logo-website
Rabu, 11 Mar 2026,  WIT
Berita Pilihan Redaksi Homepage
Dukung Rotasi Polri, Komisi III DPR: Tingkatkan Kinerja dan Penyegaran Organisasi Papuanewsonline.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan dukungannya terhadap keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan rotasi dan promosi sejumlah perwira tinggi Polri. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penyegaran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja organisasi.“Rotasi ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap para perwira berprestasi, tapi juga penyegaran organisasi agar semakin maksimal mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat,” ujarnya, dilansir dari laman detik, Kamis (7/8/2025).Beliau menilai rotasi ini mencerminkan prinsip the right man on the right place. “Kapolri telah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat,” tambahnya.Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga memuji penunjukan Komjen Dedi Prasetyo sebagai Wakapolri. “Prof Dedi Prasetyo sangat layak menjadi Wakapolri karena beliau sosok pemimpin yang tenang dan mengayomi,” jelasnya. Ia juga menilai Komjen Karyoto sangat layak sebagai Kabaharkam dan Komjen Syahardiantono pas sebagai Kabareskrim.Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus mendukung kinerja Polri, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas. “Sebagai mitra, kami siap terus melanjutkan kerja sama dengan Polri agar penegakan hukum dan keamanan semakin membaik dengan formasi baru ini. Kami yakin kinerja Polri akan semakin baik,” tutupnya. PNO-12 07 Agu 2025, 20:21 WIT
Polda Maluku Minta Seluruh Satker Tingkatkan Pelayanan Publik Papuanewsonline.com, Ambon - Biro Perencanaan Polda Maluku melaksanakan rapat analisa dan evaluasi terkait pembangunan zona integritas pada setiap satuan kerja (satker), Kamis, 7 Agustus 2025.Saat memimpin rapat di Rupatama Markas Polda Maluku, Kabag RBP Biro Perencanaan, AKBP. Robert Ferdinand, meminta seluruh satker agar dapat meningkatkan pelayanan publik."Seluruh satuan kerja di lingkup Polda Maluku dapat meningkatkan pelayanan publik yang prima sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas sesuai petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh pimpinan," kata AKBP. Robert dalam arahannga. Seluruh Polda jajaran, kata Dia, juga akan melaksanakan Anev dengan Biro RBP Srena Mabes Polri. "Seluruh Satker Polda Maluku agar dapat menyiapkan semua data dan dokumen pendukung untuk penilaian kinerja kita oleh Biro RBP dan Kemenpan RI," pintanya.Seluruh satker juga diingatkan untuk dapat meningkatkan kegiatan simpatik dan inovasi untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat maupun personel Polri dan ASN.Ia juga mengingatkan pentingnya publikasi setiap kegiatan pelayanan kepolisian di lingkup Polda Maluku dan jajaran sehingga dapat diketahui masyarakat."Dengan demikian masyarakat bisa menilai sejauh mana dan seperti apa pelayanan Polri terhadap masyarakat di saat ini sehingga dengan demikian koreksi dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi kita untuk lebih memperbaiki pelayanan kita menuju pelayanan prima Polri," harapnya.Ia pun berharap setiap Satker pada jajaran Polda Maluku bisa mendapatkan penilaian sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). PNO-12 07 Agu 2025, 20:11 WIT
Kunjungi Kantor BeritaKota Ambon, Kabid Humas : Polisi Tidak Anti Kritik Papuanewsonline.com, Ambon - Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.IK, mengaku, institusi Polri sama sekali tidak anti kritik terhadap pemberitaan media.Hanya saja, Ia berharap terhadap narasi pemberitaan yang dipublikasikan mestinya merujuk pada kode etik wartawan yaitu keberimbangan.Hal ini disampaikan Kombes Rositah, saat mengunjungi kantor Harian BeritaKota Ambon, di jalan PHB Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis, 7 Agustus 2025."Kami tidak anti kritik, hanya saja pemberitaannya harus berimbang sesuai kode etik wartawan," kata Kombes Rositah Umasugi, didampingi Kaur Penmas AKP Imelda Haurissa, serta sejumlah staf di Bidang Humas Polda Maluku.Menurutnya, sebelum ke BeritaKota, sejumlah media lainnya baik cetak, online dan elektronik di Ambon juga sudah dikunjungi untuk pererat tali silaturahmi. "Jadi ini sudah beberapa media kita datangi, dan hari ini tepatnya satu bulan saya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Maluku menggantikan Bapak Kombes Aries Aminnulah, dan hari ini tepat satu bulan baru kita datangi kantor BeritaKota Ambon," Kunjungan kerja di Kantor BeritaKota Ambon, kata Kombes Rositah, bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan kerjasama yang telah lama berlangsung antara Polda Maluku dengan awak media."Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan dan karyawan BeritaKota Ambon, karena di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan waktu hari ini, semoga saja hubungan baik antara media dan institusi Polri di Maluku dapat terus berjalan dengan baik," harapnya.Sementara itu, Direktur Harian BeritaKota Ambon, Rifan Riusanto, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kabid Humas Polda Maluku. Ia mengaku hubungan antara BeritaKota Ambon dengan Polda Maluku selama ini berjalan baik."Jadi waktu BeritaKota Ambon lahir pertama kali itu kita pernah bekerjasama dengan Ditlantas Polda Maluku dalam mensukseskan salah satu kegiatan yang dilakukan di seluruh jajaran Polda di Indonesia, dan memang hubungan kita selama ini sudah jalan dengan baik dengan Polda Maluku. Jadi semoga saja ke depan Polda Maluku melalui Kabid Humas ada hal yang ingin dibutuhkan melalui pemberitaan, kiranya membuka diri dalam rangka menjawab konfirmasi para jurnalis kita," tandas Riusanto, didampingi Pimpinan Rekdasi (Pimred), Nardi.Di sela-sela kunjungan tersebut, Kabid Humas juga menyempatkan waktu melihat secara langsung mesin percetakan koran Harian BeritaKota Ambon. PNO-12 07 Agu 2025, 20:01 WIT
Polda Maluku Dukung Gerakan Pangan Murah Polri Untuk Masyarakat Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menyatakan dukungannya dan siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat.Demikian disampaikan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK., M.H usai mengikuti rapat secara daring terkait persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah Polri, Kamis (7/8/2025).Wakapolda tidak sendiri menghadiri rapat yang bertujuan mendukung ketahanan pangan nasional dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras. Ia didampingi Irwasda, dan Direktur Reskrimsus Polda Maluku, serta Kepala Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut beserta staf.Rapat persiapan pelaksanaan gerakan pangan murah dipimpin Irwasum Polri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. Dalam arahannya, ditekankan pentingnya peran Polri dalam memastikan program Gerakan Pangan Murah berjalan tepat sasaran. Salah satu perhatian utama adalah pengawasan terhadap distribusi dan penjualan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).Polri diminta untuk memastikan harga jual beras SPHP tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, diperlukan langkah konkret untuk mencegah terjadinya praktik jual kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maupun penimbunan stok oleh pengepul."Pastikan tidak ada pencampuran antara beras SPHP dan jenis beras lainnya. Hal ini penting agar kualitas dan transparansi distribusi tetap terjaga," tegas Irwasum.Irwasum juga meminta seluruh jajaran memaksimalkan upaya sosialisasi kepada masyarakat, guna meningkatkan penyerapan beras SPHP dan mendukung misi stabilisasi harga di tingkat konsumen.Dalam mendukung keberhasilan program ini, Ia pun menekankan pentingnya pelaporan yang terstruktur dan akuntabel. Beberapa poin teknis yang disampaikan antara lain: Penunjukan operator khusus untuk pengumpulan data di tingkat wilayah; Komplikasi laporan oleh posko yang dikoordinasikan oleh Kabagbinopsalev Korbinmas Baharkam Polri; Evaluasi berkala pencapaian target oleh Kabagrenmin Korbinmas Baharkam Polri; Studi banding ke Polda yang telah sukses melaksanakan program serupa, seperti Polda Jateng, Jatim, dan Banten, serta Kementerian/Lembaga (K/L) dan BUMN lain yang relevan.Tak hanya itu, Irwasum juga mendorong inovasi dan terobosan kreatif dari masing-masing Polda dalam rangka meningkatkan efektivitas penyerapan dan memperkuat public trust terhadap program ketahanan pangan yang digagas oleh Polri.Keterlibatan aktif Perum BULOG Kanwil Maluku-Malut dalam rapat ini menjadi bagian dari komitmen sinergis antara Polri dan stakeholder terkait dalam penguatan ketahanan pangan di daerah. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pangan nasional menjadi kunci dalam memastikan distribusi pangan berlangsung adil, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan."Polda Maluku dan mitra strategis siap mensukseskan gerakan pangan murah Polri untuk membantu masyarakat," tegas Wakapolda.Dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang terstruktur dan diawasi secara ketat, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari program ini, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi yang hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menjamin kesejahteraan publik. PNO-12 07 Agu 2025, 19:47 WIT
Gencarkan Operasi Anti Narkotika, Polda Maluku Sambangi SMK Negeri 4 Ambon Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku gencar melaksanakan Operasi Anti Narkotika (Antik) Salawaku Tahun 2025.Selain penindakan, Polda Maluku juga melakukan pencegahan sejak dini kepada para pelajar. Melalui sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), kegiatan ini dihelat di SMK Negeri 4 Ambon, Kamis (7/8/2025).Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada para pelajar penting dilaksanakan untuk menyelematkan generasi bangsa."Kami menyampaikan terima kasih kepada personel Satgas Operasi Antik Salawaku 2025 yang mana telah datang mengunjungi sekolah kami untuk memberikan sosialisasi tentang P4GN kepada para pelajar," kata Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Ambon Abraham Wendy Polnaya, S.Pd dalam sambutannya.Menurutnya, pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba sangat penting dilakukan untuk menyelamatkan generasi bangsa. "Kami sangat memberikan apresiasi atas kegiatan ini yang bertujuan mencegah siswa-siswi SMK Negeri 4 Ambon dari penggunaan narkoba," ujarnya.Abraham berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di waktu-waktu ke depan. "Kami juga sampaikan buat bapak-bapak dari Polda untuk kegiatan ini jangan cuma hari ini saja, namun dapat berjalan seterusnya," pintanya.Kasatgas Preemtif Ops Antik Salawaku Polda Maluku, Ipda Richard Lesiputty, mengungkapkan, sosialisasi P4GN penting disampaikan agar para pelajar SMK Negeri 4 Ambon dapat mengetahui bahaya atau dampak penggunaan zat terlarang itu."Terima kasih untuk bapak untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk dapat memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada siswa - siswi SMK Negeri 4 Ambon.Kami berharap mereka dapat mengerti bahaya menggunakan narkoba untuk massa depan," jelasnya.Bertindak sebagai narasumber sosialisasi P4GN yaitu Kepala Anev Opsda, Direktorat Narkoba Polda Maluku, AKP. Usman Beli. Ia menyampaikan terkait dampak penyalagunaan narkoba dan minuman keras yang menjadi persoalan nasional.Narkotika, kata Usman, adalah zat sintetis atau semi sintentis yang dihasilkan dari tanaman atau lainnya. Ada narkotika golongan 1 yaitu ganja, shabu, putaw, dan extacy. Sementara narkotika golongan 2 yaitu apetamin, dan golongan 3 yakni narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat bagi pengobatan.Penggunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan. Juga berdampak bagi fisik, emosi, dan perilaku. "Penggunaan narkoba bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika," jelasnya. PNO-12 07 Agu 2025, 19:33 WIT
Kemenko Polkam: Penguatan Peran Pemerintah Daerah Jadi Kunci Utama Cegah Konflik Sosial Papuanewsonline.com, Ambon – Dalam upaya menjaga stabilitas nasional dan membangun masyarakat yang aman serta harmonis, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertajuk "Permasalahan Bidang Penanganan dan Kontijensi Konflik Sosial" yang dilangsungkan di Ambon, Rabu (6/8/2025). Rakor ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan semua elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman konflik sosial. Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Hery Sasongko, membuka Rakor dengan penekanan tegas: bahwa peran pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi konflik yang mengintai daerah-daerah rawan, khususnya di wilayah timur Indonesia. “Pemerintah daerah didorong untuk berkontribusi secara nyata dalam menjaga ketertiban umum dan memperkuat ketahanan nasional. Pencegahan konflik bukan hanya tugas pusat, tapi juga tanggung jawab daerah,” ujar Hery. Dalam forum yang dihadiri oleh Forkopimda Maluku dan Maluku Utara, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Hery menggarisbawahi pentingnya mengoptimalkan peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS). Ia menekankan bahwa tim tersebut harus bekerja sesuai regulasi, cepat tanggap terhadap potensi konflik, dan bersikap proaktif, bukan reaktif. Tak hanya itu, Hery juga meminta semua pihak untuk mendukung kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. “Prioritas utama adalah fase pencegahan. Deteksi dan peringatan dini, pemetaan konflik, hingga penyelesaian damai harus berjalan serentak dan sistematis,” tegasnya. Hery juga menyerukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan organisasi sipil, untuk menjaga toleransi dan memperkuat nilai-nilai kohesi sosial. “Jangan menunggu konflik meledak baru bertindak. Masyarakat harus menjadi barisan pertama yang menjaga perdamaian. Kita harus rajut terus semangat kebhinekaan,” tambah Hery. Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Ekonomi, Marcelino Rumambo Pandin, juga menyampaikan pernyataan penting dalam forum tersebut. Ia menilai bahwa kendala utama dalam penanganan konflik sering kali berasal dari perbedaan persepsi antar-instansi mengenai indikator konflik sosial. “Harus ada kesatuan pandangan, saling percaya, dan keterikatan dalam kerja sama. Sinergi bukan hanya formalitas, tapi harus hidup dan bekerja,” tegas Marcelino. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat bukan untuk mengambil alih peran daerah, melainkan untuk memperkuat peran-peran lokal yang berhadapan langsung dengan dinamika sosial masyarakatnya. Kegiatan yang diselenggarakan Kemenko Polkam ini dihadiri oleh unsur Kemendagri, TNI, Polri, serta seluruh Forkopimda dari provinsi dan kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara. Rakor ini berhasil menegaskan satu hal utama: bahwa pembangunan nasional tak akan berjalan tanpa fondasi stabilitas sosial dan keamanan yang kuat. Sebagai penutup, seluruh peserta rakor menyepakati untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperkuat komunikasi antara aktor-aktor strategis di daerah guna menanggulangi potensi konflik sedini mungkin. “Indonesia terlalu besar untuk dibebani oleh konflik horizontal yang tak terselesaikan. Damai adalah investasi jangka panjang kita semua,” pungkas Hery Sasongko. (GF) 07 Agu 2025, 17:43 WIT
Presiden Prabowo Kecam Praktik Ekonomi Predatoris: Pelaku Usaha yang Hanya Untungkan Diri Sendiri Papuanewsonline.com, Jakarta – Dalam suasana khidmat Sidang Kabinet Paripurna yang ke-8 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (6/8/2025), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato yang tidak hanya menyentuh tetapi juga mengguncang ruang sidang. Di hadapan para menterinya, Prabowo melontarkan peringatan keras terhadap para pelaku ekonomi yang dinilainya tidak beretika dan rakus—mereka yang hanya menjadikan Indonesia sebagai ladang eksploitasi demi keuntungan pribadi. “Ada pelaku-pelaku ekonomi yang hanya ingin ambil kekayaan kita tanpa kontribusi berarti. Mereka menghisap kekayaan kita seperti menghisap darah,” ucap Presiden Prabowo dengan nada tinggi, seperti dilansir dari NTV News. Pernyataan itu bukan sekadar metafora. Prabowo mengangkat sebuah persoalan fundamental: ketimpangan yang lahir dari ekonomi yang dikuasai segelintir pihak. Ia menuding adanya elite bisnis yang menikmati hasil bumi, keuntungan dari proyek infrastruktur, bahkan monopoli komoditas pokok, tetapi nyaris tanpa memberi timbal balik signifikan kepada rakyat dan negara. Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik ekonomi predatoris terus berlangsung. Langkah-langkah hukum dan kebijakan baru tengah dirancang untuk menutup celah eksploitasi, dan memperkuat kehadiran negara dalam perlindungan terhadap sumber daya nasional. “Kita terbuka pada kerja sama, pada investasi, tapi dengan satu syarat mutlak: kepentingan rakyat harus diutamakan. Kalau ada yang hanya mau kaya sendiri, tanpa peduli rakyat, maka negara akan turun tangan,” tegasnya. Bagi Prabowo, ini bukan sekadar urusan ekonomi, tetapi menyangkut keadilan sosial. Ia menekankan bahwa pembangunan nasional tidak boleh menjadi panggung segelintir orang untuk memperkaya diri di atas penderitaan mayoritas. Lebih jauh, Presiden Prabowo menjabarkan arah baru pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan oleh pemerintahannya. Menurutnya, fondasi ekonomi Indonesia harus dibangun dari bawah, dengan menguatkan sektor-sektor strategis yang langsung menyentuh kehidupan rakyat seperti ketahanan pangan, pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan perumahan rakyat. “Kita harus bangun dari realitas. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tapi soal kemandirian nasional. Saya tidak mau rakyat kita lapar di negeri yang kaya,” ujarnya, menegaskan pentingnya swasembada pangan dan pengelolaan sumber daya secara adil. Pesan Prabowo juga dibaca oleh banyak pengamat sebagai bentuk sinyal keras kepada para oligark—segmen elite ekonomi yang selama ini memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi kebijakan publik. Ia menolak bentuk kolaborasi ekonomi yang timpang, di mana pengusaha besar memperoleh privilese tanpa kewajiban yang setara untuk membangun negeri. Presiden menyerukan model kerja sama yang berkeadilan, di mana negara menjadi mitra strategis, bukan subordinat kekuatan modal. Ia juga menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas akan diperkuat dalam pengawasan investasi dan proyek nasional. (GF) 07 Agu 2025, 01:27 WIT
Polres Yahukimo Gerak Cepat Tangani Pembunuhan Brutal di Jalan Kali Merah Dekai Papuanewsonline.com, Yahukimo – Sebuah tragedi berdarah terjadi di siang bolong, tepatnya di Jalan Kali Merah, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, saat seorang pria bernama Yohanes Entamoni (39) menjadi korban pembunuhan sadis oleh dua Orang Tak Dikenal (OTK), Rabu (6/8/2025). Kejadian ini sontak menggemparkan warga setempat dan memicu respons cepat dari jajaran Polres Yahukimo. Dipimpin langsung oleh Kasat Sabhara IPTU Jean G. Pulanda, S.E., bersama perwira pengawas piket dan personel gabungan Polres Yahukimo, aparat segera bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pengamanan di sekitar lokasi. Saksi mata berinisial NK (43), yang sedang berada di dalam rumahnya, mengaku mendengar teriakan memilukan yang datang dari sisi kanan rumahnya. “Saya sedang menghitung nota belanja material pembangunan kios di depan rumah. Tiba-tiba saya mendengar suara teriakan ‘ADU TOLONG, ADU TOLONG’. Saat saya keluar, saya melihat dua orang tak dikenal sedang mengejar tukang bangunan ke arah belakang rumah,” ungkap NK. Karena ketakutan, saksi tidak berani mengejar dan memilih untuk langsung menuju Polres Yahukimo menggunakan sepeda motor untuk melaporkan insiden tersebut. Hasil identifikasi di lokasi menyebutkan korban Yohanes Entamoni mengalami luka bacok serius di bagian leher, mata, dan tangan. Luka-luka tersebut menyebabkan korban tewas di tempat sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Petugas langsung mengevakuasi jenazah ke RSUD Dekai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Yahukimo, AKBP Zet Saalino, S.H., M.H., juga tampak hadir langsung di RSUD Dekai, melihat kondisi jenazah korban dan memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai prosedur. Dalam pernyataannya, Kapolres Yahukimo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun, dan berkomitmen mengejar pelaku hingga tertangkap. “Kami tegaskan, siapa pun pelakunya, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada ruang bagi kekerasan di wilayah hukum kami,” ujar AKBP Zet Saalino tegas. Saat ini, tim penyidik dari Polres Yahukimo tengah mendalami keterangan saksi dan melakukan pengejaran terhadap dua pelaku yang kabur usai melakukan aksi brutal tersebut. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, serta tidak ragu memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para pelaku. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak tentang pentingnya keamanan di lingkungan masyarakat, terutama di siang hari yang seharusnya menjadi waktu paling aman. (GF) 07 Agu 2025, 01:07 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT