logo-website
Jumat, 09 Jan 2026,  WIT

Pemkab Puncak dan Mimika Turun Langsung ke Kwamki Narama, Dorong Perdamaian Usai Konflik

Pemerintah daerah bersama tokoh adat dan aparat keamanan menemui dua kelompok yang bertikai, menekan pentingnya dialog damai setelah konflik menelan 11 korban jiwa

Papuanewsonline.com - 06 Jan 2026, 21:21 WIT

Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal

Jajaran Pemerintah Kabupaten Puncak dan Mimika bersama tokoh adat serta aparat keamanan saat bertemu langsung dengan kelompok warga yang bertikai di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (6/1/2026)

Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mimika menunjukkan keseriusan dalam mendorong penyelesaian konflik internal yang terjadi di Distrik Kwamki Narama. Konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan itu tercatat menelan 11 korban jiwa dan memicu keresahan luas di tengah masyarakat.


Sebagai langkah konkret, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Nenu Tabuni, didampingi tokoh adat serta unsur aparat keamanan, turun langsung menemui dua kelompok warga yang bertikai pada Selasa (6/1/2026) petang. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membuka ruang dialog dan mendorong masuknya tahapan perdamaian.

“Kita harus mengakhiri perang saudara ini dan membangun kembali hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat,” ujar Nenu dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Nenu menyampaikan bahwa proses pengamanan hingga prosesi pengabuan atau kremasi jenazah Jeri, korban konflik yang tewas akibat serangan panah pada Minggu (4/1/2026), telah berjalan dengan baik berkat kerja sama lintas pihak. Menurutnya, situasi tersebut menjadi dasar penting untuk melangkah ke tahap berikutnya.

“Kami berharap setelah ini sudah masuk pada tahapan pembicaraan perdamaian. Yang terpenting, jenazah almarhum sudah diamankan dan dimakamkan dengan baik,” jelasnya, seraya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut menjaga stabilitas keamanan.

“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada DPR Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh adat, pihak gereja, dan aparat keamanan yang sejak awal bersama-sama mengawal proses ini,” katanya.

Pemerintah daerah, lanjut Nenu, berkomitmen penuh untuk mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan damai. Upaya tersebut dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, adat istiadat, serta hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pemerintah hadir untuk memfasilitasi perdamaian agar tidak ada lagi korban. Kami mengajak semua pihak menahan diri dan membuka ruang dialog demi keamanan dan ketenangan bersama,” tegasnya.

Harapan besar disampaikan agar proses perdamaian dapat segera terwujud sehingga kehidupan sosial masyarakat di Kwamki Narama dapat kembali normal, aman, dan harmonis setelah dilanda konflik berkepanjangan.

“Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, sehingga perdamaian ini benar-benar terwujud,” harapnya.

Meski demikian, Nenu juga menegaskan bahwa upaya damai harus diiringi ketegasan hukum. Ia menekankan bahwa setelah dialog perdamaian berjalan, setiap pihak yang dengan sengaja memicu konflik kembali harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya minta aparat keamanan sikapi ini dengan tegas agar tidak ada lagi yang berani mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE