Bapperida Papua Mantapkan Arah Pembangunan Daerah Berkelanjutan Melalui Rapat Strategis

Papuanewsonline.com, Jayapura — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Provinsi Papua menggelar rapat strategis pembangunan daerah yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua dan Pelaksana Harian (Plh) Sekda Papua, Kamis (30/10/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Papua, Jayapura, itu menjadi momentum penting dalam menyusun arah pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis data untuk lima tahun ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, Bapperida Papua membahas dua agenda strategis yang menjadi pondasi utama arah pembangunan Provinsi Papua, yakni tindak lanjut usulan perubahan kawasan hutan yang berkelanjutan, serta persiapan proses perencanaan partisipatif dan konsultasi publik dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029.

Kepala Bapperida Provinsi Papua, Jimmy Thesia, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan proses perencanaan pembangunan dilakukan secara transparan, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah ini tidak hanya berbasis data dan bukti, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua,” ujar Jimmy Thesia dalam rapat tersebut.

Jimmy menambahkan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 harus melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga masyarakat adat, agar arah pembangunan ke depan dapat mencerminkan kebutuhan nyata rakyat Papua.

Salah satu poin penting dalam rapat strategis tersebut adalah pembahasan mengenai tindak lanjut usulan perubahan kawasan hutan di Provinsi Papua.
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

Menurut Jimmy, pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan harus memperhatikan hak-hak masyarakat adat, keberlanjutan ekosistem, serta potensi ekonomi hijau yang bisa dikembangkan secara bertanggung jawab.

“Perubahan kawasan hutan tidak boleh hanya dipandang dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari perspektif sosial dan lingkungan. Kita ingin pembangunan berjalan tanpa mengorbankan alam dan kehidupan masyarakat adat yang bergantung padanya,” jelasnya.

Rapat ini juga menjadi tahap awal penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2025–2029, yang akan menjadi peta jalan pembangunan lima tahun ke depan.
Pemerintah menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dan berbasis bukti agar program pembangunan dapat terukur, relevan, dan tepat sasaran.

Wakil Gubernur Papua dalam arahannya menegaskan bahwa RPJMD kali ini harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat reformasi birokrasi, memperluas akses layanan dasar, serta mempercepat pembangunan wilayah tertinggal dan pedalaman.

“Kita ingin RPJMD ini menjadi dokumen yang hidup, bukan hanya formalitas. Semua pihak harus berpartisipasi agar hasilnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua dari pesisir hingga pegunungan,” ujar Wakil Gubernur.

Melalui rapat ini, Bapperida Papua juga menegaskan pentingnya sinkronisasi data dan kebijakan tata ruang wilayah, agar seluruh program pembangunan antarinstansi berjalan searah dan saling mendukung.
Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperkuat sistem informasi pembangunan daerah sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

Rapat strategis tersebut menjadi langkah awal yang menegaskan tekad Pemerintah Provinsi Papua untuk membangun daerah dengan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan keseimbangan lingkungan.

“Kami optimis, dengan kerja sama lintas sektor dan dukungan masyarakat, Papua akan mampu menghadirkan pembangunan yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya,” tutup Jimmy Thesia.

Penulis: Jid

Editor: GF