logo-website
Rabu, 11 Feb 2026,  WIT

APBD Mimika 2026 Rp.5,6 Triliun Disahkan: Rakyat Dijanjikan Kesejahteraan

Melalui rapat paripurna yang dihadiri seluruh fraksi, DPRK Mimika menyetujui APBD 2026 tanpa catatan, menandai langkah politik penting dalam mendukung pemerataan pembangunan.

Papuanewsonline.com - 28 Nov 2025, 02:37 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Sejumlah pimpinan DPRK Mimika bersama pejabat daerah menandatangani dokumen persetujuan APBD 2026 dalam rapat paripurna.

Papuanewsonline.com, Mimika — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 senilai Rp 5.644.590.782.243,00. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (27/11/2025), yang dihadiri seluruh delapan fraksi. Seluruh fraksi sepakat untuk mengesahkan RAPBD tanpa catatan dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.


Ketua DPRK Mimika, Primus Natikaperayau, menyampaikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh OPD yang telah menyiapkan, mempresentasikan, dan menanggapi setiap masukan dari dewan. Ia menilai kerja kolaboratif tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan APBD dapat disusun secara komprehensif dan akuntabel.

Primus juga menyampaikan terima kasih kepada tim badan anggaran dan seluruh fraksi yang telah menjalankan fungsi budgeting serta pengawasan dengan optimal. Proses pembahasan RAPBD, menurutnya, dilakukan secara intensif, terbuka, dan konstruktif untuk memastikan aspirasi masyarakat Mimika terakomodasi dengan baik.

Melalui pandangan umum, jawaban pemerintah, serta pembahasan di tingkat komisi dan badan anggaran, seluruh fraksi menyampaikan berbagai masukan yang dianggap mencerminkan kebutuhan masyarakat Mimika. Primus menegaskan bahwa pandangan fraksi bukan sekadar formalitas, tetapi wujud kesepakatan politik yang mengikat lembaga legislatif dan eksekutif.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, turut memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRK Mimika atas energi, pemikiran, dan koreksi yang diberikan selama penyusunan RAPBD 2026. Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran tetap mengacu pada nota kesepakatan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2026.

Emanuel menambahkan bahwa kebijakan anggaran yang disepakati bukan sekadar hitungan angka, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat. Fokus utamanya adalah pemerataan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika.

Primus Natikaperayau kembali menekankan bahwa APBD 2026 harus benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat. Ia menyebut prioritas anggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, serta peningkatan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Setelah disetujui di tingkat kabupaten, APBD Mimika 2026 akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan evaluasi sebelum penetapan final. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh substansi anggaran sesuai regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Dengan rampungnya seluruh proses penyusunan APBD tepat waktu, pemerintah daerah menargetkan seluruh program dan kegiatan dapat dimulai pada Januari 2026. Harapannya, implementasi cepat ini dapat mempercepat realisasi pembangunan serta memperkuat manfaat anggaran bagi masyarakat Mimika.

 

Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE