logo-website
Rabu, 29 Jul 2026,  WIT
BERITA TAG Politik Homepage
Kepolisian Sektor Salahutu Dan Polresta P. Ambon & P. P. Lease Ikut Baksos Pembuatan Sumur Bor Papuanewsonline.com, Ambon - Bertempat di Dusun Bingkas, Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malteng, kegiatan bakti sosial (Baksos) sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dari Polri terlebih Khusus Polsek Salahutu Polresta P. Ambon & P.P. Lease yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Salahutu, IPTU ISMAIL.Kegiatan Baksos ini bertujuan mulia, yakni membantu warga Dusun Bingkas dalam proses pembuatan Sumur Bor, yang menjadi hal penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat.Hadir dalam kegiatan Baksos ini adalah para pihak yang sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaannya.Kapolsek Salahutu dan Personilnya tidak hanya memberikan bantuan moral, tetapi juga turut tangan dalam pekerjaan fisik pembuatan Sumur Bor. Mereka didampingi langsung oleh Kepala Pemerintah Negeri Tengah-Tengah beserta stafnya. Setelah Sumur Bor selesai dibangun, bersama dengan kepala dusun bingkas dan warga setempat, mereka juga membersihkan lokasi titik Sumur Bor.Kegiatan Baksos ini berjalan dengan lancar dan aman, serta terkendali dengan baik. Setelah selesai, Kepala Pemerintah Negeri Tengah-Tengah beserta stafnya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak Kepolisian Sektor Salahutu dan Kepolisian Polresta P. Ambon & P. P. Lease atas kerjasama yang telah terjalin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui kegiatan Baksos ini. Semoga sumur bor baru ini dapat memberikan manfaat besar bagi warga Dusun Bingkas dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.PNO-11 29 Sep 2023, 20:44 WIT
Satgas Mobile Raider 300 Bersama Masyarakat Papua Membersihkan Jalur Penghubung Antar Distrik Papuanewsonline.com, Puncak - Akses darat yang bisa dilalui menjadi impian besar untuk Masyarakat Papua, seperti yang diharapkan oleh masyarakat Distrik Magumbumek dan Distrik Mulia yang merupakan  satu-satunya jalur penghubung antar Distrik.Hal tersebut yang di sampaikan oleh Dansatgas Mobile Raider 300 Kodam III/Slw, Letkol Inf Afri Swandi Ritonga S.I.P, dalam release tertulisnya di Kabupaten Puncak Papua, Kamis (28/09/2023). Dansatgas Mobile Raider 300 menyampaikan bahwa " Masyarakat memang sudah lama berdiam diri di Distrik masing-masing, dengan banyaknya aduan oleh masyarakat sekitar kepada anak-anak Pos tentang jalur yang sudah lama putus, Saya memerintahkan Danpos Pintu Jawa untuk meninjau langsung jalur tersebut ".Jalur ini merupakan harapan besar bagi masyarakat untuk sekolah, berjualan dan akses ke Bandara, Anak-anak Distrik Magumbumek dan Distrik Mulia setelah tamat SMA banyak yang berkuliah di Pulau Jawa sehingga mereka Pulang ke Kampung halaman melalui jalur ini.Danpos Pintu Jawa Lettu Inf Dody Suyono juga menyampaikan "  Setiba di jalur yang rusak, mereka sudah menunggu kehadiran Kami (Anggota Pos Pintu Jawa), Saya bertanya kepada salah satu Kepala Kampung yang ikut membantu perbaikan jalur bahwa masyarakat sudah lama merindukan adanya perbaikan jalur yang terputus, Kami mengajak masyarakat Desa Jigiunggi membersihkan jalur yang terhalang ranting pohon yang menutupi jalur, setelah jalur bersih mereka sangat senang sudah bisa kembali bersekolah, berjualan dan juga anak-anak dapat cuti semester dari Pulau Jawa bisa bertemu dengan Keluarganya".Begitu antusias mereka mengerjakan jalur yang rusak dan Wajah ceria dan sangat senang yang diperlihatkan oleh masyarakat setelah jalur yang sudah dapat dilalui.Hal ini terucap saat dialog antar salah satu anggota Pos Pintu Jawa Praka Joko kepada salah satu pendeta Kampung Jigiunggi Bapak James Talenggeng " Kaonak Wa (Terimakasih dalam bahasa Dani) untuk Abang-abang su bantu sambung jalanan, anak-anak kitorang sekarang su bisa sekolah ke Mulia, nanti Desember su bisa ketemu anak kitorang yang Kuliah di Jawa ". Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pos-pos TNI-POLRI terhadap akses dari Distrik Mulia ke Distrik Magumbumek, tetapi memang sering terkendala cuaca dan gangguan yang dilakukan KST.PNO-11 28 Sep 2023, 21:36 WIT
Kapolda dan Pejabat Utama Polda Papua Hadiri Rakor Kesiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 Papuanewsonline.com, Jakarta – Diadakan di The Opus Grand Ballroom The Tribrata, Jakarta Selatan, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K, bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Papua, menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 pada hari Rabu (27/9). Rapat yang digelar dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Menkopolhukam RI, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P, Mendagri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Menlu, Dra. Retno Lestari Priansari Marsudi, LL.M, serta beberapa Pejabat penting lainnya. Tidak hanya itu, Rapat Koordinasi ini juga diikuti oleh Para PJU Mabes Polri, Para Pejabat Ops Mantab Brata 2023-2024, Para Kapolda Jajaran, dan beberapa Pejabat Utama Polda Jajaran.qDalam rapat ini, beberapa narasumber memberikan penekanan terkait sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan Pengamanan Pemilu 2024. Hal-hal yang menjadi sorotan antara lain adalah sinergitas pemerintah dengan Polri dalam menyukseskan Pemilu, netralitas ASN dalam Pemilu 2024, kesiapan personel dalam Ops Mantab Brata 2023-2024, serta tantangan Pemilu 2024 yang semakin kompleks.Pada kesempatan tersebut, Menkopolhukam RI, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P, mengutarakan beberapa isu nasional yang menjadi perhatiannya. Isu-isu tersebut antara lain terkait Ponpes Al-Zaytun, Tragedi Kanjuruhan, kasus Ferdy Sambo, TP Pedagangan Orang, Pemilu 2024, Rafael Alun & Mario Dandy, serta TPPU 349 T.Menkopolhukam juga menyoroti aspek kerawanan yang dapat mengganggu tahapan Pemilu 2024, seperti politik identitas, penyerangan terhadap aparat sarpras Pemilu, serta antisipasi terulangnya insiden yang menyebabkan petugas KPPS meninggal dunia, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019.“Dalam rangka menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024, saya menekankan pentingnya netralitas dan sinergitas penyelenggara Pemilu, ASN, TNI, dan Polri. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya koordinasi dan pengendalian terhadap penyebaran disinformasi, misinformasi, dan malinformasi terkait Pemilu 2024 di media social,” ucapnya.Menkopolhukam RI berharap agar Pemilu 2024 dapat berjalan aman dan lancar, mengingat pentingnya Pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa netralitas TNI/Polri adalah prinsip yang tak bisa dikompromikan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan selama Pemilu.Sementara itu, Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, dalam arahannya mengingatkan pentingnya Pemilu 2024 sebagai momen politik besar bagi Indonesia. Ia menekankan bahwa Pemilu 2024 merupakan titik persimpangan sejarah bangsa Indonesia yang menentukan masa depan negara, termasuk dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.Kapolri juga menyoroti gangguan kamtibmas yang terjadi pada Pemilu 2019, seperti kerusuhan di berbagai daerah. Dalam konteks ini, Polri berkomitmen untuk mengamankan Pemilu 2024 dengan melibatkan sejumlah strategi, termasuk Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang akan berlangsung selama 222 hari.“Operasi tersebut mencakup pengamanan Capres dan Cawapres dengan pola 3 ring, pengamanan TPS yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, serta penanganan berbagai potensi konflik sosial dan aksi unjuk rasa. Selain itu, Polri juga telah membentuk Satgas Anti Money Politics dan Satgas Pemilu Damai untuk mengatasi potensi pelanggaran terkait uang politik,” ujar Kapolri.Dalam menjaga stabilitas kamtibmas, Polri juga akan memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah rawan konflik dan mengantisipasi berbagai potensi kerawanan selama tahapan Pemilu 2024. Sinergitas lintas sektoral juga dianggap kunci keberhasilan dalam menjalankan Pemilu yang aman dan damai.Pemungutan suara dalam Pemilu 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, sementara pembukaan pendaftaran Capres-cawapres akan dimajukan menjadi 19 - 25 Oktober 2023. Tahapan-tahapan lainnya akan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. (PNO-12) 28 Sep 2023, 18:51 WIT
Wakapolda Papua Hadiri Rapat Koordinasi Membahas Antisipasi Kerawanan Kamtibmas jelang Pemilu 2024 Papuanewsonline.com, Jayapura - Bertempat di Hotel Aston Kota Jayapura, Wakapolda Papua mengikuti Rapat Koordinasi yang membahas antisipasi kerawanan Kamtibmas menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di 6 Provinsi Wilayah Papua, Selasa (26/9/2023). Rapat ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja, dan diikuti oleh sekitar 60 orang peserta.Hadir berbagai pejabat tinggi, termasuk Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Tni Izak Pangemanan, M. Han., dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Tni Ilyas Alamsyah, S.E., M.Tr.(Han)., Cgcae, Direktur Politik Baintelkam Polri Brigjen Pol Yuda Gustawan, S.I.K., S.H., M.H., Asisten Deputi IV/V Kamtibmas Bid Koordinasi Penanganan Konflik Dan Keamanan Transportasi Kemenkopolhukam RI Brigjen Pol. Drs. LakonI, S.H., M.H., Danlantamal X Jayapura Brigjen Tni (Mar) Ludi Prastyono,..M.Tr,.Opsla., serta para Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Barat juga turut hadir.Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja, menggarisbawahi beberapa poin penting diantaranya, Pemilu Serentak Tahun 2024 adalah tahap penting dalam agenda nasional, terutama di Papua yang terdiri dari 6 provinsi, termasuk 4 provinsi otonom baru yang akan menggelar pemilu untuk pertama kalinya.“Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dengan fokus pada pengembangan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi,” tuturnya.Lebih lanjut, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 73 Tahun 2020 mengenai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diterbitkan untuk menyinkronkan urusan pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, terutama dalam menghadapi isu pemilu serentak tahun 2024 di Papua.“Kurangnya pengelolaan yang baik dapat berpotensi menyebabkan konflik, terutama jika tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu dan stakeholder di Papua. Konflik Pemilu sebelumnya di Papua, seperti di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2017, serta di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2020, harus diwaspadai,” imbaunya.Menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk Desk Koordinasi Pemilu melalui PermenkoPolhukam Nomor 125 Tahun 2022. Desk ini memiliki tiga tugas penting untuk menjalani persiapan Pemilu yang aman dan lancar sesuai dengan amanat Undang-Undang.“Desk ini ditujukan kepada berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah strategis demi pemilu yang aman dan damai. Harapan saya adalah rekomendasi ini juga sudah sampai di 6 provinsi di Papua, termasuk KPU dan Bawaslu, serta semua stakeholder terkait,” lanjut Irjen Rudolf.Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kapolda Papua, dan Forkopimda Papua yang telah melakukan roadshow ke beberapa kabupaten untuk mensosialisasikan Pemilu damai tahun 2024. “Saya berharap provinsi-provinsi lain juga dapat melaksanakan kegiatan serupa agar proses pemilihan dan pencoblosan berlangsung aman dan tertib,” tutupnya.Rapat ini juga mencakup paparan dari para narasumber, yang membahas berbagai aspek terkait pemilu di Papua, termasuk masalah netralitas ASN, anggaran pemilu, identifikasi kerawanan, dan pengamanan serta distribusi logistik pemilu.Dalam rangka menjaga integritas Pemilu, Bawaslu sedang melatih komisioner Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota sebagai mediator untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Sementara itu, Polri akan menggelar operasi mantap Brata dan mantap Praja untuk menjaga kondusifitas keamanan.Rapat ini menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah-langkah antisipasi kerawanan Kamtibmas menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Papua. Tujuannya adalah memastikan pemilu di wilayah ini dapat berlangsung dengan aman, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya ini demi kestabilan dan keamanan Papua.Kegiatan ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Irjen. Pol. Drs. Rudolf Alberth Rodja kepada para narasumber dan moderator.PNO-11 26 Sep 2023, 20:06 WIT
