Ratusan OAP Masuk Korps Bhayangkara, Polri Dorong Pemerataan Personel Hingga Papua

Papuanewsonline.com, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia merekrut sebanyak 331 Orang Asli Papua (OAP) menjadi anggota Polri sepanjang tahun 2025 sebagai langkah strategis memperkuat personel kepolisian di wilayah luar Pulau Jawa.

Rekrutmen tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan personel yang masih belum merata di seluruh Indonesia, khususnya di daerah dengan rasio polisi dan penduduk yang relatif tinggi. Saat ini, rasio nasional anggota Polri berada pada angka 1 banding 606, yang berarti satu personel harus melayani sekitar 606 warga.

Asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, Irjen Anwar, menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan anggota kepolisian, terutama di wilayah non-Jawa, meskipun sejumlah Polda di Pulau Jawa dinilai sudah relatif memadai.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Polri terus melakukan rekrutmen secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip BETAH, yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, guna memastikan proses seleksi berjalan adil bagi seluruh peserta.

Irjen Anwar menyampaikan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh pengawasan internal maupun eksternal, termasuk penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) akademik dan psikologi, serta digitalisasi uji kesamaptaan jasmani yang hasilnya diumumkan secara langsung.

Sepanjang tahun 2025, Polri merekrut total 6.919 personel yang terdiri atas 350 taruna Akademi Kepolisian, 250 peserta Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, 5.363 Bintara, dan 1.006 Tamtama, dengan 331 di antaranya berasal dari Orang Asli Papua.

Rekrutmen OAP tersebut dipandang sebagai bentuk komitmen institusi kepolisian untuk memberikan kesempatan yang setara dan merata bagi seluruh warga negara, sekaligus memperkuat kehadiran Polri di wilayah Papua dan daerah luar Jawa lainnya.

Meski demikian, Irjen Anwar mengakui masih terdapat kendala dalam proses seleksi, mulai dari persoalan kesehatan, administrasi, hingga upaya kecurangan yang dilakukan oleh peserta maupun pihak tertentu.

Polri menegaskan tidak mentoleransi praktik kecurangan dalam bentuk apa pun, baik yang dilakukan oleh peserta maupun pihak yang membantu, dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan melalui cara tidak resmi.

Penulis: Jid

Editor: GF