DPRD Mimika Siapkan Sertifikasi Gratis, Jalan Terbuka bagi Pencari Kerja Lokal

Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mendorong program pelatihan sertifikasi gratis bagi pencari kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Mimika dan Asosiasi Pencari Kerja Lokal Carstenz Mimika (APELCAMI). (6/5/26)

Ketua Komisi III DPRD Mimika, Herman Ghafur, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi hambatan utama yang selama ini dihadapi masyarakat dalam mengakses dunia kerja, yakni tingginya biaya sertifikasi.

“Selama ini masih banyak kontraktor yang menjadikan ketiadaan sertifikasi sebagai alasan untuk tidak menerima tenaga kerja lokal, dengan dalih kurangnya keterampilan yang dibuktikan melalui sertifikasi,” ujar Herman.

Ia menjelaskan, biaya pelatihan sertifikasi yang umumnya dikelola lembaga swasta bisa mencapai sekitar Rp10 juta per peserta. Angka tersebut dinilai sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat lokal yang ingin meningkatkan keterampilan kerja.

Sebagai solusi, DPRD Mimika bersama pemerintah daerah menyepakati agar anggaran pelatihan tahun 2026 yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) difokuskan untuk membiayai sertifikasi secara penuh.

“Harapannya, seluruh peserta bisa mengikuti pelatihan secara gratis tanpa pungutan biaya, karena sudah ditanggung pemerintah. Jadi bukan lagi subsidi, tetapi pembiayaan penuh,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga mendorong keterlibatan lembaga asosiasi dalam pelaksanaan pelatihan agar lebih terstruktur dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu memastikan akses pelatihan terbuka luas bagi pencari kerja lokal tanpa hambatan administratif maupun biaya.

Terkait kebutuhan data tenaga kerja, DPRD Mimika menilai pentingnya penguatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Herman menegaskan bahwa Dinas Tenaga Kerja pada dasarnya telah memiliki data tenaga kerja, namun masih perlu dioptimalkan melalui integrasi lintas instansi.

“Dengan adanya sharing dan integrasi data antar instansi, validitas data tenaga kerja akan semakin baik. Jadi persoalan utama saat ini bukan pada ketersediaan data, tetapi pada optimalisasi koordinasi dan integrasi data yang sudah ada,” pungkasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Mimika.

Penulis: Bim

Editor: GF