Papuanewsonline.com
BERITA TAG Pemerintahan
Homepage
Wakapolda Maluku Hadiri Pertemuan Kesiapan Pembentukan Pusat Studi & Universitas Kepolisian
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H mengikuti pertemuan membahas kesiapan pembentukan Pusat Studi dan Universitas Kepolisian, dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia Polri.Pertemuan dengan Mabes Polri dan Polda Jajaran se Indonesia ini diikuti Wakapolda melalui video conference (vicon) dari ruang vicon lantai 2 Mapolda Maluku, Selasa (13/1/2026).Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Wakapolri, Komjen Pol. Dr. Dedi Prasetyo ini dirangkai dengan sosialisasi Program Perkuliahan Online Universitas Indonesia.Wakapolri dalam arahannya menegaskan bahwa pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Universitas Kepolisian merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi keilmuan Polri yang adaptif terhadap dinamika sosial, hukum, dan teknologi. Olehnya itu, perlunya percepatan penjajakan serta tindak lanjut kerja sama dengan perguruan tinggi yang telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan Polri, agar implementasi program dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.Wakapolri juga menyoroti pentingnya pelaksanaan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada seluruh anggota Polri. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan animo dan kesadaran personel dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik melalui skema perkuliahan tatap muka maupun program pendidikan daring yang telah bekerja sama dengan Universitas Indonesia.Lebih lanjut, Ia mendorong agar Polri di daerah aktif membangun kolaborasi dengan kalangan akademisi serta tokoh masyarakat setempat. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan Pusat Studi Kepolisian yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan teori dan kebijakan, tetapi juga relevan dengan karakteristik, kebutuhan, serta kearifan lokal di masing-masing wilayah.Terkait hal itu, Polda Maluku menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan pimpinan sebagai bagian dari komitmen mendukung transformasi Polri yang Presisi melalui penguatan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia."Kami Polda Maluku siap untuk menindaklanjuti arahan pimpinan dan mendukung pembentukan Pusat Studi Kepolisian dan Universitas Kepolisian," ungkap Wakapolda.Untuk diketahui, dalam rapat tersebut Wakapolda didampingi Karo SDM, Kabid TIK, Kabag Kerma Biroops, serta para perwira menengah yang mewakili satuan kerja terkait. PNO-12
14 Jan 2026, 13:14 WIT
Pererat Hubungan Kelembagaan, Kapolda Jalin Koordinasi Dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
Papuanewsonline.com, Ambon – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum di wilayah Maluku, Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K, M.Si melaksanakan silaturahmi dan pertemuan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy Irmawan, S.H., M.H. Momentum strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Maluku dan Kejati Maluku, sekaligus membahas berbagai isu prioritas penegakan hukum dan keamanan di wilayah Maluku ini dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Senin (12/1/2026).Dalam pertemuan tersebut, Kapolda didampingi Direktur Intelkam, Direktur Reskrimsus, Direktur Reskrimum, Direktur Resnarkoba, Direktur Polairud, serta Direktur Lalu Lintas Polda Maluku.Sementara itu, Kajati Maluku didampingi Wakajati Maluku, para Asisten Kejati Maluku, Koordinator Pidum dan Datun, serta pejabat struktural lainnya di lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku.Kapolda Maluku dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat dari Kajati Maluku beserta jajaran. Ia menegaskan bahwa silaturahmi ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas hukum dan keamanan di Maluku.Kapolda menjelaskan, berdasarkan data dan analisis yang dimiliki Polda Maluku, tindak pidana yang berlatar belakang kekerasan masih menjadi permasalahan dominan, seperti penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga konflik sosial berupa tawuran antarwarga dan antarpemuda.“Yang menjadi sorotan dan mendapatkan perhatian serius kita bersama adalah konflik sosial. Tawuran antarwarga dan antarpemuda sering kali dipicu oleh berbagai isu dan polemik yang berlarut-larut. Akar permasalahan ini harus diselesaikan secara komprehensif,” tegas Kapolda.Kapolda menekankan, penyelesaian konflik tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, melainkan memerlukan peran aktif pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta partisipasi masyarakat secara luas.Ia juga menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi yang baik antara Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat, maka Maluku dapat terus terjaga sebagai wilayah yang aman, damai, dan kondusif.Senada dengan Kapolda, Kajati Maluku Rudy Irmawan juga memberikan apresiasi atas kunjungan Kapolda beserta jajaran. Ia menegaskan, Kejaksaan Tinggi Maluku pada prinsipnya terbuka dan siap bersinergi dengan Polda Maluku dalam memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat.“Kami Kejaksaan siap bergandengan tangan dengan Polda Maluku. Sinergi antar penegak hukum adalah kunci dalam menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat,” ujar Kajati.Kajati juga menyampaikan dukungan Kejaksaan terhadap langkah-langkah Polri dan pemerintah daerah dalam menangani berbagai konflik yang terjadi di Maluku. Salah satu aspek penting yang ditekankan adalah edukasi hukum, baik kepada jajaran pemerintahan maupun masyarakat secara umum.Menurutnya, pemahaman hukum yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam mencegah konflik dan pelanggaran hukum di tengah masyarakat.Kajati juga sejalan dengan pandangan Kapolda Maluku terkait pentingnya pemberdayaan dan pembinaan generasi muda, yang diyakini dapat memberikan dampak positif bagi masa depan bangsa serta menekan potensi konflik sosial.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas kolaborasi strategis terkait pemahaman dan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya bagi seluruh jajaran Polri dan Kejaksaan di wilayah Maluku.Pembahasan ini dinilai penting guna menyamakan persepsi, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PNO-12
14 Jan 2026, 12:57 WIT
HUT ke-45 Satpam, Dir Binmas Polda Maluku Tekankan Profesionalisme dan Sinergi Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Ambon – Direktur Pembinaan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Maluku, Kombes Pol Hujra Soumena, S.I.K., M.H, menghadiri Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Satuan Pengamanan (Satpam) tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Satpam Bersatu, Berdaulat, Berdedikasi, dan Profesional” ini dipusatkan di Lantai 9 Zest Hotel, Kota Ambon, Selasa (13/1/2026).Acara syukuran turut dihadiri Kasubdit Satpam Polsus Dit Binmas Polda Maluku, Kasat Binmas Polresta Ambon, Kadis Nakertrans Provinsi Maluku, Asisten 1 Pemkot Ambon, Kasubag OJK Maluku Deni Iswanto, perwakilan BPD Abujapi Maluku, serta para Pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) wilayah Maluku.Dir Binmas Kombes Hujra Soumena dalam sambutannya menegaskan Satpam merupakan mitra strategis Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama di lingkungan kerja dan objek vital nasional.“Satpam adalah garda terdepan dalam mewujudkan rasa aman," ungkapnya. Melalui kurikulum yang terstandar berbasis SKKNI, Hujra mengingatkan setiap anggota Satpam wajib memiliki kompetensi, keterampilan, dan sikap kerja profesional. "Ini untuk menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks,” ujar Kombes Hujra Soumena.Kombes Hujra menyampaikan lima poin penting untuk dipedomani oleh seluruh anggota Satpam yang bertugas di wilayah hukum Polda Maluku. Diantaranya, pertama, Iman dan Taqwa. Satpam diminta menjadikan nilai religius sebagai landasan moral dalam bertugas; kedua, Integritas. Satpam diharapkan menjunjung tinggi marwah profesi dengan sikap disiplin, humanis, dan beretika; ketiga, Kompetensi. Satpam diharapkan dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini secara berkelanjutan sesuai SOP; keempat, Sinergitas. Satpam ditekankan memperkuat koordinasi dengan Polri, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi pengamanan; kelima, Soliditas. Setiap anggota Satpam diminta bijak dalam bermedia sosial dan menjaga kekompakan sebagai satu keluarga besar satuan pengamanan.Sebagai bentuk rasa syukur, pada kesempatan tersebut, Kombes Hujra juga melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Potongan tumpeng secara simbolis diserahkan kepada anggota Satpam termuda, Jeivan Tanikwele, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi generasi penerus pengemban fungsi Kepolisian terbatas.“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas seluruh anggota Satpam. Jadikan tugas ini sebagai amanah yang diemban dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di Bumi Raja-Raja,” pungkasnya. PNO-12
13 Jan 2026, 20:10 WIT
Enam Personel Polda Maluku Ikut Seleksi Pelatihan Kepemimpinan 2026
Papuanewsonline.com, Ambon - Sebanyak enam personel Polda Maluku akan mengikuti seleksi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun Anggaran 2026.Sebelum pelaksanaan seleksi dimulai, keenam personel Polda Maluku ini terlebih dahulu mengikuti kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah melalui video conference, Selasa (13/1/2026).Kegiatan yang dihelat SSDM Polri secara virtual ini diikuti dari Ruang Vicon Mapolda Maluku. Hadir Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi Sik bersama Kabid Propam dan Kabid Dokkes Polda Maluku.Enam peserta seleksi kepemimpinan dari Polda Maluku terdiri dari satu orang untuk seleksi PKN TK II, dan lima orang ikut seleksi PKP.Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen. Pol. Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si dalam arahannya saat memimpin Vicon Pakta Integritas menyampaikan terima kasih kepada para panitia penyelenggara seleksi di tingkatkan pusat dan Polda jajaran atas pelaksanaan seleksi. "Kami menyampaikan terima kasih karena selama ini sudah menyelenggarakan seleksi pengembangan di internal Polri dengan baik dan maksimal," katanya.Ia juga berpesan kepada para peserta seleksi agar dapat mengikuti semua tahapan dengan baik dan serius. "Dalam seleksi nanti panitia penyelenggara akan tetap berpedoman dan mengikuti aturan yang ada, sebab tujuan dari dilaksanakannya seleksi ini untuk membentuk calon pemimpin Polri yang baik dan berkualitas di masa depan," tegasnya.Para peserta diminta dapat maksimalkan kompetensi yang dimiliki. Jangan pernah bergantung harapan kelulusan ke orang lain. "Kelulusan dalam seleksi adalah hasil usaha dan jeripayah setiap peserta seleksi," ungkapnya. PNO-12
13 Jan 2026, 20:05 WIT
Wakapolda Maluku Apresiasi Pelaksanaan Kegiatan Menembak
Papuanewsonline.com, Ambon - Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K., M.H, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan menembak yang digelar di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku, Selasa (13/1/2026) pagi.Kegiatan menembak dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Maluku, Kepala BNN Provinsi Maluku, Irwasda Maluku, para Pejabat Utama Polda Maluku, Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku, serta personel Satbrimob Polda Maluku.Kegiatan menembak yang diikuti sejumlah instansi terkait ini, selain melatih skill dan kemampuan, juga untuk memperkuat sinergi atau kerjasama dalam penegakan hukum di wilayah Maluku."Kami memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan menembak, semoga kegiatan ini menjadi momen untuk memperkuat kerjasama dalam bidang penegakan hukum," harap Wakapolda.Tak hanya itu, Wakapolda juga berharap kegiatan menembak dapat menjadi wadah untuk meningkatkan profesionalisme, kemampuan, dan soliditas antar instansi. "Keterampilan menembak ini menjadi salah satu kompetensi dasar bagi aparat penegak hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi antara Polda Maluku dan instansi terkait semakin solid dalam mendukung tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku," jelasnya. PNO-12
13 Jan 2026, 19:54 WIT
Indonesia–Filipina Perkuat Dialog Hukum, Bahas Peluang Transfer Narapidana WNI
Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Christopher
B. Montero, di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama hukum
bilateral Indonesia–Filipina dengan fokus utama pada kemungkinan penerapan
mekanisme Transfer of Prisoner bagi warga negara Indonesia yang menjalani
hukuman di Filipina.Salah satu kasus yang dibahas adalah Taufiq Rifqi, WNI yang
ditangkap di Cotabato City, Filipina Selatan, pada 2 Oktober 2003 dan dijatuhi
hukuman pidana seumur hidup dalam perkara terorisme terkait pemboman hotel.
Hingga saat ini, Taufiq Rifqi telah menjalani hukuman selama 22 tahun di
Filipina.Menko Yusril menegaskan bahwa setiap pembahasan mengenai
transfer narapidana dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian, dengan
tetap menghormati kedaulatan hukum Filipina serta mempertimbangkan aspek
kemanusiaan dan kepentingan nasional Indonesia.“Pembahasan Transfer of Prisoner tidak dimaknai sebagai
upaya mengurangi atau meniadakan hukuman. Ini merupakan mekanisme kerja sama
hukum yang memungkinkan pembinaan dilakukan di negara asal, sepanjang memenuhi
ketentuan hukum yang berlaku di kedua negara,” ujar Menko Yusril.Ia menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia terus menjalankan
fungsi perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berhadapan dengan
hukum di luar negeri melalui jalur diplomatik dan konsuler, tanpa mencampuri
proses peradilan di negara sahabat.“Negara hadir untuk memastikan hak-hak dasar warga negara
terpenuhi, sekaligus menjaga hubungan baik dan saling menghormati sistem hukum
masing-masing,” tegasnya.Selain isu transfer narapidana, pertemuan tersebut juga
membahas persoalan warga keturunan Indonesia–Filipina yang hidup tanpa dokumen
kependudukan atau undocumented persons. Menko Yusril menegaskan komitmen
pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui pendekatan
