Komisi V DPR RI Melakukan Kunjungan Kerja Untuk Dorong Akselerasi Infrastruktur di Maluku

Papuanewsonline.com, Maluku – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Maluku pada Sabtu (1/11/2025), dengan fokus utama membahas isu strategis pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah di daerah kepulauan.

Dalam kunjungan yang berlangsung penuh makna ini, para anggota Komisi V melakukan perjalanan menggunakan kapal navigasi dari Tawiri menuju Pelabuhan Yos Sudarso, sebagai bagian dari peninjauan langsung kondisi geografis dan akses transportasi di wilayah kepulauan yang menjadi jantung aktivitas ekonomi masyarakat Maluku.

Kunjungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Komisi V untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam perjalanan laut tersebut, para anggota Komisi V mendengarkan presentasi dari pemerintah daerah dan instansi terkait yang memaparkan tantangan serta potensi besar yang dimiliki Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Paparan itu menyoroti bagaimana Maluku membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan sarana transportasi laut, pelabuhan perintis, jalan penghubung antar-pulau, serta akses energi dan telekomunikasi. Infrastruktur tersebut dinilai vital untuk membuka isolasi wilayah dan memperkuat perekonomian berbasis kelautan.

“Kami sangat terkesan dengan keindahan alam Maluku, namun di balik pesona itu terdapat tantangan besar dalam konektivitas dan pelayanan publik. Pemerintah pusat dan DPR perlu memastikan infrastruktur di sini benar-benar menjangkau masyarakat hingga ke pulau-pulau kecil,” ujar salah satu Anggota Komisi V DPR RI dalam kesempatan tersebut.

Anggota Komisi V menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Maluku tidak boleh hanya berfokus pada pusat-pusat kota besar, tetapi harus menjangkau daerah pesisir, terpencil, dan pulau-pulau kecil yang selama ini masih kesulitan mengakses layanan dasar.

Menurut mereka, konektivitas antarpulau bukan sekadar persoalan fisik, melainkan fondasi pemerataan ekonomi dan sosial masyarakat kepulauan. Melalui peningkatan sarana transportasi laut, perbaikan pelabuhan rakyat, dan pengembangan bandara perintis, masyarakat Maluku diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan nasional.

“Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan atau jembatan, tapi membangun harapan dan memperpendek jarak antara masyarakat dan kesejahteraan,” ujar salah satu anggota rombongan Komisi V.

Kunker ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder sektor transportasi dan pekerjaan umum. Komisi V DPR RI menilai, keberhasilan pembangunan di wilayah kepulauan seperti Maluku sangat bergantung pada sinergi lintas sektor — mulai dari perencanaan tata ruang, pengadaan sarana transportasi laut, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.

Dalam diskusi bersama perwakilan Balai Wilayah Sungai, Dinas Perhubungan, dan Balai Pelaksana Jalan Nasional, Komisi V menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat lokal dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

“Kami akan memperjuangkan dukungan anggaran dan kebijakan afirmatif untuk wilayah kepulauan seperti Maluku. Daerah ini memiliki potensi besar, dan kita harus hadir dengan kebijakan yang berpihak,” tegas salah satu anggota Komisi V DPR RI.

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Maluku diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong akselerasi pembangunan di wilayah kepulauan Indonesia bagian timur.

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan.

Dengan potensi perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi maritim nasional jika didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Penulis: Hendrik

Editor: GF