Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Perebutan 12 Jabatan Kepala OPD Mimika: 59 Kandidat Lolos Seleksi Administrasi
Papuanewsonline.com, Mimika –
Perebutan kursi pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika memasuki
fase penting. Sebanyak 59 kandidat resmi dinyatakan lolos seleksi administrasi
untuk mengisi 12 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil
seleksi diumumkan Panitia Seleksi (Pansel) melalui surat bernomor
003/PANSEL-SELTER/MMK/2025, tertanggal 29 Agustus 2025. Ketua Panitia Seleksi, Silwanus
Sumule, menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, akuntabel,
dan mengedepankan prinsip meritokrasi. “Kami ingin memastikan bahwa pejabat
yang nantinya menduduki kursi strategis benar-benar mereka yang berkompeten,
berintegritas, serta memiliki visi besar untuk membangun Mimika,” ujarnya. Dengan diumumkannya hasil seleksi
administrasi, para kandidat akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji
kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Tahapan ini dijadwalkan
berlangsung pada Selasa hingga Jumat, 2–5 September 2025, mulai pukul 09.00 WIT
di Ballroom Lantai 2 Hotel Horison Ultima, Timika. Peserta diharapkan hadir tepat
waktu dan mempersiapkan diri secara maksimal. Panitia juga menegaskan bahwa
seluruh proses seleksi akan diawasi ketat untuk menjamin transparansi serta
menghindari adanya praktik-praktik yang mencederai integritas seleksi. Nama-nama peserta yang lolos
tidak hanya diumumkan lewat surat resmi, tetapi juga dipublikasikan melalui
akun media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Mimika, yakni Instagram @bkpsdmmimikaofficial
dan Facebook Bkapsdm Mimika. Langkah ini dinilai penting untuk
memperluas akses informasi sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin
mengetahui perkembangan seleksi. Peserta pun diimbau untuk terus memantau
informasi terbaru melalui kanal resmi tersebut agar tidak ketinggalan
pengumuman penting. Wakil Bupati Mimika, Emanuel
Kemong, memberikan pesan khusus bagi para kandidat yang melaju ke tahap
berikutnya. Ia menekankan pentingnya komunikasi aktif dengan bagian kepegawaian
untuk memastikan semua persyaratan dipenuhi. “Mereka yang sudah ikut itu,
kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Kabag Kepegawaian apa yang harus
dilengkapi bagi mereka yang lulus. Ini baru tahap administrasi. Besok kita
lanjut dengan ujian berikutnya sampai pada tahap akhir,” tegasnya. Lebih jauh, Wabup Emanuel
berharap agar seluruh peserta mengikuti proses seleksi dengan jujur, sportif,
dan penuh tanggung jawab. “Kita ingin pejabat Mimika lahir dari proses yang
bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya. Sebagaimana diketahui, jabatan
Kepala OPD di lingkup Pemkab Mimika merupakan posisi strategis yang akan sangat
menentukan arah kebijakan daerah. Dari perencanaan pembangunan, pengelolaan
keuangan, hingga pelayanan publik, semua ditentukan oleh kualitas kepemimpinan
di level OPD. Dengan 12 kursi yang
diperebutkan, persaingan antar kandidat dipastikan akan berlangsung ketat.
Hanya mereka yang mampu menunjukkan kapasitas, kapabilitas, dan komitmen
pengabdian yang akan melangkah ke babak akhir seleksi. Masyarakat Mimika menaruh harapan
besar pada proses seleksi ini. Banyak pihak menilai, suksesnya seleksi terbuka
akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan percepatan
pembangunan daerah. “Pemimpin OPD yang baru harus
bisa menjawab kebutuhan masyarakat Mimika, bukan hanya duduk di kursi jabatan,”
ujar salah satu tokoh masyarakat di Timika yang enggan disebut namanya. Penulis: Jid Editor: GF
01 Sep 2025, 15:51 WIT
Wabup Mimika Ingatkan Warga Tidak Mudah Terprovokasi Aksi Demo
Papuanewsonline.com, Mimika –
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, memberikan imbauan tegas kepada masyarakat
agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang dapat memicu aksi
demonstrasi anarkis. Hal ini disampaikan saat dirinya memimpin apel gabungan di
Pusat Pemerintahan Mimika, Senin (1/9/2025). Dalam arahannya, Wabup menekankan
bahwa keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mimika adalah tanggung jawab bersama
seluruh elemen masyarakat. Ia mengingatkan bahwa aksi-aksi provokatif yang
terjadi di beberapa daerah lain tidak boleh dijadikan alasan untuk menciptakan
keresahan di tanah Amungsa. “Kita wajib menjaga daerah kita,
jangan sampai ada isu-isu yang ingin memprovokasi daerah ini, lalu kita ikut
memboncenginya. Hari ini saya tegaskan, kita memberi penjelasan yang benar,
bila di tempat lain terjadi, Mimika kita jaga aman,” ujar Wabup dengan nada
tegas. Wabup juga menaruh perhatian
khusus kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia meminta seluruh pimpinan OPD agar
memastikan setiap staf di lingkungannya menjadi teladan dalam sikap dan
perilaku, serta tidak ikut menyebarkan isu yang dapat menimbulkan keresahan. “ASN harus jadi contoh, bekerja
dengan baik, memberi pelayanan maksimal, dan tidak ikut menyebarkan kabar yang
tidak benar. Justru ASN yang harus memberi pencerahan dan pemahaman kepada
masyarakat,” jelasnya. Selain menyoroti potensi
provokasi, Wabup Emanuel juga mengingatkan bahwa banyak masyarakat Mimika yang
menaruh harapan besar pada pemerintah, terutama dalam hal pembangunan.
Menurutnya, pemerintah hadir bukan hanya lewat kebijakan, tetapi juga lewat kehadiran
nyata dalam menjawab kebutuhan warga. “Masyarakat menunggu kehadiran
kita. Mari kita berikan penjelasan dan pencerahan lewat program-program yang
ada. Jangan biarkan mereka bingung dan kemudian mudah dihasut,” tambahnya. Di akhir arahannya, Wabup Emanuel
Kemong menegaskan kembali bahwa Mimika adalah rumah bersama yang harus dijaga
oleh semua pihak. Ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang, kompak, dan tidak
memberi ruang bagi pihak-pihak yang ingin merusak persatuan. “Persatuan dan kedamaian adalah
kunci. Jangan mudah dipecah belah oleh isu atau ajakan yang tidak jelas.
Pemerintah akan selalu hadir bersama masyarakat,” pungkasnya. Penulis: Jid Editor: GF
01 Sep 2025, 15:39 WIT
Polri Pastikan Langkah Penanganan Aksi Anarkis Sesuai Aturan
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan setiap langkah yang diambil
aparat keamanan dalam menghadapi dinamika situasi terkini, khususnya aksi-aksi
anarkis yang muncul di sejumlah wilayah, dilakukan secara terukur, profesional,
serta berlandaskan hukum yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan oleh
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, dalam
keterangan pers resmi di Jakarta, Sabtu (30/8/2025). Penegasan ini juga sejalan
dengan arahan langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Dalam penjelasannya, Irjen. Sandi
mengungkapkan bahwa Presiden RI telah memberikan arahan kepada Kapolri dan
Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas dalam menindak segala bentuk
tindakan anarkis. Namun demikian, ia menegaskan bahwa semua tindakan aparat
tetap berada dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. “Seluruh langkah yang dilakukan
Polri dan TNI di lapangan bersifat terukur, profesional, dan sesuai dengan
kewenangan serta peraturan yang berlaku. Kami pastikan penanganan dilakukan
dengan penuh tanggung jawab,” ujar Irjen. Pol. Sandi Nugroho. Lebih jauh, Polri memastikan
seluruh standar operasional prosedur (SOP) diterapkan secara disiplin dalam
setiap tahapan penanganan situasi. Prioritas utama adalah melindungi
keselamatan masyarakat, aparat keamanan, markas komando, asrama, hingga objek
vital nasional. “Polri memastikan seluruh SOP dan
pentahapan penanganan dijalankan dengan ketat. Fokus kami adalah melindungi
masyarakat, anggota, markas komando, asrama, dan objek vital lainnya agar
situasi tetap aman dan terkendali,” tegas Sandi. Kadiv Humas Polri juga menegaskan
bahwa seluruh jajaran mulai dari Polda, Polres hingga Polsek diminta untuk
menindaklanjuti arahan Kapolri dengan cepat, tepat, dan profesional. “Kami sudah menginstruksikan
kepada seluruh jajaran agar menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri secara serius
dan terukur. Kompulir data, buat perencanaan matang, dan siapkan personel serta
sarana prasarana agar langkah yang diambil benar-benar proporsional,” jelasnya. Ia menambahkan, sinergi TNI-Polri
menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan, termasuk dalam memulihkan
