RDP Komisi III DPRK Mimika Ungkap Fakta Miris di Distrik Hoya

Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRK Mimika dan empat kepala distrik kembali membuka realita miris pelayanan pemerintahan di daerah pedalaman. Salah satunya, Distrik Hoya, hingga kini belum memiliki kantor fisik untuk menunjang aktivitas pemerintahan.

Kepala Distrik Hoya, Yeteni Tabuni, dalam RDP yang berlangsung Senin (15/9/2025), memaparkan bahwa kondisi ini membuat 45 pegawai distrik lebih banyak beraktivitas di Timika, pusat pemerintahan kabupaten. Hal itu terjadi bukan karena kelalaian, melainkan karena tidak adanya fasilitas kantor yang layak untuk bekerja.

“Pegawai distrik tetap digaji oleh negara, tetapi tanpa kantor yang memadai, mereka akhirnya beraktivitas lebih banyak di Timika,” jelas Yeteni Tabuni.

Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, pelayanan pemerintahan di Hoya akan terus terhambat jika tidak segera ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Ini persoalan serius. Kita tidak bisa menyalahkan para pegawai, karena faktanya memang kantor distrik tidak ada. Ini harus segera dicarikan jalan keluar,” ujar Herman usai RDP yang digelar di Aula DPRK Mimika.

Selain ketiadaan kantor, kendala transportasi menjadi isu besar lainnya. Akses menuju Distrik Hoya hanya dapat ditempuh melalui jalur udara, dengan biaya perjalanan fantastis, mencapai Rp180 juta sekali penerbangan. Biaya tinggi ini bukan hanya membebani pemerintah, tetapi juga menghambat mobilitas pegawai serta pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Kendala transportasi inilah yang hari ini kami dengar langsung, dan ini akan kami dorong ke Pemkab agar segera ada solusi yang nyata,” tegas Herman.

Meski demikian, Kepala Distrik Hoya melaporkan bahwa kondisi keamanan di wilayahnya relatif kondusif. Layanan pendidikan pun berjalan dengan baik, meskipun masih terbatas. Namun, pelayanan kesehatan disebut masih memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah.

RDP ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan di Mimika, terutama di wilayah pedalaman yang kerap tertinggal dalam aspek infrastruktur dasar. Herman Gafur menutup pernyataannya dengan harapan besar agar hasil pertemuan ini tidak berhenti di meja rapat, tetapi ditindaklanjuti dengan kebijakan nyata.

“Kami berharap RDP ini benar-benar menjadi bahan evaluasi dan langkah awal demi kelancaran layanan pemerintahan di Distrik Hoya,” pungkasnya.

Penulis: Jid

Editor: GF

.