Kapolda Papua Hadiri Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 Tahun 2023 Papuanewsonline.com, Jayapura - Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, S.I.K, bergabung dalam perayaan Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 Tahun 2023 Dit Lantas Polda Papua yang diselenggarakan oleh Ditlantas Polda Papua. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Suni Hotel & Convention pada Senin (25/09).Turut hadir dalam acara ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Amin Sutikno, S.H., M.H, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdani Hidayat, S.H, Kepala Cabang PT Jasa Raharja se Tanah Papua, Emil Feriansyah Latief, S.E, M.A, CRMP, QCRO, serta Para Pejabat Utama (PJU) Polda Papua.Kegiatan ini diadakan dengan tema "Modernisasi Pelayanan Polantas Presisi Mengawal Pemilu Damai Untuk Indonesia Maju." Selain acara di lokasi, kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual bersama jajaran Polantas dari seluruh Indonesia, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. dari Lapangan ISDC (Indonesia Safety Driving Center) Tangerang, Provinsi Banten.Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada jajaran Polantas Polri atas kontribusi mereka dalam pengamanan berbagai acara, baik yang berskala nasional maupun internasional.“Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara, yang diperingati setiap tanggal 22 September, memiliki tema yang menggambarkan modernisasi pelayanan Polantas yang presisi, profesional, cerdas, bermoral, modern, dan mampu menerapkan pemolisian prediktif, responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam meningkatkan pelayanan lalu lintas,” ucapnya.Kapolri juga menyampaikan apresiasi besar atas keberhasilan jajaran Polantas dalam mengatasi kemacetan selama arus mudik dan balik pada tahun sebelumnya, yang diakui sebagai yang terbaik dalam sejarah. Keberhasilan ini tak lepas dari sinergi dan kerja keras bersama dengan para stakeholder terkait.“Upaya pemerintah dalam digitalisasi ekonomi juga telah dijalankan, seiring dengan perbaikan ekonomi di Indonesia. Ini termasuk upaya penggunaan teknologi dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat,” tambah Jenderal Listyo.Sementara terkait peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas, Kapolri melihatnya sebagai dampak dari perluasan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Oleh karena itu, penempatan personel di daerah rawan kecelakaan menjadi penting. Rekayasa lalu lintas juga harus disosialisasikan dengan baik sebelum dilaksanakan, dan alternatif jalur rekayasa lalu lintas harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan kemacetan.Kapolri juga menekankan peran penting jajaran Korlantas dalam mengawal pemilu damai pada tahun 2024. Mereka akan bertanggung jawab atas pengamanan masa kampanye, pengawalan para calon presiden dan wakil presiden, pemungutan dan perhitungan suara, hingga pengucapan sumpah/janji.“Kami mengajak semua anggota Polantas untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari perilaku negatif, seperti arogansi di lapangan agar dapat terus meningkatkan kepercayaan public dimata Masyarakat,” tutupnya.PNO-11 26 Sep 2023, 09:15 WIT
HMI Cabang Mimika, Terdaftar Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu Pertama di Kabupaten Mimika HMI Cabang Mimika, Terdaftar Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu Pertama di Kabupaten Mimika Papuanewsonline.com, Mimika – Bertempat di kantor Bawaslu kabupaten Mimika pada hari Senin, 25 September 2023, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mimika melakukan audiens sekaligus mendaftar sebagai Lembaga Pemantau Pemilu sebagai wujud pengawalan terhadap Penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan bermartabat. Kedatangan perwakilan HMI ini diterima oleh Komisioner Bawaslu Mimika, Salahudin Renyaan, S.H selaku Kordiv. Pencegahan, Humas dan Parmas. Pihak