situasi jika terjadi eskalasi di lapangan. Tak hanya menyampaikan pesan
kepada internal Polri, Irjen. Sandi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat
untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. “Kami menghormati hak masyarakat
dalam menyampaikan pendapat, tetapi pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan
hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Mari kita jaga
ketertiban, kita dukung upaya TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan,”
pungkasnya. (GF)
31 Agu 2025, 19:47 WIT
Polda Maluku Tetapkan Tersangka Kasus Pembakaran di Hunut
Papuanewsonline.com, Ambon —
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum
(Ditreskrimum) resmi menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana
pembakaran dan pengrusakan yang terjadi di Desa Hunut, Kota Ambon. Perkembangan terbaru penanganan
perkara ini disampaikan oleh Direktur Reskrimum Polda Maluku, Komisaris Besar
Polisi Dasmin Ginting, S.I.K., didampingi Kepala Bidang Humas Polda Maluku,
Komisaris Besar Polisi Rositah Umasugi, S.I.K., dalam konferensi pers yang
digelar di Markas Ditreskrimum Polda Maluku, Sabtu (30/8/2025). Dalam pernyataannya, Kombes Pol
Dasmin Ginting mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan seorang tersangka
berinisial I.S. setelah melalui rangkaian penyelidikan mendalam. "Hingga hari ini, penyidik
telah memeriksa sebanyak 33 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan serta alat
bukti yang cukup, kami resmi menetapkan satu orang tersangka berinisial
I.S," ujar Dasmin. Tersangka I.S dijerat dengan Pasal
406 KUHP tentang perusakan barang, dengan ancaman pidana maksimal dua tahun
delapan bulan penjara. Menurutnya, penetapan tersangka
ini menjadi bukti keseriusan Polda Maluku dalam memberikan rasa keadilan kepada
korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Meski telah menetapkan tersangka,
Polda Maluku menegaskan penyidikan masih terus berjalan. Rencananya, pada Senin,
1 September 2025, penyidik akan memanggil 14 orang saksi tambahan. "Tujuh orang di antaranya
adalah saksi yang sebelumnya telah diperiksa dan akan kami mintai keterangan
lebih lanjut. Sementara tujuh lainnya merupakan saksi baru. Kami sangat
mengharapkan kerja sama dari semua pihak agar hadir memenuhi panggilan penyidik,"
jelas Dasmin. Dalam kesempatan yang sama, Kabid
Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, mengimbau seluruh masyarakat,
khususnya warga Kota Ambon, agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban
masyarakat (kamtibmas). "Kami meminta masyarakat
untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, terutama yang beredar di media sosial," tegas
Rositah. Ia menambahkan, sesuai arahan
Kapolda Maluku, pihaknya memastikan seluruh penanganan perkara dilakukan secara
profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. "Polda Maluku berkomitmen
mengusut tuntas kasus ini secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian
hukum sekaligus menjaga stabilitas kamtibmas di Maluku," pungkasnya. (GF)
31 Agu 2025, 19:42 WIT
Presiden Sampaikan Pernyataan Resmi di Istana Merdeka: Pemerintah Bertindak Tegas dan Transparan
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Suasana hening dan penuh khidmat menyelimuti Istana Merdeka, Minggu
(31/8/2025), ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil
memberikan pernyataan resmi didampingi jajaran pimpinan partai politik dan
tokoh bangsa. Dengan latar belakang bendera Merah Putih berkibar gagah,
Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi, stabilitas
politik, sekaligus merespons aspirasi rakyat yang belakangan semakin menguat. Dalam kesempatan tersebut,
Presiden Prabowo hadir bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan
Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Presiden ke-5 RI Megawati
Soekarnoputri, serta sejumlah tokoh penting partai politik nasional seperti
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (mewakili Ketua Umum
Agus Harimurti Yudhoyono), Sekjen PKS, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Hadalia,
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum
Partai NasDem Surya Paloh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo
menyoroti dinamika yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar dalam
sepekan terakhir. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak
konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat, namun menggarisbawahi pentingnya
penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran. “Terhadap petugas yang kemarin
melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Negara Republik Indonesia
telah melakukan proses pemeriksaan. Saya minta ini dilakukan dengan cepat,
transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegas Presiden. Langkah ini, menurutnya, adalah
bukti bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kesalahan aparat,
sekaligus memastikan agar hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan. Selain menyinggung aparat,
Presiden juga menyampaikan laporan dari para ketua umum partai politik yang
menunjukkan komitmen serius dalam merespons tuntutan rakyat. Sejak Senin, 1 September 2025,
sejumlah anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru resmi dicabut
keanggotaannya oleh fraksi masing-masing. Tidak hanya itu, pimpinan DPR juga
sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan,
termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar
negeri. “Para Ketua Umum Partai telah
menegaskan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan
berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkap Prabowo. Pidato Presiden diakhiri dengan
seruan persatuan. Prabowo menekankan bahwa semua langkah ini ditempuh
semata-mata untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga negara, serta
memastikan stabilitas politik nasional tetap terjaga di tengah derasnya dinamika
sosial. “Negara harus hadir dengan penuh
ketegasan namun juga menjunjung tinggi transparansi. Semua ini kita lakukan
agar demokrasi Indonesia semakin matang, dan rakyat tetap menjadi pemilik
kedaulatan tertinggi,” pungkasnya. Penulis: Abim Editor: GF
31 Agu 2025, 19:25 WIT
Kapolri dan Panglima TNI Kompak Jaga Stabilitas Nasional
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Situasi keamanan nasional yang belakangan ini sempat memanas akibat aksi unjuk
rasa dan insiden anarkis menjadi perhatian serius pemerintah. Kapolri Jenderal
Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI dan Polri akan bertindak tegas
sesuai aturan hukum dalam menghadapi aksi-aksi yang berpotensi merusak
ketertiban umum. Pernyataan itu disampaikan
Kapolri usai menghadiri rapat evaluasi bersama Presiden RI, Panglima TNI
Jenderal Agus Subiyanto, serta sejumlah menteri terkait di Sentul, Sabtu
(30/8/2025). Dalam rapat tersebut, Presiden memberikan instruksi jelas agar
aparat keamanan segera melakukan langkah nyata untuk meredam eskalasi. “Tadi Bapak Presiden memintakan
kepada saya dan Panglima, khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat
anarkis, kami diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan
undang-undang yang berlaku,” ujar Jenderal Sigit. Kapolri menyoroti insiden
perusakan fasilitas umum, pembakaran gedung, hingga penyerangan markas aparat
yang terjadi di beberapa wilayah. Menurutnya, tindakan tersebut sudah jauh
melampaui batas penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. “Penyampaian pendapat adalah hak
setiap warga negara. Namun jika sudah berujung pada perusakan, pembakaran, dan
penyerangan, itu jelas masuk ranah pidana. Kami tidak bisa membiarkan hal itu
mengancam keselamatan masyarakat,” tegasnya. Dalam kesempatan yang sama,
Kapolri juga menegaskan komitmen transparansi dalam penanganan kasus tujuh
personel Brimob yang menabrak seorang pengemudi ojek online hingga meninggal
dunia. “Proses penanganan oleh Propam
sudah berjalan. Saya sudah perintahkan agar dilakukan secara cepat dan maraton.
Kartif Propam menyampaikan, dalam waktu satu minggu sidang etik harus siap
dilaksanakan, dan jika ditemukan pelanggaran pidana, tentu akan diproses,”
jelas Kapolri. Untuk menjamin keterbukaan, Polri
juga membuka akses bagi lembaga independen seperti Kompolnas dan Komnas HAM
untuk mengawasi jalannya pemeriksaan. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan
kepercayaan publik. Di akhir pernyataannya, Kapolri
bersama Panglima TNI mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak
mudah terprovokasi, serta mendukung langkah-langkah aparat dalam menjaga
stabilitas. “Kami berharap dukungan dari
seluruh lapisan masyarakat dan para tokoh bangsa untuk tetap menjaga persatuan
di tengah situasi ini. TNI dan Polri akan berdiri di garis terdepan demi
keamanan rakyat,” pungkasnya. Penulis: GF Editor: GF
30 Agu 2025, 23:58 WIT
Panglima TNI Melayat, Tunjukkan Empati pada Keluarga Almarhum Driver Ojol Affan
Papuanewsonline.com, Jakarta —
Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar almarhum Affan Kurniawan, driver
ojek online yang wafat tragis setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di
kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam (28/8/2025). Sebagai bentuk empati dan
penghormatan, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto hadir langsung ke rumah
duka di Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (29/8/2025). Kehadiran
orang nomor satu di jajaran TNI ini menjadi sorotan warga sekitar yang
berdesakan di gang sempit untuk menyaksikan momen penuh haru tersebut. Jenderal Agus Subiyanto tidak
datang dengan prosesi besar atau protokoler berlebihan. Ia memilih berjalan
kaki menyusuri gang sempit menuju rumah duka, menyapa warga yang berdiri di
pinggir jalan. Gestur sederhana ini menghadirkan kesan mendalam bagi masyarakat
yang menyaksikan secara langsung. Sesampainya di rumah duka,
Panglima TNI disambut oleh keluarga besar almarhum. Di dalam ruangan sederhana
itu, ia duduk bersama ibu dan kakak almarhum, mendengarkan dengan penuh
perhatian sekaligus menyampaikan langsung rasa duka cita yang mendalam. “Barusan meninjau, ketemu dengan
ibunya, dengan kakaknya. Duka cita yang mendalam dari saya pribadi dan
institusi TNI,” ungkap Panglima TNI singkat kepada awak media usai meninggalkan
rumah duka. Jenazah Affan Kurniawan
sebelumnya telah dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, dengan diiringi
isak tangis keluarga, kerabat, dan rekan-rekan sesama driver ojek online.
Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi banyak pihak, terutama karena korban
dikenal sebagai sosok pekerja keras yang gigih mencari nafkah untuk
keluarganya. Bagi Panglima TNI, kehadirannya
di rumah duka bukan hanya sebatas prosesi formal, melainkan wujud nyata bahwa
TNI tidak terpisahkan dari rakyat. Dalam situasi suka maupun duka, TNI selalu
berupaya hadir bersama masyarakat. Kehadiran Panglima TNI menjadi
simbol kepedulian dan bentuk dukungan moril terhadap keluarga korban. Bagi
masyarakat, sikap seorang jenderal yang datang langsung dan menyampaikan
belasungkawa secara personal memberi pesan bahwa institusi militer memiliki
wajah humanis. Sementara itu, proses hukum
terkait peristiwa tertabraknya almarhum Affan masih terus bergulir di internal
Polri. Publik menaruh harapan besar agar kasus ini ditangani dengan transparan
dan adil demi memberikan kejelasan serta rasa keadilan bagi keluarga korban. Penulis: GF Editor: GF
30 Agu 2025, 23:51 WIT
Kapolda Maluku Optimis Tanah Seribu Pulau Bisa Aman dan Maju
Papuanewsonline.com, Ambon –
Mengawali tugasnya sebagai Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang
Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si. bersama Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam
Thobroni, S.I.K., M.H., kembali melakukan safari silaturahmi ke sejumlah
instansi pemerintahan, lembaga, serta tokoh agama di Maluku.
Pada Jumat (29/8/2025), Kapolda bertandang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Maluku di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon. Kedatangan jenderal bintang dua
ini disambut hangat oleh Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Dr. H. Yamin, S.Ag.,
M.Pd.I., yang secara simbolis mengalungkan kain khas Maluku sebagai tanda
penghormatan. Hadir pula Ketua Gerakan Pemuda Ansor Maluku, pejabat utama Polda
Maluku, serta jajaran Kanwil Agama Maluku. Dalam suasana penuh keakraban,
Kapolda menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan tersebut sekaligus
menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerjasama lintas sektor, khususnya
dengan Kementerian Agama. “Kami berharap silaturahmi ini
menjadi awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara Polda Maluku dengan
Kanwil Kemenag. Ke depan, Maluku bisa maju karena tanahnya subur, hasil laut
melimpah, dan masyarakatnya ulet serta pemberani,” ungkap Kapolda. Meski optimis dengan potensi
Maluku, Irjen Dadang juga menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi, yakni
tingginya kasus kekerasan sosial. Mulai dari kekerasan rumah tangga,
penganiayaan antar individu, tawuran pelajar, hingga konflik antar kampung akibat
persoalan sepele, seperti batas wilayah atau pengaruh minuman keras. Menurutnya, kondisi ini harus
menjadi perhatian bersama seluruh elemen, termasuk tokoh agama, untuk membangun
kesadaran dan memberi edukasi positif kepada masyarakat. “Perubahan sifat manusia tidak
bisa instan, perlu edukasi terus-menerus. Mari kita turun bersama ke lapangan,
ke sekolah-sekolah, warung kopi, hingga tempat-tempat masyarakat berkumpul.
Dengan edukasi berkesinambungan, saya yakin kekerasan bisa ditekan,” tegas
Kapolda. Kapolda Maluku juga menyampaikan
bahwa pemuda dan kaum ibu (mama-mama Maluku) menjadi perhatian penting dalam
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia mengajak
penyuluh agama dari Kemenag untuk bersinergi dengan personel Polri dalam
menyampaikan pesan damai. “Maluku bukan sekadar mutiara,
tapi intan berlian yang dikelilingi mutiara. Kalau aman, semua aktivitas
normal, dan investor akan datang. Kedamaian adalah kunci kemajuan,” tambahnya. Sementara itu, Kakanwil Kemenag
Maluku, Dr. Yamin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda dan berharap
sinergi semakin kuat. Ia menegaskan, pihaknya siap berkolaborasi melalui Binmas
Islam, Protestan, Katolik, Hindu, hingga Budha untuk memberikan pembinaan
kepada masyarakat dan mencegah intoleransi. Hal senada disampaikan Ketua
Ansor Maluku, H. Ridwan Nurdin, yang juga anggota DPRD Maluku. Ia menegaskan
dukungan penuh terhadap upaya Polda Maluku dalam menjaga kamtibmas. “Kami siap mendukung penuh
langkah Kapolda agar Maluku tetap aman. Sinergi semua pihak adalah kunci agar
kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan tidak lagi terulang,” ujarnya. Penulis: GF Editor: GF
30 Agu 2025, 23:48 WIT
Aksi Malam di Senayan Makin Ricuh, Polisi Ungkap SPBU Jadi Sasaran Molotov
Papuanewsonline.com, Jakarta – Situasi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI,
Senayan, Jakarta, yang semula berjalan kondusif pada siang hari, berubah
memanas ketika malam tiba. Polisi menyebut kelompok tak dikenal menyusup ke
tengah aksi dan memicu kericuhan dengan membawa kayu, petasan, hingga bom
molotov. “Menjelang malam, mereka tidak
lagi menyampaikan aspirasi, melainkan melakukan penyerangan yang merugikan
banyak pihak,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam
Indradi, saat diwawancarai awak media, Jumat (29/8/2025). Menurut Ade Ary, aparat
kepolisian telah berulang kali mengambil langkah persuasif. Mulai dari memberi
imbauan, hingga penertiban dengan cara humanis agar massa tidak terpancing.
Namun, aksi kelompok anarkis semakin menjadi-jadi. “Bahkan ada molotov yang
dilemparkan ke dekat SPBU. Petugas langsung melakukan penyemprotan air agar api
tidak membesar dan membahayakan masyarakat sekitar,” ungkapnya. Selain molotov, massa juga
menggunakan petasan yang diarahkan ke water cannon kepolisian, sehingga memicu
suasana semakin tegang. Kendati demikian, polisi menegaskan seluruh situasi
masih bisa dikendalikan. Kombes Pol. Ade Ary menambahkan
bahwa seluruh tindakan di lapangan dilakukan sesuai instruksi Kapolda Metro
Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri. Dalam apel pengamanan, Kapolda telah
mengingatkan bahwa tindakan represif hanya boleh dilakukan oleh tim Reskrim
(reserse kriminal), itupun khusus terhadap massa yang terbukti bertindak
anarkis. “Personel pengamanan lain diminta
tetap mengedepankan pendekatan humanis. Penggunaan gas air mata juga tidak
boleh sembarangan,” jelasnya. Irjen Asep juga menegaskan, jika
aparat menemukan barang berbahaya seperti bom molotov atau senjata tajam, maka
harus segera diamankan sesuai prosedur, tanpa bertindak di luar aturan. Untuk memperkuat pengamanan,
aparat TNI juga disiagakan di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Penempatan dilakukan
di sejumlah titik rawan, termasuk kawasan perbatasan seperti stasiun dan akses
masuk menuju kompleks parlemen. “Kami melakukan patroli mobile
dengan kekuatan lengkap. Selain menjaga keamanan, kami juga mengedukasi
masyarakat agar tetap tenang dan saling menghormati hak serta kewajiban
masing-masing,” tambah Ade Ary. Hingga larut malam, polisi
memastikan situasi tetap terkendali meskipun sempat memanas. Aparat terus
berjaga, mengantisipasi potensi meluasnya aksi anarkis yang dapat membahayakan
fasilitas umum dan keselamatan warga. Penulis: GF Editor: GF
30 Agu 2025, 23:46 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