administratif dan rekonsiliasi kemanusiaan, terutama di wilayah perbatasan.“Masalah undocumented persons adalah persoalan kemanusiaan
yang memerlukan kerja sama erat kedua negara. Pendekatan administratif dan
rekonsiliasi menjadi kunci agar hak-hak dasar mereka dapat dipenuhi secara
bermartabat,” ujar Menko Yusril.Sementara itu, Duta Besar Filipina Christopher B. Montero
menyampaikan bahwa pemerintah Filipina terbuka untuk memperkuat dialog hukum
dengan Indonesia, termasuk dalam pembahasan transfer narapidana dan isu-isu
kemanusiaan lintas batas. Ia juga menyampaikan perkembangan kondisi Mary Jane,
warga negara Filipina yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati di Indonesia dan
kini menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan perempuan di Manila dalam
kondisi baik.(GF)
13 Jan 2026, 19:57 WIT
Semangat Kebersamaan Kembali Ditunjukkan Polri Dalam Gotong Royong Pemulihan Pasca Banjir
Papuanewsonline.com, Pidie Jaya - Semangat kebersamaan dan kepedulian kembali ditunjukkan oleh Polres Pidie Jaya bersama masyarakat, yang bergandengan tangan gotong royong pemulihan pasca banjir di Polindes Gampong Meunasah Mancang, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, pada Senin (12/1/2026).Gotong royong pembersihan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB ini dipimpin oleh Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H., sebagai bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat yang terdampak bencana.Fokus utama kegiatan diarahkan pada pembersihan fasilitas kesehatan, khususnya Polindes yang menjadi tumpuan layanan dasar warga setempat.Dengan penuh semangat, personel Polri bersama warga bahu-membahu membersihkan lumpur yang mengendap di dalam ruangan pelayanan, kamar pemeriksaan, garasi, hingga area lingkungan sekitar Polindes.Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H. mengatakan bahwa kegiatan gotong royong tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan pasca bencana banjir.“Kegiatan ini adalah wujud kepedulian dan tanggung jawab moral Polri kepada masyarakat. Kami hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk membantu warga bangkit kembali pasca musibah banjir,” ujar Kapolres.Upaya ini dilakukan guna mempercepat pemulihan pasca banjir, sehingga fasilitas kesehatan tersebut dapat segera kembali berfungsi dan melayani kebutuhan masyarakat.Ia menambahkan, pemulihan Polindes Gampong Meunasah Mancang menjadi prioritas karena fasilitas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dasar. “Polindes merupakan fasilitas vital bagi warga, Dengan membersihkan dan memulihkannya secepat mungkin, kami berharap pelayanan kesehatan dapat segera berjalan normal kembali,” jelasnya.Kegiatan gotong royong ini bukan sekadar membersihkan lumpur, melainkan menjadi simbol kuat sinergi dan solidaritas antara Polri dan masyarakat. Melalui kebersamaan ini, diharapkan pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih cepat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.Kapolres juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang dengan penuh semangat turut bergotong royong bersama personel Polri.“Kebersamaan inilah kekuatan kita. Sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan serta menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. PNO-12
13 Jan 2026, 19:39 WIT
Pascabencana Aceh, Pemerintah Pusat Perkuat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Terdampak
Papuanewsonline.com, Aceh – Pascabencana alam yang melanda
sejumlah wilayah di Provinsi Aceh dengan ketinggian air mencapai hingga empat
meter dan menyebabkan banyak desa tertutup bahkan hilang, pemerintah pusat
terus memperkuat langkah pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam rangkaian kunjungan Penasihat
Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI
(Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., pada 7–9 Januari 2026.Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, Wakil Gubernur
Aceh, Fadhlullah, melaporkan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan
bantuan awal sebesar Rp1 triliun untuk setiap kabupaten/kota terdampak. Total
anggaran pemulihan Aceh diperkirakan mencapai Rp33 triliun sebagai tafsiran
awal, dengan kemungkinan bertambah seiring perkembangan rehabilitasi dan
rekonstruksi yang dilaksanakan.Wakil Gubernur Aceh juga menyampaikan bahwa jumlah rumah
terdampak bencana mencapai sekitar 144.600 unit, dengan tingkat kerusakan yang
bervariasi mulai dari ringan, sedang, hingga rusak berat. Kondisi ini
menunjukkan besarnya skala dampak bencana yang memerlukan penanganan terpadu
dan berkelanjutan.Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Jenderal TNI (Purn.)