Bawaslu sangat mengapresiasi langkah awal HMI Cabang Mimika yang sudah melakukan kunjungan dan mendaftarkan diri sebagai lembaga pemantau pemilu dan menjadi organisasi pertama yang mendaftar di kabupaten Mimika. “Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada teman-teman dari salah satu OKP Cipayung yaitu HMI Cabang Mimika yang mana telah melakukan audiensi dengan pihak Bawaslu Kabupaten mimika, sehingga dalam pertemuan ini kedua bela pihak menyepakati kerja sama sebagaimana tindak lanjut dari SK Pemantau pemilu dari PB HMI yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Pemantau Pemilu  dan Pemilukada 2024 ke Bawaslu RI juga tentunya,” ujar Salahudin. Lebih lanjut Salahudin menjelaskan bahwa tidak lanjut dari SK Bawaslu RI terkait kesepakatan kerjasama antara kedua bela pihak untuk mengawal setiap tahapan Pemilu serentak di Kabupaten Mimika. Sehingga dari Bawaslu kabupaten Mimika memberikan apresiasi yang luar biasa kepada HMI. “Semoga kehadiran teman-teman HMI disini menjadi representasi dari seluruh OKP Kelompok Cipayung yang ada di kaupaten Mimika untuk segera menyusul melakukan pertemuan dengan Bawaslu  Mimika. Kami pun berharap kehadiran teman-teman HMI di kantor ini bukan saja pertemuan semata namun pertemuan ini akan melahirkan suatu keputusan positif berupa sinergitas untu k menciptakan pemilu 2024 yang sesuai dengan amat UUD 1994 yaitu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara itu, Ketua umum HMI Cabang Mimika, Muhammad Amin yang didampingi oleh beberapa pengurus saat melakukan audiensi turut menyampaikan gagasan dan peranan penting organisasi  kepemudaan sebagai partner dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas khususnya di kabupaten Mimika. “Kehadiran HMI Cabang Mimika hari ini di kantor Bawaslu kabupaten Mimika, sebagai bentuk langkah awal kami pasca pelantikan beberapa waktu lalu dalam melaksanakan kerja-kerja yang terkait sinergitas untuk pembangunan demokrasi kedepan. Kami disini melakukan pendaftaran sebagai lembaga pemantau pemilu, dimana ini bertujuan agar menjadi patner kritis dan solutif bagi Bawaslu kedepan, dalam mengawal proses demokrasi d Mimika kedepan agar lebih berkualitas , aman dan damai. (Fauzia) 26 Sep 2023, 00:45 WIT
Wakapolda Maluku Ingatkan Seluruh Jajaran Terus Tingkatkan Kinerja Papuanewsonline.com, Ambon - Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigjen Pol Stephen M. Napiun, mengingatkan kepada seluruh personel yang ada di Polda Maluku dan Polres jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dalam melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat.Harapan tersebut disampaikan Wakapolda saat memimpin apel pagi gabungan personel Polda Maluku di Lapangan Letkol Pol Chr Tahapary, Kota Ambon, Senin (25/9/2023). Apel diikut Irwasda Kombes Pol Marthin Luther, dan para pejabat utama Polda Maluku. "Seluruh personel Polda Maluku dapat meningkatkan kinerjanya dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Rekan-rekan semua adalah polisi-polisi hebat olehnya itu saya minta agar jangan ada yang menjadi penghianat di dalam institusi Polri ini," pintanya.Brigjen Napiun meminta seluruh anggota Polri di Maluku agar terus melakukan tugas dengan baik. Ikuti semua sistem yang ada agar Polri dapat terus dipercaya oleh masyarakat."Bagi personel yang punya kinerja baik akan kita beri apresiasi dan penghargaan, namun bagi mereka yang malas masuk kantor dan sering melakukan pelanggaran dan perbuatan tercela, saya minta agar diproses dan kalau memang memenuhi unsur agar dipecat biar jelas dan tidak bikin malu institusi Polri," tegasnya.Wakapolda juga berharap agar Kabid Propam Polda Maluku jangan ragu dalam menjatuhkan sanksi kepada para personel yang terbukti sudah melakukan pelanggaran."Mereka yang melanggar itu adalah penghianat dan saya minta ditindaklanjuti karena mereka ini yang akan merusak lembaga kita ini. Jangan ragu untuk diusulkan PTDH biar personel lain yang berperilaku baik dapat terhindar dari pengaruh perilaku rekannya yang tidak baik," tegasnya. (PNO-12) 25 Sep 2023, 19:30 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT