Wakil Rakyat Suarakan Aspirasi Masyarakat: DPRD Paniai Tolak Penempatan Marinir di Distrik Ekadide

Papuanewsonline.com, Paniai — Gelombang penolakan terhadap kehadiran pasukan Marinir di wilayah pegunungan Paniai kian menguat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, Yudas Nawipa, secara tegas menyampaikan bahwa masyarakat Wilayah 3 Paniai, khususnya di Distrik Ekadide, menolak penempatan pasukan Marinir di daerah mereka.

Menurut Yudas, kehadiran Marinir di wilayah pegunungan dinilai tidak relevan dengan kondisi geografis serta berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai langkah penempatan pasukan tersebut seharusnya mempertimbangkan karakteristik wilayah, kebutuhan keamanan, dan aspek sosial budaya masyarakat setempat.

“Saya meminta Panglima TNI untuk meninjau ulang penempatan pasukan Marinir di Paniai karena tidak sesuai dengan kondisi geografis daerah. Masyarakat Paniai hidup di wilayah pegunungan yang damai dan memiliki dinamika tersendiri. Tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan kehadiran pasukan Marinir di sini,” ujar Yudas dalam pernyataannya, Rabu (30/10/2025).

Penolakan masyarakat bukan semata karena kehadiran aparat militer, tetapi lebih pada ketidaksesuaian fungsi dan tujuan penempatan pasukan Marinir di daerah tersebut. Yudas menjelaskan, Marinir sejatinya memiliki kompetensi utama dalam operasi laut dan pantai, bukan di medan pegunungan seperti Paniai.

“Kalau di wilayah pantai mungkin relevan, tetapi di Paniai yang merupakan wilayah pegunungan, tugas itu bisa dijalankan oleh aparat keamanan setempat yang sudah memahami karakter sosial dan medan,” tambahnya.

Selain itu, menurut Yudas, masyarakat Paniai selama ini telah hidup dalam suasana aman dan damai tanpa kehadiran pasukan tambahan. Oleh karena itu, ia menilai langkah penempatan Marinir justru dapat memicu kesalahpahaman antara aparat dan warga jika tidak disosialisasikan dengan baik.

Sikap Yudas Nawipa mendapat dukungan luas dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda di Wilayah 3 Paniai. Mereka menilai bahwa pembangunan dan keamanan daerah seharusnya diutamakan melalui pendekatan kesejahteraan, bukan militerisasi.

Sejumlah tokoh menegaskan bahwa masyarakat Paniai lebih membutuhkan peningkatan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar ketimbang penambahan pasukan bersenjata.

“Kami ingin pemerintah pusat memahami bahwa keamanan sejati di Papua bukan hanya soal senjata, tetapi bagaimana masyarakat sejahtera dan merasa dilibatkan dalam pembangunan,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Ekadide.

Yudas Nawipa juga menyerukan agar pemerintah daerah dan aparat keamanan duduk bersama untuk melakukan evaluasi dan dialog terbuka dengan masyarakat terkait kebijakan penempatan pasukan di Paniai. Ia berharap langkah ini dapat mencegah potensi kesalahpahaman serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan di wilayah tersebut.

“Kita tidak ingin ada ketegangan baru yang justru merugikan masyarakat. Saya percaya dengan komunikasi yang baik, pemerintah dan TNI bisa memahami aspirasi warga,” tegas Yudas.

Dengan pernyataan ini, DPRD Paniai berharap agar Panglima TNI segera meninjau ulang kebijakan penempatan pasukan Marinir di Distrik Ekadide, dan menggantinya dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat yang lebih humanis dan sesuai konteks lokal.

Penulis: Hendrik

Editor: GF