Rumah Subsidi Akan Dibangun Secara Masif di Indonesia
Diluncurkan September 2025, Pemerintah Targetkan 350 Ribu Unit untuk Rakyat Kecil
Papuanewsonline.com - 31 Jul 2025, 16:04 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Papuanewsonline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program pembangunan rumah subsidi secara besar-besaran di seluruh wilayah tanah air, mulai September 2025. Langkah strategis ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025).
“Kami akan menggelar launching rumah subsidi secara masif pada bulan September di berbagai kota. Target awal kami minimal 25 ribu unit,” ujar Maruarar, Kamis (31/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas
pula peningkatan kuota rumah subsidi dari 200 ribu menjadi 350 ribu unit pada
tahun ini. Kenaikan ini dianggap sebagai langkah besar untuk menjawab kebutuhan
hunian rakyat, terutama kalangan berpenghasilan rendah.
“Biasanya kuotanya hanya sekitar
200 ribuan, tapi tahun ini naik menjadi 350 ribu unit. Ini sebuah terobosan
besar," tegasnya.
Maruarar juga menyebut rumah
subsidi akan dialokasikan secara adil dan terarah untuk masyarakat yang
benar-benar membutuhkan. Di antaranya, petani, nelayan, buruh, guru, pengemudi,
dan pekerja media.
“Petani kita alokasikan 20 ribu
unit, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, guru 20 ribu, teman-teman media 3 ribu
unit, dan sopir 8 ribu unit. Ini langkah nyata pemerintah menyentuh lapisan
masyarakat bawah,” jelasnya.
Tak hanya rumah subsidi,
pemerintah juga tengah menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,
yang untuk pertama kalinya akan diterapkan di Indonesia. Skema ini akan
memberikan dukungan keuangan bagi pengembang dan kontraktor lokal.
“Dengan dukungan dari Danantara,
BUMN, dan koordinasi Menko Perekonomian Pak Airlangga serta Ibu Sri Mulyani,
KUR perumahan ini akan mendorong pengembangan kawasan, termasuk sektor
pariwisata melalui pembangunan homestay,” ujar Maruarar.
Program ini diharapkan tak hanya
menyelesaikan backlog perumahan nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja
baru dan menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif. (Ning)