegeng Corner Awards 2025, dedikasi IPTU Bastian menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus bekerja dengan hati dan menjadikan pengabdian sebagai panggilan jiwa, bukan sekadar kewajiban. PNO-12
31 Okt 2025, 08:27 WIT
Korsabhara Baharkam Polri Supervisi Fungsi Samapta dan Pamobvit di Polda Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Tim Supervisi dari Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri melaksanakan kunjungan kerja dan supervisi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan supervisi yang dihelat di Ruang Rapat PJU Lantai 2 Polda Maluku ini menyasar Satuan Kerja (Satker) fungsi Samapta dan Pengamanan Objek Vital (Pamobvit).Tim Supervisi dipimpin Ketua Tim Brigadir Jenderal Polisi Dr. Putu Putera Sadana SIK., M.Hum., M.M. Ia didampingi 4 personel pendamping dari Korsabhara Baharkam Polri.Kegiatan supervisi dihadiri Direktur Samapta, dan Direktur Pamobvit Polda Maluku. Turut hadir para Perwira dan Bintara dari kedua Satker yang menjadi objek supervisi.Ketua Tim Supervisi, Brigjen Pol. Dr. Putu Putera Sadana, dalam sambutannya membacakan arahan Kepala Korsabhara Baharkam Polri. Ia menekankan terkait fungsi Korsabhara yang merupakan pilar utama dalam pemeliharaan keamanan."Tugas yang diemban oleh Korsabhara Baharkam Polri adalah menyelenggarakan fungsi Sabhara yang meliputi Samapta, Pam Obvit, dan Pol Satwa. Intinya adalah mengutamakan pemeliharaan keamanan, memberikan pelayanan, dan penegakan hukum terbatas, serta memberikan bimbingan teknis kepada seluruh jajaran di Indonesia," ungkapnya.Tujuan utama supervisi, lanjut Brigjen Sadana, dilakukan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan proses kinerja yang telah ditetapkan Mabes Polri diterapkan secara baik di tingkat Polda hingga Polres. Kebijakan yang diukur mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi.Beberapa poin penekanan strategis yang disampaikan meliputi peningkatan kehadiran di lapangan; menanggapi adanya persepsi publik mengenai minimnya kehadiran Polri berseragam, personel diinstruksikan untuk mengimplementasikan Motto Kabaharkam: "Polisi Sang Penolong" dan Motto Korsabhara: "Polisi Siap, Terlihat, dan Bermanfaat" melalui kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti patroli dan bantuan kemanusiaan.Ia juga meminta kepada anggota untuk mewaspadai berbagai potensi gangguan Kamtibmas, mulai dari tawuran, kejahatan jalanan (Curanmor, Penjamretan), hingga isu-isu politik, ekonomi, dan sosial yang berpotensi menimbulkan perpecahan.Terhadap jajaran Pamobvit, diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu secara profesional dan prosedural, serta bersinergi dengan Samapta untuk bantuan pengamanan.Setiap anggota Korsabhara diajak untuk mencintai tugas dan amanah dengan tulus dan ikhlas, serta menjaga kebanggaan institusi yang dimulai dari disiplin diri, kesiapan fisik, dan profesionalisme.Kegiatan supervisi dilanjutkan dengan pendalaman materi serta pengecekan fisik terhadap kesiapan personel, kendaraan taktis, dan Alat Material Khusus (Almatsus) Samapta dan Pamobvit Polda Maluku untuk memastikan semua sarana pendukung operasional dalam kondisi prima. PNO-12
31 Okt 2025, 08:20 WIT
Pemkab Dogiyai Salurkan Dana Otsus: Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Masyarakat
Papuanewsonline.com, Dogiyai – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, kembali menunjukkan komitmennya terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan Dana Otonomi
Khusus (Otsus). Bantuan tersebut difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan,
kelembagaan sosial, dan pengembangan usaha masyarakat kecil, dengan harapan
mendorong kemandirian ekonomi berbasis lokal.Penyerahan bantuan dilakukan pada Senin, 27 Oktober 2025, di
Aula Koteka Moge, Moanemani, Kabupaten Dogiyai, dan dihadiri langsung oleh
Bupati Dogiyai Yudas Tebai, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD),
tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga penerima bantuan.Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, S.Pd., M.Si.,
menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah
daerah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Dogiyai.“Bantuan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka
pendek, tetapi untuk memperkuat fondasi masyarakat dalam bidang pendidikan,
sosial, dan ekonomi,” ujar Yudas.Menurutnya, dana Otsus yang disalurkan mencakup bantuan bagi
lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, kelompok usaha kecil, serta sekitar
400 warga penerima bantuan pendidikan langsung.Bupati Yudas juga mengingatkan agar seluruh penerima
menggunakan bantuan tersebut secara tepat sasaran dan bertanggung jawab, guna
memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.Bupati menegaskan bahwa Pemkab Dogiyai berkomitmen
menjalankan pengelolaan dana Otsus secara transparan dan akuntabel, dengan
melibatkan pengawasan publik serta lembaga terkait.“Penyaluran ini kami lakukan secara terbuka. Semua lembaga
dan kelompok penerima sudah melalui proses verifikasi agar dana benar-benar
sampai kepada yang membutuhkan,” tegas Yudas Tebai.Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah
untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus,
yang sering menjadi sorotan di berbagai daerah di Papua.Melalui penyaluran dana Otsus ini, Pemkab Dogiyai berharap
dapat menghidupkan semangat pendidikan dan budaya kerja produktif di kalangan
masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi kreatif serta
memperluas lapangan kerja lokal, terutama bagi generasi muda Dogiyai.Salah satu penerima bantuan, perwakilan dari Yayasan Kasih
Bara Enakbaboo, menyampaikan apresiasinya terhadap perhatian pemerintah daerah.“Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk mendukung
pendidikan anak-anak di wilayah pedalaman. Kami akan manfaatkan dengan baik
demi masa depan generasi Dogiyai,” ungkapnya.Dalam penutupannya, Bupati Yudas menegaskan bahwa tujuan
akhir dari kebijakan ini adalah membangun Dogiyai dari akar masyarakat desa,
memperkuat solidaritas sosial, dan mewujudkan kesejahteraan berkeadilan di
seluruh distrik.“Dana Otsus bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi wujud
kasih dan tanggung jawab pemerintah untuk memberdayakan rakyatnya,” tutur Yudas
dengan tegas.Dengan semangat ini, Pemkab Dogiyai berkomitmen menjadikan
dana Otsus sebagai alat perubahan positif, bukan sekadar bantuan finansial,
tetapi investasi untuk masa depan generasi Dogiyai yang mandiri dan berdaya
saing.Penulis: Hendrik Editor: GF
31 Okt 2025, 03:38 WIT
Provinsi Papua Raih Penghargaan Atas Kenaikan Signifikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Papuanewsonline.com, Jakarta — Provinsi
Papua kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kali ini,
pemerintah provinsi tersebut menerima Penghargaan Pelayanan Kepemudaan dari Kementerian
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) berkat keberhasilan dalam
meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara signifikan dalam dua tahun
terakhir. Penghargaan bergengsi itu
diserahkan langsung oleh Kemenpora RI dalam malam apresiasi kepemudaan di
Jakarta, Selasa (28 Oktober 2025), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah
Pemuda ke-97. Wakil Gubernur Papua, Aryoko
