Komisi III DPRK Mimika Dorong Perbaikan Layanan Kesehatan, Terutama Mengenai Kekurangan Dokter Ahli

Papuanewsonline.com, Mimika – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika, RSUD Mimika, RS Waa Banti, dan seluruh kepala Puskesmas se-Kabupaten Mimika, Rabu (17/09/2025). Agenda ini digelar untuk menyatukan persepsi serta mencari solusi konkret terkait peningkatan pelayanan kesehatan di Mimika.

Ketua Komisi III, Herman Gafur, menegaskan bahwa forum ini merupakan komitmen bersama untuk memperbaiki persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat. Beberapa isu utama yang dibahas antara lain kekurangan tenaga dokter spesialis, peningkatan status RSUD Mimika dari tipe C ke tipe B, serta pemberdayaan anak-anak Papua dalam bidang kesehatan.

“Kita libatkan semua pihak agar tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika sudah harus maksimal, tidak boleh lagi ada alasan kekurangan ini dan itu,” tegas Herman.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra, menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRK melalui Komisi III dalam mempertemukan seluruh pemangku kepentingan bidang kesehatan. Menurutnya, RDP ini merupakan momentum penting untuk menerima masukan langsung terkait perbaikan layanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Reynold mengakui bahwa penanganan penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal masih menjadi tantangan besar. Hingga kini, pasien kerap harus dirujuk ke luar daerah karena keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli di Mimika.

Dalam paparannya, Reynold menekankan pentingnya membangun sistem layanan kesehatan yang terintegrasi. Ia menegaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan (Faskes) tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling terhubung untuk memastikan pasien mendapatkan layanan terbaik.

“Kami mencoba menyusun skenario agar semua pemilik Faskes membantu Dinas Kesehatan mendesain sistem layanan tanpa sekat-sekat. Intinya, orang sakit harus dilayani,” ujarnya.

Sebagai terobosan, ia menargetkan agar masyarakat Mimika ke depan bisa mengakses layanan kesehatan di semua fasilitas hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan begitu, pelayanan kesehatan akan lebih inklusif, mudah, dan cepat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

RDP ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor kesehatan di Mimika. DPRK berharap, hasil pertemuan tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan peningkatan layanan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penulis: Jid

Editor: GF