APBD Mimika 2026 Rp.5,6 Triliun Disahkan: Rakyat Dijanjikan Kesejahteraan
Melalui rapat paripurna yang dihadiri seluruh fraksi, DPRK Mimika menyetujui APBD 2026 tanpa catatan, menandai langkah politik penting dalam mendukung pemerataan pembangunan.
Papuanewsonline.com - 28 Nov 2025, 02:37 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 5.644.590.782.243,00. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (27/11/2025), yang dihadiri seluruh delapan fraksi. Seluruh fraksi sepakat untuk mengesahkan RAPBD tanpa catatan dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperayau, menyampaikan
apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD yang
telah menyiapkan, mempresentasikan, dan menanggapi setiap masukan dari dewan.
Ia menilai kerja kolaboratif tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan
APBD dapat disusun secara komprehensif dan akuntabel.
Primus juga menyampaikan terima kasih kepada tim badan
anggaran dan seluruh fraksi yang telah menjalankan fungsi budgeting serta
pengawasan dengan optimal. Proses pembahasan RAPBD, menurutnya, dilakukan
secara intensif, terbuka, dan konstruktif untuk memastikan aspirasi masyarakat
Mimika terakomodasi dengan baik.
Melalui pandangan umum, jawaban pemerintah, serta pembahasan
di tingkat komisi dan badan anggaran, seluruh fraksi menyampaikan berbagai
masukan yang dianggap mencerminkan kebutuhan masyarakat Mimika. Primus
menegaskan bahwa pandangan fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi wujud
kesepakatan politik yang mengikat lembaga legislatif dan eksekutif.
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, turut memberikan
apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Mimika atas energi,
pemikiran, dan koreksi yang diberikan selama penyusunan RAPBD 2026. Ia
menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengacu pada nota kesepakatan
kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026.
Emanuel menambahkan bahwa kebijakan anggaran yang disepakati
bukan sekadar hitungan angka, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat
kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat. Fokus utamanya adalah
pemerataan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
Mimika.
Primus Natikaperayau kembali menekankan bahwa APBD 2026
harus benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat. Ia menyebut prioritas
anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah, serta peningkatan kualitas layanan publik
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Setelah disetujui di tingkat kabupaten, APBD Mimika 2026
akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan evaluasi
sebelum penetapan final. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan
seluruh substansi anggaran sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah yang
berlaku.
Dengan rampungnya seluruh proses penyusunan APBD tepat
waktu, pemerintah daerah menargetkan seluruh program dan kegiatan dapat dimulai
pada Januari 2026. Harapannya, implementasi cepat ini dapat mempercepat
realisasi pembangunan serta memperkuat manfaat anggaran bagi masyarakat Mimika.
Penulis: Jid
Editor: GF