Alberto Ferdinand Rumaropen, hadir secara langsung mewakili Pemerintah Provinsi
Papua untuk menerima penghargaan tersebut. Dalam sambutannya, Aryoko menegaskan
bahwa penghargaan ini bukan semata keberhasilan pemerintah daerah, tetapi hasil
kolaborasi seluruh elemen masyarakat — terutama generasi muda yang telah
menunjukkan semangat perubahan dan kemandirian. “Penghargaan ini menjadi bukti
bahwa anak muda Papua mampu bersaing, berprestasi, dan memberi warna positif
bagi Indonesia. Kami akan terus membuka ruang bagi generasi muda untuk tumbuh,
berinovasi, dan memimpin di berbagai sektor pembangunan,” ujar Aryoko penuh
semangat. Peningkatan IPP Papua dalam dua
tahun terakhir dinilai sangat signifikan. Berdasarkan data Kemenpora RI, IPP
Papua tahun 2024 mencapai angka 56,33, naik tajam dari capaian tahun
sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan di berbagai aspek,
seperti: Pendidikan dan keterampilan: 70% Kesehatan dan kesejahteraan: 65% Gender dan
inklusi sosial: 53,33% Menurut Pelaksana Tugas Kepala
Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Sonya Monim, keberhasilan ini merupakan buah
dari sinergi lintas sektor antara pemerintah, organisasi kepemudaan, lembaga
pendidikan, serta komunitas lokal melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan
Pemuda yang disusun secara berkelanjutan. “Kami tidak hanya fokus pada
angka statistik, tetapi juga pada dampak nyata bagi pemuda di akar rumput —
terutama di bidang pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan sosial,” jelas
Sonya. Pemerintah Provinsi Papua menilai
peningkatan IPP ini membawa manfaat strategis bagi daerah, antara lain meningkatkan
kepercayaan publik dan investor, terutama dalam sektor pendidikan dan
pengembangan SDM, mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah
melalui inovasi dan kolaborasi lintas komunitas dan membuka peluang dukungan
afirmatif dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan berbasis pemuda. Aryoko menegaskan, Pemerintah
Provinsi Papua berkomitmen untuk menjadikan pembangunan pemuda sebagai
prioritas strategis dalam memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat Papua di masa depan. “Generasi muda Papua bukan hanya
penerus, tetapi pelaku utama transformasi. Kami akan terus mendorong kebijakan
yang berpihak pada kreativitas, inovasi, dan kesejahteraan mereka,” tutupnya. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 03:17 WIT
Mimika Terus Bergerak, Dua Distrik Baru Diresmikan untuk Dekatkan Pelayanan hingga Perbatasan
Papuanewsonline.com, Timika
— Pemerintah Kabupaten Mimika kembali mencatat langkah penting dalam sejarah
pembangunan daerah dengan membentuk dua distrik baru: Distrik Mimika Gunung dan
Distrik Mimika Utara.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan
dan perluasan jangkauan pelayanan publik hingga ke wilayah-wilayah perbatasan
dan pegunungan yang selama ini sulit dijangkau. Pengumuman pembentukan dua
distrik baru tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob,
di hadapan ratusan warga dari empat suku besar — Moni, Mee, Amungme, dan Kamoro
— dalam pertemuan yang berlangsung hangat di Jalan Trans Timika–Wagete, Kamis
(30/10/2025). Dalam kesempatan itu, Bupati
Rettob secara resmi menunjuk Primus Wamoni sebagai Pelaksana Kepala Distrik
Mimika Gunung, serta Jery Diwitou sebagai Pelaksana Kepala Distrik Mimika Utara.
Keduanya akan segera menjalankan tugas perdana dalam rangka memperkuat tata
kelola pemerintahan di wilayah hasil pemekaran dari Distrik Iwaka dan Kuala
Kencana. “Hari ini saya datang lihat kamu.
Saya mau bicara wilayah pemerintahan. Ini Kabupaten Mimika sampai di gunung.
Bapa ibu semua orang Mimika,” ujar Bupati Rettob disambut tepuk tangan warga. Bupati menegaskan bahwa
pembentukan dua distrik baru ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk mendekatkan
layanan pemerintahan dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil. Dalam dialog terbuka bersama
masyarakat, Bupati Rettob juga menyampaikan sejumlah rencana konkret pemerintah
untuk memperkuat pelayanan dasar, seperti pemeriksaan kesehatan gratis,
pembuatan KTP di lapangan, serta pembentukan kampung-kampung persiapan sesuai
usulan warga. “Sebulan sekali pegawai kita akan
datang lakukan pemeriksaan kesehatan gratis di sini, juga buka pendaftaran KTP
di tempat ini. Kita akan bentuk kampung-kampung persiapan sesuai masukan 22
kampung. Sementara akan dibangun satu pustu di wilayah ini,” jelas Rettob. Ia juga memastikan bahwa Distrik
Mimika Utara akan mencakup wilayah hingga Kapiraya, dengan fokus mempercepat
pembangunan infrastruktur jalan serta meningkatkan konektivitas antarwilayah
pesisir dan pegunungan. Langkah Pemkab Mimika ini
disambut positif oleh para tokoh adat dan masyarakat yang hadir. Perwakilan
dari keempat suku menyampaikan apresiasi serta aspirasi terkait pemekaran
kampung, peningkatan layanan publik, dan pengelolaan lahan adat. Mereka berharap, kehadiran
distrik baru ini tidak hanya memperpendek jarak layanan pemerintahan, tetapi
juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. “Kami senang akhirnya pemerintah
hadir langsung di sini. Dengan distrik baru, kami berharap pembangunan bisa
lebih cepat dan anak-anak kami bisa sekolah tanpa harus jauh-jauh,” ujar salah
satu tokoh masyarakat Moni. Pemekaran wilayah menjadi dua
distrik baru ini merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Kabupaten Mimika
untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan struktur pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, Pemkab Mimika
menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur dasar. “Pemerintah hadir bukan hanya di
kota, tetapi juga di gunung dan pesisir. Semua warga berhak mendapatkan
pelayanan yang sama,” tegas Bupati Rettob. Dengan semangat kebersamaan dan
dukungan masyarakat, Mimika kini melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang
lebih efisien dan berkeadilan, menjangkau hingga pelosok dan perbatasan daerah. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 02:48 WIT
Mimika Siapkan Generasi Emas 2045: Pemkab dan UNCEN Luncurkan Grand Design Pendidikan
Papuanewsonline.com, Timika — Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Mimika resmi meluncurkan Grand Design Pembangunan Pendidikan
(GDPP) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045, sebagai tonggak penting dalam
menyiapkan generasi emas yang siap bersaing di era global. Program ambisius ini
dibuka dalam sebuah Workshop bertajuk “Urgensi Pengembangan Grand Design
Pembangunan Pendidikan Mimika 2025–2045”, yang digelar di Hotel Horison Ultima
Timika, pada Kamis (30/10/2025). Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan
Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika bekerja sama
dengan Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih (Uncen) ini dihadiri
oleh sejumlah pejabat daerah, akademisi, serta perwakilan masyarakat. Workshop dibuka secara simbolis
dengan pemukulan tifa bersama-sama, sebagai tanda komitmen seluruh peserta
untuk bergerak dalam harmoni menuju transformasi pendidikan yang berkelanjutan
dan berkeadilan di Bumi Amungsa. Mewakili Bupati Mimika, Asisten
Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu, menyampaikan bahwa
penyusunan Grand Design ini merupakan langkah strategis dan visioner untuk
menata arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terencana dan
berkesinambungan hingga dua dekade mendatang. “Grand Design Pembangunan
Pendidikan ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi juga peta jalan yang
akan menuntun Mimika menuju masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan
berkarakter,” ujar Frans Kambu dalam sambutannya. Ia menekankan pentingnya
pendidikan yang berbasis data, bukti, dan konteks lokal, sehingga kebijakan
yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Mimika secara menyeluruh. Menurutnya, arah kebijakan
pendidikan yang kuat akan menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan visi
besar Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera),
yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Frans
juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah,
dunia pendidikan, lembaga riset, serta masyarakat. Ia berharap GDPP dapat
menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sistem pendidikan yang inklusif,
adaptif terhadap teknologi, serta berorientasi pada pemerataan kesempatan
belajar. “Pemerintah tidak bisa bekerja
sendiri. Keberhasilan pendidikan di Mimika memerlukan sinergi seluruh komponen
masyarakat — dari dunia usaha, akademisi, tokoh agama, hingga pemuda dan
perempuan. Semua punya peran penting,” tegasnya. Penyusunan GDPP 2025–2045 ini
juga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan daerah, mulai dari
kesenjangan akses pendidikan antara wilayah pesisir dan pegunungan, hingga
peningkatan mutu tenaga pendidik dan fasilitas belajar yang layak. Melalui workshop ini, Bappeda
Mimika dan Universitas Cenderawasih sepakat untuk membangun sistem pendidikan
yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan
karakter, keterampilan abad ke-21, serta kesiapan menghadapi perubahan sosial
dan ekonomi global. Dalam diskusi yang berlangsung
hangat, para peserta menyepakati pentingnya menjadikan GDPP sebagai acuan
lintas sektor dalam setiap program pembangunan, agar investasi di bidang
pendidikan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Mimika. “Jika kita ingin Mimika menjadi
daerah maju dan sejahtera di tahun 2045, maka kuncinya adalah pendidikan.
Inilah warisan terbaik untuk generasi penerus kita,” tutup Frans Kambu penuh
optimisme. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 00:21 WIT
Pemkab Mimika melalui Dinas Satpol PP Perkuat Sinergi penegakan Perda melalui Penyegaran PPNS
Papuanewsonline.com, Timika — Dalam
upaya memperkuat penegakan hukum dan ketertiban di wilayahnya, Pemerintah
Kabupaten Mimika melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar
kegiatan Penyegaran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2025. Kegiatan
ini berlangsung selama tiga hari, mulai 29 hingga 31 Oktober 2025, bertempat di
Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, dengan tema “Sinergitas dan Kolaborasi
Pemerintah Daerah Bersama Stakeholder dalam Penegakan Peraturan Daerah Guna
Mewujudkan Mimika Rumah Kita yang Aman, Nyaman, dan Tertib.” Acara tersebut dibuka secara
resmi oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu,
yang hadir mewakili Bupati Mimika. Dalam sambutannya, Frans menegaskan bahwa
kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat
kapasitas dan profesionalisme aparatur, khususnya para PPNS sebagai garda
terdepan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah
(Perkada). “PPNS adalah ujung tombak dalam
menciptakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan
terhadap hak-hak warga yang dijamin dalam peraturan daerah,” tegas Frans Kambu
di hadapan para peserta. Menurut Frans, penyegaran ini
tidak hanya sekadar pelatihan teknis, tetapi juga sarana untuk memperkuat nilai
integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas. Ia menekankan pentingnya PPNS
untuk mampu bekerja profesional, berwibawa, serta menjunjung tinggi etika
pelayanan publik. “Peran PPNS bukan hanya
menegakkan hukum, tetapi juga memastikan kebijakan daerah berjalan secara adil
dan manusiawi. Integritas dan rasa tanggung jawab harus menjadi dasar dalam
setiap tindakan,” tambahnya. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan
PPNS dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Mereka
mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber nasional yang berpengalaman di
bidang penegakan hukum daerah dan tata kelola pemerintahan. Dua narasumber utama yang hadir
dalam kegiatan ini adalah Kombes Pol. Endang Rasidin, S.I.K., Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Reskrim Polri Megamendung, serta Dr. Benhard
Rondonuwu, S.H., M.Si., Direktur Direktorat Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri. Keduanya menyoroti pentingnya
sinergi antara PPNS, Satpol PP, aparat kepolisian, dan lembaga hukum lainnya
dalam memastikan efektivitas penegakan peraturan daerah. Mereka juga menekankan
perlunya pembaruan pemahaman hukum dan kemampuan investigatif bagi para
penyidik agar dapat menghadapi dinamika penegakan hukum modern. “Koordinasi yang solid
antarinstansi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat daerah. PPNS
yang profesional dan berintegritas akan menciptakan iklim pemerintahan yang
tertib dan berkeadilan,” ujar Kombes Pol. Endang Rasidin. Dengan terselenggaranya kegiatan
ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap koordinasi lintas sektor dapat
semakin kuat, terutama dalam mendorong penegakan hukum daerah yang berpihak
kepada masyarakat. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi bagi Mimika dalam
mewujudkan visi daerah yang aman, tertib, dan nyaman untuk semua. “Mimika adalah rumah kita
bersama. Untuk menjaganya tetap aman dan nyaman, PPNS harus menjadi pelindung
masyarakat sekaligus penegak aturan yang humanis,” tutup Frans Kambu. Penulis: Jid Editor: GF
31 Okt 2025, 00:08 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