Dudung Abdurachman secara simbolis menyerahkan bantuan Starlink beserta power
supply, sebagai bagian dari total 100 unit bantuan logistik berupa sembako dan
alat tulis yang dikirim secara bertahap. Penyerahan dilakukan kepada Wakil
Gubernur Aceh dan disaksikan oleh Ketua DPRD Aceh, Kapolda Aceh, serta
perwakilan Pangdam Iskandar Muda.Kunjungan lapangan dilanjutkan ke wilayah Langkahan,
Kabupaten Aceh Utara, serta Kabupaten Pidie Jaya. Dari hasil peninjauan
tersebut, masih ditemukan desa-desa yang terisolir akibat kerusakan
infrastruktur dan terbatasnya sarana komunikasi, meskipun bantuan telah mulai
disalurkan ke sejumlah titik terdampak.Didampingi Bupati Aceh Utara serta unsur TNI dan Polri
setempat, Jenderal Dudung menyampaikan bahwa sejumlah langkah awal telah
dilakukan pemerintah daerah dan akan dilanjutkan dengan tahapan rekonstruksi.
Ia juga menegaskan bahwa perhatian Presiden terhadap penanganan bencana di Aceh
sangat besar dan menjadi prioritas nasional.Selain kunjungan lapangan, Jenderal Dudung juga bertemu
dengan jamaah salat subuh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam
kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur, memperkuat
ikhtiar bersama, dan menghadapi bencana tanpa saling menyalahkan, serta
menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh elemen bangsa.Pada pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama,
Jenderal Dudung menekankan bahwa pertahanan nasional merupakan tanggung jawab
bersama seluruh komponen bangsa. Ia mengingatkan bahwa menjaga persatuan dan
kesatuan tidak hanya menjadi tugas TNI dan Polri, melainkan membutuhkan peran
aktif masyarakat sipil dan pemerintah daerah.Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Dudung juga memberikan
apresiasi atas kegigihan dan kontribusi rakyat Aceh, baik dalam sejarah
perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan nasional hingga saat ini,
sebagai bagian penting dari kekuatan dan ketahanan bangsa Indonesia.(GF)
13 Jan 2026, 18:06 WIT
Perkuat Kesiapsiagaan Daerah, Pemkab Boven Digoel Terima Bantuan Mobil Penyelamat dari BNPB
Papuanewsonline.com, Boven Digoel – Pemerintah Kabupaten
Boven Digoel menerima bantuan satu unit mobil penyelamat dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai upaya memperkuat kapasitas daerah dalam
menghadapi situasi darurat dan kebencanaan.Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan BNPB
kepada Bupati Boven Digoel, Roni Omba S.IP, dan diterima secara resmi di
halaman Kantor Bupati Boven Digoel, Selasa (13/1/2026).Dalam kesempatan itu, Bupati Roni Omba menyampaikan
apresiasi atas dukungan BNPB kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel.
Ia menegaskan bahwa kehadiran mobil penyelamat ini sangat dibutuhkan mengingat
kondisi geografis dan tantangan kebencanaan yang kerap dihadapi wilayah
tersebut.Mobil penyelamat yang diterima memiliki nilai sekitar Rp500
juta dan dilengkapi dengan berbagai peralatan tanggap darurat. Sarana ini
dirancang untuk mendukung proses evakuasi, penyelamatan, serta penanganan awal
saat terjadi bencana alam maupun kondisi darurat lainnya.Keberadaan kendaraan ini diharapkan dapat mempercepat respon
pemerintah daerah dalam menjangkau lokasi terdampak, terutama di daerah yang
sulit diakses dan membutuhkan penanganan cepat.Dari pihak BNPB, bantuan ini merupakan bagian dari komitmen
lembaga tersebut dalam mendukung kesiapsiagaan dan penguatan kapasitas
penanggulangan bencana di daerah, khususnya di wilayah Papua yang memiliki
kerentanan bencana cukup tinggi.Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menilai dukungan sarana
seperti ini sangat penting untuk menunjang kinerja aparat di lapangan,
sekaligus meningkatkan perlindungan dan keselamatan masyarakat saat menghadapi
situasi darurat.Masyarakat Boven Digoel pun menyambut positif bantuan
tersebut dan berharap kendaraan penyelamat ini dapat dimanfaatkan secara
maksimal demi kepentingan kemanusiaan dan keselamatan bersama.Dengan tambahan armada tanggap darurat ini, Pemerintah
Kabupaten Boven Digoel optimistis mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah serta
memberikan respon yang lebih cepat dan efektif dalam menghadapi berbagai
potensi bencana ke depan.Penulis: HendEditor: GF
13 Jan 2026, 17:58 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
